Ditemukan 829 data
111 — 76
Kop SuratBahwa sesuai Fakta Dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP)Tersangka, dengan kop surat tertuis :POLRI DAERAH SULAWESITENGGARA RESOR MUNA SEKTOR TONGKUNO, JinJend.
165 — 104
orang lain yang berhak atau turut berhak atastanah itu;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hajah Nurela Kesuma,Saksi Saepudin, Saksi Waluyo, Saksi Mei Osdenius Limbong, dan keteranganTerdakwa yang bersesuaian dengan keterangan Ahli serta barang bukti dalamperkara ini seperti yang telah diuraikan diatas, bahwa tanah yang disewakanTerdakwa kepada Saksi Waluyo dan Saksi Mei Osdenius Limbong, adalah tanah yangterdaftar dalam sertipikat Hak Milik Nomor 554/LD, tertanggal 18 Oktober tahun 2000,tertuis
114 — 32
Ir.Putuhena telah tertuis SHGB atas nama YUSUFRUMATORAS, SE dan tidak diasuransikan, hal ini tidak sesuai dengankondisi senyatanya dokumen tanah masih Hak Pakai.Bahwa pada tanggal 15 April 2009 Terdakwa MARKUS F. FANGOHOY,SE selaku Analis Kredit bersama Kasi Pemasaran PT. BANK MALUKUCabang Utama Ambon melakukan tinjauan ke lokasi Pembangunan KPRPoka Grand Palace oleh PT.
Ir.Putuhena telah tertuis SHGB atas nama YUSUFRUMATORAS, SE dan tidak diasuransikan, hal ini tidak sesuai dengankondisi senyatanya dokumen tanah masih Hak Pakai.Bahwa pada tanggal 15 April 2009 Terdakwa MARKUS F. FANGOHOY,SE selaku Analis Kredit bersama Kasi Pemasaran BANKPEMBANGUNAN DAERAH MALUKU Cabang Utama Ambon melakukantinjauan ke lokasi Pembangunan KPR Poka Grand Palace oleh PT.
126 — 33
dilanjutkanperdamaiannya melalui mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1Tahun 2016, dan keduanya memilin Mediator Firdaus, S.H sidang ditundauntuk memberi kesempatan Mediator melaksanakan tugas mediasi namunmenurut laporan mediator menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugatberhasil mencapai kesepakatan dengan akta, namun realisasi selanjutnyagagal dalam menyelesaikan perkara dengan damai, sehingga pemeriksaanperkara dilanjutkan;Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat melalui kuasahukumnya memberikan jawaban tertuis
91 — 5
Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing masing sebesar Ro2.000, (duaribu rupiah).Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum ParaTerdakwa secara tertuis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2017/PN PrgSetelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan ParaTerdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum ParaTerdakwa terhadap tanggapan Penuntut
11 — 2
telahmemenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 joPasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) oleh karena itu patut dan beralasanhukum untuk dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan olehPemohon kepada Termohon adalah talak satu, maka berdasarkan Pasal 118Kompilasi Hukum Islam (KHI) talak tersebut adalah termasuk talak raji;DALAM REKONVENSIMenimbang, bahwa, selain mengajukan jawaban secara tertuis
109 — 41
Bahwa Sertifikat adalah bukti kepemilikan atas tanaholeh atas nama yang tercatat dan terdaftar didalam Sertifikattersebut (hal ini sesuai dali Para Penggugat pada halamn 3 poin 4yang tertuis sbb : ....dst, dan selanjutnya telah dibalik namakanatas nama Penggugatl pada tanggal 9 April 2002, dengandemikian SAURMA PURBA (Penggugat Il) tidak memilikihubungan hukum dalam perkara a quo karena namanya tidaktercantum dalam Sertifikat Hak Milik No.33 tanggal 3 April 2002,dan tidak berhak secara hukum mengajukan
VS
1 PT. BANK BTPN Cq. PT. BANK BTPN Tbk. MUR Area Palu 2 Pemerintah RI cq. Departemen Keuangan RI Cq. Kantor Pelayanan -Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Palu 3 Hj. YANTI / Hi. JONI (suami isteri) 4 Pemerintah Republik Indonesia Cq. ; Bank Indonesia (BI) Cq. Bank Indonesia Wilayah Palu dan atau pihak OJK
133 — 10
Putusan No:05/Pat.G/2016/PN.PrgMenimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat telahmengajukan Jawaban Gugatan yang sama secara tertuis tertanggal 10 Mei 2016yang menyatakan halhal sebagai berikut : DALAM EKSEPSI :. MENGENAI KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN NEGERI PARIGl TIDAK BERWENANG UNTUKMENGADLI PERKARA A QUO1.
Putusan No:05/Pat.G/2016/PN.Prgmembuktikan bahwa Penetapan Lelang tersebut berarti juga merupakanKeputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang di sebutkan dalampasal 1 angaka 9 Undang Undang No. 51 Tahun 2009 tentang PTUN,yaiutu : Keputusan Usaha Negara adalah suatu penetapan tertuis yangberisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturanperundang undangan yang berlakuyang bersifat konkret, individual, danfinal, yang menimbukan akibat hukum bagi seseorang atau badanhukum perdata.3.
33 — 3
atastuntutan dar Penuntut Umum, atas peranyaan Hakim Ketua kepadanya, terdakwamernjelaskan bahwa ia telah mengert.Hakim Ketua menanyakan kepada terdakwa apakah akan mengajukan pembelaanterhadap tuntutan tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua terdakwa menjelaskan bahwasegala sesuatunya diserahkan kepada Penasehat Hukumnya.Hakim Ketua menanyakan kepada Penasehat Hukum apakah akan mengajukanpembelaan, atas pertanyaan Hakim Ketua kepadanya, Penasehat Hukum menjelaskanbahwa ia akan mengajukan pembelaan secara tertuis
105 — 73
Tumisah, sidang ditunda untuk memberikankesempatan Mediator melaksanakan tugas mediasi namun menurutlaporan mediator bahwa Penggugat dengan Tergugat gagal mencapaikesepakatan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan;Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat melalui kuasahukumnya memberikan jawaban secara tertuis sebagai berikut:Dalam eksepsi:1.
43 — 4
Melawan hukum dalam arti formil adalah segalatindakan/perouatan yang bertentangan dengan ketentuan perundarngundangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalamarti materil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebutselain bertentangan dengan ketentuanaturan tertulis juga dapat diarikanbertentangan dengan aturankelentuan yang tidak tertuis yang manaperouatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasakeadilan atau perouatan tersebut bertentangan dengan
120 — 15
Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00(dua ribu rupiah);Setelah mendengar nota pembelaan secara tertuis dari Penasihat HukumTerdakwa yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara inimemutuskan agar melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, menyatakanTerdakwa bebas demi hukum dan bebas dan tahanan, oleh karena tidak terbuktsecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimanadalam surat tuntutan Penuntut Umum dengan alasan
74 — 22
tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikanmengundurkan diri ;Halaman 21 dari 27 hal Putusan Nomor 100/Pat.SusPHI/2016/PN PbrMenimbang, bahwa atas dasar ketentuan Pasal 168 ayat (1) UU No.13Tahun 2003, maka ada 2 (dua) unsur yang harus terpenuhi yaitu Unsur pertamaadalah mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturutturut tanpa keterangansecara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan unsur kedua adalah telahdipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertuis
41 — 3
AGUSTINA ARINENGSE melalui telpondan SMS dengan nilai Rp.50.000.000.000, ( lima puluh milyar rupiah) denganketertuan membayar biaya administrasi sebesar Ro.10.000.000, ( sepuluh juta rupiah)sampai dengan Rp.30.000.000, ( tiga puluh juta rupiah), kemudian saksi RAWANSANTOSO transfer melalui Internet Bank King dari tanggal 14 Mei 2013 sampai dengan25 Agustus 2014 dengan nilai total kurang lebih Rp3,5 Milyar ke AGUSTINAARNENGSE.Bahwa AGUSTNA ARINENGSE tidak memberikan kesepakatan atau peraniiansecara tertuis
CORNELIS J. SOSELISA
Tergugat:
JOPY MUSKITA
29 — 13
akan dipertimbangkansebagai berikut :Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P1 maupun bukti P2 = T4 diketahuibahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk jual beli sebidang tanahyang terietak di Karang Panjang depan SMK Negeri 1 Ambon Kelurahan AmanteluKecamatan Sirimau sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 1725 sebesar Rp 100.000.000,00(seratus juta rupiah), dengan rincian sebesar Rp 70,000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah)untuk digunakan sebagai nilai jual beli sebagaimana yang tertuis
191 — 60
PATRAS, (di KTP tertuis JAN GERETH PATRAS), Swasta,beralamat : di Lingkungan , Kel. MahakeretHal.2 Dari 136 Hal.Puts.Prkr.Pdt.No.:26/Pdt.G/2015/PN.Yyk.Timur, Kec. Wenang, Kota Menado, SulawesiPee easter tree tiesUntuk selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT V6. SHERLY ERNI PATRAS, Swasta, beralamat : di Jalan Kampus TimurNo.16 Lingkungan Il, Kel. Kleak, Kec.Malalayang, Kota Menado, Sulawesi Utara;Untuk selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT VI 7. JEFRI PATRAS, Swasta, beralamat : di Gg. RS.
35 — 7
Melawan hukum dalam arti formil adalah segalatindakan/perouatan yang bertentangan dengan ketentuan perundargundangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalamarti materil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebutselain bertentangan dengan ketentuanaturan tertulis juga dapat diarikanbertentangan dengan aturanketentuan yang tidak tertuis yang manaperouatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasakeadilan atau perouatan tersebut bertentangan dengan
ADYA YUNIAWATI
Tergugat:
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
123 — 33
Penetapan tertuis yang juga mencakup tindaka faktual;b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingunganeksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggaraan negara lainnya;c. Berdasarkan ketentuan perundangundangan dan AUPB;d. Bersifat final dalam arti lebih luas;e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;f.
24 — 19
mempunyai hak untuk melakukan perbuatanperbuatan seperti yangdiatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undangundang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika tersebut, sedangkan yang dimaksud Melawan hukum adalah : Mencakupperbuatan melawan hukum dalam arti formil yaitu perouatan yang diatur dalamperundangundangan secara tertulis dimana apabila perouatan tersebut dilakukanmaka dapat dipidana dan melawan hukum dalam art materil yaitu meskipunperouatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundangundangan secara tertuis
148 — 55
) tahun , dikurangi dengan masapenahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ; Denda Rp 100.000.000, (seratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulankurungan ;Menyatakan barang bukti berupa : 1 (Satu) lembar rok paniang wama merah muda ;Dikembalikan kepada saksi KORBAN (korban) ;Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000, (limaribu rupiah)Menimbang, bahwa atas hal tersebut terdakwa melalui Penasihat Hukumterdakwa akan mengajukan tanggapan secara tertuis