., MM;Bahwa AsetAset yang disebutkan di atas baik itu barang bergerak dantidak bergerak saat ini kesemuanya dipergunakan sebagai barang buktidalam perkara lain yaitu Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)atas Nama Terdakwa Nikolaus Ladi, S.H., MM., di Kejaksaan Tinggi NusaTenggara Timur16.

Flores Timur.e Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5000,00 (lima riburupiah)Barang bukti diatas kesemuanya dipergunakan dalam perkara lain yaituperkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) atas nama terdakwa NikolausLadi SH.MM..PUTUSAN PENGADILAN TINGGI KUPANG Amarnya sebagai berikut :1. Menerima permintaan banding dari penuntut umum dan terdakwa.2.

Pasal 64 KUHP tentang PenggelapanBerkelanjutan dan Pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak PidanaPencucian Uang (TPPU) Jo. 64 KUHP tentang Pencucian uang secaraberkelanjutan, dan Putusan terhadap Perbuatan Pidana Tergugat II telahdibacakan oleh Majelis Hakim Perkara Pidana pada tanggal 26 September2019 dengan Nomor. 134/ Pid.B/ 2019/ PN. Bpp digelar di PengadilanNegeri Balikpapan;29.

Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan,menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk,menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain.Menimbang, bahwa dalam tindak Pidana Pencucian Uang yang diatur dalam UU No. 8Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PP TPPU),dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu: tindak pidana pencucian uang (TPPU) aktifsebagaimana diatur dalam Pasal 3 dilakukan dalam rangka

menyembunyikan asalusul hartakekayaan hasil tindak pidana, dan tindak pidana pencucian uang TPPU pasif sebagaimana diaturdalam Pasal 3 dapat diartikan sebagaimana perbuatan yang diatur dalam Pasal5 berupa perbuatanmenerima atau menguasai pentransferan harta kekayaan hasil tindak pidana;Menimbang, bahwa terkait dengan system pembuktian perkara TPPU berbeda dengansistem pembuktian dalam tindak pidana korupsi,dalam tindak pidana korupsi Jaksa Penuntut Umumberkewajiban membuktikan dakwaannya di muka

siding sebagaimana diatur dalam Pasal 66KUHAP sedangkan tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian, maka dalamtindak pidana pencucian uang (TPPU) justru terdakwalah yang harus membuktikan bahwa hartakekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana (Pasal 77 UUTPPU), atas perintah hakim (Pasal78 UUTPPU), sedangkan dalam perkara ini disidangkan tanpa kehadiran terdkawa (in absenttia)sehingga berdasarkan system pembuktian yang dianut dalam UU TPPU ini, maka systempembuktian yang dikehendaki

oleh UU TPPU ini tidak mungkin dapat diujudkan;Menimbang, bahwaperbuatan terdakwa H.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARGA PRASTYA, S.Kom tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan Yang Berhubungan Dengan Pekerjaaannya dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), sebagaimana dalam dakwaan Kesatu alternatif Pertama dan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

Dengan adanya keharusan sebagaimana diatur dalam PermenhubNomor PM.26/2017 yang memberikan kesempatan agar aset milikpribadi diakui atau dibuat seolaholah menjadi miliki atau terdaftaratas nama badan hukum, maka terdapat potensi yang sangatbesar bagi pihakpihak tertentu untuk memanfaatkan peraturanatau ketentuan ini guna melakukan penyamaran atas hartakekayaannya (oleh orangperorangan) sehingga dapatmemfasilitasi terjadinya tindak pidana pencucian uang (TPPU);i.

menjabat sebagai ketua kelompok advokasi pada DirekturHukum Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) RepublikIndonesia dan Ahli bertanggung jawab memberikan bantuan hukum baikuntuk kebutuhan internal maupun eksternal PPATK, termasuk memberikaketerangan Ahli knususnya di bidang pencegahan dan pemberantasan tindakpidana Pencucian Uang guna kepentingan pemeriksaan yang dilakukan olehPenegak Hukum; Bahwa Ahli membacakan dan menjelaskan yang dimaksud danbeberapa bentuk perbuatan dengan TPPU

Putusan No. 46/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Selpencucian uang adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum danoleh karenanya penetapan Tersangka aquo tidak mempunyai kekuatanhukum mengikat.Bahwa adapun perkara pokok dari permohonan praperadilan a quo padapokoknya sebagai berikut:a.Bahwa perkara pemberian kredit KBU dari Bank BJB Sukabumiadalah perkara pidana Perbankan, Korupsi dan TPPU bukan perkaraperdata sebagaimana yang dimohonkan oleh pemohon Pra Peradilan,perkara ini bermula dari adanya pelaksanaan

Bgr.Menukarkan dengan Mata Uang atau Surat Berharga atau Perbuatan lainatas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakanhasil tindak pidana Perbankan Syariah atau tindak pidana lain yangdiancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih,,sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 3 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU Jo. pasal 64 ayat (1) KUHP,sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan KETIGA PRIMAIRMenyatakan terdakwa Hj. Sri Dewi, SH.

Mengalihkan, Membelanjakan, membayarkan, Menghibahkan, Menitipkan,Membawa Ke Luar Negeri, Mengubah bentuk, Menukarkan dengan MataUang atau Surat Berharga atau Perbuatan lain atas Harta Kekayaan yangdiketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidanaPerbankan Syariah atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidanapenjara 4 (empat) tahun atau lebih, dengan tujuan Menyembunyikan atauMenyamarkan asal usul Harta Kekayaan sebagaimana dimaksud dalamPasal 5 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang TPPU

SRI DEWI, S.H. tersebut diaturdiancam pidana dalami Pasal 3 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010tentang TPPU Jo. pasal 64 ayat (1) KUHP.SUBSIDERBahwa ia terdakwa Hj.

perbuatanlainatas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasiltindak pidana;Menimbang bahwa atas pertimbangan tersebut Majelis Hakimsependapat dengan apa yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surattuntutannya maupun Penasehat unsur Terdakwa dalam pembelaannya;Menimbang bahwa oleh karena inti dari unsur tidak terpenuhi makaunsur selainnya tidak akan dipertimbangkan lagi;Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal Pasal 3UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU

Jo.pasal 64 ayat (1)KUHP tidak terpenuhi oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan tidakterbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimanadidakwakan dalam dakwaan ketiga primer sehingga Terdakwa haruslahdibebaskan dari dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan ketiga primer tidak terbukti,maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan KetigaSubsider sebagaimana diatur dalam Pasal5 ayat (1) Undang Undang Nomor 8Tahun 2010 Tentang TPPU Jo.

YentiGarnasih,SH,MH selaku Ahli Pencegahan danPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), memenuhiunsur Menyembunyikan adalah kegiatan yang dilakukan dalam upayauntuk agar asal usul harta kekayaan dari kejahatan tadi tidak nampakHal 33 dari 193 Hal Perkara Tipikor No.48/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.JPRlagi.

Tetapi denganadanya gugatan Penggugat yang mengaitkan persoalan lain kepersoalan hubungan hukum antara Tergugat dengan Tergugat IIadalah bukti nyata, bahwa Penggugat memang terbukti benarbenarsebagai penggugat yang beritikad tidak baik;Bahwa sesuai pengakuan Penggugat dalam Posita angka 21, sebelumPenggugat mengajukan gugatan a quo, Penggugat telah dilaporkanoleh Tergugat II di Polrestabes Surabaya tentang adanya dugaanterjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), sebagaimanadimaksud dalam Laporan

Pada halaman 2 dan halaman 6 butir ke10 Penggugat Konvensimendalilkan telah adanya perbuatan penipuan dan penggelapanyang dilakukan oleh Tergugat Konvensi terhadap harta bersamaperkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimanadimaksud pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP, dan padaangka 48 halaman 17 gugatan menyebutkan tindak pidanapencucian uang sebagaimana dimaksud Undang Undang Nomor9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU;4.2.

Barang bukti tersebut diatas disita dari HETI HERMAWATIOleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara TPPU atas nama tersangka MAMAN SURYAMAN sesuai dengan SPDP No.B/103/Vm/2015/Dit.Reskrimum sedangkan barang bukti yang diperoleh jauh sebelum kejadian tindak pidana akan dikembalikan kepada yang berhak ;-5. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;6.

SODIKIN alias JIDOSalias PAK CAK alias CAK SAN alias PAK KAJI alias Mr.D sebagaimana diatur dandiancam pidana sesuai pasal 5 UndangUndang No.8 tahun 2010 tentang TPPU; Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, PenasehatHukukm Terdakwa telah mengajukan keberatan / eksepsi tertanggal 13 Agustus 2013 danJaksa Penuntut Umum telah mengajukan Tanggapannya tertanggal 21 Agustus 2013; Menimbang, bahwa atas keberatan / eksepsi Penasehat Hukum tersebut, MajelisHakim telah menjatuhkan Putusan

sebagaipelaku tindak pidana secara langsung sehingga pelaku tindak pidana bisa secaraleluasa mentransaksikan harta kekayaan yang berada di rekening dimaksudseolaholah sebagai harta kekayaan atau uang yang legal;Bahwa dalam perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang, penggunaan rekeningatas nama orang lain untuk menampung proceeds of crime termasuk dalam salahHalaman 89 dari 227 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Pmnsatu tipologi atau modus dalam tindak pidana pencucian uang dan lazimdigunakan oleh para pelaku TPPU

mata identitas pemilik rekening tidak terindikasi sebagaipelaku tindak pidana secara langsung sehingga pelaku tindak pidana bisa secaraleluasa mentransaksikan harta kekayaan yang berada di rekening dimaksudseolaholah sebagai harta kekayaan atau uang yang legal; Dalam perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang, penggunaan rekening atasnama orang lain untuk menampung proceeds of crime termasuk dalam salah satutipologi atau modus dalam tindak pidana pencucian uang dan lazim digunakanoleh para pelaku TPPU

kasat mata identitas pemilik rekening tidak terindikasi sebagaipelaku tindak pidana secara langsung sehingga pelaku tindak pidana bisa secaraleluasa mentransaksikan harta kekayaan yang berada di rekening dimaksudseolaholah sebagai harta kekayaan atau uang yang legal;Dalam perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang, penggunaan rekening atasnama orang lain untuk menampung proceeds of crime termasuk dalam salah satutipologi atau modus dalam tindak pidana pencucian uang dan lazim digunakanoleh para pelaku TPPU

Bahwa apabila hal ini tidak dilakukan, menunjukkan adanyamanipulasi pembuktian yang dilakukan bersamasama oleh Judex Facti danPenuntut Umum;Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU);Bahwa penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidanapencucian uang (TPPU) dilakukan terhadap orang yang harta kekayaannyaberasal dari hasil tindak pidana;Bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 8Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak PidanaPencucian Uang, bahwa

Hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yangdiperoleh dari tindak pidana :a. korupsi;b. penyuapan;c. narkotika;beneeeees dan seterusnya;Bahwa dalam perkara a quo, Terdakwa / Pemohon Kasasi didakwa dalamDakwaan Kesatu dengan tindak pidana asal adalah tindak pidana korupsi danDakwaan Kedua adalah TPPU;Bahwa untuk membuktikan Dakwaan Kedua TPPU, maka Judex Factiterlebin dahulu membuktikan bahwa harta kekayaan Terdakwa / PemohonHal. 310 dari 384 hal.

Digunakan dalam perkara lain (TPPU an. Faradisa Anggraeni Binti Hamid Yonib (Alm) ;

1. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Dalam TPPU terdapat TPPU secara aktf dan TPPU secara pasif.TPPU secara aktf adalah tindak pidana pencucian uangsebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU PP TPPU.Tindak pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 3 UU PP TPPUadalah Setiao Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan,membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan,membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan denganmata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas HartaKekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya

Tindak Pidanapencucian uang sebagaimana Pasal 4 UU PP TPPU adalahSetiapOrang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber,lokasi, peruntukan, pengalihan hakhak, atau kepemilikan yangsebenamya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patutdiduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2 ayat (1) dipidanakarena tindak pidanapencucian uangdengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dendapaling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Yang dimaksud dengan TPPU secara pasif adalah sebagaimanadimaksud dalam Pasal 5 UU PP TPPU.

Tindak pidana pencucianuang sebagaimana Pasal 5 ayat (1) UU PP TPPU adalah :SetiapOrang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan,pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, ataumenggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patutdiduganya mempakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5(lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satumiliar rupiah).

barangbarang bukti yang telah diajukan dalampersidangan;Setelah mendengar Pembacaan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum didalam persidangan tanggal 7 April 2020, yang pada pokoknya mohon agarmajelis Hakim memutuskan:7 Menyatakan Terdakwa JIN BAOXIAN terbukti bersalah secara sahmenurut hukum melakukan tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan dantindak pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPdan Pasal 374 KUHP dan Pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentangPencegahan dan Pemberantasan TPPU

datang tanggal 28 Februari2019; bahwa saksi tidak bisa menjawab kenapa Siswanto tidak dibawahari itu juga bersama ketiga orang saksi lainnya; bahwa pemeriksaan pada Siswanto tidak ada panggilan atau suratresmi; bahwa Ibunya saksi Nanang tidak diperiksa karena hanya datanguntuk menjemput Nanang; bahwa saksi tidak memeriksa Ahli, yang memeriksa Aditya; bahwa saksi Berita Acara Pemeriksaan Ahli dilaporkan dan saksimembacanya; bahwa Keterangan dari Ahli kapasitas menerangkan TindakPidana cukai, bukan TPPU

Menyatakan Pengadilan Tindak Pidana Tipikor pada Pengadilan NegeriPekanbaru tidak berwenang mengadili perkara TPPU bagi Terdakwa ARIPINAHMAD sebagai mana dalam Dakwaan KEDUA Pertama atau Kedua danKETIGA Pertama atau Kedua;. Memulinkan Hakhak Terdakwa dalam Kemampuan, Kedudukan, Harkatserta Martabatnya;5. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari Rumah Tahanan;6. Menetapkan barang bukti berupa:7.