Lampiran SKPLB PPh Badan Nomor: 00007/406/06/518/08 tersebut ternyata perhitungan Penghasilan Neto berbeda jumlahnya,dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: Pem33/WPUJ.10/KP.1705/2008,dan menurut SKPLB nya;bahwa dalam hal demikian ketiga informasi tersebut sebagai dasar perhitunganobyek PPh Badan mengandung kesalahan/keliru;bahwa menurut Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: Pem33/WPJ.10/KP.1705/2008 koreksi fiskal Terbanding adalah sebagai berikut:1.

Biaya Usaha;Bahwa berdasarkan perhitungan penyusutan aktiva tetap tahun 2006 danpembeban biaya penyusutan sebagai biaya usaha, ternyata pembebananbiaya penyusutan aktiva tetap telah sesuai dengan ketentuan perpajakandimana dalam tahun 2006 tidak terdapat beban biaya penyusutan yangbersumber dari jenis aktiva tetap kendaraan sedan dan handphone sebesarRp63.394.094,00 atau yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan brutosebesar 50% nya yaitu Rp31.697.047,00;Bahwa Pemohon Banding tidak keberatan

Bahwa sesuai dengan penjelasan mengenai perhitungan Penghasilan Netodalam butir Ill diatas, dimana mengandung kesalahan terutama jumlahkerugian Pemohon Banding sebesar Rp1.514.480.567,00 dinyatakanTerbanding sebagai keuntungan Rp150.450.560,00;Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 1169/B/PK/PJK/2017Bahwa hal ini sangat bertolak belakang dengan fakta dan realisasi yangsebenarnya dan dapat merugikan Pemohon Banding;Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan perhitungan penghasilan Nettoyang dilakukan

Terbanding tersebut diatas;Permohonan Banding Pemohon Banding;Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan yang Pemohon Banding sampaikandiatas, Pemohon Banding mohon agar SKPLB Nomor: 00007/406/06/518/08dibatalkan dan disesuaikan dengan permohonan banding yang PemohonBanding ajukan, dengan perhitungan sebagai berikut: 1.

UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000dilakukan karena Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) tidak dapat memberikan data dan dokumenyang mendukung atas perhitungan Harga Pokok Penjualan (HPP)proyek kerjasama;5.

dikategorikan macet apabila telah menunggakselama 270 hari atau 9 (Sembilan) bulan; Bahwa tunggakan pinjaman Para Tergugat terdiri atas pinjaman pokokdan bunga; Bahwa nilai pinjaman pokok yang harus dikembalikan oleh ParaTergugat tersebut diperoleh setelah dilakukan pengurangan antara jumlahtotal pinjaman dengan angsuran pokok pinjaman yang telah dibayar olehPara Tergugat sebelum pinjamannya menunggak; Bahwa nilai bunga pinjaman yang harus dikembalikan oleh ParaTergugat tersebut diperoleh dari perhitungan

bunga selama 9 (sembilan)bulan setelah pinjamannya menunggak; Bahwa perhitungan bunga dihentikan setelah pinjaman menunggak 9(sembilan) bulan namun setelah itu ada perhitungan rekalkulasi bunga danjumlahnya hanya dapat diperoleh melalui perhitungan system; Bahwa jika dilakukan perhitungan secara manual dengan melihat buktisurat rekening koran, untuk mengetahui jumlah pokok pinjaman yang telahdibayarkan oleh Para Tergugat dapat diketahui dari penjumlahan nilai yangtertera pada bagian kredit sedangkan

ribu dua ratus rupiah) dan bunga pinjaman sebesarRp. 2.734.114 (dua juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu seratus empat belasrupiah);Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi SUAIB Sdan RAMDANTI, yang pada pokoknya menerangkan bahwa nilai tunggakan pinjamanpokok tersebut diperoleh dari pengurangan antara jumlah total pinjaman denganangsuran pokok pinjaman yang telah dibayar oleh Para Tergugat setiap bulan sebelumpinjamannya menunggak dan nilai bunga pinjaman diperoleh dari perhitungan

11Desember 2010 sampai dengan tanggal 9 Februari adalah 61 (enam puluh satu) hari,sehingga pengajuan banding tidak memenuhi ketentuan mengenai jangka waktu 60(enam puluh) hari pengajuan banding sebagaimana dimaksud pasal 35 ayat (2) Undangundang nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadialn Pajak, juncto Pasal 95 UndangUndang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaiman telah diubah denganUndangUndang nomor 17 Tahun 2006;Namun menurut pendapat kami adalah tidak sama dengan pendapat Majelistentang perhitungan

hari mulai perhitungan hari ke 1 (satu) dari perhitungan tanggalditerima adalah hari keesokannya dalam arti (satu) hari pertama adalah (satu) satuanhari yang dalam perhitungan jumlah satuan jam secara standard baik nasional maupuninternasional yaitu (satu) hari adalah 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam terhitungpada saat dimana mulai perhitungan itu dimulai sampai dengan 24 (dua puluh empat)jam berikutnya maka perhitungan dalam standard satuan hari ini yang secara sah disebutsebagai perhitungan

Artinya perhitungan (satu) hari pertamaberdasarkan uraian tersebut diatas maka dimulai dari 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat)jam dari hari pada saat tanggal terima Surat Keputusan yaitu perhitungan hari ke (satu)adalah jatuh pada tanggal 12 Desember 2010 dan berturutturut sampai dengan tanggal 9Februari 2011 maka adalah diperoleh perhitungan jangka waktu hari: 60 (enam puluh)hari, yang mana sesuai dengan batas jangka waktu yang ditetapkan yaitu 60 (enampuluh) hari;Berdasarkan hal tersebut diatas

Menghukum Tergugat untuk membayarkan kepada Penggugat berupaUang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2),Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam Pasal 156ayat (3), Uang Pengganti Hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat(4) Undang Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, dengan dasar perhitungan upah Penggugat, denganrincian sebagai berikut:Uang Pesangon 9 xRp3.806.358,00 x 2 = Rp68.514.444 00;Uang Penghargaan Masa Kerja 4 x Rp3.806.358,00 = Rp15.225.432,00

Nomor 346 K/Pdt.SusPHI/2021sekaligus sebesar Rp30.063.580,00 dengan rincian perhitungan sebagaiberikut:10 Bulan x Rp3.806.358,00 = Rp30.063.580,00 (tiga puluh juta enampuluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah);6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepadaPenggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hariketerlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan;7.

Nomor 346 K/Pdt.SusPHI/2021Kerja sesuai Pasal 156 ayat (3) dan Uang Pengganti Hak sebesar 15 %sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang Undang RI Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan, dengan dasar perhitungan upah Penggugatsebesar Rp3.806.358,00 dengan rincian perhitungan sebagai berikut: Uang Pesangon 9 x Rp.3.806.358,00 x 2 = Rp68.514.444 00; Uang Penghargaan Masa Kerja 4 x Rp3.806.358,00 = Rp15.225.432,00; Uang Penggantian Hak 15% x Rp83.739.876,00 = Ro12.560.981 00+:Jumlah = Rp96.300.857,00;Total

Tergugat) juga membayar upah prosespenyelesaian kepada Penggugat yaitu selama 10 (sepuluh) bulan gajipokok Penggugat terhitung sejak bulan Maret 2019 sampai dengan bulanJanuari 2020, dengan rincian perhitungan sebagai berikut: 10 bulan xRp3.806.358,00 = Rp30.063.580,00 (tiga puluh juta enam puluh tiga ribulima ratus delapan puluh rupiah);Diperbaiki menjadi sebagai berikut: 10 bulan x 3.806.358,00 =38.063.580,00 (terbilang: tiga puluh delapan juta enam puluh tiga ribulima ratus delapan puluh rupiah

menjadi sebagai berikut:Menghukum Tergugat untuk membayar Upah Proses PenyelesaianPerselisihan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat yaituselama 10 (sepuluh) bulan gaji pokok berjalan terhitung sejak bulanMaret 2019 sampai dengan bulan Januari 2020 secara tunai dansekaligus sebesar Rp38.063.580,00 dengan rincian perhitungan sebagaiberikut:10 bulan x 3.806.358,00 = 38.063.580,00 (terbilang: tiga puluh delapanjuta enam puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah);Halaman 6 dari 12 hal.

Bahwa akibat dikeluarkan Keputusan oleh Tergugat a quo membuatPenggugat dirugikan karena Penggugat adalah Calon Kepala DesaPulau Buaya Nomor urut 3 yang memperoleh suara sama denganCalon Kepala Desa Nomor Urut 1 Kasim Anwar sesuai Berita AcaraPenyelesaian Perselisihan Perhitungan dan Rekapitulasi suara PadaPemilihan Kepala Desa Pulau) Buaya Nomor; Kec.Abal141/251/VII/2019 tanggal 23 Juli 2019, Berita Acara manaditandatangani oleh 7 (tujuh) orang Panitia Pemilihan Kepala DesaPulau Buaya, pasangan

Bahwa atas dasar tersebut diatas, Pengadilan Tata Usaha Negara,dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, yangyurisdiksinya mencakupi tempat kedudukan tergugat berwenanguntuk memeriksa dan memutus sengketa sebagaimana tertuangdalam Gugatan ini. 2 nnn nnn nn nnn no ncn ncn10.Bahwa Pemilihan Kepala Desa Pulau Buaya telah selesai dilakukan11pada tanggal 20 Juli 2019, pada saat terjadi perhitungan suaraditingkat desa terjadi keributan dan menimbulkan masalah, olehnyapleno hasil perhitungan suara

Abal.141/249/2019 tentangPerhitungan Suara Ulang (PSU), kemudian Panitia Kecamatanmengambil langkah melakukan Pleno Perhitungan Suara Ulang(PSU) dilaksanakan ditingkat kecamatan dan kotak suara langsungdiantar oleh Panitia Pilkades Pulau Buaya dan masa pendukung kekecamatan untuk dilakukan perhitungan suara ulang (PSU). 12.

Forummenyetujui dan menyepakati bersama untuk dilakukan PerhitunganSuara Ulang (PSU) secara terbuka, transparan dan disaksikan olehpasa saksi dari tiga kandidat calon Kepala Desa Pulau Buaya, sertadibuatkan Berita Acara dengan dibubuhi penandatanganan bersamahasil pleno Perhitungan Suara Ulang (PSU) pada Hari Selasa, 23 Juli14.Bahwa pada pukul 16.50 wita tanggal 23 Juli 2019 Panitia Pilkadestingkat kecamatan, Panitia Pilkades tingkat desa Pulau Buaya, parasaksi/calon, bersepakat untuk membuka kotak

Bahwa Tergugat selain tidak mengindahkan hasil pleno tingkatkecamatan yang dituangkan dalam Berita Acara PenyelesaianPerselisihan Perhitungan dan Rekapitulasi suara Pada PemilihanKepala Desa Pulau Buaya, juga tidak mengindahkan berbagaiprotes dari Penggugat baik protes secara tertulis melalui suratmaupun dengan unjuk rasa di Kalabahi Kabupaten Alor.

Cukai terhadap tagihan tentangPenetapan Perhitungan Bea Keluar dengan No.

Terdapatperubahan harga ekspor Mineral Logam didasarkan atas ditetapkannyaKMK No. 754/KM.4/2013 Perubahan Atas KMK No. 564/KM.4/2013Penetapan Harga Ekspor Untuk Perhitungan Bea Keluar.

S1420/WBC.09.KPP.MP.04/ 2013 tanggal 21 Juni 2013 yangisinya menyebutkan bahwa keberatan mengenai perhitungan bea keluardiajukan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dalam waktu palinglama 60 hari sejak tanggal penetapan dan harus menyerahkan jaminansebesar tagihan yang harus dibayar sesuai ketentuan Pasal 24 ayat 1 PMKNo. 214/PMK.04/2008 tentang Pemungutan Bea Keluar yangmenyebutkan :Eksportir yang berkeberatan terhadap penetapan Pejabat Bea dan Cukaimengenai perhitungan Bea Keluar dan / atau

Bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas maka Majelis HakimPengadilan Negeri Cilacap telah tepat dalam memberikan putusan yangmenyatakan bahwa Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK) Nomor: SPPBK007/WBC.09/KPP.MP.0404/2013 tertanggal 24 April 2013 adalahtidak sah dan tidak mengikat bagi Terbanding / semula Penggugat ;3.

Bahwa, keberatan terhadap penetapan perhitungan Bea keluar oleh KantorPelayanan Bea dan Cukai Cilacap adalah merupakan sengketa pajak yangmenjadi wewenang Pengadilan Pajak ;2.

Medan Merdeka Timur No. 16Jakarta Pusat, Penggugat telah menerima penjelasan mengenaiperbedaan dasar perhitungan PPh Pasal 25 versi Penggugat denganversi KPP WP Besar Satu;Berdasar perhitungan angsuran bulanan PPh Pasal 25 versi KPP WPBesar Satu diterbitkaniah STP098 untuk menagih kekuranganpembayaran angsuran bulanan PPh Pasal 25 masa pajak Juli 2010;sebagai wujud itikad balk Penggugat, walaupun masih terdapatperbedaan pendapat antara Penggugat dengan KPP WP Besar Satutentang dasar sumber perhitungan

Dengan tidak adanya kewajiban mendasarkan perhitungan PPh 25pada laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik, makatidak ada dasar bagi KPP Wajib Pajak Besar Satu untuk menghitungkembali dan menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) atas PPh Pasal25 kami dengan mendasarkan perhitungan pada Laporan Keuanganyang telah diaudit.

Berdasar pada penjelasan Pasal 25 ayat (7) UndangUndang PPhyang antara lain menyebutkan bahwa : "Hal ini dimaksudkan untuklebih mendekati Kewajaran perhitungan besamya angsuran pajakkarena didasarkan pada data terkini kegiatan usaha perusahaan",perhitungan angsuran bulanan PPh Pasal 25 Penggugat telahdidasarkan pada laporan keuangan yang terkini sehingga besarnyaangsuran bulanan PPh Pasal 25 Penggugat telah mendekatikewajaran;Ill.

Medan Merdeka TimurHalaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 346/B/PK/PJK/2016No. 16 Jakarta Pusat, kami telah menerima penjelasan mengenaiperbedaan dasar perhitungan PPh Pasal 25 versi Bank CIMBNiaga dengan versi KPP WP Besar Satu;2.1.5.

Berdasar perhitungan angsuran bulanan PPh Pasal 25 versi KPPWP Besar Satu diterbitkanlah STP098 untuk menagih kekuranganpembayaran angsuran bulanan PPh Pasal 25 masa pajak Juli2010; sebagai wujud itikad baik kami, walaupun masih terdapatperbedaan pendapat antara kami dengan KPP WP Besar Satutentang dasar sumber perhitungan angsuran bulanan PPh Pasal25 kami, kekurangan pembayaran angsuran bulanan PPh Pasal25 tersebut telah kami bayar pada pada tanggal 22 Desember2010;2.1.6.

PAK CAH Bin AHMAD (Alm)mengetahui bahwasanya Dana Kompensasi tersebut seharusnya untuk 100 KKyang terdaftar pada SK Bupati Ketapang Nomor : 207 namun Dana Kompensasitetap diterima dengan perhitungan Terdakwa Il 14 Kavling, Terdakwa Ill 7 Kavling,Saksi WASBIR Als. WAS Bin H HAJRAN (Alm) 19 Kavling, dan Saksi H. UTINAZARUDIN AHMAD Als.

WAS Bin H HAJRAN (Alm) menerima DanaKompensasi adalah sejumlah Rp. 20.900.000, (dua puluh juta sembilan ratusribu) dengan perhitungan 19 Kavling dikali dengan Dana KompensasiRp.550.000, (lima ratus lima puluh ribu) selama bulan Januari 2020 sampaidengan Februari 2020, kemudian Dana Kompensasi yang telah diterimadigunakan untuk kebutuhan keluarga.Bahwa Saksi H. UTI NAZARUDIN AHMAD Als.

WAS Bin H HAJRAN (Alm) menerima DanaKompensasi adalah sejumlah Rp. 20.900.000, (dua puluh juta sembilan ratusribu) dengan perhitungan 19 Kavling dikali dengan Dana KompensasiRp.550.000, (lima ratus lima puluh ribu) selama bulan Januari 2020 sampaildengan Februari 2020, kemudian Dana Kompensasi yang telah diterimadigunakan untuk kebutuhan keluarga.Bahwa Saksi H. UTI NAZARUDIN AHMAD Als.

PAK CAH Bin AHMAD (Alm)mengetahui bahwasanya Dana Kompensasi tersebut seharusnya untuk 100 KKyang terdaftar pada SK Bupati Ketapang Nomor : 207 namun Dana Kompensasitetap diterima dengan perhitungan Terdakwa II 14 Kavling, Terdakwa Ill 7 Kavling,Saksi WASBIR Als. WAS Bin H HAJRAN (Alm) 19 Kavling, dan Saksi H. UTINAZARUDIN AHMAD Als.

Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor: 00001/204/10/418/11 tanggal 7Juli 2011 Masa Pajak Juli 2010;bahwa nilai sengketa terbukti dalam sengketa banding ini adalah Koreksi Terbanding ata:Objek Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Juli 2010 atas dividen sebesarRp.32.132.578.484,00;bahwa Terbanding melakukan koreksi sebesar Rp.32.132.578.484,00 yang diangTerbanding sebagai Objek Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Juli 2010 perhitungan

saldo laba ditahan Pemohon Banding Tahun 1999 sampai dengan Tahun 2010;bahwa Terbanding melakukan koreksi a quo berdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf a , Pz26 ayat (5) dan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undangundang Nomor 7 Tahun 1983 tentPajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undangund:Nomor 36 Tahun 2008;bahwa Pemohon Banding tidak menyetujui koreksi Terbanding bahwa perhitungan .ditahan sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2010 tidak sesuai dengan saldo 1diatahan yang sudah

Pemohon Banding perhitungkan dan laporkan dalam SPT BaTahun 2010 yaitu berjumlah Rp.5.724.571.034,00 bahwa jumlah sebeRp.5.724.571.034,00 yang merupakan objek dividen;bahwa dari hasil pemeriksaan, buktibukti, datadata dan keterangan dalam persidan;diketahui:bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan perhitungan laba ditahan yang dilakulTerbanding karena perhitungan laba ditahan sebesar Rp.32.132.578.484,00 dilakulberdasarkan Surat Ketetapan Pajak hasil pemeriksaan, SPT Tahunan Pajak PenghasiBadan

dan Surat Keputusan Keberatan yang belum mempunyai kekuatan hukum y:tetap (inkrah);bahwa Terbanding melakukan perhitungan laba ditahan sebesar Rp.32.132.578.484,00 dianggap oleh Terbanding sebagai dividen berasal dari saldo laba ditahan per 31 Juli 21MenimbangMenimbangMenimbangMenimbangyang masih tersisa pada saat pembubaran Pemohon Banding (likuidasi);bahwa besarnya laba ditahan yang dihitung oleh Terbanding adalah berdasarkan laba fissebagaimana disampaikan Terbanding dalam sidang acara pemeriksaan

BAS07SP/Pg.24/2013 bahwa yang menjadi dasar perhitungan Terbanding atas dividen adapenghasilan netto fiskal dikurangi dengan Pajak Penghasilan terutang;bahwa Majelis berpendapat bahwa pembagian dividen merupakan kewajiban perusah:kepada para pemegang sahamnya bahwa dividen dapat bersumber dari laba dital(retained earning) yang seharusnya dihitung secara komersial bukan secara fisberdasarkan laporan keuangan komersial Pemohon Banding;bahwa Pemohon Banding terbukti telah menyetor dan melaporkan Pajak

PRIYAMBODO, MM ( selaku pembeli ) dengan luas tanah +29.25 M2 (perhitugan) dari as ke as) dan + 33.80 M2 (perhitungan dari luas semi gross), tertulis atas nama Pemegang Hak. Drs. AHMAD JAMHARI PRIYAMBODO, MM., ditulis juga Drs. AJ PRIYAMBODO, MM, yang terletak di Kalibata Regency, Kelurahan Duren Tiga. Kecamatan Mampang Prapatan, Wilayah Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta ;3.

(perhitugan) darias ke as) dan +33.80 M (perhitungan dari luas semi gross), tertulisatas nama Pemegang Hak. Drs. AHMAD JAMHARI PRYAMBODO,MM., ditulis juga Drs. AJ PRYAMBODO, MM, yang terletak di KalibataRegency, Kelurahan Duren Tiga.

(perhitungan dari luassemi gross), tertulis atas nama Pemegang Hak. Drs. AHMAD JAMHARIPRYAMBODO, MM., ditulis juga Drs. AJ PRYAMBODO, MM, yang terletakdi Kalibata Regency, Kelurahan Duren Tiga.

(perhitungan dari luas semi gross),tertulis atas nama Pemegang Hak. Drs. AHMAD JAMHARI PRIYAMBODO,MM., ditulis juga Drs. AJ PRYAMBODO, MM, yang terletak di KalibataRegency, Kelurahan Duren Tiga.

(perhitungan dari luas semi gross), tertulis atas nama PemegangHak. Drs. AHMAD JAMHARI PRYAMBODO, MM., ditulis juga Drs.

(perhitungan) dari as ke as) dan +33.80 M? (perhitungan dari luas semi gross),tertulis atas nama Pemegang Hak. Drs. AHMAD JAMHARI PRIYAMBODO,MM., ditulis juga Drs. AJ PRYAMBODO, MM, yang terletak di KalibataRegency, Kelurahan Duren Tiga.

(P2).Bahwa akan tetapi dalam Pemberitahuan Terlawan kepada Pelawan No.M.2007.36/ DIRECTOR 4 CR 4 diminta segera melunasi seluruh fasilitas yang sudahjatuh tempo berikut tunggakantunggakan (outstanding pinjaman) kepada Terlawan,sebesar Rp 5.151.700.643,45 ; (P3).Bahwa dari kenyataan ini, terbukti pada tanggal 15 Januari 2007, Terlawan telahmembuat dua perhitungan yang berbeda atas outstanding pinjaman Pelawan, yaitu :e Piutang Terlawan yang ditagihkan melalui eksekusi Hak Tanggungansebesar Rp 5.322.851.246,59

dane Sedangkan piutang Terlawan yang ditagihkan langsung kepada Pelawansebesar Rp 5.141.700.643,45.Bahwa dengan adanya dua perhitungan yang berbeda ini, berarti terbuktibesarnya piutang Terlawan kepada Pelawan masih merupakan jumlah yang belum pasti;Bahwa karena besarnya piutang Terlawan yang ditagihkan belum pastinominalnya, Pelawan pada tanggal 23 Februari 2007 telah mengajukan perlawananterhadap eksekusi yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Temanggung, sebagaimanaperkara yang terdaftar di Kepaniteraan

Tmg terhadap diriPelawan;Bahwa perkara No. 04/Pdt.Plw/2007/PN.Tmg oleh Majelis Hakim yangmemeriksa perkara a quo, telah diputus tanggal 07 Agustus 2007 dengan amar putusan :123Menerima dan mengabulkan perlawanan Pelawan untuk sebagian;Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan beritikad baik;Menyatakan menurut hukum bahwa jumlah hutang Pelawan kepada Terlawansampai dengan perhitungan per tanggal 15 Januari 2007 sesuai denganoutstanding dan pemberitahuan Terlawan berdasarkan Surat NomorM.2007.36

Tmg tanggal 07 Agustus 2007 secara tegas terbaca :e Menimbang, bahwa meskipun perlawanan (verzet) secara hukum tidakmenunda eksekusi, akan tetapi Pengadilan Negeri Temanggung sebagaipelaksana eksekusi tetap menunda pelaksanaan eksekusi Hak TanggunganNo. 01/Pdt.Eks.Hip/2007/PN.Tmg, sampai adanya perhitungan yang pastimelalui putusan pengadilan.Hal. 3 dari 11 hal. Put.

No. 861K/Pdt/2011Bahwa dengan pertimbangan hukum yang diberikan Majelis Hakim sebagaimanatersebut di atas, berarti pelaksanaan eksekusi perkara No. 01/Pdt.Eks.Hip/2007/PN.Tmg,harus ditunda sampai adanya perhitungan yang pasti melalui putusan Pengadilan;Bahwa dalam perkara No. 04/Pdt.G.Plw/2007/PN.Tmg, Pelawan sama sekalitidak meminta penetapan berapa besarnya nominal piutang Terlawan kepada Pelawan,Pelawan hanya mohon setelah piutang Terlawan terbukti belum pasti jumlahnya, agareksekusi perkara No

Perhitungan Nota Petani No. 083/SBTRIX/2012, tanggal 14Oktober 2012: Surat Perintah Pengambilan Gula Milik Petani Tebu Rakyatan. RASMIN. Surat Pengeluaran Tetes Petani Tebu Rakyat an. RASMINb. Perhitungan Nota Petani No. 082/SBTRIX/2012, tangal 14Oktober 2012:Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 167 PK/Pid.Sus/2019 Surat Perintah Pengambilan Gula Milik Petani Tebu Rakyatan. DONO. Surat Pengeluaran Tetes Petani Tebu Rakyat an. DONO;c.

Perhitungan Nota Petani No. 075/SBTRIX/2012, tangal 01Oktober 2012: Surat Perintah Pengambilan Gula Milik Petani Tebu Rakyatan. RASMIN. Surat Pengeluaran Tetes Petani Tebu Rakyat an. RASMINd. Perhitungan Nota Petani No. 074/SBTRIX/2012, tangal 01Oktober 2012: Surat Perintah Pengambilan Gula Milik Petani Tebu Rakyatan. DONO. Surat Pengeluaran Tetes Petani Tebu Rakyat an. DONOe.

Perhitungan Nota Petani No. 044/SBTRIX/2013, tanggal 15Oktober 2013: Surat Perintah Pengambilan Gula Milik Petani Tebu Rakyatan. RASMIN. Surat Pengeluaran Tetes Petani Tebu Rakyat an. RASMIN.b. Perhitungan Nota Petani No. 043/SBTRIX/2013, tangal 15Oktober 2013:Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 167 PK/Pid.Sus/2019 Surat Perintah Pengambilan Gula Milik Petani Tebu Rakyatan. DONO. Surat Pengeluaran Tetes Petani Tebu Rakyat an. DONOc.

Perhitungan Nota Petani No. 035/SBTRIIX/2013, tangal 30September 2013: Surat Perintah Pengambilan Gula Milik Petani Tebu Rakyatan. RASMIN. Surat Pengeluaran Tetes Petani Tebu Rakyat an. RASMIN.d. Perhitungan Nota Petani No. 034/SBTRIIX/2013, tangal 30September 2013: Surat Perintah Pengambilan Gula Milik Petani Tebu Rakyatan. DONO. Surat Pengeluaran Tetes Petani Tebu Rakyat an. DONO.e.

Perhitungan Nota Petani No. 019/SBTRIIX/2013, tangal 15September 2013: Surat Perintah Pengambilan Gula Milik Petani Tebu Rakyatan. RASMIN. Surat Pengeluaran Tetes Petani Tebu Rakyat an. RASMIN.f. Perhitungan Nota Petani No. 018/SBTRIIX/2013, tangal 15September 2013: Surat Perintah Pengambilan Gula Milik Petani Tebu Rakyatan. DONO. Surat Pengeluaran Tetes Petani Tebu Rakyat an. DONO.g.

Rekapitulasi suara dari semua PPK(Panitia Pemilihan Kecamatan) se Dapil 6 tersebut pada Posita angka (02)diatas, sesuai tahapannya dikirim kepada Tergugat (KPUD) BolaangMongondow untuk dilakukan Rekapitulasi perhitungan Perolehan SuaraPartai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRDKABUPATEN/KOTA dan selanjutnya disahkan dalam Rapat Pleno KPUD/Tergugat ;Bahwa sesuai tahapan dan Mekanisme Perhitungan Hasil perolehan suaramasing masing Calon Legislatif dari selurun Partai Peserta

Bahwa KPUD/Tergugat , tidak seharusnya dengan serta mertamelakukan perhitungan ulang lewat membuka plano, karena tindakanHal. 3 dari 11 hal. Put. No.2781 K/Pdt/201008.09.tersebut bertentangan dengan tahapan tahapan yang diatur dalamPasal 219 sampai dengan Pasal 227 UndangUndang No.10 Tahun2008, tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;2.

Bahwa KPU Bolaang Mongondow telah melanggar tahapan tahapanpemilu khususnya tahapan tahapan tentang perhitungan hasil suarapemilu tanggal 9 April ;Bahwa ditariknya PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Bolaang sebagaiTurut Tergugat dalam perkara ini, karena tidak Konsisten dengan hasilPleno tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara padatingkat Kecamatan Bolaang dan ikut serta menandatan gani Berita AcaraNo.14/KPUBM/V/2009 tanggal 8 Mei 2009 tentang Hasil Perhitunganulang lewat Plano Model

No.2781 K/Pdt/2010Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasidalam memori kasasinya tersebut pada pokokn yaialah :Bahwa yang menjadi dasar pokok perkara ini berawal pada tanggal 25April 2009 KPU Bolaang Mongondow melalui rapat pleno telahmenetapkan hasil perhitungan suara peserta pemilu yang kemudian hasilperhitungan suara itu dituangkan dalam sertifikat KPU model DB.

suara sepertitertuang dalam Berita Acara perhitungan suara dalam perkara aquo bukanlahkewenangan dari Peradilan Umum, karena itu pertimbangan hukum Judex Facti(Pengadilan Tinggi) sudah tepat dan benar ;Hal. 9dari 11 hal.

Menghukum Tergugat untuk membayar uang pengakhiran hubungan kerja kepada Para Penggugat, dengan perhitungan untuk masing-masing Penggugat adalah sebagai berikut :-----------------------------------1. Penggugat Asuwan, masa kerja 8 tahun 2 bulan-. Uang Pesangon9 x 2 x Rp.1.974.346- =Rp.35.538.228,- -. Uang Penghargaan Masa Kerja3 x Rp.1.974.346,- =Rp. 5.923.038,- +Sub Jumlah =Rp41.461.266,--.

Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan seketika hak-hak Para Penggugat berupa upah berserta hak-hak lain yang sebagaimana mestinya diterima Para Penggugat setiap bulannya dari Tergugat, selama proses perselisihan ini berlangsung, terhitung sejak bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan Februari 2016 yaitu sebanyak 6 (enam) X upah sebulan, dengan perhitungan untuk masing-masing Penggugat adalah sebagai berikut: -------------------------1. Penggugat Asuwan.-.

berdasarkan bukti tertulis Tergugat 116 sertaketerangan saksi, terdapat fakta hukum benar Tergugat menerima AnjuranDinas Tenaga Kerja Kota Palembang yang isinya agar pihak Tergugat/PT.Nusantara Surya Sakti memanggil Para Penggugat yaitu Asuwan dan YuliIswanto untuk bekerja kembali pada jabatan dan tempat semula;Menimbang, Bahwa berdasarkan buktibukti tertulis Tergugat 117, 119serta keterangan saksi, terdapat fakta hukum benar Penggugat Asuwan masihmemiliki sisa waktu cuti sebanyak 3 hari dengan perhitungan

berkerja karena telah diputuskan hubungan kerjanya (diPHK) secara sepihak oleh Tergugat, sehinggaMajelis hakim berpendapat Tergugat dihukum untuk membayar Upah selamaproses terhadap Para Pengggugat sebesar 100% (Seratus perseratus) untuksebanyak 6 (enam) bulan;= Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukumpertimbanganhukum tersebut diatas, oleh karena itu Majelis hakim berpendapat tuntutan ParaPenggugat pada angka (4) dalam pokok perkara, yaitu tuntutan upah selamaproses haruslah dikabulkan dengan perhitungan

Menghukum Tergugat untuk membayar uang pengakhiran hubungankerja kepada Para Penggugat, dengan perhitungan untuk masingmasing Penggugat adalah sebagai berikut :1. Penggugat Asuwan, masa kerja 8 tahun 2 bulan. Uang Pesangon9 x2xRp.1.974.346 =Rp.35.538.228,. Uang Penghargaan Masa Kerja3 x Rp.1.974.346, =Rp. 5.923.038, +Sub Jumlah =Rp41.461.266,.

Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan seketikahakhak Para Penggugat berupa upah berserta hakhak lain yangsebagaimana mestinya diterima Para Penggugat setiap bulannya dariTergugat, selama proses perselisihan ini berlangsung, terhitung sejakbulan Agustus 2015 sampai dengan bulan Februari 2016 yaitusebanyak 6 (enam) X upah sebulan, dengan perhitungan untukmasingmasing Penggugat adalah sebagai berikut: 1. Penggugat Asuwan..

apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan;

MUTASI HARIAN KAS Periode bulan September 2006beserta Berita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan September 2006.1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Oktober 2006 besertaBerita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan Oktober 2006.1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Nopember 2006beserta Berita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan Nopember 2006.. 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Desember 2006beserta Berita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan Desember

April 2007 besertaBerita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan April 2007.e. 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Mei 2007 besertaBerita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan Mei 2007.f. 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Juni 2007 besertaBerita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan Juni 2007.g. 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Juli 2007 besertaBerita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan Juli 2007.h. 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan

Agustus 2007 besertaBerita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan Agustus 2007.i. 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan September 2007beserta Berita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan September 2007.j. 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Oktober 2006 besertaBerita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan Oktober 2007.k. 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Desember 2007beserta Berita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan Desember 2007.1 (satu) bendel BUKTI

Perhitungan Uang kasHarian bulan April 2006;1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Mei2006 beserta Berita Acara Perhitungan Uang kas Harianbulan Mei 2006;1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulanJuni 2006 beserta Berita Acara Perhitungan Uang kasHarian bulan Juni 2006;1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Juli2006 beserta Berita Acara Perhitungan Uang kas Harianbulan Juli 2006;1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulanAgustus 2006 beserta Berita Acara Perhitungan Uang

PEKALONGAN TAHUN 2007, yang terjadi dari :a 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Januari 2007beserta Berita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan Januari 2007;b 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Februari 2007beserta Berita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan Februari 2007;c 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Maret 2007 besertaBerita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan Maret 2007;d Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan April 2007;e 1 (satu) bendel

Konvensi berakhir sejak putusan dibacakan dan telahmemperoleh kekuatan hukum tetap;Menghukum = Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untukmembayarkan hakhak normative dan hak yang belum dibayar Penggugat Rekonvensi, Penggugat Il Rekonvensi dan Penggugat Ill Rekonvensisebagaimana diatur dalam Pasal (161) ayat (1) dan perhitungansebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (3) Undang Undang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu sebagai berikut:Perhitungan Penggugat Rekonvensi a/n Ali Hanafiah: Perhitungan

Pesangon 1 x 9 bulan x Rp5.500.000,00 =Rp 49.500.000,00; Perhitungan Masa Kerja 1x 10 bulan x Rp5.500.000,00 =Rp 55.000.000,00:Jumlah = Rp104.500.000,00; Uang Penggantian Hak 15% x 104.500.000,00 =Rp 15.675.000,00; Perhitungan Pesangon, Masa kerja, Penggantian hak = Rp120.175.000,00; Gaji bulan Agustus (17 hari) =Rp 3.740.000,00; Sisa cuti yang belum dibayar 4 = Rp 880.000,00;Total keseluruhan yang diterimaPenggugat Rekonvensi = Rp124.795.000,00;terbilang (Seratus dua puluh empat juta tujuh ratus

sembilan puluh lima ribuHalaman 3 dari 11 hal.Put.Nomor 826 K/Pdt.SusPHI/2020rupiah)Perhitungan Penggugat II Rekonvensi a/n Hendri Irawan: Perhitungan Pesangon 1 x 9 bulan x Rp2.944.681 = Rp 26.502.129,00; Perhitungan Masa Kerja 1x 5 bulan x Rp2.944.681 = Rp 14.723.405,00;Jumlah =Rp 41.225.534,00; Uang Penggantian Hak 15% x Rp41.225.534 =Rp6.183.830,00; Perhitungan Pesangon,Masa kerja,Penggantian hak= Rp 47.409.364,00; Gaji bulan Agustus (20 hari) =Rp 1.472.341,00; Sisa cuti yang belum dibayar 8

= Rp 942.298 ,00:Total keseluruhan yang diterimaPenggugat Rekonvensi =Rp 49.824.003,00;terbilang (empat puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh empat ributiga rupiah);Perhitungan Penggugat III Rekonvensi a/n Dosen Hidayatullah: Perhitungan Pesangon 1 x 9 bulan x Rp2.944.681 =Rp 26.502.129,00; Perhitungan Masa Kerja 1x 4 bulan x Rp2.944.681 =Rp 11.778.724,00;Jumlah =Rp 38.280.853,00; Uang Penggantian Hak 15% x Rp38.280.853 =Rp5.742.127,00; Perhitungan Pesangon,Masa kerja,Penggantian hak= Rp 44.022.980,00

Unilever Indonesia, Tbk,komponen home salary ini sudah diperhitungkan dalam perhitungan 1721 Al yaitudigabungkan ke dalam komponen Tantiem, Bonus, Gratifikasi, Jasa Produksi danTHR (1721 Al anga 8) lampiran 3, dimana pada komponen Tantiem, Bonus,Gratifikasi, Jasa Produksi dan THR (1721 Al angka 8) yang dilaporkan sebesar Rp.3.086.997.797, merupakan penggabungan dari komponen : No.

Deskripsi Total 1 Home Component 328.514.5592 HS Subsidy 162.2363 Temporary Special Supplement 219.009.7054 VPAis MS 43.000.0005 VPA Multi Currency 128.413.988Jumlah 719.100.488 Rincian perhitungan 1721 Al dimaksud khususnya mengenai home salaryterlampir (lampiran 4).c. Perhitungan gross up 30% menurut fiskus seharusnya tidak dilakukan, karenaberdasarkan perjanjian kerja, home salary ini diterima bersih oleh karyawan (net oftax), dalam arti PPh Pasal 21 yang terutang atasnya dibayarkan oleh PT.

Unilever Indonesia telahmelakukan koreksi fiskal pada perhitungan PPh Badan atas PPh Pasal 21 yangdibayarkan (lampiran 5).3.

Perhitungan gross up 30% menurut fiskus seharusnya tidak dilakukan, karenaberdasarkan perjanjian kerja, home salary ini diterima bersih oleh karyawan (netof tax), dalam arti PPh Pasal 21 yang terutang atasnya dibayarkan oleh PT.Unilever Indonesia (Net as gross method). Selanjutnya PT.

Unilever Indonesiatelah melakukan koreksi fiskal pada perhitungan PPh Badan atas PPh Pasal 21yang dibayarkan (lampiran 11).Berdasar pertimbangan diatas, maka menurut kami, perhitungan PPh Terutang untukTahun 2004 seharusnya sbb : Uraian Cfm WP Cfm Pemeriksa Koreksiseharusnya Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 69/C/PK/PJK/2009 (Rp) (Rp)(Rp)Penghasilan Bruto :Home Salary (gross up) Gaji 651,866,928 651,866,928 Tunjangan Pajak 14,920,850 14,920,850 Tunjangan Lain 27,710,682 27,710,682 Tantiem,

anggaran Pembangunandengan menambahkan biaya konsultan perencana sebesar Rp46.153.866,09(empat puluh enam juta seratus lima puluh tiga ribu delapan ratus enampuluh enam rupiah koma sembilan sen);> Bahwa akibat adanya beban pembayaran kepada Konsultan Perencanasehingga diperlukan perhitungan ulang terhadap RAB secara keseluruhandengan rekapitulasi RAB sebagai berikut: No. tem Pekerjaan Jumlah (Rp)1.

anggaran Pembangunandengan menambahkan biaya konsultan perencana sebesar Rp46.153.866,09(empat puluh enam juta seratus lima puluh tiga ribu delapan ratus enampuluh enam rupiah koma sembilan sen);Bahwa akibat adanya beban pembayaran kepada Konsultan Perencanasehingga diperlukan perhitungan ulang terhadap RAB secara keseluruhandengan rekapitulasi RAB sebagai berikut: No. tem Pekerjaan Jumlah (Rp)1.

anggaran Pembangunandengan menambahkan biaya Konsultan Perencana sebesarRp46.153.866,09 (empat puluh enam juta seratus lima puluh tiga ribudelapan ratus enam puluh enam rupiah koma sembilan sen);Bahwa akibat adanya beban pembayaran kepada konsultan perencanasehingga diperlukan perhitungan ulang terhadap RAB secara keseluruhandengan rekapitulasi RAB sebagai berikut: No. tem Pekerjaan Jumlah (Rp)1.

anggaran Pembangunandengan menambahkan biaya konsultan perencana sebesar Rp46.153.866,09(empat puluh enam juta seratus lima puluh tiga ribu delapan ratus enampuluh enam rupiah koma sembilan sen);Bahwa akibat adanya beban pembayaran kepada konsultan perencanasehingga diperlukan perhitungan ulang terhadap RAB secara keseluruhandengan rekapitulasi RAB sebagai berikut: No.

terhadap semen warna senilai Rp9.018.562,00(sembilan juta delapan belas ribu lima ratus enam puluh dua rupiah)tidak dilaksanakan oleh Komite Pembangunan; Pasir dan batuBerdasarkan perhitungan volume kayu oleh Dinas PU KabupatenManggarai Timur volume riil penggunaan pasir dan batu secarakeseluruhan adalah 935,36 M3 dengan perhitungan :Pasir 540, 74 M3 dengan harga satuan RAB sebesar Rp125.000,00(seratus dua puluh lima ribu rupiah);Batu 394,62 M3 dengan harga satuan RAB sebesar Rp97.400,00(sembilan

Putusan Nomor 518/B/PK/PJK/2016mengenai penetapan kembali perhitungan bea keluar atas ekspor CrudePalm Kernel Oil, sesuai Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Nomor:009216 tanggal 30 Desember 2010;Menimbang, bahwa pemeriksaan terhadap materi sengketa mengenaipenetapan kembali perhitungan bea keluar dimulai dengan menganalisisperkembangan sengketa, dilanjutkan dengan menyimpulkan pokokpokoksengketanya, dan diakhiri dengan penilaian Majelis terhadap perhitunganbea keluar menurut Terbanding sebelum banding

Tentunya apabila eksportasitetap akan dilakukan pada saat itu maka yang bersangkutan wajibmengajukan PEB baru dengan perhitungan Bea Keluarmenggunakan tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor yang berlaku padatanggal pendaftaran PEB baru tersebut.

PEB didaftarkan telah cukup untukdipergunakan sebagai dasar penetapan perhitungan bea keluar, data dan buktitersebut antara lain:Halaman 33 dari 47 halaman.

dalam pelayanan, hal tersebut tidak terjadi;Penetapan Kembali Dengan Tanggal Realisasi Ekspor;Bahwa PEB yang telah didaftarkan di Kantor Pabean Pemuatan, DirekturJenderal Bea dan Cukai dapat menetapkan kembali perhitungan bea keluardalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal PEB didaftarkan.Penetapan kembaili diatur dalam:Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2008;Pasal 14 ayat (2) : Penetapan kembali berlaku ketentuan:Terhadap penetapan kembali perhitungan Bea Keluarsebagaimana

Putusan Nomor 518/B/PK/PJK/2016pengisian, perhitungan bea keluar maupun dasar hukum perhitungan bea keluaradalah sebagai berikut: PEB Nomor 009216 tanggal 30 Desember 2010; Perhitungan Bea Keluar berdasarkan KMK Nomor 2258/KM.04/2010tanggal 30 November 2010 Harga ekspor USD 1.502,00/MT dan TarifBea Keluar 13,5 %, yang berlaku mulai tanggal 1 Desember 2010 sampaidengan tanggal 31 Desember 2010; Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1145/KM.1/2010 tanggal 27Desember 2010 Kurs periode 27 Desember 2010 2