Ditemukan 716 data
165 — 169
Jitar alias (Mistar), (Penggugat 79);3.3.2. Riyanto (Penggugat 77);3.3.3. Satuwi alias (Moh.Satuwi) (Penggugat 76);3.3.4. Riyati (Penggugat 78);Paeran/H.Fadlan (almarhum) semasahidupnyapernah menikah dengan Sawani al Hj. Zubaidah dantelah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung, masingmasing bernama :3.4.1. Sumiati (almarhumah) dimana semasahidupnya pernah menikah dengan Nafsin dantelah dikaruniai 4 orang anak kandung,masingmasing bernama :934.3.4.1.1.
173 — 105
Olehkarenanya menurut Pemohon sudah seharusnya hukumdapat digunakan untuk melakukan~ koreksi olehPrapengadilan terhadap tindakan penetapan Tersangkaterhadap diri Pemohon oleh Termohon yang dilakukansecara melanggar Asas Kepastian Hukum dan AsasPresumption Of Innocence (Praduga Tak Bersalah), yaitudengan menyatakan secara tegas bahwa PenetapanTersangka terhadap Pemohon aquo adalah tidak sah dantidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum.3.3.2.
209 — 134 — Berkekuatan Hukum Tetap
Setelah dibukakan pintu oleh Sanusi W, saksi masuk kedalamkamar dan temyata didalam kamar ada seorang perempuanyang saksi ketahui bemama SAFERSA YUSANA SERTANA.3.3.2. Pada saat keluar unit, Sanusi W dalam kondisi mukanyakeringatan;3.3.3. Kondisi korban wajahnya kelihatan seperti habis marahmarahdengan menggunakan baju warna putih;Halaman 42 dari 156 hal. Put.
36 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
sebagai Tersangka/Terdakwa).Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman143 baris ke 11 sampai dengan ke 12 yaitu :Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis,unsur secara melawan hukum tidak terpenunhi.Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat dalampertimbangannya pada butir 3.3.4 diatas yang intinya unsursecara melawan hukum tidak terpenuhi berdasarkan seluruhpertimbanganpertimbangannya diantaranya pertimbanganpada butir 3.3.2
Terbanding/Terdakwa : LALU MULIADI, S.T., M.T.
124 — 75
PEKERJAAN BETONRp.3.3.1 Rabat Beton K100 Me 42.14 743,915.7531,348,609.87Beton Pondasi Foot Plat 4,077,788.5 Rp.3.3.2 M3 4.6260x60 Cm 0 18,839,382.8712,998,186.
1.H. Agus Herman Djenar bin Abdullah Abdul Syukur
2.H. Agus Djaelani bin Abdullah Abdul Syukur
3.Etty Sylvia binti Abdul Sukur Aschari
4.Helmy Sukur bin Abdul Sukur Aschari
5.Farazaky Sukur bin Abdul Sukur Aschari
88 — 20
dunia pata tanggal 9 Agustus 1991, yang hak warisnya dibagikan kepada :
3.3.1 Agus Hilman bin Agus Anwar (anak kandung laki-
laki/Pemohon 10);
3.3.2
Terbanding/Tergugat : PT. Bumi Madu Mandiri
Terbanding/Turut Tergugat I : Pemerintah Daerah Kab Way Kanan.
Terbanding/Turut Tergugat II : PT. Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII)
183 — 138
BMM) sebagaiTergugat serta Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan sebagai TurutTergugat;3.3.2. Atas gugatan PMH yang diajukan PTPN VII tersebut di atas, PT BMMpada tanggal 21 Januari 2015 mengajukan jawaban sekaligus gugatanrekonvensi, yang mana petitum dari gugatan rekonvensi adalah sebagai berikut1.Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untukseluruhnya;Menyatakan Bidang Tanah seluas 4.634,20 Ha sesuai Peta Bidang TanahNomor 2/2001 tanggal 12 Februari 2001 jo.
95 — 26
3.3.2.Sofwan Jamil Baihaqie bin Eko Siswanto, mendapat 2/3 dari harta warisan Sukarlin binti Sutomo Kresno Wiadji.
3.4.Sukarti binti Sutomo Kresno Wiadji, mendapat 1/7 dari harta warisan Sutomo Kresno Wiadji.
3.5.Irwan Hamzah bin Sutomo Kresno Wiadji, mendapat 2/7 dari harta warisan Sutomo Kresno Wiadji.
Terbanding/Terdakwa : Drs.SOBO MAKATITTA
187 — 80
Pelaksana Teknis > Wakil Wali Murid.Dan Lampiran Bab Ill, nomor 3.3.2, butir 3, menyatakan : PanitiaRehabilitasi Sekolah (PRS), bertugas dan bertanggung jawab melaksanakanrehabilitasi sesuai dengan penetapan dan rencana pelaksanaan rehabilitasisecara swakelola (tidak boleh dikontrakan kepada pihak ketiga atau dikerjakanoleh rekanan/pemborong).
309 — 218
Keputusan DireksiNomor: 2.5/KPT.S/38/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017.3.2.7 Oleh karenanya unsur melawan hukum yang ditujukanterhadap Pemohon Banding (Terdakwa) tidak terbukti secarasah dan meyakinkan.Kekhilafan Dan Kekeliruan Hakim Mengenai Unsur MelakukanPerbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau SuatuKorporasi3.3.1 Bahwa pertimbangan hukum putusan Judex Factie TingkatPertama adalah salah dan keliru di mana tertuang dalamhalaman 293 s/d 317 karena tidak sesuai dengan faktapersidangan.3.3.2
74 — 26
Komite LDK Sarangan 3.2.2: 722.60010 10 2010 Transp & Konsumsi Und IKBA di Sby 3.2.2, 906.00013 10 2010 Konsumsi kerja bakti 24 Sept 2010 3:31 85.00013 10 2010 Konsumsi kerja bakti 8 Oktober 2010 3.3.1 95.00013 10 2010 Konsumsi Tamu Sept 2010 3.3.1 80.000 Hal. 87 dari 263 Putusan Nomor : 181 /Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby88 13 10 2010 Konsumsi Tamu Oktober 2010 3.3.1 150.00031 10 2010 Kerja bakti 22 Okt 2010 33.1 85.00031 10 2010 Kerja bakti 29 Okt 2010 3.3.1 85.0001 10 2010 Kebutuhan kantor Sept & Okt 3.3.2
490 — 988 — Berkekuatan Hukum Tetap
langsung mencerminkanbahwa Perjanjian Penerbitan Surat Hutang (/ndenture)merupakan kewajiban yang sah dan mengikat pula bagiPenggugat.Davis Polk & Wardwell sebagai Konsultan Hukum AmerikaSerikat bagi Tergugat IV telah pula memberikan pendapatmengenai keabsahan dan keberlakuan dokumendokumenpokok yang mendasari Penerbitan Surat MHutangberdasarkan hukum New York (vide Bukti T5.E.20);Dengan memperhatikan pendapat hukumpendapathukum dari konsultan hukum Amerika Serikat yangterdapat dalam subparagraf 3.3.2
PT. Perkebunan Nusantara III Persero
Tergugat:
PT. Bumi Madu Mandiri
Turut Tergugat:
1.Pemerintah Daerah Kab Way Kanan.
2.PT. Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII)
259 — 184
BMM) sebagai Tergugat serta Pemerintah DaerahKabupaten Way Kanan sebagai Turut Tergugat;3.3.2. Atas gugatan PMH yang diajukan PTPN VII tersebut diatas, PT BMM padatanggal 21 Januari 2015 mengajukan jawaban sekaligus gugatan rekonvensi,yang mana petitum dari gugatan rekonvensi adalah sebagai berikut:il;Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untukseluruhnya,Menyatakan Bidang Tanah seluas 4.634,20 Ha sesuai Peta Bidang TanahNomor 2/2001 tanggal 12 Februari 2001 jo.
1.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
2.VITALIS TETURAN, SH.MH
3.YOSEPHUS ARY SEPDIANDOKO,S.H,M.H
Terdakwa:
Drs.SOBO MAKATITTA
159 — 127
Pelaksana Teknis > Wakil Wali Murid.Halaman 95 dari 390 Putusan Nomor 20/Pid.SusTPK/2020/PN.Amb.Dan Lampiran Bab Ill, nomor 3.3.2, butir 3, menyatakan : PanitiaRehabilitasi Sekolah (PRS), bertugas dan bertanggung jawab melaksanakanrehabilitasi sesuai dengan penetapan dan rencana pelaksanaan rehabilitasisecara swakelola (tidak boleh dikontrakan kepada pihak ketiga atau dikerjakanoleh rekanan/pemborong).
1036 — 730 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sehingga penentuan harga eksesifadalah harga yang melampaui batas atas yang ditetapkanoleh pemerintah.3.3.2.
1999berdasarkan pendapat ahliahli Nukum = antimonopoli dan putusanMahkamah Agung terdahulu;3.3.1 Pasal 1 ayat 5 UndangUndang No. 5/1999 mendefinisikan "pelakuusaha" sebagai berikut:Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha,balk yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yangdidirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayahhukum negara Republik Indonesia, balk sendiri maupun bersamasama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatanusaha dalam bidang ekonomi."3.3.2
355 — 254 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jika pada awal rekayasa, yang dijadikan sebagai perjanjianPokok/Induk untuk kepentingan Tergugat 1 dan Tergugat 2adalah credit agreement tanggal 3 Oktober 1996 yang melahirkanberbagai Loan Agreement dan Agunan fiktif;3.3.2.