Ditemukan 824 data
SOFIA BALOE TOMBOY
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KUPANG
Intervensi:
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
214 — 180
Bukti P.3 : Fotokopi surat dari Kuasa Hukum Sofia BaloeTomboy Nomor : B.15/FHABP/II/2020 tanggal 24Februari 2020 Perihal : Penyampaian KeberatanDan Mohon Pembatalan Sertipikat Hak Pakai No.P. 11 Dengan Luas 12.040 M2 (Nomor Surat Ukur25 / Fatululi / 2000) Dan Sertipikat Hak Pakai No.Halaman 47 dari 114 halaman Putusan No. 27/G/2020/PTUNKPG4,Bukti P.4Bukti P.5Bukti P.6Bukti P.7Bukti P.8Bukti P.9P. 14 Dengan Luas 66.060 M?
(Surat Ukur Nomor :25 / Fatululi / 2000) Dan Sertipikat Hak Pakai No.P.14 Dengan Luas 66.060 M? (Surat Ukur Nomor :28 / Fatululi / 2000) Di Atas Tanah Milik Alm.Leonard Tomboy dan Almh.
33 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
tanggal 27 Agustus 2013 makaberdasarkan alat bukti Pemohon kasasi P.1, P.153 dan P.172, terbuktitelah terjadi kesepakatan jual beli obyek sengketa antara PemohonKasasi dengan termohon Kasasi , dan berhubung pertimbangan hukumJudex Facti tidak demikian maka putusan Judex Facti tersebut yangdemikian terbukti tidak melaksanakan aturan hukum sebagaimana yangsemestinya berlaku;511.Bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan pengakuan termohonkasasi atas kebenaran isi dan tanda tangan bukti pemohon kasasi no.P
RAHMAT HIDAYAT, SH
Terdakwa:
SAKBAN. S Bin RUSLI SEMBIRING
482 — 77
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Jo.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 106 Tahun 2018tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan No.P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang JenisTumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwaSAKBAN' S.
KIRNO,SH.,MH
Terdakwa:
Ir. FAHRURROZI Bin H. MARZUKI Alm
95 — 64
ASAL:P70 NO.LAB: P.70 tanggal01 September 2016;5. 1 (satu) Lembar ContohBenih Untuk Pengujian DiLaboratorium No.P: 71tanggal 01 September2016;6. 1 (satu) lembar SuratLaporan Hasil PengujianBenih Laboratoris / ContohBenih Pemasaran No. ASAL:P71 NO.LAB: P.71 tanggal,01 September 2016;7. 1 (satu) lembar KartuPengujian Contoh BenihObservasi No.
ASAL: P.71No.LAB: P.718. 1 (satu) lembar Surat KajiUlang PermintaanNo.Bagian :3 Terbit / Revisi :2 / O Tanggal Terbit01/10/2013 , tanggal 18Agustus 2016;9. 1 (satu) lembar ContohBenih Untuk Pengujian DiLaboratorium No.P: 67tanggal 18 Agustus 2016;10.1 (satu) Jlembar KartuPengujian Contoh BenihPemasaran No. ASAL: P.67NO. LAB:67;11.1 (satu) lembar SuratLaporan Hasil PengujianBenih Laboratoris / ContohBenih Pemasaran No.
ASAL:P67 NO.LAB: P67 tanggal30 Agustus 2016; Hal 36 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.SusTPK/2018/PN Bgl 12.1 (satu) Lembar ContohBenih Untuk Pengujian DiLaboratorium No.P: 68tanggal 18 Agustus 2016;13.1 (satu) Jlembar KartuPengujian Contoh BenihPemasaran No. ASAL: P.68No.LAB: P.68;14.1 (satu) lembar SuratLaporan Hasil PengujianBenih Laboratoris / ContohBenih Pemasaran No.
ASAL:P68 NO.LAB: P68 tanggal30 Agustus 2016;15.1 (satu) Lembar ContohBenih Untuk Pengujian DiLaboratorium No.P: 70tanggal 01 September2016;16.1 (satu) Lembar ContohBenih Untuk Pengujian DiLaboratorium No.P: 51tanggal 26 Juli 2016;17.1 (satu) lembar Surat KajiUlang PermintaanNo.Bagian :3 Terbit/Revisi :2/0 Tanggal Terbit01/10/2013 , tanggal 26 Juli2016;18.1 (satu) Jlembar KartuPengujian Contoh BenihPemasaran No.
Pembanding/Terbanding/Tergugat V : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI cq MENTERI PERHUBUNGAN
Terbanding/Pembanding/Penggugat I : PRADARMA RUPANG Diwakili Oleh : NI NYOMAN SURATMININGSIH, S.H.
Terbanding/Pembanding/Penggugat II : CAROLUS BORROMEUS BEATRIX TUAH Diwakili Oleh : NI NYOMAN SURATMININGSIH, S.H.
Terbanding/Pembanding/Penggugat III : JUFRIANSAH Diwakili Oleh : NI NYOMAN SURATMININGSIH, S.H.
Terbanding/Pembanding/Penggugat IV : HUSEN Diwakili Oleh : NI NYOMAN SURATMININGSIH, S.H.
Terbanding/Pembanding/Penggugat V : FATHUR ROZIQIN FEN Diwakili Oleh : NI NYOMAN SURATMININGSIH, S.H.
Terbanding/Tergugat I : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR cq GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
Terbanding/Tergugat II : PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA cq BUPATI PENAJAM PASER UTARA
Terbanding/Tergugat III : PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN cq WALIKOTA BALIKPAPAN
Terbanding/Tergugat VI : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN RI cq MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
311 — 209
alinea 3 s/d 4,yang intinva menyatakan bahwa Menimbang, bahwa Tergugat IV dalamJawabannya menjelaskan bahwa terkait sistem peringatan dini (earlywarning system) sudah masuk dalam materi rancangan Permen LHKtentang Tata Cara Penyusunan Program Kedaruratan Pengelolaan B3dan/atau Limbah B3, dengan kata lain Peraturan Menteri tentang sistemperingatan dini dimaksud sampai dengan saat ini belumlah terbit,Pembanding tanggapi sebagai berikut :1) Bahwa Pembanding telah menerbitkan Peraturan Menteri LHK No.P
Terbanding/Terdakwa : FIRDAUZY FIRMANSYAH
143 — 82
RAHMAHYABBAR, MM.1 (satu) lembar Dokumen turunan (warna merah muda)pengantar Surat Perintah Membayar, No.P.0000002/536/1200900/2013, tanggal 22 Maret 2013, yangditanda tangani oleh Drs. SUPRAYITNO, M.Si.1 (Satu) lembar Dokumen turunan (warna merah muda) SuratPerintah Membayar, No.
279 — 346
Zone TNGL/H.PT Langkat seluas 50.000 HA dan menghalauiPenetapan penyerahan dana Eksekusi Putusan Serta Merta bersamaPN.JKT.PST atas penggelapan dana Eksekusi tersebut yang memiskinkanPenggugat dengan sewenangwenang Kekuasaan Tergugat.Bahwa berdasarkan faktafakta dan alasanalasan sebagaimana teruraitersebut di atas, maka jelas Objek Sengketa telah melanggar ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku, terutama pasal 43 ayat (1)dan ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No.P
YULIANTO, S.H.,M.H.
Terdakwa:
ROCHIM Bin TATAM
414 — 4
Perum Perhutani) diatur dalam ketentuanPermenhut Nomor P.42/MenhutlI/2014, Hutan Produksi adalah kawasan hutanyang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan RI No.P.42/Menhutll/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal DariHutan Tanaman Pada Hutan Produksi, setiap pengangkutan, penguasaan, ataupemilikan hasil hutan Kayu Hasil Pemanenan (KHP), wajib dilengkapi bersamasama dengan dokumen angkutan yang merupakan surat keterangan
65 — 49
Tahun2008 tentang Perubahan Atas PeraturanPemerintah No. 6 Tahun 2007 tanggal 8 Januari2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan RencanaPengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan ;(Foto copy sesual dengan asli) ;3 : Peraturan Menteri Kehutanan No.P.39/Menhut 11/2008 tanggal 24 = Juni 2008tentang Tata Cara Pengenaan SanksiAdministratif Terhadap Pemegang IzinPemanfaatan Hutan ; (Foto copy sesuai denganGSI) Bm mr we oe in me i oe ee4 : Keputusan Menter i Kehutanan No.SK.382/Menhut 11/2005 tanggal 11 Nopember
74 — 34
gambaran yang utuh tentangtindak pidana yang dilakukan, siapa yang melakukan tindak pidana tersebut,dimana tindak pidana dilakukan, bilamana dilakukan, dan ketentuan pidanayang diterapkan; Bahwa, terkait dengan dalil Penasehat Hukum Terdakwa bahwa MAN danWAWAN ARIYANTO yang memberikan dokumen atau surat sahnya asalusul kayu dari AHMAD DIRO dan AMA MUJHAR, diperkuat dengan Saksipejabat sementara Kepala Desa Woko, yang menyatakan benar adadokumen surat sah asal kayu sesuai dengan Paraturan Menteri No.P
Krisnawati,SE
Tergugat:
1.Rosmiyati
2.Radmini Iswanti
3.Misfuryadi
4.Martin Moniaga
5.Eva Junaida,SH
6.Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara
7.PT. Bank Mandiri Persero Tbk
161 — 97
Menyatakan harta berupa sebidang tanah bekas Milik Adat Girik No.P.1.1003/1.A./1958 dengan luas 640 m2 berikut bangunan yang ada diatasnya yang terletak di Cilincing RT. 001/RW.08 Kel. Cilincing, Kec.Cilincing, Jakarta Utara (Sekarang dikenal dengan Jl. Cilincing Raya No.17RT. 001 / RW.08 Kel. Cilincing, Kec. Cilincing, Jakarta Utara dengan batasbatas saat ini sebagai berikut:Sebelah Utara : berbatasan dengan jalan raya cilincing;Sebelah selatan : berbatasan dengan rumah A.
Cilincing, Jakarta Utara tersebut, Bapak Supardibin Karto Mihardjo masih hidup dan secara hukum belum bercerai denganTergugat , oleh karenanya pada saat itu status tanah Milik Adat Girik No.P.1.1003/1.A./1958 dengan luas 640 m2 yang dipermasalahkan Penggugattersebut, bukanlah merupakan harta peninggalan alm. Bpk.
395 — 102
Memalsukan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan kayu(SKSHH) tidak terpenuhi dan terbukti ;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan KeduaJaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka unsuryang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan serta terdakwaharuslah dibebaskan dari dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut ;Menimbang, bahwa karena terdakwa sesuai pertimbangan diatas, terbuktimemalsukan dokumen SKAU menyangkut Peraturan Menteri Kehutanan RI No.P
60 — 29
P.14/MenhutII/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayudan Pasal 1 sampai dengan Pasal 4 beserta lampiran 2 Peraturan Menteri Kehutanan No.P.65/MenhutI/2009 tentang Standard Biaya Produksi Pemanfaatan Kayu pada IzinPemanfaatan Kayu dan atau Penyiapan Lahan dalam Rangka Pembangunan HutanTanaman tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (tidak sah) dan batal demi hukumserta tidak berlaku umum ; 4.
337 — 188
P.50/Menhutll/2013 tentang Perubahan atas Permenhut No.P.29/Menhutll/2010 tentang Rencana Kerja Usaha Pemangfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Dalam Hutan Tanaman Industri Sagu tertanggal 26 September2013; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2011 tentang GantiKerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup tertanggal13 Desember 2011 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 06 Tahun 2009 tentangLaboratorium Lingkungan tertanggal 06 April 2009 Daftar Laboratorium Teregistrasi
NSP, ahliKaselan S.Hut tidak berpendapat karena diluar bidang keahliannya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat yang diajukan oleh Terdakwaberupa Penolakan Proses Perijinan Koridor untuk IUPHHBK oleh Terdakwakepada Kemenhut yang tertuang dalam Surat Nomor S.27/VI.BRPUK2014 tanggal9 Januari 2014 dimana dikaitkan dengan Peraturan Menteri kehutanan No.P.9/MenhutIl/2010 tanggal 29 Januari 2010 dan Perubahannya No.P.30/Menhut112010 tanggal 29 Juni 2010 maka untuk koridor IUPHHBK tidak terdapatmekanisme
260 — 1013
PuncakAa Yulinda SHM No.P han VI, BlokTampubolon Sanggranan Wl, PlOK e493 648.11/6NF 13 No. 10, Cifere,43/TKB/1DepokP 998. SertifikatNo jAtas Nama Alamat/Lokasi Kg IMB No.0 Hal. 34 dari 62 Putusan No.OVPdtSusPembatalan Perdamaian/2016/PN. Niaga.Jkt.Pst.JoNomor: I VPdt.SusPKPU/2014PN. Niaga. Jkt. Pst 4647484950MuhammadAhmadSoeparnoSoeparnoSoeparnoAgus SetiadiKurniawanBong KingHoaPerum Meruya IndahBlok F No. 6, Meruya SHM6129Selatan, Kebon Jeruk,JakbarJl. Nakula No. 26.RT.03 RW.08, Kel.
1.EEN HOSANA BABOE ,S.H
2.ANTON RAHMANTO, SH., MH.
3.MELANIE ANGGRAINI,SH.,MH
Terdakwa:
WARDIANOOR Alias WARDI Bin SAMSUL HADI
310 — 113
Menurut Peraturan Pemerintah RI No: 12 Tahun 2014tertanggal 14 Pebruari 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas JenisPenerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada KementerianKehutanan; dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Kehutanan No.P.64/Menthk/Setjen/Kum.1/12/2017 tentang Penetapan Harga PatokanHasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan Dan GantiRugi Tegakan, berikut ini adalah besaran tarif DR dan PSDH yang berlakuuntuk kayu bulat rimba yang berasal dari Kalimantan: Tarif
66 — 13
SUNARYO BIN MUHAMMAD ABAS : Bahwa Saksi adalah PNS pada Dinas Kehutanan Jawa Tengah, sebagaiPetugas Pemeriksa Penerimaan Kayu Bulat di Pelabuhan Tanjung EmasSemarang ; Bahwa Ahli memahami tentang ketentuan peraturan di bidang kehutananterkait peredaran hasil hutan berupa rotan ; Bahwa peredaran hasil hutan berupa rotan antara lain diatur dalam PeraturanMenteri Kehutanan RI No.P.55/MenhutI/2006 tentang Penatausahaan HasilHutan yang berasal dari Hutan Negara,dan Peraturan Menteri Kehutanan RINo.P.30
102 — 28
P.20 sangat tidak benar, karena berdasarkan Sertipikat Hak Pakai No.P.20 tanah yang terletak di Jalan Kuda Mati Kelurahan Kelapa Lima DistrikMerauke Kabupaten Merauke Provinsi Papua mengenai batasbatas bidangtanah sesuai yang tertera dalam Surat Ukur No. 05/KLP/2002 tanggal 20Maret 2002, adalah sebagai berikut:Sebelah Utara : Tanah GarapanSebelah Selatan : Jalan Kuda MatiSebelah Timur : Tanah GarapanSebelah Barat : Tanah Garapanb.
94 — 294
Bahwa dasar saksi ditugaskan sebagai Ketua Pokja VII (tujuh) untukmelakukan proses pelelangan tersebut adalah berdasarkan:1.3.Menurut Keputusan Gubernur Bengkulu No.P.164 Tahun 2012 tanggal 10Mei 2012 tentang penetapan personalia Pokja pada ULP Provinsi Bengkulu..
hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan penyediabarang/jasa kepada PA/KPA melalui ULP Pemerintah Provinsi Bengkulu;10.Menyerahkan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa kepada ULPProvinsi Bengkulu;11.Membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada Kepala ULP;12.Memberikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaanbarang/jasa kepada ULP Pemerintah Provinsi Bengkulu;Bahwa saksi ditunjuk selaku anggota Pokja VII pada ULP Provinsi Bengkuluberdasarkan SK dari Gubernur Bengkulu No.P
Menurut Keputusan Gubernur Bengkulu No.P.164 Tahun 2012 tanggal 10Mei 2012 tentang penetapan personalia Pokja pada ULP Provinsi Bengkulu.2.
80 — 8
.;25 Bu: Pengumuman Keberatan Terhadap Pengumuman Lelang Eksekusikti Lanjutan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara No.P= 088/2006.Eks diharian Rakvat Merdeka. tanssal 26 Mei 201020 terhadap sebidang tanah dan bangunan diatas sertipikat Hak GunaBangunan Nomor : 2495/ Cempaka putih Timur tertanggal 21 Juli1997 dengan penentuan harga limit sebesar Rp. 27.000.000.000,(dua puluh tujuh milyar rupiah) yang diumumkan oleh Direksi PT.26 Bul: BwirnemMendiadaeyeatalielang No. 245/ 2010, tanggal 04 Junikti