Ditemukan 743 data
Urut Berdasarkan
Register : 02-04-2019 — Putus : 26-06-2019 — Upload : 10-07-2019
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pgp Tanggal 26 Juni 2019 — Penuntut Umum:
1.MGS RUDY APRIANSYAH, S.H.
2.KURNIAWAN HARAHAP, S.H.
Terdakwa:
Dra. ENDANG KRISTINAWATI, MM Binti ARSAD
294 — 642
1.MGS RUDY APRIANSYAH, S.H.
2.KURNIAWAN HARAHAP, S.H.
Terdakwa:
Dra. ENDANG KRISTINAWATI, MM Binti ARSAD
294 — 642
berpendidikan paling kurang Sarjana Strata Satu (S1) dengan bidangkeahlian yang sedapat mungkin sesuai dengan tuntutan pekerjaan;b. memiliki pengalaman paling kurang 2 (dua) tahun terlibat secara aktifdalam kegiatan yang berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa; danc. memiliki kKemampuan kerja secara berkelompok dalam melaksanakansetiap tugas/pekerjaannya.(4) Dalam hal jumlah Pegawai Negeri yang memenuhipersyaratansebagaimana dimaksud pada ayat (3)huruf a terbatas, persyaratan padaayat (3) huruf adapat
Putus : 04-07-2012 — Upload : 20-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 268 K/Pid.Sus/2012 Tanggal 4 Juli 2012 — ALHAJAR SYAHYAN, SH.,MH, dkk
114 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
114 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
Satu persetujuan diantara mereka tidak lamasebelum pelaksanaan pelanggaran pidana itu telah cukup bagi adanyasuatu keinsyafan bekerja sama yang dimaksudkan di atas.Bahwa merujuk kepada pendapat Simon sebagaimana dikutip olehPAF.Lamintang, bahwa orang lain yang turut serta melakukan kejahatanitu adapat dianggap sebagai pelaku maka disitu terjadi Medeplegenatau turut serta melakukan.
Register : 07-05-2015 — Putus : 25-09-2015 — Upload : 16-02-2016
Putusan PN PADANG Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pdg Tanggal 25 September 2015 — AFRIYANTI BELINDA,SH PGL YANTI
193 — 24
193 — 24
RAHMAT REALSON, SH, MM Pgl RAHMAT ada menandatanganiSurat Perintah Jalan Fiktif yang dirinya mengetahui bahwa yangditandatanganinya tersebut adalah Surat Perintah Jalan Fiktif.Bahwa Apabila Sekretaris DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Sdr.RAHMAT REALSON, SH, MM Pgl RAHMAT tidak menandatangani SuratPerintah Jalan Fiktif tersebut, maka Surat Perintah Jalan Fiktif tersebuttidak adapat dikeluarkan/dicairan biaya perjalanan dinasnya.Bahwa Administrasi Perjalanan Dinas adalah Kwitansi sebagai buktibiaya perjalanan