Ditemukan 843 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : domestus domestik domestein dorestia domesia
Restatement Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan
Author : Yunus Husain (Penulis); M. Nur Solikhin (Tim Peneliti); Rizky Argama (Tim Peneliti), dkk;
Penjelasan Hukum tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi
7037 — 10875
  • Terdapat tiga ruang lingkup yang harus dipenuhi apabila ingin menerapkan perampasan aset tanpa pemidanaan dalam hal perkara tindak pidana korupsi, yakni:a. Tidak terdapat cukup bukti untuk membuktikan unsur-unsur pidana korupsi (putusan bebas tidak ... [Selengkapnya]
  • Butir ketiga dari rekomendasi tersebut menyebutkan:Countries may consider adopting measures that allow such proceeds or instrumentalities tobe confiscated without requiring a criminal conviction, or which require an offender todemonstrate the lawful origin of the property alleged to be liable to confiscation, to the extentthat such a requirement is consistent with the principles of their domestic law.Sementara itu, Pasal 54 ayat (1) huruf c UNCAC menyatakan bahwa:....Consider taking such measures
    Its provisionscriminalise domestic andforeign bribery, diversion ofproperty by public officials,trading in influence, illicitenrichment, moneylaundering and concealmentof property. 64 Kembali pada pengaturan di Indonesia, Dalam Pasal ayat (3) UUD 1945 telah menegaskanbahwa Indonesia merupakan Negara Hukum.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 24-09-2013 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 378/B/PK/PJK/2013
Tanggal 24 September 2013 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PERKASA MELATI
158 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • All equipment to be installed in the vessel (such as wnches,anchors, pumps, windlass, main switchboard, shafting andpropellers, ropes, chains, safety equipment, communication andnavigation equipment, electrical items, ventilation facilities,domestic equipment etc)d.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 20-11-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2100 B/PK/PJK/2017
Tanggal 20 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. ANEKA INTIPERSADA
37 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Keputusan bisnisharus dimotivasi oleh ekonomi bukan oleh pertimbangan pajak.Wajib Pajak wajib pajak dalam situasi yang sama, yangmelakukan transaksi yang serupa harus terkena tingkat pajakyang sama pula);Bahwa selanjutnya terkait dengan Basic Neutrality Principlesdalam OECD International VAT/GST Guidelines dinyatakan seseeeees In domestic trade, tax neutrality is achieved in principleby the multistage payment system: each business pays VAT toits providers on its inputs and receives VAT from its customerson
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 31-07-2018 — Putus : 06-12-2018 — Upload : 27-12-2018
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 38/G/2018/PTUN.PBR
Tanggal 6 Desember 2018 — Penggugat:
SERIKAT BURUH CAHAYA INDONESIA dalam hal ini diwakili oleh ADERMI,BBA. DAIRUL RIADI, S.Sos. RIXAN PRAKAS, S.H.
Tergugat:
GUBERNUR RIAU
174 — 231
  • Kenaikan UMP sebesar Rp. 197.431,53 (8,71%) didasarkankepada PP 78 tahun 2015 tentang Pengupahan pasal 44 ayat (1) dan ayat(2) dengan menggunakan rumus formula sebagai berikut :UMn = UMt + (Umt x (Inflasi t + % PDBt)Keterangan : Umn = Upah Minimum yang akan ditetapkan;Umt = Upah Minimum tahun berjalan;Inflasi = Inflasi yang dihitung dari periode Septembertahun lalu sampai dengan September tahunberjalan;APDBt = Pertumbuhan Produk Domestic Bruto yangDihitung dari pertumbuhan Domestik Brutoyang mencakup
Pengadilan PN PRAYA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 04-11-2021 — Putus : 27-12-2021 — Upload : 19-01-2022
Putusan PN PRAYA Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Pya
Tanggal 27 Desember 2021 — Penuntut Umum:
1.AWALUDIN, S.H.
2.CATUR HIDAYAT PUTRA, S.H.
3.IWAN GUSTIAWAN, SH
4.DWI DUTHA ARIE SAMPURNA, S.H.
Terdakwa:
RIDWAN Alias ANE Bin ABDULRAHIM Alm
90 — 32
  • membawa narkotika pada hariSabtu sekitar pukul 14.45 Wita atas nama Terdakwa, Rustam Nawawi AliasRustam Bin Sudarsono dan Supiandi Als Andi Bin Cemah, untukmenindaklanjuti informasi tersebut Saksi dan tim langsung melakukankoordinasi dengan Tim BNN Provinsi NTB di Bandar Udara InternasionalZainuddin Abdul Madjid dan disepakati bahwa petugas dari BNN ProvinsiNTB akan berpurapura menjadi petugas Bandara yang nantinya akanmengecek Boarding Pass penumpang yang baru tiba di dalam terminalkedatangan domestic
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 20-03-2014 — Putus : 19-05-2014 — Upload : 18-09-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 1/PDT.SUS-ACTIO PAULIANA/2014/PN.NIAGA.JKT.PST
Tanggal 19 Mei 2014 — Turman M. Panggabean,S.H.,M.H., CS >< YUDIAWAN TANSARI, CS
1093 — 631
  • Bukopin ;Bahwa saksi mengetahui ketika bekerja pada PT Metro Batavia, kreditpada Bukopin sudah ada ;Bahwa saksi tidak mengetahui waktu berakhirnya kredit ;Saksi Reza Bertoni Widjaja, dibawah sumpah menerangkan padapokoknya sebagai berikut :Bahwa saksi bekerja pada PT Metro Batavia sejak Februari 2010 sampaidengan Januari 2013 dengan jabatan sebagai Finance Manager ;Bahwa saksi dalam jabatannya tersebut bertanggung jawab mengelolakeuangan harian terutama pada saat pembayaranpembayaran baikpengeluaran domestic
Pengadilan PN TANGERANG Perdata
Register : 18-05-2018 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 15-08-2019
Putusan PN TANGERANG Nomor 386/Pdt.G/2018/PN Tng
Tanggal 28 Mei 2019 — Penggugat:
1.ERVAND DANIEL, S.H
2.PT. NESVARA KREASI INDONESIA
Tergugat:
PT. MARGANA PRADIPTA CEMERLANG
Turut Tergugat:
PT. TAMAN IMPIAN JAYA ANCOL
103 — 20
  • Domestic Transfer Bank Mandiri dengan nomor Referensi201810031133242231 dari Turut Tergugat kepada Tergugat, diberi tandabukti : TT 13;Menimbang, bahwa Kuasa TurutTergugat selain mengajukan surat buktiyang diberi tanda bukti TT1 sampai dengan surat bukti TT13menyatakan tidakmengajukan bukti saksi;Menimbang, selanjutnyakuasa Para Penggugat, dan Turut Tergugatmasingmasing telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis yang diserahkan dipersidangan tanggal 2 April 2019, sedangkan kuasa Tergugat telah mengajukanKesimpulannya
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 11-10-2018 — Putus : 10-04-2019 — Upload : 26-06-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 237/G/2018/PTUN-JKT
Tanggal 10 April 2019 — PT. PETRONUSA BUMIBAKTI ; KEPALA SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
269 — 220
  • plans and programs for industrial training andeducation of Indonesians for all job classifications with respect tooperations contemplated hereunder;m) have the right during the term hereof to freely lift, dispose of andexport its share of Crude Oil, and retain abroad the proceedsobtained therefrom;appoint an authorized representative for Indonesia with respect tothis Contract, who shall have an office in Jakarta;after commercial production commences, fulfill its obligationtowards the supply of the domestic
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 20-11-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2103 B/PK/PJK/2017
Tanggal 20 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. ANEKA INTIPERSADA
37 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • In domestic trade, tax neutrality is achieved in principle bythe multistage payment system: each business pays VAT to itsproviders on its inputs and receives VAT from its customers onits outputs. To ensure that the right amount of tax is remitted totax authorities, input VAT incurred by each business is offsetagainst its output VAT, resulting in a liability to pay the netamount or balance of those two. This means that VAT normallyflows through the business" to tax the final consumers.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 22-12-2015 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2691 K/Pdt/2015
Tanggal 22 Desember 2015 — PT PERTAMINA HULU ENERGI RAJA TEMPIRAI VS PT GOLDEN SPIKE ENERGY INDONESIA,
309 — 217 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • operatoryang melakukan eksplorasi;2.Bahwa Pasal 6.3 Production Sharing Contract antara PertambanganMinyak dan Gas Bumi Negara dengan Golden Spike Limited yangberbunyi sebagai berikut:If a Sole Risk Exploration results in the completion of a well capable ifcommercial production, each Nomnsole risk Party shall compensatethe Sole Risk Party, with respect to such sole Risk Party Operations,bby delivering to such sole risk Party a quantity of Petroleum andencumberances subject to the obligation to supply domestic
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 20-11-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2101 B/PK/PJK/2017
Tanggal 20 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. ANEKA INTIPERSADA
32 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Keputusan bisnisharus dimotivasi oleh ekonomi bukan oleh pertimbangan pajak.Wajib Pajak wajib pajak dalam situasi yang sama, yangmelakukan transaksi yang serupa harus terkena tingkat pajakyang sama pula);Bahwa selanjutnya terkait dengan Basic Neutrality Principlesdalam OECD International VAT/GST Guidelines dinyatakan seseeeees In domestic trade, tax neutrality is achieved in principleby the multistage payment system: each business pays VAT toits providers on its inputs and receives VAT from its customerson
Pengadilan PN MUARA TEWE Pidana Umum
Register : 02-12-2019 — Putus : 20-02-2020 — Upload : 28-02-2020
Putusan PN MUARA TEWE Nomor 167/Pid.B/2019/PN Mtw
Tanggal 20 Februari 2020 — Penuntut Umum:
1.TARUNG, SH
2.TEGUH ISKANDAR,SH
Terdakwa:
1.TUKIMUN
2.RADI SASTRO UTOMO
112 — 19
  • 1 (satu) lembar Domestic Transfer Bank Mandiri Bukti Transfer dari PT. CKB ke DIDIK YULI KOESWOYO (credit account 22360027000272) tertanggal 14 Oktober 2014 Bank Mega sebesar Rp. 468.883.250,- (empat ratus enam puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah);

    29. 1 (satu) lembar fotocopy Bank Voucher PT.

    1 (satu) lembar Domestic Transfer Bank Mandiri Bukti Transfer dari PT.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 30-06-2021 — Putus : 27-07-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN KENDARI Nomor 7/Pid.Pra/2021/PN Kdi
Tanggal 27 Juli 2021 — Pemohon:
YUSMIN, S.Pd
Termohon:
KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGGARA
246 — 162
  • ANDI AZIS, M.Si. denganJumlah Produksi 540.000 WMT dan Jumlah Pemasaran 540.000WMT untuk domestic; (Bukti T83)Dokumen Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor708/MENHUTII/2009 Tanggal 19 Oktober 2009 Tentang IzinPinjam Pakai Kawasan Hutan Seluas 5.265,70 Hektar UntukKegiatan Eksploitasi Nikel Dan Sarana Penunjangnya Atas NamaPT.
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Pidana Umum
Register : 01-03-2018 — Putus : 19-07-2018 — Upload : 11-10-2019
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 391/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Brt
Tanggal 19 Juli 2018 — Penuntut Umum:
JAYA SIAHAAN, SH
Terdakwa:
DWI DJOKO WIWOHO alias ABU BAKAR alias ABU KHONSAH
1310 — 2802
  • Indonesia karena berideologi tidak sama denganNegara Kesatuan Republik Indonesia yang berideologi Pancasila dan berBhineka Tunggal Ika;Menimbang, bahwa Terdakwa bersamasama dengan Iman Santoso,Heru Kurnia yang samasama mendukung Daulah Islamiyah/ISIS pimpinanSyech Abu Bakar Al Bagdadi serta bergabung dan ikut memberikan pemahamantentang perjuangan Daulah Islamiyah/ISIS tersebut yang merupakan kelompokteroris yang mana perbuatan kelompok teroris ISIS termasuk melakukankejahatan baik Internasional maupun domestic
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 06-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1856 B/PK/PJK/2017
Tanggal 6 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. LAMPUNG INTERPERTIWI
173 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perkebunan Unit Pengolahan GabunganDPP PPN DPP PPN DPP PPN DPP PPN DPP PPNCPO a a 200 20 a 0 200 20 200 20TBS 100 0 00 a log a 100 0 fod 0Pupuk dil 20 0 0 0 30 4 a 0 oo 5Net 20 a foo 20 20 3 ido 20 50 is Bahwa salah satu prinsip hukum yang dianut oleh Indonesiaadalah equality before the law yakni tidak membedakan statusorang atau perusahaan (apakah orang/perusahaan kecil ataubesar), jenis kegiatan usaha (apakah usaha perdagangan,pabrikan, operasi dll), kepemilikan (apakah orang/perusahaanadalah pribumi/domestic
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Umum
Register : 27-02-2018 — Putus : 13-03-2018 — Upload : 19-11-2018
Putusan PN DENPASAR Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN Dps
Tanggal 13 Maret 2018 — Penuntut Umum:
Paulus Agung Widaryanto,SH.
Terdakwa:
1.Dwi Haryanto Susanto Alias Aking Alias Budi Wong
2.Rahmansah
3.Haironi
4.Giyarto
87 — 132
  • Sekira pukul 13.30 wita Terdakwa di telpon oleh PakRahman untuk diajak bertemu depan Alfamart dekat areal parkirpenjemputan domestic. Sampai di tempat tersebut Terdakwa langsungdiamankan petugas dan dimintai keterangan.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 25-10-2012 — Putus : 14-05-2013 — Upload : 20-06-2013
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 197/G/2012/PTUN-JKT
Tanggal 14 Mei 2013 — PT. TANJUNG UNGGUL MANDIRI;I. DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, II. KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN, KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, DKK
116 — 64
  • . : 236/TUMDir/VIV2012, Perihal : Permohonan SuratKeterangan (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;Artikel Sapi Brahman Dari Berbagai Sumber Internasional(dalam data base FAO dengan nama Domestic AnimalInformation System) (fotokopi dari fotokopi) ;Surat Direktur Jenderal Bea dan Cukai, KementerianKeuangan RI, Nomor : S623/BC/2012, Perihal : ImportasiSapi Bibit Potong, tanggal 3 Agustus 2012 (fotokopi dari158) (0) 0)Surat Dinas Pertanian dan Peternakan, PemerintahProvinsi Banten, Nomor : 524.52/337DPP
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 21-12-2015 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 904/B/PK/PJK/2015
Tanggal 21 Desember 2015 — PT. AMOCO MITSUI PTA INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
90 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (CMAI) yang berkedudukan di 69Duxton Road, Level 2, Singapura 089528, memberikan laporan ahliindustri independen kepada Pemohon Peninjauan Kembali padatanggal 10 Augustus 2010 yang berjudul Paraxylene Price Study(Bukti PK7a) yang antara lain memberikan keterangan ahli sebagaiberikut:Halaman 1 alinea 4:In Asia, where supplies of PX are insufficient to meet domestic Asiandemand, imports have traditionally been required from outside ofAsia.
    PenghindaranPajak Berganda model OECD dan UN, yaitu adanya suatu perbandinganantara transaksi hubungan istimewa dengan transaksi yang tidakdipengaruhi hubungan istimewa, syarat ini juga dinyatakan oleh AhliHukum Pajak Internasional yaitu Andreas Bullen dalam bukunya yangberjudul Arms length Transaction Structure diterbitkan tahun 2011 olehInternational Buerau of Fiscal Documentation pada halaman 72 yangmenyebutkan bahwa (Bukti PK36):Hence, in these situations profit adjustment under contextually relevantDARs (Domestic
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 06-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1854 B/PK/PJK/2017
Tanggal 6 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. LAMPUNG INTERPERTIWI
172 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • integratedralan PT Perkebunan PT Pergolahan Unit Perkebunan Until Pengalahar Gabungan DPP PPN OPP PPN DPP PPN DPP PPN OPP PPN q G2 20d 2dTHS 100 10m) a 100 oOPupuk dll 4 q Qo 50 5 a 5Nel so S00 50) 5 ad 18 Bahwa salah satu prinsip hukum yang dianut oleh Indonesia adalahequality before the law yakni tidak membedakan status orang atauperusahaan (apakah orang/perusahaan kecil atau besar), jeniskegiatan usaha (apakah usaha perdagangan, pabrikan, operasi dll),kepemilikan (apakah orang/perusahaan adalah pribumi/domestic
Pengadilan PN DEPOK Perdata Tanah
Putus : 09-01-2012 — Upload : 12-05-2014
Putusan PN DEPOK Nomor 26/PDT.G/2011/PN.DPK.
Tanggal 9 Januari 2012 — AGUS MUHIBUDIN, SH.,MM dan MOHAMAD IMAM, SH ,DKK VS SUMANTAP M. SIMORANGKIR, SH, EKO SURYOWIDARTO, SH ,DKK
97 — 51
  • Identitas Kuasa hukum Pelawan tidak jelas dan tidak Memenuhi Persyaratan HukumAcaraMenimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dengan cermat Surat Kuasa yangdiajukan oleh Kuasa Hukum Pelawan, Majelis berpendapat praktik peradilan di Indonesia telahmengakui bahwa pimpinan cabang suatu perusahaan domestic, mempunyai kedudukan ataukapasitas untuk mewakili cabang perusahaan tersebut di dalam atau di luar Pengadilan, sesuaidengan batas pelimpahan wewenang yang diberikan kepada Pimpinan Cabang dimaksud