Ditemukan 892 data
35 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya PembahasanPermasalahan dan Penerapan KUHAPJilid Il, halaman 880, yang menyatakan :Bahwa suatu Putusan yang batal demi hukum, berarti mengembalikansemua hal dan keadaan kepada keadaan semula seolaholah Terdakwatidak pernah diperiksa dan didakwa melakukan tindak pidana.Kedudukan terdakwa pulih dalam keadaan semula sebelum ia diperiksadan didakwa.
Terbanding/Tergugat : PT MANDIRI CIPTA GEMILANG
280 — 175
Subekti, S.H.Dalam pasal 606 a RV. itu ditegaskan juga bahwa lembaga uang paksaitu tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung diktumpenghukuman membayar sejumlah uang.Doktrin Hukum Lilik Mulyadi, S.H, M.H.Bahwaberdasarkan ketentuan Pasal 606a RV Indonesia/ Pasal 61 laayat (1) RV Belandamakasuatudwangsomtidak dapat dijatuhkanterhadap putusan hakim yang berisi pembayaran sejumlah uang.26.
Terbanding/Tergugat I : ERI SYAMSUL FAHRI
Terbanding/Tergugat II : HADIONO TEGUHMULYANA, SH
Terbanding/Tergugat III : PT BANK CENTRAL ASIA Cab. Utama Bandung
Terbanding/Turut Tergugat I : DINAH WIBISONO, Drg
Terbanding/Turut Tergugat II : Badan pertanahan Kota Bandung
Turut Terbanding/Penggugat II : DRS. TRI PURBOYO
Turut Terbanding/Penggugat III : ERNI YUNIARTI
Turut Terbanding/Penggugat IV : GURINTO NOVIANTORO
181 — 66
Subekti S.H.dalam bukunya : Kumpulan Karangan Hak Perikatan, Arbitrasedan Peradilan Penerbit : Alumni Bandung tahun 1980, halaman121 bahwa : sepanjang mengenai tanah ........... yang kinberlaku adalah azas perlindungan pembeli beritikad baik ;Sehingga berdasarkan halhal tersebut diatas jelas tanah SHM No.417/Kel. Merdeka, S.U. No. 00096/2007 tanggal 26 Juni 2007, luas238 M7itu adalah sah milik Turut Tergugat d.k./Penggugat d.r. ;Dengan demikian dalildalil gugatan Para Penggugat IIV d.k.
140 — 28
Soeparmono, S.H.dalam buku Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi, cetakanKedua, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, tahun 2005 padahalaman 170 s.d. 171, yang menyatakan :Putusan dapat dijalankan lebih dulu atau putusan serta mertadapat diperintahkan, apabila dipenuhi syaratsyarat :Hal 50 dari 84 hal. Put. No.127/PDT.G/20014/.JKT.BAR.a.
BANGKIT ARI MURTI
Tergugat:
1.DIDON HARTONO
2.PRABOWO TRIANANTO
3.TITIN SUMARNI
121 — 35
SUBEKTI, S.H.dalam bukunya ANEKA PERJANJIAN halaman 3, cetakan ketujuh,Penerbit Alumni, Bandung1984, yang menyatakan:Sebagaimana diketahui, hukum pernanjian dari B.W. menganut asaskonsensualitas. Artinya ialah: hukum peranjian dari B.W. itumenganut asas bahwa untuk melahirkan peranjian cukup dengansepakat saja dan bahwa peranjian itu (dan dengan demikianperikatan yang ditimbulkan karenanya) sudah dilahirkan pada saatatau detik tercapainya konsensus sebagaimana dimaksudkandiatas.
27 — 6
YAHYA HARAHAP, S.H.dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan,Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (Penerbit SinarGrafika, halaman 448 s.d. 456), pada pokoknya berpendapat beberapabentuk eksepsi mengenai gugatan kabur antara lain:1. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;2. Tidak jelasnya obyek sengketa;3. Petitum gugat tidak jelas;4.
119 — 124
Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 439, yaitu: Apabilasuatu kasus perkara telah pernah diajukan kepada pengadilan, danterhadapnya telah dijatuhkan putusan, serta putusan tersebut telahmempunyai kekuatan hukum tetap maka terhadap kasus perkara itutidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkarakannyakembali;g.
237 — 696
Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya mengutip yurisprudensi Putusan MA No. 879K/Pdt/1997 yang antara lain dalam amar Putusannya menyatakanpenggabungan PMH dengan Wanprestasi dalam satu gugatan,melanggar tata tertib beracara dimana keduanya harusdiselesaikan sendiri.M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya tersebut halaman 69 jugamemberikan pendapat bahwa:Dengan demikian, petitum mesti bersesuaian ataukonsisten dengan dasar hukum dan faktafakta yangdikemukakan dalam posita.
67 — 7
Frieda Husni Hasbullah, S.H.dalam bukunya yang berjudul Hukum Kebendaan Perdata: HakHak Yang MemberiKenikmatan (hal.87), yang dimaksud dengan penguasaan dan penggunaan suatu bendadengan sebebasbebasnya, diartikan sebagai:1. Dapat melakukan perbuatan hukum misalnya mengalihkan, membebani,menyewakan, dan lainlain.2.
64 — 35
Setiawan, S.H.dalam bukunya yang berjudul Pokokpokok Hukum Perikatan, cetakankelima, penerbit Binacipta Bandung, tahun 1994, halaman 75, yakni sebagaiberikut:a. adanya suatu perbuatan yang melanggar suatu hak hukum oranglain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, ataubertentangan dengan kesusilaan atau kepatutan dalam pergaulanhidup dalam masyarakat perihal memperhatikan kepentingan oranglain;b. adanya kesalahan pada diri si pembuat, yang dilakukan dengansengaja atau tidak sengaja;
160 — 70
Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya Hukum Acara Perdata pada halaman 449 hingga 450, yangMajelis Hakim mengambil alin sebagai pertimbangan dalam putusan ini,sebagai berikut :a. batas batasnya tidak jelas ;b. Letaknya tidak pasti, danCc. ukuran yang disebut, dalam gugatan berbeda dengan hasilpemeriksaan setempat ;lebih lanjut, M. Yahya Harahap menyebutkan, bahwa penerapan ketentuanhal itu haruslah hati hati dan kasuistik. Tidak tepat dilakukan secarageneralisasi.
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank CIMB Niaga Tbk
Terbanding/Tergugat II : Pt Balai lelang Bandung
Terbanding/Tergugat III : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL BANDUNG
Terbanding/Turut Tergugat I : R TENDY SUWARMAN SH
Terbanding/Turut Tergugat II : Badan pertanahan Kota Bandung
233 — 470
Yahya Harahap,S.H.dalam bukunya tersebut. Bahwa Judec Factie TingkatPertama di dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan gugatanPenggugat dikategorikan obscure libels sehingga di dalam amar putusannyaJudec FactieTingkat Pertama menyatakan bahwa GugatanPenggugat/Pembanding dinyatakan Tidak Dapat Diterima adalah dapatdianggap terlampau Formalistis seperti yang dikatakan oleh M.YahyaHarahap,S.H. tersebut.
97 — 35
Sugandhi, S.H.dalam bukunya = yangberjudul Kitab UndangUndang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya mengatakan bahwakalimat karena pengaruh daya paksa harus diartikan, baik pengaruh daya paksaan batin,maupun lahir, rohani, maupun jasmani. Daya paksa yang tidak dapat dilawan adalahkekuatan yang lebih besar, yakni kekuasaan yang pada umumnya tidak mungkin dapatditentang. Mengenai kekuasaan ini dapat dibedakan dalam 3 macam seperti di bawah ini:1. Yang bersifat mutlakR.
22 — 16
Wirjono Projodikoro, S.H.dalam buku AsasAsas Hukum Pidana di Indonesia, halaman 57, apabila si pelakudengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasardari delict, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.Kalau ini terjadi, teori kehendak (willstheorie) menganggap akibat tersebut jugadikehendaki oleh si pelaku, maka kini juga ada kesengajaan.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : DEBY F. FAUZI, SH
186 — 152
Yahya Harahap,S.H.dalam bukunya tersebut. Bahwa Judec Factie TingkatPertama di dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan gugatanPenggugat dikategorikan obscure libels sehingga di dalam amar putusannyaJudec FactieTingkat Pertama menyatakan bahwa GugatanPenggugat/Pembanding dinyatakan Tidak Dapat Diterima adalah dapatdianggap terlampau Formalistis seperti yang dikatakan oleh M.YahyaHarahap,S.H. tersebut.
171 — 73
Remy Sjahdeini, S.H.dalam bukunya berjudul Hak Tanggungan (asasasas, ketentuanHalaman 35 dari 69 Putusan Nomor: 113/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.Bknketentuan pokok dan masalah yang dihadapi oleh Perbankan) dalamhalaman 46 yang Tergugat kutip sebagai berikut :Pasal 6 UUHT itu. memberikan hak bagi pemegang HakTanggungan untuk melakukan parate eksekusi, artinya pemegangHak Tanggungan tidak perlu bukan saja memperoleh persetujuandari pemberi Hak Tanggungan, tetapi juga tidak perlu memintapenetapan dari pengadilan
163 — 91
Barda NawawiArief,S.H.Dalam bukunya Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana bahwatujuan pemidanaan adalah bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok,yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan/pembinaan individu pelakutindak pidana, dengan demikian maka Hakim dalam memutus suatu perkarapidana haruslah mempertimbangkan tujuan pemidaan tersebut secarakomprehensif demi terwujudnya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;Menimbang, bahwa dalam 2 persidangan sebulumnya yang yaknidalam perkara Terdakwa
106 — 63
Remy Sjahdeini, S.H.dalam bukunya berjudul Hak Tanggungan (asasasas, ketentuanketentuanpokok dan masalah yang dihadapi oleh Perbankan) dalam halaman 164yang TERGUGAT kutip sebagai berikut :Hak Tanggungan bertujuan untuk menjamin utang yang diberikanpemegang Hak Tanggungan kepada Debitor.
122 — 51
Wirjono Prodjodikoro, S.H.dalam bukunya AsasAsas Hukum Pidana di Indonesia (vide. Hlm. 59)mengatakan bahwa dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subyek tindakpidana adalah seorang manusia sebagai oknum.
1.MUSLIM
2.NASARUDIN
Termohon:
1.Kapolda NTB Cq. Subdit III Ditreskrimsus
2.Kapolri Cq. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri
3.KPK RI Cq. Deputi Koordinasi dan Supervisi
280 — 193
YAHYA HARAHAP, S.H.dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentangGugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusanpengadilan halaman 439, yang menyatakan bahwa:Ne Bis In Idem disebut juga excpite van gewijsde zaak yang berartibahwa sebuah perkara dengan obyek sama, yang diputus olehpengadilan yang berkekuatan tetap/yang sudah memiliki kekuatanyang mengikat oleh badan peradilan yang berwenang;Sejalan dengan hal tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan SuratEdaran Mahkamah Agung Nomor 03