Ditemukan 899 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 04-05-2011 — Putus : 15-02-2012 — Upload : 05-05-2014
Putusan PN MEDAN Nomor 232/PDT.G/2011/PN.MDN
Tanggal 15 Februari 2012 — PT.PELABUHAN INDONESIA I (PESERO), Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; L A W A N I. Ahli waris dari Alm.MUHAMMAD ALI UMAR yaitu: 1. FARIDA HANIM, disebut sebagai Tergugat-I; 2. AZWAR.D. disebut sebagai Tergugat-II; 3. ISMAIL, disebut sebagai Tergugat-III; 4. MUSLIM, disebut sebagai Tergugat-IV; 5. CHAIRUL FUAD, disebut sebagai Tergugat-V; 6. YUSRIANI, disebut sebagai Tergugat-VI; 7. RISMAWATI, disebut sebagai Tergugat-VII; 8. SUAWADI, disebut sebagai Tergugat-VIII; II. Lurah Pekan labuhan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan, disebut sebagai Tergugat-IX;
1049
  • mengadili perkaraperkara perdatadalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:PT.PELABUHAN INDONESIA I (PESERO), dalam hal ini diwakili Direkturnya yaitu HarrySusanto beralamat di Jln.Karakatau Ujung No.100Medan.Untuk ini memberi kuasa kepada : 1.wan Sembiring,SH,2.A.Yahya Amir,SH, 3.Danial Aur Satar,SH, advokad &Pengacara pada kantor I & AA IWAN SEMBIRING,SHLAW FIRM, beralamat di JIn.Cut Nyak Din No.16Medan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 29 Maret2011 No.HK
Register : 12-12-2017 — Putus : 26-04-2018 — Upload : 03-07-2019
Putusan PN AMBON Nomor 244/Pdt.G/2017/PN Amb
Tanggal 26 April 2018 — Penggugat melawan Tergugat
8335
  • Bahwa kontrak No.HK.02.03/BL.XVI/498677.01/2017/01 tanggal 11Juli 2017 tersebut mengatur hak dan kewajiban PT. Selena Megan Mandiridalam pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Wai Ruhu.4. Bahwa adalah fakta, Petitum Gugatan angka 4 halaman 3 padaintinya Penggugat menuntut agar pekerjaan Rehabilitasi Jembatan WaiRuhu dihentikan sementara.5.
Register : 13-12-2018 — Putus : 29-01-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 3405/Pid.Sus/2018/PN Mdn
Tanggal 29 Januari 2019 — Penuntut Umum:
ROTUA HUTABARAT.SH
Terdakwa:
ANTONI
19681
  • Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluargadengan saudara ANTONI Bahwa Ahli menerangkan pengertian Kosmetik dan KosmetikImport sebagai berikut : Menurut Keputusan Kepala Badan POM RI No.HK.00.05.4.1745 tentang Kosmetik, yang dimaksud dengan Kosmetikadalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan padabagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organgenital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untukmembersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan
Putus : 15-05-2013 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1801 K/Pid/2012
Tanggal 15 Mei 2013 — Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar, ; PETRUS YUSUF, MHA
3941 Berkekuatan Hukum Tetap
  • N.2.12/EP.1/10/2011,tanggal 10 Oktober 2011, telah disesuaikan dengan aslinya diberi tandaBT 7;Fotocopy Pemberitahuan perkembangan hasil pemeriksaan propamtanggal 6 Oktober 2011, telah disesuaikan dengan aslinya diberi tandaBT 8;Fotocopy Surat Izin Walikota Pematang Siantar No. 5032183/WK/452 /SITUPerindag/tahun 2008 tentang Izin Tempat Usaha tanggal 04September 2008 yang dilegalisir, telah disesuaikan dengan aslinyadiberi tanda BT 9;Fotocopy Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.HK
Register : 14-08-2017 — Putus : 13-09-2017 — Upload : 10-11-2017
Putusan PN BUKITTINGGI Nomor 93_Pid_Sus_2017_PNBkt_Hukum_13092017_Farmasi
Tanggal 13 September 2017 — Jaksa Pada Kejari Bkt ; Terdakwa MUHAMMAD REZKI Pgl REZI
14713
  • Saksi LINDA GUSRINI FADRI.S.SI, M,Farm, M,Apt, dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa ahli pernah diperiksa penyidik berkaitan dengan di toko milikTerdakwa ada obat tanpa izin edar adalah obat obat yang tidak terdaftardi BPOM;Bahwa obat tradisionil dan kosmetik perlu adanya izin dari BPOM;Bahwa obat Tradisionil diatur dalam Keputusan Kepala BadangPengawas Obat dan makanan RI No.HK.00.05.1.23.3516 tanggal 31Agustus 2009;Bahwa ciri ciri obat tradisional yang telah memenuhi persyararatan
Register : 26-06-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 07-09-2020
Putusan PN WONOSARI Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Wno
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.SITI JUNAIDAH, SH
2.NIKEN RETNO WIDARTI, SH
Terdakwa:
ARGA MARTIAN PUTRA Bin TUKIJO
259570
  • atas nama Arga Martian PutraBin Tukijo, identifikasi : positif Trihexyphenidyl HCl, Kesimpulan :Contoh tersebut di atas mengandung Trihexyphenidyl HCl.Menimbang, bahwa pil berwarna Putih dengan logo Y adalahmengandung Trihexyphenidyl yang merupakan obat keras golonganobatobat tertentu, sesuai pasal 1 Peraturan Kepala Badan POM RInomor O7 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Obat ObatTertentu yang sering disalangunakan berdasarkan Keputusan KepalaBadan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No.HK
Register : 12-12-2013 — Putus : 04-09-2013 — Upload : 18-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 102/PDT.G/2013/PN.JKT.PST.
Tanggal 4 September 2013 — BUDI KURNIAWAN >< Bapak MARZUKI ALIE,Cs
566
  • persidangan yang telah ditentukan pihak Penggugathadir sendiri sedangkan pihak Tergugat , Il, Ill, IV dan Tergugat V hadir kuasanyabernama: Rudi Rochmansyah, SH.MH, Kepala Biro Hukum dan PemantauanPelaksanaan UndangUndang, Sekretariat Jenderal DPR RI dan Dwi Frihartomo,SH.MH,Kepala Sub Bagian Pertimbangan dan Bantuan Hukum , Sekretariat Jenderal DPR RI dkk,berkantor di Gedung MPR /DPR RI , Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, JakartaPusat, berdasarkan surat kuasa subtitusi tanggal 15 Mei 2013 No.HK
Register : 11-04-2018 — Putus : 18-10-2018 — Upload : 22-10-2018
Putusan PN PALEMBANG Nomor 83/Pdt.G/2018/PN Plg
Tanggal 18 Oktober 2018 — Penggugat:
PEMERINTAH RI cq. KEMENTERIAN KESEHATAN RI
Tergugat:
KARTINI, Selaku istri Ahli waris Alm dr. Azwar Abdullah, MOH
5012
  • yang ditujukan kepadaAhli waris (alm) dr Azwar Abdullah Moh perihal Pengosongan rumah dinasHalaman 19 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pat.G/2018PN Pilg.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.BBLK palembang yang terletak di kompleks Kampus Blok D.No.16Palembang, diberi tanda P.22;Fotokopi Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan No,HK.HK/05.01/1/1376/2012 tanggal 20 Juli 2012 kepada Kepala KejaksaanTinggi Sumatera Selatan perihal Permohonan bantuan hukum, diberi tandaP.23;Surat Kuasa Khusus No.HK
Register : 19-06-2017 — Putus : 06-09-2017 — Upload : 28-09-2017
Putusan PN JENEPONTO Nomor 67/Pid.B/2017/PN Jnp
Tanggal 6 September 2017 — Pidana - MUH. NUR FAJRIN Alias RIRIN Bin RAMLI SANUSI
564
  • tidakakan mengulanginya lagi;Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksiyang meringankan (a de charge);Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukanbarang bukti sebagai berikut:Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.B/2017/PN.Jnp 1 (satu) batang anak panah busur yang terbuat dari besi, berbahan talirapia berwarna merah muda dan biru pada tali penarik anak panahbusur;Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pulamembacakan bukti surat berupa Visum et Repertum No.HK
Putus : 24-05-2011 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 870 K/PID.SUS/2011
Tanggal 24 Mei 2011 — BADARUDDIN Alias ADA Bin KADANG
5630 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Rabba, Kassa, Hatta dan Acok (keempatnya belumtertangkap), sebagaimana hasil Visum et Repertum luka No.HK.01.03.2.1.10542.X.2010 tanggal 23 Oktober 2010, yang ditandatanganioleh dr. Wayan Sukadana, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tarakandengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :1. Bengkak tepat di belakang telinga sebelahkiri, dengan ukuran diameter 4 cm (empatcentimeter) ;2.
Putus : 28-04-2011 — Upload : 18-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2455 K/Pdt/2010
Tanggal 28 April 2011 — PT. PERSERO PELABUHAN INDONESIA III vs PT. WAHANA ARTHA LUHUR
8454 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengan demikian sangatberdasar hukum = apabila Cabang Pelabuhan Tanjung Perakmembatalkan Perjanjian secara Sepihak sehingga tanah HPL dimaksudkembali kepada Cabang Pelabuhan Tanjung Perak (melalui surat No.HK.06/206/TPR2009 tertanggal 24 Juli 2009 Perihal PembatalanPerjanjian).
Register : 24-09-2020 — Putus : 03-11-2020 — Upload : 05-11-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 826/Pid.Sus/2020/PN Bdg
Tanggal 3 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
SUKANDA,SH.MH
Terdakwa:
Andi Gunawan
14952
  • belas) hari kerja sejakpengajuan permohonan notifikasi diterima dan dinyatakan berkas lengkapoleh Kepala Badan dan tidak ada surat penolakan, maka terhadap kosmetikayang dinotifikasi dianggap disetujui dan dapat beredar diwilayah Indonesia.Bahwa kosmetik yang diproduksi dan atau diedarkan harus mendapatizin edar dengan maksud untuk melindungi masyarakat dari peredarankosmetik yang tidak memenuhi syarat kKeamanan, mutu, dan kemanfaatan.Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No.HK
Register : 16-07-2014 — Putus : 15-10-2014 — Upload : 13-02-2015
Putusan PN TAPAK TUAN Nomor 62/pid.B/2014/PN.Ttm
Tanggal 15 Oktober 2014 — YULIZAR BIN JAFRI
9610
  • Apt. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa Ahli bekerja di Balai Besar POM Banda Aceh sejak tahun 2005sampai dengan sekarang;Bahwa menurut ahli pengertian sediaan farmasi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 1 angka 4 UndangUndang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik;Bahwa sesuai dengan keputusan Kepala Badan POM RI No.HK.00.05.4.1745Tahun 2003 kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksud untukdigunakan pada bagian luar
Register : 08-08-2019 — Putus : 24-09-2019 — Upload : 30-09-2019
Putusan PN WATES Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Wat
Tanggal 24 September 2019 — Penuntut Umum:
1.F. RINI TYAS UTAMI, S.H.
2.YOVERIDA LIVENNI,SH
3.KUNTO SINGGIH PRAMONO, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD FARID NABIGHOH alias FARID alias MENTHEL Bin AGUS SUTONO
6415
  • ., yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa Ahli bekerja di BBPOM di Yogyakarta mulai tahun 2006 sampaidengan 2018 sebagai Staf Bidang Pengujian Mikrobiologi, tahun 2018 hingga2019 sebagai Staf Seksi Inspeksi Bidang Pemeriksaan;Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN WatBahwa Ahli ditugaskan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai BesarPOM di Yogyakarta No.HK.12.02105.01.19.0835 B tanggal 21 Januari 2019;Bahwa obat / pil dengan
Putus : 19-11-2014 — Upload : 21-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1764 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 19 Nopember 2014 — drg. MARIANNE DONSE Br. TOBING
8259 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pelayanan VaksinasiJemaah Umroh akan Dikoordinir oleh KKP seluruh Indonesia, KKPmelakukan koordinasi dengan Pihak Distributor/Produsen VaksinHalal untuk ketersediaan stok vaksin, pemanggilan untuk VaksinasiMeningitis bagi Jemaah Umroh akan difasilitasi olen PihakPenyelenggara/Biro Perjalanan Umroh atas kerjasama denganAMPHURI;Bahwa Kementerian Kesehatan juga mengeluarkan suatu petunjuktentang Prosedur Tetap Vaksinasi Meningitis Meningokokus &Penerbitan ICV bagi Jemaah Umroh yaitu Prosedur Tetap No.HK
    Judexfacti juga kembali mempergunakan tempo delictie tahun 2012, padahalperkara a quo terjadi pada tahun 2011;Bahwa judex facti mengabaikan keterangan saksi meringankan yangditunjuk langsung oleh Kemenkes melalui Surat Dinas Resmi No.HK.06.02/1.2/381/2014 tertanggal 30 Januari 2014 hal saksi yangmeringankan;Hal. 57 dari 68 hal. Put. No.1 764 K/Pid.Sus/201458Bahwa saksi yang meringankan tersebut, yaitu dr.
Register : 23-06-2010 — Putus : 27-07-2010 — Upload : 08-10-2021
Putusan PT SURABAYA Nomor 359/PDT/2010/PT SBY
Tanggal 27 Juli 2010 — Pembanding/Tergugat : PT. Timur Nusantara
Terbanding/Penggugat : PT. Pelabuhan Indonesia III Persero Surabaya diwakili Direktur Utama Suprihat
580
  • sebagai berikut

    DALAM KONPENSI

    Dalam Eksepsi :

    • Menoloak seluruh eksepsi Tergugat tersebut :

    Dalam Privisi :

    • Menolak seluruh provisi Penggugat tersebut :

    Dalam Pokok Perkara :

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian :
    2. Menyatakan Perjanjian Kerjasama Pengelolahan Fasilitas Terminal Petikemas, yang tertuang dalam perjanjian Kerjasama No.HK
Register : 16-07-2014 — Putus : 18-08-2014 — Upload : 06-11-2014
Putusan PN MARABAHAN Nomor 153/Pid.Sus/2014/PN Mrh
Tanggal 18 Agustus 2014 — I. SAMSUL MA’RIP BIN RAHMAT II. ABDUL RAHIM ALS. ADUL BIN H. RAHMAT (Alm) III. RADIANSYAH ALS. RADI BIN H. IYUS
2319
  • Zenith Pharmaceuticals dengan memiliki PBF/Apotek dimana hal inimelanggar keputusan Kepala Badan POM RI No.HK.00.05.3.2522 tahun 2003 tentangpenerapan pedoman cara distribusi obat yang baik ;29Menimbang, bahwa benar para terdakwa tidak memiliki ijin dalam mengedarkanobatobat tersebut kepada masyarakat dan para terdakwa tidak mempunyai keahliandibidang kefarmasian karena terdakwa tidak pernah mengenyam pendidikan di bidangkefarmasian ; 222 one nnn nnn nnn nn nn nn nnn nnn nnn nnn en nnnBahwa benar
Register : 24-04-2018 — Putus : 26-06-2018 — Upload : 03-12-2018
Putusan PN AMUNTAI Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Amt
Tanggal 26 Juni 2018 — Penuntut Umum:
1.ADI PADMA AMIJAYA
2.JOHAN CANDRA SETYAWAN,SH
Terdakwa:
YUNANI Als IYUN Bin H.HAMSI
242
  • No.HK.00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009 Tentang PembatalanPersetujuan Nomor Izin Edar Obat Carnophen Tablet; Zenzon Captab SalutSelaput 200 MG; Rheumastop Tablet dan Rheumastop Tablet Salut SelaputPT.
Upload : 23-05-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1956 K/PDT/2010
PEMERINTAH RI. CQ. MENDIKNAS CQ. DINAS PENDIDIKAN KAB. BANYUMAS CQ. KEPALA SLTP NEGERI 2 PURWOKERTO, DKK.; HIDAYAT PURBADI
12480 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dinas Pekerjaan Umum Cipta KaryaProvinsi Jawa Tengah di Semarang ;bahwa atas perbuatan Tergugat sebagaimana tersebutdalam posita angka 7 dan 8, Tergugat telah melakukan perbuatanmelawan hukum (onrechtmatigedaad) yang sangat merugikanPenggugat ;bahwa kemudian Direktorat Jenderal Cipta Karyamengeluarkan Surat No.HK.0203ct.6/897 tanggal 16 Juni 1998 yangditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya ProvinsiDaerah Tingkat Jawa Tengah yang menerangkan permohonanpembelian Rumah Negara Golongan
Register : 16-07-2014 — Putus : 15-10-2014 — Upload : 15-10-2014
Putusan PN TAPAK TUAN Nomor 62/PID.SUS/2014/PN.TTN/KESEHATAN
Tanggal 15 Oktober 2014 — Terdakwa I YULIZAR Bin JAFRI Terdakwa II SYUKRI Bin JAFRI
22058
  • Apt. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa Ahli bekerja di Balai Besar POM Banda Aceh sejak tahun 2005sampai dengan sekarang;Bahwa menurut ahli pengertian sediaan farmasi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 1 angka 4 UndangUndang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik;Bahwa sesuai dengan keputusan Kepala Badan POM RI No.HK.00.05.4.1745Tahun 2003 kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksud untukdigunakan pada bagian luar