Ditemukan 899 data
104 — 9
mengadili perkaraperkara perdatadalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:PT.PELABUHAN INDONESIA I (PESERO), dalam hal ini diwakili Direkturnya yaitu HarrySusanto beralamat di Jln.Karakatau Ujung No.100Medan.Untuk ini memberi kuasa kepada : 1.wan Sembiring,SH,2.A.Yahya Amir,SH, 3.Danial Aur Satar,SH, advokad &Pengacara pada kantor I & AA IWAN SEMBIRING,SHLAW FIRM, beralamat di JIn.Cut Nyak Din No.16Medan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 29 Maret2011 No.HK
83 — 35
Bahwa kontrak No.HK.02.03/BL.XVI/498677.01/2017/01 tanggal 11Juli 2017 tersebut mengatur hak dan kewajiban PT. Selena Megan Mandiridalam pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Wai Ruhu.4. Bahwa adalah fakta, Petitum Gugatan angka 4 halaman 3 padaintinya Penggugat menuntut agar pekerjaan Rehabilitasi Jembatan WaiRuhu dihentikan sementara.5.
ROTUA HUTABARAT.SH
Terdakwa:
ANTONI
196 — 81
Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluargadengan saudara ANTONI Bahwa Ahli menerangkan pengertian Kosmetik dan KosmetikImport sebagai berikut : Menurut Keputusan Kepala Badan POM RI No.HK.00.05.4.1745 tentang Kosmetik, yang dimaksud dengan Kosmetikadalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan padabagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organgenital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untukmembersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan
39 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
N.2.12/EP.1/10/2011,tanggal 10 Oktober 2011, telah disesuaikan dengan aslinya diberi tandaBT 7;Fotocopy Pemberitahuan perkembangan hasil pemeriksaan propamtanggal 6 Oktober 2011, telah disesuaikan dengan aslinya diberi tandaBT 8;Fotocopy Surat Izin Walikota Pematang Siantar No. 5032183/WK/452 /SITUPerindag/tahun 2008 tentang Izin Tempat Usaha tanggal 04September 2008 yang dilegalisir, telah disesuaikan dengan aslinyadiberi tanda BT 9;Fotocopy Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.HK
147 — 13
Saksi LINDA GUSRINI FADRI.S.SI, M,Farm, M,Apt, dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa ahli pernah diperiksa penyidik berkaitan dengan di toko milikTerdakwa ada obat tanpa izin edar adalah obat obat yang tidak terdaftardi BPOM;Bahwa obat tradisionil dan kosmetik perlu adanya izin dari BPOM;Bahwa obat Tradisionil diatur dalam Keputusan Kepala BadangPengawas Obat dan makanan RI No.HK.00.05.1.23.3516 tanggal 31Agustus 2009;Bahwa ciri ciri obat tradisional yang telah memenuhi persyararatan
1.SITI JUNAIDAH, SH
2.NIKEN RETNO WIDARTI, SH
Terdakwa:
ARGA MARTIAN PUTRA Bin TUKIJO
259 — 570
atas nama Arga Martian PutraBin Tukijo, identifikasi : positif Trihexyphenidyl HCl, Kesimpulan :Contoh tersebut di atas mengandung Trihexyphenidyl HCl.Menimbang, bahwa pil berwarna Putih dengan logo Y adalahmengandung Trihexyphenidyl yang merupakan obat keras golonganobatobat tertentu, sesuai pasal 1 Peraturan Kepala Badan POM RInomor O7 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Obat ObatTertentu yang sering disalangunakan berdasarkan Keputusan KepalaBadan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No.HK
56 — 6
persidangan yang telah ditentukan pihak Penggugathadir sendiri sedangkan pihak Tergugat , Il, Ill, IV dan Tergugat V hadir kuasanyabernama: Rudi Rochmansyah, SH.MH, Kepala Biro Hukum dan PemantauanPelaksanaan UndangUndang, Sekretariat Jenderal DPR RI dan Dwi Frihartomo,SH.MH,Kepala Sub Bagian Pertimbangan dan Bantuan Hukum , Sekretariat Jenderal DPR RI dkk,berkantor di Gedung MPR /DPR RI , Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, JakartaPusat, berdasarkan surat kuasa subtitusi tanggal 15 Mei 2013 No.HK
PEMERINTAH RI cq. KEMENTERIAN KESEHATAN RI
Tergugat:
KARTINI, Selaku istri Ahli waris Alm dr. Azwar Abdullah, MOH
50 — 12
yang ditujukan kepadaAhli waris (alm) dr Azwar Abdullah Moh perihal Pengosongan rumah dinasHalaman 19 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pat.G/2018PN Pilg.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.BBLK palembang yang terletak di kompleks Kampus Blok D.No.16Palembang, diberi tanda P.22;Fotokopi Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan No,HK.HK/05.01/1/1376/2012 tanggal 20 Juli 2012 kepada Kepala KejaksaanTinggi Sumatera Selatan perihal Permohonan bantuan hukum, diberi tandaP.23;Surat Kuasa Khusus No.HK
56 — 4
tidakakan mengulanginya lagi;Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksiyang meringankan (a de charge);Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukanbarang bukti sebagai berikut:Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.B/2017/PN.Jnp 1 (satu) batang anak panah busur yang terbuat dari besi, berbahan talirapia berwarna merah muda dan biru pada tali penarik anak panahbusur;Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pulamembacakan bukti surat berupa Visum et Repertum No.HK
56 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Rabba, Kassa, Hatta dan Acok (keempatnya belumtertangkap), sebagaimana hasil Visum et Repertum luka No.HK.01.03.2.1.10542.X.2010 tanggal 23 Oktober 2010, yang ditandatanganioleh dr. Wayan Sukadana, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tarakandengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :1. Bengkak tepat di belakang telinga sebelahkiri, dengan ukuran diameter 4 cm (empatcentimeter) ;2.
84 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengan demikian sangatberdasar hukum = apabila Cabang Pelabuhan Tanjung Perakmembatalkan Perjanjian secara Sepihak sehingga tanah HPL dimaksudkembali kepada Cabang Pelabuhan Tanjung Perak (melalui surat No.HK.06/206/TPR2009 tertanggal 24 Juli 2009 Perihal PembatalanPerjanjian).
SUKANDA,SH.MH
Terdakwa:
Andi Gunawan
149 — 52
belas) hari kerja sejakpengajuan permohonan notifikasi diterima dan dinyatakan berkas lengkapoleh Kepala Badan dan tidak ada surat penolakan, maka terhadap kosmetikayang dinotifikasi dianggap disetujui dan dapat beredar diwilayah Indonesia.Bahwa kosmetik yang diproduksi dan atau diedarkan harus mendapatizin edar dengan maksud untuk melindungi masyarakat dari peredarankosmetik yang tidak memenuhi syarat kKeamanan, mutu, dan kemanfaatan.Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No.HK
96 — 10
Apt. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa Ahli bekerja di Balai Besar POM Banda Aceh sejak tahun 2005sampai dengan sekarang;Bahwa menurut ahli pengertian sediaan farmasi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 1 angka 4 UndangUndang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik;Bahwa sesuai dengan keputusan Kepala Badan POM RI No.HK.00.05.4.1745Tahun 2003 kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksud untukdigunakan pada bagian luar
1.F. RINI TYAS UTAMI, S.H.
2.YOVERIDA LIVENNI,SH
3.KUNTO SINGGIH PRAMONO, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD FARID NABIGHOH alias FARID alias MENTHEL Bin AGUS SUTONO
64 — 15
., yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa Ahli bekerja di BBPOM di Yogyakarta mulai tahun 2006 sampaidengan 2018 sebagai Staf Bidang Pengujian Mikrobiologi, tahun 2018 hingga2019 sebagai Staf Seksi Inspeksi Bidang Pemeriksaan;Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN WatBahwa Ahli ditugaskan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai BesarPOM di Yogyakarta No.HK.12.02105.01.19.0835 B tanggal 21 Januari 2019;Bahwa obat / pil dengan
82 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pelayanan VaksinasiJemaah Umroh akan Dikoordinir oleh KKP seluruh Indonesia, KKPmelakukan koordinasi dengan Pihak Distributor/Produsen VaksinHalal untuk ketersediaan stok vaksin, pemanggilan untuk VaksinasiMeningitis bagi Jemaah Umroh akan difasilitasi olen PihakPenyelenggara/Biro Perjalanan Umroh atas kerjasama denganAMPHURI;Bahwa Kementerian Kesehatan juga mengeluarkan suatu petunjuktentang Prosedur Tetap Vaksinasi Meningitis Meningokokus &Penerbitan ICV bagi Jemaah Umroh yaitu Prosedur Tetap No.HK
Judexfacti juga kembali mempergunakan tempo delictie tahun 2012, padahalperkara a quo terjadi pada tahun 2011;Bahwa judex facti mengabaikan keterangan saksi meringankan yangditunjuk langsung oleh Kemenkes melalui Surat Dinas Resmi No.HK.06.02/1.2/381/2014 tertanggal 30 Januari 2014 hal saksi yangmeringankan;Hal. 57 dari 68 hal. Put. No.1 764 K/Pid.Sus/201458Bahwa saksi yang meringankan tersebut, yaitu dr.
Terbanding/Penggugat : PT. Pelabuhan Indonesia III Persero Surabaya diwakili Direktur Utama Suprihat
58 — 0
sebagai berikut
DALAM KONPENSI
Dalam Eksepsi :
- Menoloak seluruh eksepsi Tergugat tersebut :
Dalam Privisi :
- Menolak seluruh provisi Penggugat tersebut :
Dalam Pokok Perkara :
- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian :
- Menyatakan Perjanjian Kerjasama Pengelolahan Fasilitas Terminal Petikemas, yang tertuang dalam perjanjian Kerjasama No.HK
23 — 19
Zenith Pharmaceuticals dengan memiliki PBF/Apotek dimana hal inimelanggar keputusan Kepala Badan POM RI No.HK.00.05.3.2522 tahun 2003 tentangpenerapan pedoman cara distribusi obat yang baik ;29Menimbang, bahwa benar para terdakwa tidak memiliki ijin dalam mengedarkanobatobat tersebut kepada masyarakat dan para terdakwa tidak mempunyai keahliandibidang kefarmasian karena terdakwa tidak pernah mengenyam pendidikan di bidangkefarmasian ; 222 one nnn nnn nnn nn nn nn nnn nnn nnn nnn en nnnBahwa benar
1.ADI PADMA AMIJAYA
2.JOHAN CANDRA SETYAWAN,SH
Terdakwa:
YUNANI Als IYUN Bin H.HAMSI
24 — 2
No.HK.00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009 Tentang PembatalanPersetujuan Nomor Izin Edar Obat Carnophen Tablet; Zenzon Captab SalutSelaput 200 MG; Rheumastop Tablet dan Rheumastop Tablet Salut SelaputPT.
124 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dinas Pekerjaan Umum Cipta KaryaProvinsi Jawa Tengah di Semarang ;bahwa atas perbuatan Tergugat sebagaimana tersebutdalam posita angka 7 dan 8, Tergugat telah melakukan perbuatanmelawan hukum (onrechtmatigedaad) yang sangat merugikanPenggugat ;bahwa kemudian Direktorat Jenderal Cipta Karyamengeluarkan Surat No.HK.0203ct.6/897 tanggal 16 Juni 1998 yangditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya ProvinsiDaerah Tingkat Jawa Tengah yang menerangkan permohonanpembelian Rumah Negara Golongan
220 — 58
Apt. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa Ahli bekerja di Balai Besar POM Banda Aceh sejak tahun 2005sampai dengan sekarang;Bahwa menurut ahli pengertian sediaan farmasi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 1 angka 4 UndangUndang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik;Bahwa sesuai dengan keputusan Kepala Badan POM RI No.HK.00.05.4.1745Tahun 2003 kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksud untukdigunakan pada bagian luar