Ditemukan 7038 data
37 — 18
demikian, maka tuntutan dwangsom dalam gugatan a quo patutditolak.Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas dalil posita butir 11 gugatan,yang meminta putusan serta merta (uit voerbar bij voeraad), karenagugatan a quo tidak memenuhi kondisi dapat dijatunkannya putusan sertamerta berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2000butir 4 tentang Putusan Serta Merta (uit voerbar bij voeraad) danProvisional yang menyatakan sebagai berikut:Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negen
413 — 2121
tanggapan sebagai berikut :1)Bahwa dalil Pemohon tersebut ingin menggiring persidanganpraperadilan ke dalam arena permasalahan terkait dengan pokokperkara, khususnya ketika Pemohon menjabarkan tentang unsurunsurPasal dan cara dan mekanisme pembuktian terhadap masingmasingunsur pidana tersebut.Bahwa Pasal 1 Angka 10 jo Pasal 77 KUHAP dengan jelas dan tegasserta terbatas (limitatif) telan memberikan batasan kewenanganpemeriksaan Praperadilan sebagai berikut:Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negen
226 — 130
Saksi NANANG HAMDANI BASNAWI (Direktur Utama PTBumiloka Tegar Perkasa), pada persidangan tanggal 14Desember 2020 yang menjelaskan peran dan upaya MitraBahwa banyaknya kebutuhan dana operasional pemasaran yangdibutuhkan untuk mendapatkan suatu proyek, antara lain biayarapat, presentasi, kunjungan pabrikan di luar negeri, uji cobaHalaman 116 dari 271 halaman Putusan Nomor 12/TIPIKOR/2021/PT BDGalutsista di luar negen.2.
Saksi NANANG HAMDANI BASNAWI(Direktur Utama PT Bumiloka Tegar Perkasa), pada persidangantanggal 14 Desember 2020 yang menjelaskan peran dan upayaMitra, sebagai berikut: Banyaknya kebutuhan dana operasional pemasaran yangdibutuhkan untuk mendapatkan suatu proyek, anatara lainbiaya rapat, presentasi, kunjungan pabrikan di luar negeri, ujicoba alutsista di luar negen;2. Saksi HERY MUHAMMAD TAUFIKHIDAYAT (Manager.
320 — 106
dengandemikian GUGATAN INTERVENSI yang diajukan berdasarkan suratkuasa yang ditandatangani oleh Chan Choon Hoong dan/atau LowKok Thye yang mengaku selaku Direksi PENGGUGATINTERVENSI menjadi tidak sah;Halaman 12 dari halaman 57 Putusan Nomor : 187/PDT.G/2017 PN.Jkt.Sel (ii) Bahwa PENETAPAN Nomor 194/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel tersebutbersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (6) UndangUndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas:Penetapan ketua pengadilan negen
Terbanding/Penuntut Umum I : TAUFIQ IBNUGROHO
Terbanding/Penuntut Umum II : ARIAWAN AGUSTIARTONO
231 — 163
Saksi NANANG HAMDANI BASNAWI (Direktur Utama PTBumiloka Tegar Perkasa), pada persidangan tanggal 14Desember 2020 yang menjelaskan peran dan upaya MitraBahwa banyaknya kebutuhan dana operasional pemasaran yangdibutuhkan untuk mendapatkan suatu proyek, antara lain biayarapat, presentasi, kunjungan pabrikan di luar negeri, uji cobaHalaman 116 dari 271 halaman Putusan Nomor 12/TIPIKOR/2021/PT BDGalutsista di luar negen.2.
Saksi NANANG HAMDANI BASNAWI(Direktur Utama PT Bumiloka Tegar Perkasa), pada persidangantanggal 14 Desember 2020 yang menjelaskan peran dan upayaMitra, sebagai berikut: Banyaknya kebutuhan dana operasional pemasaran yangdibutuhkan untuk mendapatkan suatu proyek, anatara lainbiaya rapat, presentasi, kunjungan pabrikan di luar negeri, ujicoba alutsista di luar negen;2. Saksi HERY MUHAMMAD TAUFIKHIDAYAT (Manager.
1.H. SYAMSURI AF
2.NENGAH BAGIANA
3.H. ARIS (ARIS NURDIN)
Tergugat:
1.MASRAN DJASID
2.ARIFIN AHMAD
3.PT.CHEVRON PACIFIC (PT.CPI)
4.BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (BPMIGAS)
129 — 66
berhubungan denganpekeraannya itu.Hakim karena jabatan dapat juga memerintahkan agar hahalsemacam itu diberitahukan kepada penuntut umum.Herzien Inlansdsch Reglemen (HIR/RIB) antara lain menyatakan :Pasal 138 yang berbuny)I :(7) Jika pemeriksaan tentang surat yang diajukan itu menimbulkandugaan bahwa surat itu dipalsukan oleh orang yang masih hidup,maka pengadilan negeri akan menjalankan segala surat perkarakepada pejabat yang berkuasa menuntut kejahatan itu.(8) Perkara yang diajukan ke pengadilan negen
177 — 125 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penjelasan Pasal 33 ayat (1) yangmenyatakan, Pernjalanan dinas adalah penalanan dinasdalam negen dan luar neger.Hal. 88 dari 120 hal. Put.
Terbanding/Penuntut Umum I : TAUFIQ IBNUGROHO
Terbanding/Penuntut Umum II : ARIAWAN AGUSTIARTONO
230 — 150
Saksi NANANG HAMDANI BASNAWI (Direktur Utama PTBumiloka Tegar Perkasa), pada persidangan tanggal 14Desember 2020 yang menjelaskan peran dan upaya MitraBahwa banyaknya kebutuhan dana operasional pemasaran yangdibutuhkan untuk mendapatkan suatu proyek, antara lain biayarapat, presentasi, kunjungan pabrikan di luar negeri, uji cobaHalaman 116 dari 271 halaman Putusan Nomor 12/TIPIKOR/2021/PT BDGalutsista di luar negen.2.
Saksi NANANG HAMDANI BASNAWI(Direktur Utama PT Bumiloka Tegar Perkasa), pada persidangantanggal 14 Desember 2020 yang menjelaskan peran dan upayaMitra, sebagai berikut: Banyaknya kebutuhan dana operasional pemasaran yangdibutuhkan untuk mendapatkan suatu proyek, anatara lainbiaya rapat, presentasi, kunjungan pabrikan di luar negeri, ujicoba alutsista di luar negen;2. Saksi HERY MUHAMMAD TAUFIKHIDAYAT (Manager.
Terbanding/Tergugat : CHEVRON INDONESIA
164 — 137
Sehingga, hak Grant Sultan yang dimiliki olehPembanding (dahulu Penggugat) apabila ada telah gugur dan tidakberlaku.Dengan demikian, berdasarkan seluruh uraianuraian di atas, putusanMajelis Hakim Pengadilan Negen Tenggarong yang menolak seluruhgugatan dari Penggugat adalah sudah bijak, benar dan tepat.Halaman 90 dari m 123 Putusan Nomor 67/PDT/2018/PT SMRMajelis Hakim Perigadiian Negeri Tenggarong Telah Tepat DenganMenyatakan Terbanding Intervensi / dahulu Penggugat IntervensiSebagai Penggugat Intervensiyang
159 — 56
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 Undangundang Nomor 30 tahun1999 tentang Arbitrase dan penyelesaian Sengketa yang menyatakan bahwa :"Permohonan pembatalan putusan Arbitrase harus diajukan secara tertulisdalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahandan pendaftaran putusan Arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negen'" ;3.
66 — 13
Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP.Menimbang, bahwa ketentuan yang termaktuob dalam Pasal 12 hurufe UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi, yang didakwakan dalam dakwaan Primair rumusannyaberbunyi sebagai berikut :Pegaveai negen atau penyelenggara Negara yang dengan maksudmenguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, ataudengan
129 — 7
PIHAK PERTAMA tersebut telah aitenma secara baik olehPIHAK KEDUA.Sehubungan dengan halhal yang diuraikan ai atas, maka para penghadap selanjutnyamenerangkan untuk mengakhin perselisihan tersebut para penghadap telah berseoakatdengan ini mengadakan peyanjian perdamaian dengan syarat syarat sebagai benikut;Bahwa selanjuinya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat mengikatkandin kedaiam peyanjian perdamaian untuk mengakhin sengketa atau perkara Perdatasebagaimana tersebut dalam Putusan Pengadilan Negen
385 — 108
Bahwa tindakan Penyitaan yang dilakukan oleh Termohon sebagaimanaditerangkan di atas, nyatanyata merupakan tindakan yang bertentangandengan hukum karena itu telah pula melanggar ketentuan sebagai berikut :UndangUndang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana,Pasal 38 Ayat (1) :Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat ijin KetuaPengadilan Negen setempat,Pasal 38 Ayat (2) :Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harussegera bertindak dan tidak mungkin untuk
84 — 28
Menyatakan bahwa Pengadilan Negen Palembang tidak berwenangmemeriksa dan memutus perkara ini.Halaman 47 dari 113 Halaman Putusan No.129/PDT/2017/PT.PLG.Atau apabila Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon kiranyamenjatuhkan putusan yang seadiladilnya.Tentang Gugatan Temporis atau Telah Lewat Waktu/DaluwarsaBahwa Pembanding /Tergugat tidak sependapat dengan pertimbanganhukum judex factie halaman 145 alenia 3 yang menyatakan bahwa menolakdan mengesampingkan eksepsi tentang lampau waktu
Terbanding/Penuntut Umum I : TAUFIQ IBNUGROHO
Terbanding/Penuntut Umum II : ARIAWAN AGUSTIARTONO
311 — 167
Saksi NANANG HAMDANI BASNAWI (Direktur Utama PTBumiloka Tegar Perkasa), pada persidangan tanggal 14Desember 2020 yang menjelaskan peran dan upaya MitraBahwa banyaknya kebutuhan dana operasional pemasaran yangdibutuhkan untuk mendapatkan suatu proyek, antara lain biayarapat, presentasi, kunjungan pabrikan di luar negeri, uji cobaHalaman 116 dari 271 halaman Putusan Nomor 12/TIPIKOR/2021/PT BDGalutsista di luar negen.2.
Saksi NANANG HAMDANI BASNAWI(Direktur Utama PT Bumiloka Tegar Perkasa), pada persidangantanggal 14 Desember 2020 yang menjelaskan peran dan upayaMitra, sebagai berikut: Banyaknya kebutuhan dana operasional pemasaran yangdibutuhkan untuk mendapatkan suatu proyek, anatara lainbiaya rapat, presentasi, kunjungan pabrikan di luar negeri, ujicoba alutsista di luar negen;2. Saksi HERY MUHAMMAD TAUFIKHIDAYAT (Manager.
96 — 14
Unsur Pegavai negen atau penyelenggara Negara.2. Unsur menenma hadiah atau janji.3.
29 — 18
tersebutmengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan (satu) nomor urut 61Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika, pengadilan negeri selanjutinya berkesimpulan bahwa Terdakwa telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, melanggar Pasal 132 ayat(1) juncto Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa atas putusan pengadilan negen
Muhammad Arsyad Cannu
Tergugat:
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Intervensi:
Laskar Merah Putih
1435 — 3307
sebagaimana dimaksudpada ayat (1) tidak tercapai, pemerintah dapat memfasilitasi mediasiatas permintaan para pihak yang bersengketa;(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mediasisebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam PeraturanPemerintah;Adapun Pasal 58 UndangUndang Nomor 17 Tahun 2013 tentangOrganisasi Kemasyarakatan menyatakan sebagai berikut:(1) Dalam hal mediasi sebagaimana dimaksud dalamPasal 57 ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian sengketa Ormas dapatditempuh melalui pengadilan negen
Terbanding/Tergugat I : Kementerian Keuangan Negara R.I.
Terbanding/Tergugat II : Badan Pertanahan Nasional Kanwil Provinsi Kalimantan Tengah
Terbanding/Tergugat III : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palangka Raya
Terbanding/Tergugat IV : Kepala Kantor BEA dan CUKAI Kota Palangkla Raya
120 — 67
Hal ini sangat keliru jikaPenggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat II kePengadilan Negeri Palangka Raya sebab sebagaimanaYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.620K/Pdt/1999 yang kami kutip Bila yang digugat adalah Badanatau Pejabat Tata Usaha Negara dan Obyek gugatanmenyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabattersebut, maka yang berwenang mengadili perkara tersebutadalah Peradilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negen'..
174 — 125 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tangerang Banten atau diJalan Basangkasa 19 Bali atau di Jalan Raya Prenan depan Villa Adinda, Canggu, Denpasar Bali atau setdaktidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerangatau setidaktidaknya masih termasuk di daeran hukum Pengadilan Negeri Tangrerang berdasarkan pasal 84 ayat(2) KUHAP dikarenakan terdakwa ditahan oleh Penyidik Polres Bandara Kota Soekarmo Hatta Tangerang Bantendan sebagian besar saksisaksi lebih dekat pada tempat Pengadilan Negen