Toha Solahuddin selaku KetuaTim, Yuyin Mualimah selaku Anggota, Fathur Rahman selakuPengendali Tehnis dan Ari Susanto selaku Pengendali Mutu ;Perbuatan Terdakwa Mulyadi S.Pd.I Bin Wasik tersebut sebagaimana di atur dandiancam pidana Pasal 2 ayat (1) Jo.

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Subsidair Pasal 3 Jo.

SUPARMAN SUBARD,A tersebut sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joUndangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDAIR:Bahwa Terdakwa Drs.

SUPARMAN SUBARDJA terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHP sebagaimana dakwaan PrimairJaksa Penuntut Umum;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs.

Fallah Jaya dan FadelMuhammad belum diajukan sebagai Terdakwa adalah keliru atau salahmenerapkan hukum karena hemat kami Terdakwa dalam perkara ini didakwadengan Pasal 55 kitab Undangundang hukum pidana (KUHP) dan apabila dihubungkan dengan unsur dari ketentuan Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 UU No.31Tahun 1999 tentang unsur yang dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara dimana kata "dapat" sebelum kata merugikan keuangannegara atau perekonomian negara, mengandung makna bahwa tindak pidanakorupsi

No. 1041 K/Pid.Sus/2014Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harusdibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;Mengingat Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsisebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 tahun 2001tentang perubahan atas Undangundang Nomor 31 tahun 1999 tentangpemberantasan tindak pidana korupsi.SUBSIDIAIR :wn Bahwa terdakwa HASRUDIN Als YAS Bin BAHRUN.L, selakuBendahara PNPMMP Kec.

L bersalahmelakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi;2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap diri terdakwa HASRUDIN Als.YAS Bin BAHRUN. L berupa pidana penjara Pidana penjara selama 5(lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanandengan perintah agar terdakwa ditahan di RUTAN.3.

Nomor14/PID.SUSTPK/2016/PT KDIterbukti atau tidak, semua fakta yang berhubungan dengan unsur tersebutharus dipertimbangkan sesuai dengan hukum pembuktian denganpertimbangan sebagai berikut:Menimbang, bahwa yang menjadi unsur perbuatan dalam dakwaanPrimair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999Jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 adalah : Secara melawan hukum; Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi; Yang dapat merugikan Keuangan Negara

dijatuhkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan,maka perlu tetap memerintahkan Terdakwa ditahan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atasmenurut pendapat Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Kendari cukupalasan untuk mengabulkan permohonan banding dari Pemohon bandingJaksa Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 31/Pid.Sus/TPK/2016/PNKdi tanggal 27 September 2016 dan mengadili sendiri;Mengingat pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UndangUndangNomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundangundanganlain yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI:1.

MOODOETO, MH sebagaimana telahdiuraikan diatas telah memperkaya terdakwa dan/atau oranglain yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam halini Pemerintah Kota Gorontalo sebesar Rp. 5.319.010.000,00(lima miyard tiga ratus sembilan belas juta sepuluh ribu rupiah)atau setidaknya sekitar jumlah itu ; Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah

TOMAYAHU, SHtelah mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakanbahwa Terdakwa tidak sependapat dengan putusan Majelis HakimTingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti melanggardakwaan Primer yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah danditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas Undangundang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana.

para saksi dan barangbukti yang diajukan oleh penuntut Umum, Majelis Hakim TingkatPertama telah mengkonstatir faktafakta yang bersesuaian satusama lain sehingga menjadi faktapersidangan ;Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut, MajelisPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalotelah mempertimbangkan dalam putusannya yang menyatakanTerdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan kepadanyadalam dakwaan primair Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo PasalMenimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut PengadilanTinggi telah sependapat dengan pertimbangan Hakim Tindak PidanaKorupsi Tingkat pertama tersebut.

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangundangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangundangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangundangHalaman 73 dari 52 Hal.

., tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

2 ayat(1) jo pasal 18 UndangUndang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasantindak pidana korupsi Jo.

Hukuasa Ndruru, M.AP. terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang91Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang No. 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHPdalam Surat Dakwaan Primair ;.

2 ayat (1) Jo.

Hukuasa Ndruru, M.AP. teroukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHPdalam Surat Dakwaan Primair ;2.

., sebagaimanadalam Tuntutan Pidana yang telah kami bacakan dan serahkan dalam siding padahari Rabu tanggal 24 April 2019; Setelah mendengar Tanggapan / duplik Penasehat Hukum Terdakwa,terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :Berkaitan dengan hal tersebut,kami Penasehat Hukum tetap pada kesimpulanbahwa dakwaan berdasarkan dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf bundang undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah

Perkara : PDS07/BAA/10/2013tanggal 3 Maret 2014, yang pada pokoknya menuntut agar Hakim menjatuhkanputusan sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa HENDRIO DJUMRI ALS RIO BIN DJUMRI bersalahmelakukan tindak pidana Korupsi secara berlanjut sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo.

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat (2) danayat (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana ;Subsidair :Melanggar ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat (2) dan ayat (3)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat(1) huruf a,b ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangundangNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64ayat (1) KUH Pidana yang mengandung unsurunsur :1.

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a,bayat (2) dan ayat (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangundangNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64ayat (1) KUH Pidana, sedangkan tidak ada alasan pembenar maupun pemaaf yangdapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa Hendrio Djumri Alias Rio Bin Djumri,maka Terdakwa harus dinyatakan

PBRMengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a,b ayat (2)dan ayat (3) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah danditambah dengan UndangUndang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentangperubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan lain yang bersangkutan ;1.54ane MEN GA DIL I 222n2 nen nn nenMenyatakan Terdakwa Hendrio Djumri

Tahun 2007 tentang PedomanPengelolaan Keuangan desa pasal 8 ayat (1), pasal 13 ayat (1) dan ayat (2)serta pasal 14 ayat (1), (2), (3), (4) dan ayate Bahwa perbuatan Terdakwa ARYYOTO, SE, MM tersebut diatas telah merugikanKeuangan Pemerintahan Desa Semambung Kecamatan Gedangan KabupatenSidoarjo sebesar Rp. 60.000.000, (enam puluh juta rupiah) dan telah memperkayadiri sendiri Terdakwa ARY YOTO, SE, MM sebesar Rp. 60.000.000, (enam puluhPerbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal

2 ayat (1)Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah danditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasundangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2 Ayat (1) Jo.

Pasal 18 Undangundang Nomor 31 tahun1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan undangundang RI. No. 20 Tahun 2001Tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana korups1.;Subsidair melanggar Pasal 3 Jo.

.; Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas Majelis terlebih dahulu akanmempertimbangkan Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. ;Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) UU.

DESRY NINGSIH Binti SYUKURHASANY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1)Jo. Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 Kitab UndangundangHukum Pidana.Subsidiair:Bahwa terdakwa Dra.

DESRY NINGSIH Binti SYUKUR HASANYtidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TindakPidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaanprimair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahanatas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.2. Menyatakan Terdakwa Dra.

bahwa Putusan Hakim Tingkat Pertama telahmempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, makapertimbangan tersebut dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Bandingdan selanjutnya dijadikan dasar dan alasan untuk memutus perkara ini,;Menimbang, bahwa hingga perkara ini diperiksa dan diputus baikterdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding,;Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa telah didakwa olehPenuntut Umum dengan dakwaan dalam bentuk subsideritas yaitu :Primair : Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atasUndangundang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55ayat (1) ke1 Kitab Undangundang Hukum Pidana.Subsidair : Pasal 3 jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangundangNomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan

Tipikor/2013/PT.Malut.wn Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 2 ayat(1) Jo. Pasal 18 UndangUndang No. 31 tahun 1999 yang telah diubah dan diperbaharuidengan Undangundang No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;Subsidair :wn Bahwa ia terdakwa Drs.

Menyatakan terdakwa Drs SYAHRIL FADLY, ME terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI YANG DILAKUKANSECARA BERSAMASMA DAN BERLANJUT sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan Undang Undang Nomor 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.2.

Pasal 27 ayat (1), ayat (2), Pasal 193 ayat (2) KUHAP tidak adaalasan bagi Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, dan oleh karenanya Terdakwaharustetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadaTerdakwa layak dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam keduatingkatperadilan;Mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b UndangUndang R.I Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang Undang R.INomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan

2 ayat (1)jo.

Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo.

Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriStabat tanggal 10 Oktober 2013 sebagai berikut: Menyatakan terdakwa MARLI telah terbukti terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Secara bersamasamaMelakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam surat dakwaanPrimair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo.

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP,UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 8 Tahun1981, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan keduaHal. 31 dari 32 hal.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah : Pasal 4 ayat (1) : Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawabdengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untukmasyarakat ; o Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) dan (3) UndangUndang Nomor. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangundangNomor. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joPasal 64 ayat (1) KUHP ; SUBSIDAIR :wocnenane Bahwa Terdakwa ANANG NURHIDAYAT Bin MUSLIH pada hari dantanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam bulanJanuari 2014 sampai dengan bulan Desember 2015 atau setidaktidaknyapada waktuwaktu tertentu

Menyatakan terdakwa ANANG NURHIDAYAT Bin MUSLIH telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaMELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERLANJUTsebagaimana dakwaan PRIMAIR Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64ayat (1) KUHP ;2.

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2)dan (8) UndangUndang Nomor. 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangundangNomor. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor.31 Tahun 1999 sebagai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal64 ayat (1) KUHP ; Dakwaan Subsidair : Pasal 3 Jo.

Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum,tertanggal O8 Februari 2019, Nomor: PDS08/Seluma/10/2018, Terdakwadituntut sebagai berikut: Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalamketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan

Penasihat Hukum Terdakwa tidak sepakat dengan adanya upayaMemperkaya Diri sendiri Terhadap Terdakwa, seperti yang tercantumdalam Tuntutan JPU, Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 3 Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalahsangat berbeda;Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi unsurunsurnya adalah :1.

Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor tingkat pertamadalam putusan menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindakpidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi karenanya

Jadi yang terbukti adalah unsurmenguntungkan diri sendiri atau orang lain sebagaimana dimaksud dalampasal 3 ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Ayat (2) Ayat (3) UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bukan unsur Memperkaya Diri SsendiriTerhadap Terdakwa dalam pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndangNomor

Membebankan biaya perkara kepada Negara ;Atau memohon putusan yang seadiladilnya kepada terdakwa;Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang disampaikan secaratertulis dalam persidangan tanggal 29 Januari 2014 pada pokoknya menyatakantetap pada tuntutannya.Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan Penuntut Umum ke mukapersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :PRIMAIR :son eenneeennennne= Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) sub a dan b Undang

JAENAB Binti MUSA, Terdakwaserahkan kepada RAHMAWATI AZIKIN setelah memotongpembayaran bulanannya atas nama JUMRIA, LISNAWATI,HARYANTO, SYAMSIAH, HASIATI ; Bahwa permohonan kredit KUR fiktif berjumlah 37 orang, namunterdapat 3 orang yang bukan fiktif karena orangnya sendiri yangmengajukan permohonan langsung ke BRI Unit Mananti, yaituANSAR, SINAR dan ERNI namun setelah cair uangnya dibagi denganTerdakwa ;PRIMAIR :sence nnecennennne= Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) sub a dan b Undang Undang RINo. 31 tahun 1999 yang telah dirubah dan diperbaharui dengan Undang undang RI No. 20 tahun 2001 tetang pemberantasan tindak Pidana Korupsi jo.Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;SUBSIDIAIR :sence nnn cennennnen Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) sub a dan b Undang Undang RI No. 31tahun 1999 yang telah dirubah dan diperbaharui dengan Undang undang RINo. 20 tahun 2001

untuk mempersingkaturaian putusan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan denganputusan ini, maka sampailah Majelis pada pertimbangan yuridis apakah denganfaktafakta hukum tersebut terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum menurutdakwaan penuntut umum.Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengandakwaan yang disusun secara Kombinasi Kumulatif Subsidairitas (primairsubdiair), yaitu :PRIMAIR :3132won nnn nnn nn n= == Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) sub a dan b Undang Undang RINo. 31 tahun 1999 yang telah dirubah dan diperbaharui dengan Undang undang RI No. 20 tahun 2001 tetang pemberantasan tindak Pidana Korupsi jo.Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;SUBSIDIAIR :won nnn nnn nnn n Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) sub a dan b Undang Undang RI No. 31tahun 1999 yang telah dirubah dan diperbaharui dengan Undang undang RINo. 20 tahun 2001

(seratus lima puluh delapan juta duaratus lima puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) dengan perincian : Perbedaan Spesifikasi Kekurangan Volume Total Kerugian Rp38.845.374,00 Rp119.412.197,00 = Rp158.257.571,00 Perbuatan TerdakwaTerdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo.

Pasal 18 Ayat (1) UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP. Jo. Pasal 64Ayat (1) KUHP;SUBSIDAIR;Hal. 7 dari 30 hal. Put. No. 2163 K/Pid.Sus/2012Bahwa mereka Terdakwa I. H.JAMALUDDIN YAHYA, B.Sc. selaku DirekturCV.Darmawan sesuai dengan akta Notaris Nomor: 03,00 tanggal 5 Oktober 1998 danTerdakwa II.

JAMALUDDIN YAHYA, B.Sc. dan Terdakwa II.IRFAN NURDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut sertamelakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut, sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) UndangUndangHal. 13 dari 30 hal. Put.

JAMALUDDIN YAHYA, B.Sc. dan Terdakwa II.IRFAN NURDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat(1) ke1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaanPrimair;2 Membebaskan Terdakwa I.

Megatamako Mitra Membangun Tahun 2006; Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndangHal 14 dari 49 Hal. Put. No.3/Pid.SusTPK/2015/PT.

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanaHal 40 dari 49 Hal.

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (I) KUHP;Hal 42 dari 49 Hal.

PALdalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukantindak pidana korupsi sebagaimana tersebut di dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat(1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sudahtepat dan benar serta tidak bertentangan dengan Peraturan

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (Il) KUHP, UU No. 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuanketentuan lain yang berkaitandengan perkara ini ;MENGADILI1 Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;2 Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPalu

2 ayat (1)jo.

2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP ;SUBSIDAIR ;Pasal 3 Ayat (1) Jo Pasal 18 huruf b Ayat (2) dan Ayat (3) UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nonor : 20 Tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP ;Menimbang, bahwa oleh

karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalambentuk Subsidaritas maka Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih53dahulu dan apabila Dakwaan Primair telah terbukti, maka Dakwaan Subsidair tidak perludipertimbangkan lagi, dalam hal Dakwaan Primair tidak terbukti baru dibuktikan dakwaanberikutnya ;Menimbang, bahwa UnsurUnsur Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat(2) dan Ayat (3) UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor : 20 Tahun

2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2)dan Ayat (3) UndangUndang Nomkor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan67ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP, secara imferatip telah menentukan bahwaterhadap pelaku tindak pidana korupsi harus dijatuhi hukuman, baik hukuman penjara yangsekaligus dijatuhi hukuman untuk membayar denda, sebagai ganjaran atas perbuatan yangdilakukannya itu, maka kedua jenis hukuman

2 Ayat (1) Jo pasal 18 UndangUndang Nomor : 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nokmor 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPdan Pasal 197 KUHAP serta peraturan perundangundangan lain yang berkaitan denganperkara ini ;MENGADILI Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kantor KejaksaanTinggi Papua dan Terdakwa ; Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan NegeriKlas I A Jayapura

Menyatakan Terdakwa Arjoni, BE Bin Jamaran tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair; 2.

Begitu pula sebaliknya kalau dakwaan Primair telah terbukti, makaMajelis tidak akan mempertimbangkan lagi dakwaan subsidair;Adapun unsurunsur dakwaan Primair, Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 TentangHalaman 115 dari 154 Putusan Nomor 04/Pid.SusTPK/2015/PN.PlgPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal

UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undangundang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI :1 Menyatakan Terdakwa Arjoni, BE Bin Jamaran tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UU RI No.31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UU RI No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;2 Membebaskan Terdakwa Arjoni, BE Bin Jamaran dari Dakwaan Primairtersebut3 Menyatakan Terdakwa Arjoni, BE Bin Jamaran tersebut diatas, terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang

M E N G A D I L I :

• Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
• Mengubah putusan Pengadilan Negeri Medan
  Nomor 136 / Pid.Sus-TPK /2023 /PN Mdn tanggal 4 Maret 2024 yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ALRAZI tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.