PRIYAMBODO, MM ( selaku pembeli ) dengan luas tanah +29.25 M2 (perhitugan) dari as ke as) dan + 33.80 M2 (perhitungan dari luas semi gross), tertulis atas nama Pemegang Hak. Drs. AHMAD JAMHARI PRIYAMBODO, MM., ditulis juga Drs. AJ PRIYAMBODO, MM, yang terletak di Kalibata Regency, Kelurahan Duren Tiga. Kecamatan Mampang Prapatan, Wilayah Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta ;3.

(perhitugan) darias ke as) dan +33.80 M (perhitungan dari luas semi gross), tertulisatas nama Pemegang Hak. Drs. AHMAD JAMHARI PRYAMBODO,MM., ditulis juga Drs. AJ PRYAMBODO, MM, yang terletak di KalibataRegency, Kelurahan Duren Tiga.

(perhitungan dari luassemi gross), tertulis atas nama Pemegang Hak. Drs. AHMAD JAMHARIPRYAMBODO, MM., ditulis juga Drs. AJ PRYAMBODO, MM, yang terletakdi Kalibata Regency, Kelurahan Duren Tiga.

(perhitungan dari luas semi gross),tertulis atas nama Pemegang Hak. Drs. AHMAD JAMHARI PRIYAMBODO,MM., ditulis juga Drs. AJ PRYAMBODO, MM, yang terletak di KalibataRegency, Kelurahan Duren Tiga.

(perhitungan dari luas semi gross), tertulis atas nama PemegangHak. Drs. AHMAD JAMHARI PRYAMBODO, MM., ditulis juga Drs.

(perhitungan) dari as ke as) dan +33.80 M? (perhitungan dari luas semi gross),tertulis atas nama Pemegang Hak. Drs. AHMAD JAMHARI PRIYAMBODO,MM., ditulis juga Drs. AJ PRYAMBODO, MM, yang terletak di KalibataRegency, Kelurahan Duren Tiga.

sebagaimana tertuang dalam SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan) dengan Dasar Pengenaan Pajak PPNyang dilaporkan dalam SPT Pajak Pertambahan Nilai karena Pemeriksa beranggapan bahwajumlah peredaran usaha terkait dengan penyerahan dalam pelaporan SPT Pajak Pertambahan Nilai;bahwa koreksi Pemeriksa berasal dari hasil pengujian Penjualan dengan cara menggross upselisih negatif pembelian dengan prosentase laba kotor yang dilaporkan oleh Pemohon Bandingdi SPT Tahunan PPh Badannya, dengan perhitungan

sebagai berikut :bahwa perhitungan Pembelian cfm.

Pemeriksa adalah sebagai berikut:bahwa atas selisih pembelian yang belum dilaporkan tersebut setelah dikurangi dengan persediaanakhir oleh Terbanding dikoreksi sebagai penjualan dengan perhitungan sebagai berikut :bahwa Terbanding mendasarkan koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak PPN berdasarkan koreksiomset di PPh Badan yang berasal dari grossup nilai pembelian, dengan rincian sebagai berikut: Uraian Jumlah (Rp)Koreksi gross up pembelian 19.775.295.999Koreksi penyerahan PPN yang berasal dari sampel

Oleh karena itu, Pemohon Banding meminta agar Terbandingmenyampaikan PIB atas transaksi tersebut untuk dapat diteliti lebih lanjut, namun sampaipersidangan berakhir Terbanding tidak menyampaikan PIB atas ke15 transaksi tersebut;bahwa berdasarkan data sebagaimana tersebut di atas maka perhitungan Pembelian cfm.

Majelisadalah sebagai berikut:bahwa atas selisih pembelian yang belum dilaporkan tersebut setelah dikurangi dengan persediaanakhir oleh Terbanding dikoreksi sebagai penjualan dengan perhitungan sebagai berikut :bahwa berdasarkan data sebagaimana tersebut di atas menurut Majelis koreksi atas DasarPengenaan Pajak PPN berdasarkan koreksi omset di PPh Badan yang berasal dari grossup nilaipembelian adalah sebagai berikut :bahwa dengan demikian Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan

berupa: Laporan Keuangan, General Ledger, RekeningKoran, Buku Kas dan Buku Bank;Menurut Majelis : bahwa Terbanding melakukan koreksi atas peredaran usaha sebesar Rp.3.172.937.454,00 yang dihitung berdasarkan analisa atas arus piutang, terjadikarena adanya perbedaan dalam penghitungan retur penjualan yangmenghasilkan peredaran usaha menurut Terbanding sebesarRp137.622.086.257,00, sedangkan Pemohon Banding melaporkan peredaranusaha dalam SPT PPh Badan Tahun Pajak 2005 sebesarRp134.449.148.803,00;bahwa perhitungan

00Pengurangan:Retur Rp 1.287.119.880,00Retur diperhitungkan Rp 4.714.000.236,00Jurnal MM (reklas saldo daripiutang makro &carefour) Rp.22.309.220.526,00Koreksi Piutang Debet Rp. 560.701.746.00Total pengurangan Rp.28.871.042.388,00Penjualan Netoinclude PPN Rp151.384.294.883,00PPN Rp13.762.208.626,00Penjualan Neto Rp137.622.086.257,00Penjualan menurut Pemohon Banding Rp134.449.148.803,00Menurut TerbandingMenurut PemohonMenurut MajelisPersediaan AwalKoreksi Penjualan Rp 3.172.937.454,00bahwa berdasarkan perhitungan

tersebut di atas jumlah retur menurutTerbanding adalah Rp1.287.119.880,00 + Rp4.714.000.236,00 =Rp6,001,120,116,00;bahwa dalam persidangan Majelis meminta kepada Pemohon Banding untukmenyampaikan bukti berupa retur yang terkait dengan arus piutang dalammenghitung peredaran usaha;bahwa Pemohon Banding menyampaikan rincian perhitungan retur penjualansebagai berikut:Retur Penjualan non PKP Rp 864.690.803,00Retur Penjualan PKP (Nota Retur) Rp1.425.678.517,00Retur Penjualan PKP (Koreksi Faktur) Rp2.486.161.970

.Rp4.776.531.290,00dan tidak menyanggah jumlahjumlah lain dalam perhitungan Terbanding;bahwa karena Pemohon Banding tidak dapat menyampaikan jumlah returlainnya, Majelis berpendapat tetap memakai jumlah retur menurut Terbandingserta jumlah penjualan neto dalam perhitungan Terbanding yaituRp137.622.086.257,00;bahwa dengan demikian permohonan Banding Pemohon Banding mengenaiperedaran usaha sebesar Rp3.172.937.454,00 ditolak dan koreksi peredaranusaha Terbanding sebesar Rp3.172.937.454,00 tetap dipertahankan

Pajak Pertambahan Nilai sebagai berikut: PM Dalam Negeri Masa Sama Rp12.093.633.471,00 PM Dalam Negeri Masa Tidak Sama Rp 1.131.543.512,00 Retur Pembelian Bn (186 607 493.00)Total Rp13.038.569.490,00KoreksiPM Rp 154.787.292,00 PM yang diakui Terbanding Rp12.883.782.198,00bahwa berdasarkan perhitungan tersebut di atas nilai pembelian menurutTerbanding adalah Rp128.837.821.978,00 sehingga perhitungan Harga PokokPenjualan dan jumlah koreksinya menjadi sebagai berikut: Pemohon Banding Terbanding Koreksi

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.54021/PP/M.VB/16/2014Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TerbandingUraian: Pajak Pertambahan Nilai: 2007: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksiDasar Pengenaan Pajak;: bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak WajibPajak Besar Dua Nomor LAP144/WPJ.19/KP.02/2009 tanggal 11 September 2009,Angka Romawi II Huruf E angka 8 halaman 22 diketahui bahwa perhitungan DPPPPN Keluaran Masa Pajak Januari

);bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 465/KMK.01/1987 tanggal 31 Juli 1987 tentang Pedoman Penerbitan Surat KetetapanPajak Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah SertaPenghitungan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dinyatakan Dalam hal SuratKetetapan Pajak dikeluarkan untuk lebih dari 1 (satu) Masa Pajak, apabila jumlahPajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang kurang atautidak dibayar per Masa Pajak yang menjadi dasar perhitungan

Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar menurutPemohon Banding sesuai dengan Surat Banding dan Surat Bantahannya untukMasa Pajak Januari 2007 adalah sebagai berikut : URAIAN Jumlah (Rp) Dasar Pengenaan Pajak Ekspor 50.933.759.822 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Penyerahan yang PPNnya tidak dipungutJumlahPajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiriPajak Masukan yang dapat diperhitungkanJumlah perhitungan PPN kurang bayarKelebihan pajak yang sudahdikompensasikan ke Masa

Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad)3. Kelebihan Pajak yang sudah :Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnyaDikompensasikan ke Masa Pajak ..... (pembetulan)c.

Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5)50.933.759.822421.484.841.86907.735.641.9050480.154.243.596 2 Perhitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2) 42.148.484.187b. Dikurangi :b.1 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 55.150.526.343c. Diperhitungkan :c.1. SKPPKPd.Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.1c.1) 55.150.526.343e. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad) (13.002.042.156)3 Kelebihan Pajak yang sudah :a.

Print 052/RIK/WPJ/KP.09/2012 tanggal 14Desember 20012 (lampiran 1);Bahwa sesuai dengan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan No.SPHP004.RIK/WPuJ.11/KP.09/2013 tanggal 20 Maret 2013 (lampiran 2)menghasilkan perhitungan sebagai berikut: DPP PPN yang harus dipungut sendiri menurut SPTWP Rp. 279.637.968.750 Koreksi Pemeriksaan Rp 1.125.505.909 DPP PPN yang harus dipungut sendiri Rp. 280.763.474.659Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 912/B/PK/PJK/2016Bahwa atas perhitungan hasilPemeriksaan tersebut

DPP PPN KPP Pratama Surabaya Genteng Rp 1.125.505.909Peredaran usaha Cfm Pembahasan Rp. 366.582.428.754Peredaran usaha Cfm SPT WP Rp 279.637.968.750Koreksi Cfm .Pembahasan Rp. 86.944.460.004Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor 912/B/PK/PJK/2016Bahwa berdasarkan perhitungan tersebut KPP Pratama Surabaya Sawahanmenerbitkan SKPKB PPN Masa Mei 2008 s/d Desember 2008 sebagaiberikut:Peredaran usaha ratarata per bulan= Rp. 86.904.580.008 = Rp. 7.245.371.667Bahwa atas perhitungan tersebut diterbitkan

PPN kurang bayar Rp. 7.630.328 Bunga Psi. 13 (2) Rp 3.662.558 Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp. 11.292.886Bahwa seluruh buku,catatan dan dokumen yang mendukung perhitunganSPT Masa PPN telah disampaikan kepada Pemeriksa KPP PratamaSurabaya Sawahan, namun perhitungan DPP PPN dihitung oleh Pemeriksasecara ratarata yaitu sama setiap masa/bulan sebesar Rp. 7.245.371.667(linat tabel 2);Bahwa hal tersebut menunjukkan bahwa Pemeriksa hanya menghitung DPPPPN secara taksiran, tidak berdasarkan buku,

catatan dan dokumen yangtelah disampaikan oleh Pemohon Banding;Bahwa mengingat perhitungan tersebut tidak berdasarkan buktibuktipembukuan yang telah disampaikan, maka Pemohon Banding mengajukankeberatan atas SKPKB PPN Masa Desember 2008 yang diterbitkan oleh KPPPratama Surabaya Sawahan tersebut;Bahwa PPN terhutang untuk Masa Desember 2008 menurut PemohonBanding adalah sebagai berikut:Jumlah DPP PPN untuk Masa Desember 2008 Rp. 19.034.262.433DPP PPN sesuai SKPKB PPN yang telah diterbitkan oleh KPP

S2454/WPJ.11/2014 tanggal 16 Juni 2014 Direktur Jenderal Pajak(lampiran 6) telah menyampaikan perhitungan sebagai berikut:Rp. 295.742.245.006Rp. 294.322.682.230Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Terbanding telah menghitung Peredaran usaha menurut Peneliti Harga Pokok PenjualanPeredaran Usaha CV.

Bahwa meski tidak ditemukan kata sepakat, perhitungan suara tetapdilanjutkan oleh Tergugat , dan untuk menghindari halhal yang tidakdiinginkan, Penggugat melakukan protes secara resmi baik kepada Tergugat (Badan Permusyawaratan Desa) maupun Tergugat Ill (Panitia PengawasKecamatan)..

Bahwa dari hasil perhitungan Tergugat I, dimana terdapat 69 kertas suarabatal, dari keterangan saksi yang diajukan Penggugat, 66 kertas suara yangdinyatakan batal, adalah karena cucuk tembus atau cucuk simetris, dan dari66 suara yang dicoblos tembus atau coblos simetris tersebut seluruhnyaadalah suara pemilin Penggugat, dan tak satu kertas suara pun pemilihTergugat V.10.

suaratidak ditemukan kesepakatan, maka Penggugat telah mengajukan protes /permohonan resmi untuk melakukan perhitungan ulang kepada Tergugat Ill,pada tanggal 25 April 2016.14.Bahwa atas permohonan Penggugat, Tergugat III telan memberikan jawabanresmi yang intinya menolak melakukan perhitungan ulang dengan alasan : Telah sesuai dengan pasal 32 ayat 1 Perda Nomor 2 tahun 2015.

Penggugat dan Tergugat V), dibuktikandengan penandatanganan semua berkas Berita Acara.17.Bahwa yang benar adalah : Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara ditandatangani oleh semuapihak, yang isinya hanya memuat perhitungan jumlah pemilih yang hadir,yang ditandatangani sebelum acara Perhitungan Suara. Dalam dokumenini sama sekali tidak mencantumkan perolehan suara masingmasingcalon.

Berita Acara Perhitungan Suara, hanya ditandatangani oleh Tergugat (ic.Juli Purba, sebagai Ketua dan Jon Besli Saragih sebagai Anggota) danTergugat V.

Pemeriksa 30.072.891,28 kgPemakaian Bahan Baku cf Pemohon Banding pada saat pemeriksaan 30.006.215,95 kgPemakaian Bahan Baku cfm Perhitungan Produksi Pemohon Banding 31.006.788,61 kgPemakaian bahan Baku cfm.

Termohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding) adalah prosentasepenambahan air dalam perhitungan analisa produksi yangdisampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) pada saat keberatan dengan mengikutipola perhitungan Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding);Data Keterangan tanggal 29 Maret 2011 adalah dataprosentase penambahan air yang diberikan pada saatpenjelasan Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) di Kanwil DJP Jakarta Khusus;Halaman 17 dari 30 halaman

TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)kesatu sebanyak 63.512.278.00 Kg/ Lt; Total produksi cfm perhitungan TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)Ratarata BOM sebanyak 62.985.156.00 Kg / Lt;* Total produksi cfm. perhitungan TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)Aktual sebanyak 63.149.490.00 Kg/Lt;* Total produksi cfm. perhitungan TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)Data Filling sebanyak 63.156.884.00 Kg/Lt;Halaman 23 dari 30 halaman.

Bahwa terkait dengan dengan pendapat Majelis Hakim dalam amarputusannya pada halaman 46 dan 47 yang menyatakan bahwa:.. perhitungan pengujian atas kebenaran penjualan denganmelakukan pendekatan produksi adalah sudah tepat, namundemikian hasil perhitungan dengan melakukan pendekatan produksitersebut baru merupakan indikasi bahwa ada sesuatu yang salahdalam menilai kewajaran peredaran usaha, sehingga hasilnyadigunakan sebagai pertimbangan untuk memperluas cakupanpemeriksaan sampai Terbanding mendapatkan

Lion Wings,NPWP 01.061.915.3.052.000, beralamat di Jalan Inspeksi Cakung DrainTimur No.1, Cakung Barat, Jakarta Timur, sehingga perhitungan PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2008 menjadi sebagaimana tersebutdi atas, adalah tidak benar dan nyatanyata bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;Halaman 27 dari 30 halaman.

Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus, sebesar : Rp. 384.146.000,- (tiga ratus delapan puluh empat juta seratus empat puluh enam ribu rupiah) dengan perhitungan dan perincian, sebagai berikut ;--------------------------------------------------------------------------------------------------Penggugat I : Kurniawan Halim Penggugat II : Sanjaya Susanto Penggugat III : Yo Hadi

Tarif Bea Keluar dan/atau Harga Ekspor yang berlaku padatanggal Pemberitahuan Pabean Ekspor disampaikan ke Kantor Pabean.ayat (4) : Nilai tukar mata uang yang digunakan untuk perhitungan danpembayaran Bea Keluar adalah nilai tukar mata uang yang berlaku padasaat pembayaran.Pasal 9 ayat (1) : Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan perhitungan Bea Keluar dalamwaktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal PemberitahuanPabean Ekspor disampaikan.ayat (2) : Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud

bea keluar kedapatan tidak benar dan terhadapbarang ekspor tidak dilakukan pemeriksaan fisik, maka Pejabat PemeriksaDokumen Ekspor melakukan penetapan perhitungan Bea Keluar denganmenerbitkan SPPBK dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejaktanggal pendaftaran PEB.bahwa menurut Majelis data dan bukti yang diperlukan dalam penelitian dokumen danpenetapan perhitungan bea keluar oleh Terbanding dalam hal ini Pejabat Pemeriksa DokumenEkspor atau Kepala Seksi Pabean dalam jangka waktu paling lama

barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar sertajangka waktu berlakunya Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur tentang PenetapanHarga Ekspor untuk menghitung bea keluar (secara periodik ditetapkan oleh Direktur JenderalBea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan), PEB Pemohon Banding yang disengketakansudah cukup jelas baik mengenai pengisian, perhitungan bea keluar maupun dasar hukumperhitungan bea keluar maupun dasar hukum perhitungan bea keluar adalah sebagai berikut: PEB Nomor

: 004419 tanggal 31 Oktober 2010, Tarif Bea Keluar 6%;bahwa pada tanggal 13 April 2012 Terbanding menetapkan dengan menggunakan tanggalrealisasi ekspor, perhitungan berdasarkan KMK Nomor: 2056/KM.4/2010 tanggal 29 Oktober2010 tentang Penetapan Harga Ekspor untuk menghitung Bea Keluar yang berlaku mulaitanggal 1 November 2010 sampai dengan tanggal 30 November 2010 dengan tarif Bea Keluar8.50 %;bahwa Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar secara eksplisit telah diatur dalam Pasal 14ayat (2) Peraturan

Bea Keluar dengan menggunakan tanggal realisasi eksporbukan dengan tanggal PEB yang telah didaftarkan ke Kantor Pabean Pemuatan, tidak sesuaidengan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 214/PMK.04/2008 dan aturanyang mengatur perhitungan Bea Keluar a quo.

Jumlah1 2 3 4 59 bulan 2 kali 1.197.000 1x2x3 21.546.000B Upah PenghargaanPenghargaan Ketentuan Upah Perhitungan Jumlah1 iD 3 4 57 bulan 2 kali 1.197.000 Lx2x3 16.758.000 Hal. 3 dari 19 hal.

No.647 K/Pdt.Sus/20121212Bahwa pada point (06) gugatan Penggugat membuat perhitungan/ rincianantara lain: A. Pesangon, B. Upah Penghargaan C.

Penggantian hak, totaljumlah 44.049.600, ;Bahwa namun Penggugat tidak menguraikan secara jelas dari mana dasarperhitungan/kalkulalsi versi Penggugat tersebut tanpa menyebut dasarhukumnya sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan, sehingga perhitungan yang dibuat dalam gugatanPenggugat tersebut ngawur (obscuur libel) dan tanpa mempunyai dasarhukum ;Bahwa demikian juga pada perhitungan atau kalkulasi yang Penggugatdalilkan pada point (08) surat gugatannya, Penggugat tidak menguraikansecara

jelas dan cermat dari mana asalusul hingga akhir perhitungan/kalkulasinya tersebut tidak jelas dan tidak mempunyai dasar hukum samasekali ;Bahwa untuk lebih tegasnya, Penggugat tidak menguraikan secara jelasdan cermat membuat dasar perhitungan mulai bulan Agustus 2010 hinggaberakhir bulan Mei 2011 tersebut secara hukum, sehingga perhitungan/kalkulasi Penggugat tersebut tidak berdasarkan hukum meelainkan hanyakemauan Penggugat saja ;Bahwa demikian juga tentang poin (10) gugatan Penggugat, Penggugatmenyatakan

No.647 K/Pdt.Sus/201214A Pesangon Pesangon Ketentuan Upah Perhitungan Jumlah1 a 3 4 59 bulan 2 kali 1.197.000 1x2x3 21.546.000,B Upah PenghargaanPenghargaan ketentuan Upah Perhitungan Jumlah1 2 3 4 56 bulan 1 kali 1.197.000 1x2x3 7.182.000,C Penggantian hakPenggantian hak Ketentuan Perhitungan Jumlah1 2 3 4A+B 15 % 1x2 4.210.900,Total Jumlah A+B+C 32.938.900, Terbilang : Tiga puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus Rupiah ;D.

(diberi tanda P 32.5)Perhitungan Nilai Aset Lot Tambak Plasma Tergugat 16/HATTONI serta lampirantransaksi budidaya udang Plasma Tergugat 16/HATTONI.

(diberi tanda P 36.5)Perhitungan Nilai Aset Lot Tambak Plasma Tergugat 20/SWASTIKE serta lampirantransaksi budidaya udang Plasma Tergugat 20/SWASTIKE.

(diberi tanda P 49.5)Perhitungan Nilai Aset Lot Tambak Plasma Tergugat 33/SARINO serta lampirantransaksi budidaya udang Plasma Tergugat 33/SARINO.

(diberi tanda P 67.4)Perhitungan Nilai Aset Lot Tambak Plasma Tergugat 51/ROKHANI serta lampirantransaksi budidaya udang Plasma Tergugat 51/ ROKHANI.

(diberi tanda P 80.5)Perhitungan Nilai Aset Lot Tambak Plasma Tergugat 64/RIYANTO serta lampirantransaksi budidaya udang Plasma Tergugat 64/ RIYANTO.

denganpeneliti hingga penerbitan Surat KeputusanKeberatan;3. bahwa terdapat perbedaan rperhitunganpenyerahan PPN pemeriksa hingga penerbitan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat KeputusanKeberatan;4. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaranDPP PKDPP (80/100 x DPP PK)SelisihPPNyang sangat mendasar atau FUNDAMENTALbukan alpa tetapi culva sehingga tidak ada kepastianhukum antara pemeriksa dengan peneliti baikterhadap dasar penetapan maupun dasar perhitungan

Sehinggaproduk hukum penerbitan Surat Ketetapan PajakKurang Bayar PPN yang dilanjutkan dengan suratkeputusan keberatan tidak bisa digunakan sebagaidasar penetapan sekaligus dasar perhitungan PPNyang masih harus dibayar;. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Bandingperhitungan PPN Masa Pajak Mei 2007 sesuai Pasal3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagaiberikut:= Rp 857.988.072,00= Rp 686.390.458,00= Rp 171.597.614,00= Rp 17.159.762,00bahwa menurut Terbanding dalam Surat Uraian Banding, penjelasan

Perbedaan dasarpenetapan dan dasarperhitungan antaraSKPKB denganKeputusan Keberatanmasih pada wilayahkoreksi yang sama yaitudasar pengenaan pajakyang berdasarkanketerbatasan data yangada, penetapan suratkeputusan keberatandipandang lebih tepatdalam menghitung DPPtanpa memunculkanitem koreksi diluar DPP;4. bahwa berdasarkanperhitungan Terbanding(penelaah keberatan),perhitungan PPN MasaPajak Mei 2007 sesuaiPasal 3 KMK Nomor252/KMK.03/2002adalah sebagai berikut: Pajak Masukan = Rp 89.337.153Pajak Masukan

Untuk penyerahan Jasa KenaPajak, sebesar 40% (empatpuluh persen) dikalikandengan Pajak Keluaransebagaimana dimaksud dalamhuruf a;e Keputusan Dirjen Pajak Nomor 536/PJ/2000 tentang Norma PerhitunganPenghasilan Neto bagi Wajib pajak yang dapat menghitung penghasilan neto denganmenggunakan norma perhitungan;e Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER19/PJ/2008 tentang Petunjuk PelaksanaanPemeriksaan Lapangan;bahwa dalam persidangan Pemohon Banding tidak menyerahkan data pendukungpernyataannya yang menyatakan

dalam proses perhitungan PPN Masa Pajak Mei2007 samasama menyatakan Pajak Masukan PPN Pemohon Banding untuk Masa PajakMei 2007 adalah sebesar Rp418.256.971,00;bahwa Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan menyatakan untukperhitungan PPNnya setuju berpedoman pada Pasal 3 KMK Nomor 258/KMK.03/2002;bahwa Majelis setelah memperhatikan halhal di atas dan mempelajari perhitungan PPNbaik dari Terbanding maupun Pemohon Banding dalam musyawarah sepakat berpendapatbahwa perhitungan PPN menurut Terbanding

Menjaga dan mengamankan Keutuhan Kotak Suara setelahperhitungan suara setelah perhitungan suara dan setelah kotakg. Membuat Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suaraserta membuat sertifikat perhitungan suvara dan wajibmenyerahkan kepada saksi peserta pemilu, Pengawas Lapanganh. Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi Surat suara dansertifikat hasil perhitungan suara kepada PPK melalui PPS padai.

Melaksanakan Tugas danWewenang serta kewajiban lainnya yangMelaksanakan kegiatan/proses Pemungutan dan Perhitungan Pemilu DPR,DPD dan DPRD Tahun 2014 di TPS O4 Kelurahan Rajabasa RayaKecamatan Rajabasa Bandar Lampung dan sekira jam 22.00 WIBkarena melihat proses penghitungan sudah selesai maka saksi Aryuni BintiCholid Asyari selaku PPL pada.

1 (satu)eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara, sertasertifikat hasil penghitungan suara) kepada saksi Aryuni karena saatsaksi Aryuni melakukan pengawasan di lapangan melihat KPPSmemberikan formulir salinan C1 dalam keadaan kosong dibagikankepada para saksi tanpa adanya bukti penerimaan serta diisi oleh parasaksi peserta pemilu masing masing dan benar saat itu Terdakwa tidakbisa memberikan salinan C1 dengan alasan bahwa salinan C1 telahBahwa sebelum dilakukannya pemungutan dan perhitungan

RONI secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana pemilu Dengan sengaja tidak memberikansalinan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan perhitungan suarakepada saksi peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan/Pengawas PemiluLuar Negeri, PPS/PPLN, dan PPK melalui PPS sebagaimana dimaksud dalamPasal 182 ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana yang diatur dan diancampidana dalam pasal 288 UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pemilu DPR, DPD2.

di TPS 12Kelurahan Rajabasa Raya terdakwa pernah menerimasosialisasi/pengarahan dari PPS serta mendapatkan salinan C1 1 (satu)eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara, sertasertifikat hasil penghitungan suara sebanyak 15 lembar yang terdakwaambil melalui PPS untuk diserahkan kepada 12 ( Dua Belas ) saksi pesertapemilu dan PPS,PPL dan PPK serta sesuai dengan tugas dan wewenangKPPS melaksanakan Pemungutan dan Perhitungan di TPS;Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis

IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/36.03/IV/1987, tanggal08 April 1987 junto Surat Edaran Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989,tanggal 25 Mei 1989 tentang perhitungan pensiun karyawan;Hal. 11 dari 139 hal. Putusan Nomor 57 PK/PDT.SUSPHI/20145. Bahwa sesuai Surat Keputusan Direktur Utama PT.

Dirgantara Indonesia (Persero)Karena Mencapai Usia Pensiun (55 Tahun) dengan PhDP sebesarRp804.048,00 (delapan ratus empat ribu empat puluh delapan rupiah)mendapatkan Manfaat dan perhitungan manfaat pensiun sekaligus versiTergugat adalah sebesar = 30,43 x 2,5% x 12 x 10.672.578,00 xHal. 23 dari 139 hal.

Dirgantara Indonesia (Persero)Karena Mencapai Usia Pensiun (55 Tahun) dengan PhDP sebesarRp1.030.956,00 (satu juta tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh enamrupiah), dan perhitungan manfaat pensiun sekaligus versi Tergugatadalah sebesar = 30,15 x 2,5% x 12 x 10.672.578,00 x Rp1.030.956,00Hal. 36 dari 139 hal.

Dirgantara Indonesia tentang Pemutusan HubunganKerja Para Penggugat dalam konsideran mengingat angka 5 menyatakanKEP 05/030.02/ IPTN/HRO000/12/99 menjadi dasar perhitungan manfaatpensiun pasti Para Penggugat sedangkan SKEP 248/030.02/PTD/UT0000/09/2009 tidak dijadikan acuan dasar perhitungan manfaat pensiun bagi paraPenggugat sebagaimana dalam Surat Keputusan Direksi PT.

12/99menyatakan bahwa Penghasilan Dasar Pensiun adalah gaji pokok terakhirkaryawan yang menjadi dasar perhitungan besarnya iuran pensiun danHal. 128 dari 139 hal.

Membayar Uang Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2019 yang belumdibayar dengan perincian perhitungan sebagai berikut:Masa Kerja 3 tahun 1 bulan:Gaji Pokok dan Tunjangan Tetap >Rp 3.365.000,00;Dengan perincian perhitungan sebagai berikut:Uang Pesangon (UP) :2x4xRp3.365.000,00 = Rp26.920.000,00;Halaman 2 dari 15 hal. Put.

Membayar Uang Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2019 yang belumdibayar dengan perincian perhitungan sebagai berikut:Masa Kerja 3 tahun 1 bulan:Gaji Pokok dan Tunjangan Tetap :Rp 3.365.000,00;Dengan perincian perhitungan sebagai berikut:Uang Pesangon (UP) :2x4xRp3.365.000,00 = Rp26.920.000,00;Uang PenghargaanMasa Kerja (UPMK) : 2 x Rp3.365.000,00 = Rp 6.730.000,00;Halaman 3 dari 15 hal. Put.

Membayar Uang Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2019 yangbelum dibayar dengan perincian perhitungan sebagai berikut:Masa Kerja 3 tahun 1 bulan:Gaji Pokok dan Tunjangan Tetap : Rp3.365.000,00;Dengan perincian perhitungan sebagai berikut: Uang Pesangon (UP) : 2x 4x Rp3.365.000,00 = Rp26.920.000,00;Uang Penghargaan : 2x Rp3.365.000,00 = Rp 6.730.000,00;Masa Kerja (UPMk) Rp33.650.000,00; Uang Pergantian Hak (UPH) Hak Perumahan & : 15% xRp33.650.000,00 = Rp 5.047.500,00;KesehatanCuti belum gugur : 9/25x

Menghukum Tergugat untuk membayar upah selama ProsesPenyelesaian Perselisihan Pemutusan WHubungan Kerja kepadaPenggugat yaitu selama 12 (dua belas) bulan gaji pokok berjalanterhitung sejak bulan Mei 2019 sampai dengan bulan April 2020 secaratunai dan sekaligus, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:a. 12 bulan x Rp3.365.000,00 = Rp40.380.000, 00;(empat puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);11.

Putusan Nomor 124/B/PK/PJK/201736 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajakserta peraturan perundangundangan perpajakan yang masih berlaku;Bahwa perhitungan jumlah pajak yang terutang:Menurut Terbanding (Sesuai Surat Keputusan Keberatan):PPN Kurang Bayar Rp 58.138.414,00Sanksi Administrasi:Sanksi Bunga Rp 18.474.206,00Sanksi Kenaikan Rp 19.650.485,00Jumlah PPN ymh dibayar = Rp 96.263.106,00Menurut Pemohon Banding:Jumlah PPN ymh dibayar Rp 0,00 (NIHIL)Alasan Pengajuan BandingI

dalam proses perhitungan PPNMasa Pajak Agustus 2005 samasama menyatakan Pajak Masukan PPNPemohon Banding untuk Masa Pajak Agustus 2005 adalah sebesar Rp581 .384.142,00;Bahwa Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan menyatakanuntuk perhitungan PPNnya setuju berpedoman pada Pasal 3 KMK Nomor258/KMK.03/2002;Bahwa Majelis setelah memperhatikan halhal di atas dan mempelajariperhitungan PPN baik dari Terbanding maupun Pemohon Banding dalammusyawarah sepakat berpendapat bahwa perhitungan PPN menurutHalaman

Pemohon Banding):Bahwa perhitungan Jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus(lebih) dibayar sebesar (Rp.0,00) NIHIL;Bahwa menurut Pemohon Banding dalam surat permohonan banding, SuratBantahan, penjelasan tertulis, penjelasan tertulis tambahan, data lainnyabaik yang diserahkan dalam persidangan maupun disampaikan melaluisekretariat pengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:1.

Bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan penyerahan PPNpemeriksa hingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) dengan peneliti hingga penerbitan Surat KeputusanKeberatan;4. Bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau fundamental bukan alpa atau culva sehingga tidak adakepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadap dasarpenetapan mauapun dasar perhitungan;5.

Bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPNMasa Pajak Agustus 2005 sesuai Pasal 3 KMK Nomor252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut:DPP PK = Rp 722.550.772,00DPP (80/100 x DPP Pk) = Rp 578.040.618,00Selisih = Rp 144.510.154,00PPN = Rp 14.451.015,00PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan

Dasar penetapan PPh Pasal 21 Pusatsecara substansi dilakukan dengan menggabungkan perhitungan SPT Masadengan SPT Tahunannya baik cabang maupun pusat.

Terdapat perhitungan 2 (dua) kali atas angka SPT Pusat sebesarRp.1.290.971.189,00,3. Terdapat pengambilan angka SPM Lokasi sebesarRp.4.439.296.239,00 yang sudah diterbitkan SKPnya,4.

Terdapat kesalahan dalam pengisian angka "Jumlah PenghasilanBruto untuk Pegawai Tetap" yang seharusnya adalah sebesarRp.1.257.382.664,00 tertulis menjadi sebesar Rp. 12.573.826.664,00.bahwa setelah melihat sumber perhitungan koreksi Terbanding danmendengarkan keterangan para pihak yang bersengketa, maka Majelismelakukan pemeriksaan sebagai berikut:bahwa atas pertanyaan Majelis dalam persidangan, Pemohon Bandingmengakui adanya selisih yang cukup besar antara SPM (lokasi) dan SPTTahunan (lokasi) karena

dasar hukum yangmendasari penggunaan angka estimasi dalam pengisian SPM.bahwa Majelis berpendapat, terlepas apakah angka SPM berasal dari angkaestimasi atau angka realisasi, sepanjang angka tersebut telah dilaporkan dalamSPM/SPT, maka angka tersebut valid untuk digunakan sebagai dasarpemeriksaan, dalam hal ini untuk menguji kewajiban perpajakan PemohonBanding.bahwa dengan demikian dapat dibenarkan jika Terbanding menggunakanangka SPM dalam memeriksa kewajiban perpajakan Pemohon Banding.bahwa dari perhitungan

koreksi Terbanding dapat diketahui bahwaTerbanding 2 (dua) kali menghitung SPM kantor pusat (Rp.1.290.971.189,00).bahwa hal tersebut akan menyebabkan pengenaan pajak berganda.bahwa dengan demikian Majelis berpendapat untuk mengurangkan angkasebesar Rp.1.290.971.189,00 dari perhitungan koreksi Terbanding.bahwa atas pengambilan angka SPM Lokasi masa pajak Januari sampaidengan Desember 2008 sebesar Rp. 4.439.296.239,00 yang menurutPemohon Banding sudah diterbitkan SKPnya, Majelis berpendapat sebagaiberikut

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.44390/PP/M.XVI/16/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TerbandingMenurut Pemohon: Pajak Pertambahan Nilai: 2006: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap KoreksiDasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (DPP PPN)Rp.785.501.486.380,00;: bahwa koreksi DPP PPN dilakukan oleh Terbanding berdasarkan equalisasi denganperedaran usaha dan pendapatan lainlain pada perhitungan PPh Badan ditambahdengan jumlah pemakaian

sendiri yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN, denganrincian perhitungan sebagai berikut : Peredaran usaha cfm PPh Badan Rp 3.456.469.983.17)Pendapatan lainlain (royalty) Rp 4.173.922.132Pendapatan lainlain (sewa tanahRp 8.619.662.813dan bangunan)Pendapatan lainlain (sewa) Rp 4.274.400.000Pendapatan lainlain (lainlain) Rp 14.532.944.279Pemakaian sendiri Rp 1.011.532.041Jumlah penyerahan Rp 3.489.082.444.43Penyerahan cfm SPT PPN Rp 2.703.580.958.05Koreksi Rp 785.501.486.380 : bahwa Berdasarkan data

Bitung Menado Oil (Bimoli);bahwa Terbanding melakukan koreksi DPP PPN sebesar Rp.785.501.486.380,00berdasarkan equalisasi dengan peredaran usaha dan pendapatan lainlain padaperhitungan PPh Badan ditambah dengan jumlah pemakaian sendiri yang dilaporkandalam SPT Masa PPN, dengan rincian perhitungan sebagai berikut : Peredaran usaha cfm PPh Badan Rp 3.456.469.983.17)Pendapatan lainlain (royalty) Rp 4.173.922.132Pendapatan lainlain (sewa tanahRp 8.619.662.813dan bangunan)Pendapatan lainlain (sewa) Rp

atas jumlah peredaran usaha menurutTerbanding dengan menurut Pemohon Banding, dan sesuai dengan perkembangannilai sengketa terakhir posisi koreksi yang masih disengketakan sebesarRp.40. 107.431.347,00;bahwa perbedaan cara perhitungan peredaran usaha antara Terbanding denganPemohon Banding tersebut terkait dengan penggabungan usaha perusahaanPemohon Banding dengan 5 perusahaan lainnya dalam hal ini yaitu : PT.

Bahwaterhadap DPP PPN terkait Pengalihan Harta dari perusahaan yang menggabungkandiri, menurut Majelis bukan bagian dari perhitungan DPP PPN perusahaanPemohon Banding oleh Terbanding.

(1) dihitungberdasarkan Tarif Bea Keluar dan/atau Harga Ekspor yang berlaku padatanggal Pemberitahuan Pabean Ekspor disampaikan ke Kantor Pabean.Nilai tukar mata uang yang digunakan untuk perhitungan dan pembayaranBea Keluar adalah nilai tukar mata uang yang berlaku pada saatpembayaran.Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan perhitungan Bea Keluar dalamwaktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal PemberitahuanPabean Ekspor disampaikan.Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

bea keluar kedapatan tidak benar dan terhadapbarang ekspor tidak dilakukan pemeriksaan fisik, maka Pejabat PemeriksaDokumen Ekspor melakukan penetapan perhitungan Bea Keluar denganmenerbitkan SPPBK dalam waktupaling lama 30 hari sejak tanggal pendaftaran PEB.bahwa menurut Majelis data dan bukti yang diperlukan dalam penelitian dokumen danpenetapan perhitungan bea keluar oleh Terbanding dalam hal ini Pejabat Pemeriksa DokumenEkspor atau Kepala Seksi Pabean dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak

Penetapan kembali diatur dalam:Peraturan Menteri Keuangan No.214/PMK.04/2008Pasal 14 ayat (2): Penetapan kembali berlaku ketentuan:Terhadap penetapan kembali perhitungan Bea Keluar sebagaimana dimaksudpada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:a. Tarif Bea Keluar dengan Harga Ekspor yang digunakan adalah Tarif BeaKeluar dan Harga Ekspor yang berlaku pada tanggal pemberitahuanpabean ekspor di daftarkan ke Kantor Pabean; danb.

barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar sertajangka waktu berlakunya Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur tentang PenetapanHarga Ekspor untuk menghitung bea keluar (secara periodik ditetapkan oleh Direktur JenderalBea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan), PEB Pemohon Banding yang disengketakansudah cukup jelas baik mengenai pengisian, perhitungan bea keluar maupun dasar hukumperhitungan bea keluar adalah sebagai berikut:e PEB Nomor: 004830 tanggal 26 November 2010e Perhitungan

dengan tanggal PEB yang telah didaftarkan ke Kantor PabeanPemuatan, tidak sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan No.214/PMK.04/2008 dan aturan yang mengatur perhitungan Bea Keluar a quo.

Putusan Nomor 969/B/PK/PJK/2017dan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundangundanganperpajakan yang masih berlaku;Bahwa perhitungan jumlah pajak yang terutang:Menurut Terbanding (Sesuai Keputusan Keberatan):PPN Kurang Bayar Rp57.720.238,00;Sanksi Administrasi :Sanksi Bunga Rp23.292.227,00;Sanksi Kenaikan Rp 9.194.766,00; Jumlah PPN ymh dibayar Rp90.207.231,00;Menurut Pemohon Banding:Jumlah PPN ymh dibayar Rp0,00 (Nihil

Majelis beroendapat bahwa sepanjang dalam proseskeberatan Terbanding tidak keluar dari ruang lingkup koreksi yang dilakukanpada proses pemeriksaan dalam hal ini DPP PPN dan sepanjang tidak adaaturan yang mengatur dasar penetapan dan dasar perhitungan yang harusdiikuti oleh Terbanding pada proses keberatan maka halhal yang telahdilakukan oleh Terbanding pada proses keberatan dalam sengketa iniadalah tidak dapat dinyatakan menyalahi aturan perpajakan yang berlaku;Bahwa Terbanding dan Pemohon Banding

dalam proses perhitungan PPNMasa Pajak Januari 2007 samasama menyatakan Pajak Masukan PPNPemohon Banding untuk Masa Pajak Januari 2007 adalah sebesarRp577.202.375,00;Bahwa Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan menyatakanuntuk perhitungan PPNnya setuju berpedoman pada Pasal 3 KMK Nomor258/KMK.03/2002;Halaman 10 dari 16 Halaman.

Putusan Nomor 969/B/PK/PJK/201 7Bahwa Majelis setelah memperhatikan halhal di atas dan mempelajariperhitungan PPN baik dari Terbanding maupun Pemohon Banding dalammusyawarah sepakat berpendapat bahwa perhitungan PPN menurutTerbanding sudah benar sehingga koreksi Terbanding dipertahankan danmenolak permohonan banding dari Pemohon Banding;Bantahan Pemohon Peninjauan Kembali (d.h Pemohon Banding): Bahwa perhitungan Jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus(lebih) dibayar sebesar(Rp.0,00) nihil

Sehingga produk hukum penerbitan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar PPN yang dilanjutkan dengan suratkeputusan keberatan tidak bisa digunakan sebagai dasar penetapansekaligus dasar perhitungan PPN yang masih harus dibayar;Bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPNMasa Pajak Januari 2007 sesuai Pasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut:DPP PK = Rp1.117.526.711,00;DPP (80/100xDPP Pk) =Rp 894.021.369,00;Selisih =Rp 223.505.342,00;PPN =Rp 22.350.534,00;Kesimpulan:Bahwa