Olehkarena itu perhitungan batas waktu terakhir pengajuan upaya hukumkeberatan atas Putusan KPPU Nomor 03/2014 (berdasarkan jumlah harikerja) jatuh pada tanggal 7 Mei 2014.

Namun demikian, Termohon Keberatan telah keliru dalam menerapkanmetode perhitungan nilai aset PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk.Hal. 20 dari 104 hal. Put.

suatu pengambilalinan sahamperusahaan lain;Berikut adalah rincian perhitungan nilai aset ratarata 3 (tiga) tahunterakhir dari PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk:Berikut adalah rincian perhitungan nilai aset ratarata 3 (tiga) tahunterakhir dari PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk:Hal. 46 dari 104 hal.

PT TPC ke dalam perhitungan nilai aset gabungan akibatpengambilalihan saham PT Saki oleh Pemohon Keberatan.

perhitungan yang diatur dalam Penjelasan Pasal5 ayat (2) huruf a PP Nomor 57/2010 tersebut, maka seharusnya nilaiaset PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk.

Belitung, rincian perhitungan koreksi menurutTerbanding sebagai berikut: Uraian Penjualan cfm. Penjualan cfm.

berlayar),stock di pelabuhan karena kapal belum dibongkar,stock di customers (karena belum dibuatkan faktur pajak penjualan) karena adanya bedawaktu pencatatan / pembuatan faktur pajak;: bahwa Terbanding melakukan koreksi sebesar Rp. 98.762.566,00 karena Pemohon Bandingkurang melaporkan penjualan/penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya harus dipungutyang diperoleh dari pengujian arus barang pada laporan produksi yang bertujuan untukmengetahui besarnya jumlah pengiriman/penjualan kaolin;bahwa perhitungan

tenggelamnya kapal yang di dalamnya terdapatmuatan milik Pemohon Banding sebanyak 188.000 kg pada bulan Desember 2008, namundata tersebut tidak diberikan pada saat proses pemeriksaan sehingga sesuai ketentuan Pasal 26A ayat (4) Undangundang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan data tersebut tidak dapat dipertimbangkan;Pemohon Banding tidak dapat membuktikan adanya Surat Jalan Tahun 2008 dibuatkan FakturPajak Tahun 2009;bahwa berdasarkan pendapat Majelis di atas maka perhitungan

290.867 294.280Maret 817.867 781.910April (460.275) (464.710)Mei (163.528) (164.270)Juni 128.400 55.750Juli 306.339 268.685Agustus 112.811 58.762September 600.602 591.010Oktober 71.329 36.583November 101.345 38.454Desember 150.190 114.858Jumlah 1.592.298 1.453.284 bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa koreksi Terbanding atas PeredaranUsaha sebesar Rp.2.167.058.543,00 dibatalkan sebesar Rp.242.521.685,00 dan dipertahankansebesar Rp.1.924.536.858,00 dengan perincian sebagai berikut: Bulan Perhitungan

pajaknya menjadi sebagai berikut: Jumlah MenurutUraian (Rp)Terbanding Majelis Koreksi DikabulkanPemohon Banding MajelisDasar Pengenaan Pajak: Ekspor 428.456.864,00 428.456.864,00 428.456.864,00 0,00 Lokal 1.202.007.035,00 1.300.769.601,00 1.252.674.490,00 48.095.111,00Jumlah DPP 1.630.463.899,00 1.729.226.465,00 1.681.131.354,00 48.095.111,00Pajak Keluaran 120.200.704,00 130.076.960,00 125.267.449,00 4.809.511,00Pajak Masukan 120.200.704,00 120.200.704,00 120.200.704,00 0,00Jml perhitungan PPN 0,00

LOMBENG selaku petugas loket memungut biaya retribusiIMB dari pemohon melebihi dari nilai perhitungan berdasarkan Perda NomorHalaman 13 dari 168 Putusan Nomor 26/Pid.SusTPK/2015/PN Plk6 Tahun 2012 tetapi saksi PERRY L.

LOMBENG membuat Rincian perhitungan IMByang saksi PERRY L. RIWEY als PERRY Bin LIONHARD RIWEY dan saksiAGUSTINUS Alias PAK AGUS Bin ETHELBERT F. LOMBENG tandatangani, kemudian saksi PERRY L.

inimerupakan dasar perhitungan pembuatan SSRD, biasanya kalau adakesalahan akan diperbaiki lagi.

Karena audit dalamperhitungan kerugian keuangan Negara dalam kasus ini termasuk jenisaudit dengan tujuan tertentu;Bahwa dokumen yang menjadi dasar perhitungan kerugian Negara antaralain Perda Nomor 6 tahun 2012, SSRD tahun 2013, Laporan PenerimaanPajak dan retrebusi tahun 2013, berkas permohonan IMb dari masyarakat,Perhitungan retrebusi berdasarkan Perda Nomor 6 tahun 2012 dibuat stafDinas Tata Kota Palangka Raya, dan sebagainya;Bahwa semua dokumen dalam pelaksanaan perhitungan kerugiankeuangan Negara

retrebusi;Bahwa perhitungan retrebusi IMB dimaksud juga dicatat oleh Kasi PenataanBangunan dalam buku kendali kemudian diparaf oleh Kabid Tata Bangunandan saksi selaku Kadistakobangtaman.

Putusan Nomor 1173 B/PK/Pjk/2018berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:bahwa perhitungan PPN Masa Pajak Juni 2012 terutang adalahsebagai berikut:Dasar Pengenaan PajakPenyerahan ekspor Rp 0Penyerahan yang PPNnya yang harus dipungut sendiri Rp 0Penyerahan yang PPNnya yang dipungut oleh Pemungut PPN Rp 0Penyerahan yg PPNnya tidak dipungut Rp 0Jumlah seluruh penyerahan Rp 0Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp

tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00022/KEB/WPJ.33/2016 tanggal 15Juni 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni2012 Nomor 00041/207/12/404/15 tanggal 19 Mei 2015 atas Nama PTAgung Cipta Indah, NPWP: 02.740.656.0404.000, beralamat di Jalan RayaHE Sukma Nomor 51, Harjasari, Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Baratsehingga Perhitungan

Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juni 2012ditetapkan dengan perhitungan sebagai berikut: No Uraian Jumlah (Rp)1 DPP atas Ekspor Halaman 2 dari 7 halaman.

Putusan Nomor 1173 B/PK/Pjk/2018 2 DPP atas Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri3 DPP atas Penyerahan yang dibebaskan dari Pengenaan PPN4 Jumlah Seluruh Penyerahan5 Pajak Keluaran6 Jumlah Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 2.872.367.2147 Jumlah Perhitungan PPN Kurang /(Lebih) bayar (2.872.367.214)8 Kelebihan Dikompensasikan 2.872.367.2149 PPN Kurang / (Lebih) dibayar Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 September

peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar RpO,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut: Uraian (Rp) DPP atas Ekspor DPP atas Penyerahan yang PPNnya harus dipungutsendiri DPP atas Penyerahan yang dibebaskan dari PengenaanPPN Jumlah Seluruh Penyerahan Pajak Keluaran Jumlah Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 2.872.367 .214 Jumlah Perhitungan

sebagai berikut :bahwa perhitungan Pembelian cfm.

Pemeriksa adalah sebagai berikut:bahwa atas selisih pembelian yang belum dilaporkan tersebut setelah dikurangi dengan persediaanakhir oleh Terbanding dikoreksi sebagai penjualan dengan perhitungan sebagai berikut :bahwa Terbanding mendasarkan koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak PPN berdasarkan koreksiomset di PPh Badan yang berasal dari grossup nilai pembelian, dengan rincian sebagai berikut: Uraian Jumlah (Rp)Koreksi gross up pembelian 19.775.295.999Koreksi penyerahan PPN yang berasal dari sampel

Oleh karena itu, Pemohon Banding meminta agar Terbandingmenyampaikan PIB atas transaksi tersebut untuk dapat diteliti lebih lanjut, namun sampaipersidangan berakhir Terbanding tidak menyampaikan PIB atas ke15 transaksi tersebut;bahwa berdasarkan data sebagaimana tersebut di atas maka perhitungan Pembelian cfm.

Majelisadalah sebagai berikut:bahwa atas selisih pembelian yang belum dilaporkan tersebut setelah dikurangi dengan persediaanakhir oleh Terbanding dikoreksi sebagai penjualan dengan perhitungan sebagai berikut :bahwa berdasarkan data sebagaimana tersebut di atas menurut Majelis koreksi atas DasarPengenaan Pajak PPN berdasarkan koreksi omset di PPh Badan yang berasal dari grossup nilaipembelian adalah sebagai berikut :bahwa dengan demikian Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan

Pajak PPNper Masa Pajak berdasarkan koreksi omset di PPh Badan yang berasal dari grossupnilaipembelian sebesar Rp1.649.082.150,00 tidak dapat dipertahankan dan menetapkan koreksi atasDasar Pengenaan Pajak PPN Masa Pajak Oktober 2009 sebesar Rp663.989.486,00 sehinggamengabulkan sebagian banding Pemohon Bandingbahwa berdasarkan kesimpulan Majelis sebagaimana dikemukakan di atas maka perhitungan DPPPPN Masa Oktober 2009 menjadi sebagai berikut:MenimbangMengingatMemutuskan DPP cfm Pemohon Banding Rp

KantorKelurahan Panei Tongah.Putusan Nomor : 345/PID/2014/PT.MDNHalaman 6 dari 34Bahwa pada saat dilakukan pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara,masingmasing Ketua KPPS membacakan hasil Perhitungan Suaramasingmasing bakal calon Anggota Legislatif yang telah dituangkandalam Dokumen Model C1, dimana saat itu Terdakwa selaku PPSmembagi tugas dimana tugas Terdakwa merapikan dan menyusunFormulir untuk Perhitungan dan Rekapitulasi Suara, tugas ASRULNASIB sebagai Penulis Hasil Rekapitulasi dari 5 (Lima

suara diPPS dan setelah dilakukan perhitungan suara bahwa benarperolehan suara untuk calon anggota DPRD Kabupaten/ Kota dariPartai Nasdem atas nama BERNHARD DAMANIK, SE sebanyak 18Suara.e Bahwa atas kejadian tersebut calon anggota DPRD Kabupaten/ Kotadari Partai Nasdem lainnya yaitu saksi JIMMY SAFRI GULTOM, Spdmelaporkan kejadian tersebut ke Panwaslu dan meminta agarPanwaslu meneruskan masalah ini untuk diproses sesuai denganhukum yang berlaku.Perbuatan Terdakwa ERIKSON R.

KantorKelurahan Panei Tongah.Bahwa pada saat dilakukan pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara,masingmasing Ketua KPPS membacakan hasil Perhitungan Suaramasingmasing bakal calon Anggota Legislatif yang telah dituangkandalam Dokumen Model C1, dimana saat itu Terdakwa selaku PPSmembagi tugas dimana tugas Terdakwa merapikan dan menyusunFormulir untuk Perhitungan dan Rekapitulasi Suara, tugas ASRULNASIB sebagai Penulis Hasil Rekapitulasi dari 5 (Lima) TPS, tugasSAUT SUNARDI LUBIS mencatat hasil perolehan

11 April 2014 sekira pukul 02.00 Wib di Kantor PPS/ KantorKelurahan Panei Tongah.Bahwa pada saat dilakukan pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara,masingmasing Ketua KPPS membacakan hasil Perhitungan Suaramasingmasing bakal calon Anggota Legislatif yang telah dituangkandalam Dokumen Model C1, dimana saat itu Terdakwa selaku PPSmembagi tugas dimana tugas Terdakwa merapikan dan menyusunFormulir untuk Perhitungan dan Rekapitulasi Suara, tugas ASRULNASIB sebagai Penulis Hasil Rekapitulasi dari 5 (Lima

dalam proses perhitungan PPNMasa Pajak Januari 2004 samasama menyatakan Pajak Masukan PPNPemohon Banding untuk Masa Pajak Januari 2004 adalah sebesarRp476.095.097,00;Halaman 8 dari 12 halaman.

Putusan Nomor 118/B/PK/PJK/2017Bahwa Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan menyatakanuntuk perhitungan PPNnya setuju berpedoman pada Pasal 3 KMK Nomor258/KMK.03/2002;Bahwa Majelis setelah memperhatikan halhal di atas dan mempelajariperhitungan PPN baik dari Terbanding maupun Pemohon Banding dalammusyawarah sepakat berpendapat bahwa perhitungan PPN menurutTerbanding sudah benar sehingga koreksi Terbanding dipertahankan danmenolak permohonan banding dari Pemohon Banding;Bantahan Pemohon

Peninjauan Kembali (d.h Pemohon Banding) : Bahwa perhitungan Jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus(lebih) dibayar sebesar (Rp.0,00) NIHIL.

Bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan penyerahan PPNpemeriksa hingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) dengan peneliti hingga penerbitan Surat KeputusanKeberatan;4. Bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa atau culva sehingga tidakada kepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadapdasar penetapan mauapun dasar perhitungan;5.

Bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPNMasa Pajak Januari 2004 sesuai Pasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002adalah sebagai berikut:DPP PK = Rp 628.042.903,00DPP (80/100 x DPP Pk) = Rp 502.434.322,00Selisih = Rp 125.608.581,00PPN = Rp 12.560.858,00PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan

Pajak PertambahanNilai menurut Pemohon Banding dan Terbanding:Perbandingan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai menurut Pemohon Bandingdan menurut Terbanding (Rp):Halaman 2 dari 23 halaman.

Hexa Indonesia, NPWP 01.071.517.5052.000, beralamat di EJIP Industrial Park 6J2, Cikarang, Bekasi 17550,dengan perhitungan menjadi sebagai berikut:1. Dasar Pengenaan Pajak:a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN: ERS POP vcvcccesanescsreeavceeeeveneeeveneeereeraeavaiearins Rp 0.00; Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri............... Rp 1.567.932.129,00; Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut sendiri................

Perhitungan PPN Kurang Bayar:a. Pajak keluaran yang harus GiPUNQUL............eeeceeeeeeteeeeeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees Rp = 156.793.205,00;b. Dikurangi:b.2. Pajak masukan yang dapat diperhitungkan............:c:seeeeeseeeeeees Rp 319.413.339,00;b.4. Dibayar dengan NPWP SeNiri............ceecceseeeeeeeeeeseeeeeeeeeeretsaeeeneees Rp 0,00;D6. JUMA Assesses meme Rp = 319.413.339,00;c. Diperhitungkan SKPPKP. 0.0.0... cccceceeeeeeeeeeeeeeceeeeceeeeeeeeeeesaeeeaeeeeeeeeaeeenaees Rp 0,00d.

Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) Dayal..........eccceeeeeeeeeeeeeeeeeeeees Rp 162.620.134,00;3. Kelebihan pajak yang dudah dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.Rp 162.620.134,00;4.

Bahwa terkait perhitungan penggunaan bahan baku yangmenjadi selisih perhitungan Pemohon PeninjauanKembali adalah sebesar 94,776.70 Kgs (94 MT),sedangkan datadata yang disampaikan oleh TermohonPeninjauan Kembali adalah 229 MT yang direcycle dan203 MT yang tidak terjual, Pemohon Peninjauan Kembalitidak menemukan hubungan antara alasan yangdisampaikan Termohon Peninjauan Kembali danperhitungan Pemohon Peninjauan Kembali;Bahwa bukti atau pembuktian menurut bahasa adalahperbuatan membuktikan sesuatu hal

Bahwa atas perhitungan Eskalasi Pekerjaan PembangunanKawasan Terpadu Prasarana Perkantoran Satuan Kerja PerangkatDaerah (SKPD) oleh Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak tersebut,sebagaimana Hasil Perhitungan Eskalasi dengan total sebesarRp.7.702.718.751,54 (termasuk PPN), selanjutnya Penggugat telahmelakukan perhitungan eskalasi tersebut berdasarkan KoefisienKomponen Kontrak Pekerjaan dengan Summary Perhitungan Eskalasidengan nama Paket : Kegiatan Pembangunan Kawasan TerpaduPrasarana Perkantoran

Il Huruf E kepada Tergugat maupun kepada Turut Tergugat danselanjutnya telah dibentuk Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak dan telahmendapatkan perhitungan sebagaimana Hasil Perhitungan Eskalasidengan total sebesar Rp.7.702.718.751,54 (termasuk PPN), dan olehkarena adanya Koefisien Komponen Kontrak Pekerjaan dimaksud, makaPenggugat telah melakukan koefisien komponen kontrak pekerjaantersebut dengan Summary Perhitungan Eskalasi dengan nama Paket :Kegiatan Pembangunan Kawasan Terpadu Prasarana PerkantoranSatuan

Bahwa perhitungan yangdilakukan terhitung sejak uang PENGGUGAT belum dibayar olehTERGUGAT sejak tahun 2008 hingga saat gugatan a quo diajukanyaitu selama 11 (Sebelas) tahun, sehingga beralasan bagiPENGGUGAT menuntut ganti kerugian kepada TERGUGAT untukmembayar kerugian tersebut yaitu Rp.6.953.740.283,33, dikurangiPPN 10% = Rp.6.258.366.255, x 5% = Rp.312.918.312,, maka totalNilai Investasi (Bunga Bank) dengan perhitungan 5% x(Rp.312.818.312, x 11 tahun) adalah senilai Rp. 3.442.101.432,(tiga miliar

Dalil angka 11 berbunyi : Bahwa setelah Panitia PenelitiPelaksanaan Kontrak mengadakan rapat dan melakukanperhitungan atas Eskalasi Pekerjaan Pembangunan KawasanTerpadu Prasarana Perkantoran Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD) tersebut, diperoleh kesimpulan sebagaimana HasilPerhitungan Eskalasi dengan total sebesar Rp.7.702.718.751,54(termasuk PPN), bahwa perhitungan eskalasi yang dimaksud olehPenggugat adalah sekedar perhitungan internal dari Penggugattanpa ada dasar hokum tentang adanya Pengumuman

Bahwa terjadi perhitungan ulang karenapermintaan dari BPKP pada waktu itu yang disampaikan kembali, yang dimanaPemkab Simalungun melakukan perhitungan berdasarkan fix factor yang baruHalaman 39 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pat.G/2019/PN Simsesuai permintaan BPKP yang disampaikan kembali, dimana nilai total yangsaat itu setelah adanya koefisien komponen kontrak adalah lebih kurangsebesar 6,9 miliar rupiah, dimana PT.

bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT094672.16/2009/PP/M.XVIB Tahun 2019, tanggal 31 Desember 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untukmembatalkan koreksi tersebut dalam pokok sengketa karena tidakmempunyai dasar atau alasan yang sesuai dan karena itu perhitungan

Putusan Nomor 1444/B/PK/Pjk/2021untuk Masa Pajak November 2009 menurut perhitungan Pemohon Bandingadalah menjadi sebagai berikut: Uraian Pemohon BandingPPN Kurang/(lebih) Bayar Sanksi Bunga Sanksi Kenaikan Jumlah PPN Yang Harus/(Lebih) Dibayar Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 3 November 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT094672.16/2009/PP/M.XVIB Tahun 2019, tanggal 31 Desember 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap

Wahid Hasyim Nomor 188190, KampungBali, Tanah Abang, Jakarta Pusat, sehingga perhitungan menjadi sebagaiberikut: Uraian Jumlah (Rp)a. Dasar Pengenaan Pajak 55.621.366.039,00b. Pajak keluaran yang harus dipungut / dibayar sendiri 5.026.207.460,00c. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan 5.276.976.173,00d. Jumlah perhitungan PPN kurang (lebih) bayar (bc) 250.768.713,00e. Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan 455.146.908,00f. Pajak yang tidak / kurang (lebih) bayar (de) 204.378.195,00g.

Wahid Hasyim Nomor 188190, Kampung Bali, Tanah Abang, JakartaPusat, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1444/B/PK/Pjk/2021 Uraian Jumlah (Rp)a. Dasar Pengenaan Pajak 55.621 .366.039,00b. Pajak keluaran yang harus dipungut / dibayar sendiri 5.026.207.460,00c. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan 5.276.976.173,00d. Jumlah perhitungan PPN kurang (lebih) bayar (bc) 250.768.713,00e. Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan 455.146.908,00f.

Putusan Nomor 1444/B/PK/Pjk/2021yang dapat dikreditkan untuk kegiatan yang atas penyerahannya tidakterutang PPN atau dibebaskan dari pengenaan PPN, maupun untukkegiatan yang atas penyerahannya terutang PPN, adalah sebanding denganjumlah peredaran yang terutang PPN terhadap peredaran seluruhnya,dimana dalam ketentuan a quo tidak diatur perhitungan denganmenggunakan prosentase luas kebun inti dan plasma;Bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 9 ayat (6) UU a quodan KMK575, perhitungan Pajak Masukan

danapabila yang dilanggar adalah syarat materiil maka masa kerja dihitung sejakawal PKWT (bukti P4);Bahwa pada saat Penggugat diputus hubungan kerjanya denganTergugat oleh karena telah mencapai usia purna bakti/pension, kepadaPenggugatdiberikan perincian perhitungan pembayaran hakhak dan kewajibanpegawai oleh Tergugat, di mana dalam perincian tersebut dinyatakan bahwamasa kerja Penggugat selama bekerja pada Tergugat adalah 14 (empat belas)tahun dan 9 (sembilan) bulan (bukti P5);Bahwa perhitungan

oleh Tergugattersebut (vide buktiP15), sampai dengan per tanggal 30 April 2010, Penggugat dirugikan sebesarRp329.873.810,00 dengan rincian sebagai berikut: Kekurangan pembayaran tahun 1996/1997 Rp 28.166.050,00(perhitungan kekurangan pembayaran); Kekurangan pembayaran tahun 1997/1998 Rp114.242.245,00(perhitungan kekurangan pembayaran ) Kekurangan pembayaran tahun 1998/1999 Rp 45.259.350,00(perhitungan kekurangan pembayaran ) Kekurangan pembayaran tahun 1999/2000 Rp 40.149.320,00(perhitungan kekurangan

pembayaran ) Kekurangan pembayaran tahun 2000/2001 Rp 12.070.500,00(perhitungan kekurangan pembayaran ) Kekurangan pembayaran tahun 2001/2002 Rp 13.995.500,00(perhitungan kekurangan pembayaran ) Kekurangan pembayaran tahun 2002/2003 Rp 12.473.351,00(perhitungan kekurangan pembayaran ) Kekurangan pembayaran tahun 2003/2004 Rp 10.608.700,00(perhitungan kekurangan pembayaran ) Kekurangan pembayaran tahun 2004/2005 Rp 10.287.300,00(perhitungan kekurangan pembayaran ) Kekurangan pembayaran tahun 2005

/2006 Rp 20.574.600,00(perhitungan kekurangan pembayaran )Hal. 10 dari 24 hal.

No. 290 K/Pdt.Sus/201 1Bahwa adapun besaran denda dan bunga atas keterlambatan tersebutyang dihitung berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 08 Tahun 1981secara proporsional menurut waktu mulainya keterlambatan tersebut terjadidengan rincian perhitungan sebagaimana tabel terlampir (bukti P22);Bahwa dari uraian di atas besarnya kekurangan pembayaran akibatkesalahan perhitungan masa kerja, akibat penurunan golongan, akibat tidakdimasukkannya tunjangan tetap lainnya dalam perhitungan pensiun,

SE06 tahun 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT.

IPTN Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 ataudalam perkara ini disebut SE06 tahun 1989, tentang Perhitungan PensiunKaryawan PT.

IPTN Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/ 1989, atau dalamperkara ini disebut SE06 tahun 1989 tentang Perhitungan Pensiun KaryawanPT.

SE06 tahun 1989 tentang Perhitungan PensiunKaryawan PT.

IPTN Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 atau dalam perkara ini disebut SE06 tahun 1989,tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN, dimana sesuai butir 10.aSE06 tahun 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT.

Perhitungan Keputusan Terbanding Nomor: KEP841/PJ.07/2007 tanggal 6Desember 2007 berkenaan dengan penolakan terhadap Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Nomor: 00124/206/02/041/06 tanggal 26 September2006 untuk Tahun Pajak 2002 adalah sebagai berikut: Ditambaha/ .Uraian vem Dikurangi meres(Rp) Ro) (Rp)Penghasilan Netto 251.614.406,00 0,00 251.614.406,00Kompensasi Kerugian 0,00 0,00 0,00Penghasilan Kena Pajak 251.614.406,00 0,00 251.614.406,00PPh.

saatberlangsungnya pemeriksaan dan adalah suatu hal yang bertolakbelakang dimana Pemeriksa di satu sisi menyatakan tidak ada penjualanyang dilakukan oleh Pemeriksa akan tetapi menghitung kembali labarugikurs yang tidak lain dan pada adalah selisih kurs dan penjualan danpiutang usaha untuk menjalankan kegiatan usaha;Bahwa dasar perhitungan LabaRugi selisih kurs yang dicatat dandilakukan taat asas oleh Pemohon Banding adalah berdasarkan kurstetap dan laba atas perhitungan kurs untuk Tahun Pajak 2002

Putusan Nomor 151/B/PK/PJK/201 117 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan pengeluaran tersebutdapat dikurangkan dalam perhitungan;3.10. Koreksi Positif atas Biaya Penyusutan Alat Kantor sebesar Rp.981.875,00Bahwa Pemohon Banding setuju dengan Terbanding dilakukankoreksi;3.11. Koreksi Positif atas Biaya LainLain sebesar Rp.2.363.684,00Bahwa Pemohon Banding setuju dengan Terbanding dilakukankoreksi;.

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Terbanding dilakukankoreksi atas kredit pajak yang telah dipotong dalam transaksi usaha, dansesuai dengan peraturan yang berlaku kredidt pajak tersebut dapatdiperhitungkan dalam perhitungan PPh. Badan Pasal 29 untuk TahunPajak 2002;Ill.

Perhitungan Pajak Yang Sebenarnya Adalah Sebagai Berikut: Peredaran Usaha Rp. 368.087 .262.988,00Harga Pokok Penjualan Rp. 0,00Laba Kotor Rp. 368.087.262.988,00Penghasilan/Beban diluar usaha Rp. 38.899.312.693,00 Halaman 7 dari 18 halaman.

Memerintahkan Tergugat membayar Uang Pesangon danhakhaklainnya kepada Penggugat dan Penggugat Il sesuai ketentuanketentuan dalam Peraturan Ketenagakerjaan, dengan perincian sebagaiberikut :3.1.Penggugat (Sdr, Purnawan) :Uang Pesangon Dan Penggantian Hak : NO URAIAN PERHITUNGAN JUMLAH1 Pesangon ~ eR EE SNE. 2 EAL Rp. 34.400.000,00Penghargaan Masa Kerja Rp. 4.300.000,00 X 2 bulan Rp. 8.600.000,003 Penggantian Hak Rp.43.000.000,00 X 15 % Rp. 6.450.000,00JUMLAH Rp. 49.450.000,00 Uang JHT BPJS Ketenagakerjaan

: NO URAIAN PERHITUNGAN JUMLAH 1 JHT BPJS TK 3,7% X Rp.4.300.000,00 X 24 bin Rp. 3.818.400,00 Uang Penggantian Hari Libur Sesuai Dengan Pasal 23 PP.

Nomor 7Tahun 2000 Tentang Kepelautan : NO PERIODE MASA KERJA PERHITUNGAN JUMLAH Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1110 K/Pdt.SusPHI/2020 1 28022017 s/d 28022019 4/30 X Rp.4.300.000,00 X 24 bin Rp. 13.760.000,00 Yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat sejumlahRp67.028.400,00 (enam puluh tujuh juta dua puluh delapan ribu empatratus rupiah) secara tunai dan sekaligus ;3.2. Penggugat II (Sdr.

Doni) :Uang Pesangon Dan Penggantian Hak : NO URAIAN PERHITUNGAN JUMLAH1 Pesangon Rp. 5.300.000,00 X 3 bulan X 2 Rp. 31.800.000,003 Penggantian Hak Rp. 31.800.000,00 X 15 % Rp. 4.770.000,00JUMLAH Rp. 36.570.000,00 Selisin Upah Dengan Upah PKL URAIAN PERHITUNGAN JUMLAHRp.5.300.000,00 Rp.4.500.000,00 =Rp.800.000,00 X 24 bulan Rp.19.200.000,00Rp.800.000,00Perincian Uang JHT BPJS Ketenagakerjaan :NO URAIAN PERHITUNGAN JUMLAH1 JHT BPJS TK 3,7% X Rp.5.300.000,00 X 24 bin Rp. 4.706.400,00 Perincian Uang

Penggantian Hari Libur Sesuai Dengan Pasal 23 PP.Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Kepelautan : NO PERIODE MASA KERJA PERHITUNGAN JUMLAH 1 28022017 s/d 28022019 4/30 X Rp.5.300.000,00 X 24 bin Rp. 16.960.000,00 Yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat Il sejumlahRp77.436.400,00 (tujuh puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh enam ribuempat ratus rupiah) secara tunai dan sekaligus ;Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah/gaji Penggugat danPenggugat Il terhitung sejak bulan Maret 2019 sampai dengan

SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat KeputusanKeberatan;bahwa terdapat perbedaan r rhitunganpenyerahan PPN pemeriksa hingga penerbitan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat KeputusanKeberatan;DPP PKDPP (80/100 x DPP PK)SelisihPPN. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaranyang sangat mendasar atau FUNDAMENTALbukan alpa tetapi culva sehingga tidak ada kepastianhukum antara pemeriksa dengan peneliti baikterhadap dasar penetapan maupun dasar perhitungan

Sehinggaproduk hukum penerbitan Surat Ketetapan PajakKurang Bayar PPN yang dilanjutkan dengan suratkeputusan keberatan tidak bisa digunakan sebagaidasar penetapan sekaligus dasar perhitungan PPNyang masih harus dibayar;. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Bandingperhitungan PPN Masa Pajak September 2006 sesuaiPasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalahsebagai berikut:= Rp 789.256.057= Rp 631.404.846= Rp = 157.851.211= Rp 15.785.121bahwa menurut Terbanding dalam Surat Uraian Banding, penjelasan tertulis

Perbedaan dasarpenetapan dan dasarperhitungan antaraSKPKB denganKeputusan Keberatanmasih pada wilayahkoreksi yang sama yaitudasar pengenaan pajakyang berdasarkanketerbatasan data yangada, penetapan suratkeputusan keberatandipandang lebih tepatdalam menghitung DPPtanpa memunculkanitem koreksi diluar DPP;4. bahwa berdasarkanperhitungan Terbanding(penelaah keberatan),perhitungan PPN MasaPajak September 2006sesuai Pasal 3 KMKNomor 252/KMK.03/2002 adalahsebagai berikut: Pajak Masukan Rp 79.272.699Pajak

Untuk penyerahan Jasa KenaPajak, sebesar 40% (empatpuluh persen) dikalikandengan Pajak Keluaransebagaimana dimaksud dalamhuruf a;e Keputusan Dirjen Pajak Nomor 536/PJ/2000 tentang Norma PerhitunganPenghasilan Neto bagi Wajib pajak yang dapat menghitung penghasilan neto denganmenggunakan norma perhitungan;e Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER19/PJ/2008 tentang Petunjuk PelaksanaanPemeriksaan Lapangan;bahwa dalam persidangan Pemohon Banding tidak menyerahkan data pendukungpernyataannya yang menyatakan

dalam proses perhitungan PPN Masa PajakSeptember 2006 samasama menyatakan Pajak Masukan PPN Pemohon Banding untukMasa Pajak September 2006 adalah sebesar Rp343.211.072,00;bahwa Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan menyatakan untukperhitungan PPNnya setuju berpedoman pada Pasal 3 KMK Nomor 258/KMK.03/2002;bahwa Majelis setelah memperhatikan halhal di atas dan mempelajari perhitungan PPNbaik dari Terbanding maupun Pemohon Banding dalam musyawarah sepakat berpendapatbahwa perhitungan PPN

Membebankan kepada Pemohon untuk memberikan nafkah kepada anaknya yang bernama CARL ARZAQA SVEN EKBLAD bin MANFRED JAMES EKBLAD (laki-laki) tempat tanggal lahir Bandung, 06 Februari 2012, sekurang-kurangnya sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan sampai anak dewasa atau mandiri diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan dengan perhitungan inflasi sebesar 10% pertahun ;

5.

suaratidak ditemukan kesepakatan, maka Penggugat telah mengajukanprotes/permohonan resmi untuk melakukan perhitungan ulang kepadaTergugat Ill, pada tanggal 25 April 2016.14.Bahwa atas permohonan Penggugat, Tergugat Ill telan memberikanjawaban resmi yang intinya menolak melakukan perhitungan ulang denganalasan : Telah sesuai dengan pasal 32 ayat 1 Perda Nomor 2 tahun 2015.

Penggugat dan Tergugat V),dibuktikan dengan penandatanganan semua berkas Berita Acara.17.Bahwa yang BENAR adalah : Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara ditandatangani olehsemua pihak, yang isinya hanya memuat perhitungan jumlah pemilihyang hadir, yang ditandatangani sebelum acara Perhitungan Suara.Dalam dokumen ini sama sekali tidak mencantumkan perolehan suaramasingmasing calon. Berita Acara Perhitungan Suara, hanya ditandatangani oleh Tergugat (ic.

Sedang Penggugat, kedua orang saksi resmi, dansekretaris P2K atas nama : Petrus Purba, anggota P2K atas namaIswadi dan H Madiksan, tidak membubuhkan tanda tangan.18.Bahwa jawaban Tergugat Ill, yang dalam satu sisi adalah sebagai KetuaPanitia Pengawas Kecamatan, dan di sisi lain adalah sebagai Camat danbagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang, adalah sangatPutusan No.64/Pdt.G/2016/PN.Lbp, Halaman 4keliru dengan menolak perhitungan suara ulang, dengan mengesahkankertas suara coblos tembus

Memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan perhitungan ulang kembaliatas perolehan suara calon Kepala Desa atas nama HENDRI PURBA(Tergugat V) dan TEBE HOLO PURBA (Penggugat) dengan kriteria suarasah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.5. Memerintahkan Tergugat Ill dan Tergugat IV untuk mengawasi pelaksanaanPerhitungan ulang perolehan suara calon Kepala Desa atas nama HENDRIPURBA (Tergugat V) dan TEBE HOLO PURBA (Penggugat) dengankriteria Suara Sesuai dengan ketentuan yang berlaku.6.

Foto copy Surat Pengaduan dan Permohonan Perhitungan Ulang atassuara yang dinyatakan batal karena coblos tembus (sekaligus bukti tandaterima surat) yang diajukan Tebeholo Purba, tanggal 25 April 2016,selanjutnya diberi tanda Bukti P4 ;Foto copy Surat Badan Permusyawarahan Desa Tanjung Purba, tanggal 20April 2016, selanjutnya diberi tanda Bukti P5 ;Foto copy Surat Camat Bangun Purba No. 07 tanggal 3 Mei 2016 tentangPermohonan Perhitungan Ulang Surat Suara, selanjutnya diberi tandaFoto copy Peraturan

IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/36.03/IV/1987, tanggal08 April 1987 junto Surat Edaran Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989,tanggal 25 Mei 1989 tentang perhitungan pensiun karyawan;Hal. 11 dari 139 hal. Putusan Nomor 57 PK/PDT.SUSPHI/20145. Bahwa sesuai Surat Keputusan Direktur Utama PT.

Dirgantara Indonesia (Persero)Karena Mencapai Usia Pensiun (55 Tahun) dengan PhDP sebesarRp804.048,00 (delapan ratus empat ribu empat puluh delapan rupiah)mendapatkan Manfaat dan perhitungan manfaat pensiun sekaligus versiTergugat adalah sebesar = 30,43 x 2,5% x 12 x 10.672.578,00 xHal. 23 dari 139 hal.

Dirgantara Indonesia (Persero)Karena Mencapai Usia Pensiun (55 Tahun) dengan PhDP sebesarRp1.030.956,00 (satu juta tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh enamrupiah), dan perhitungan manfaat pensiun sekaligus versi Tergugatadalah sebesar = 30,15 x 2,5% x 12 x 10.672.578,00 x Rp1.030.956,00Hal. 36 dari 139 hal.

Dirgantara Indonesia tentang Pemutusan HubunganKerja Para Penggugat dalam konsideran mengingat angka 5 menyatakanKEP 05/030.02/ IPTN/HRO000/12/99 menjadi dasar perhitungan manfaatpensiun pasti Para Penggugat sedangkan SKEP 248/030.02/PTD/UT0000/09/2009 tidak dijadikan acuan dasar perhitungan manfaat pensiun bagi paraPenggugat sebagaimana dalam Surat Keputusan Direksi PT.

12/99menyatakan bahwa Penghasilan Dasar Pensiun adalah gaji pokok terakhirkaryawan yang menjadi dasar perhitungan besarnya iuran pensiun danHal. 128 dari 139 hal.

Tarif Bea Keluar dan/atau Harga Ekspor yang berlaku padatanggal Pemberitahuan Pabean Ekspor disampaikan ke Kantor Pabean.ayat (4) : Nilai tukar mata uang yang digunakan untuk perhitungan danpembayaran Bea Keluar adalah nilai tukar mata uang yang berlaku padasaat pembayaran.Pasal 9 ayat (1) : Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan perhitungan Bea Keluar dalamwaktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal PemberitahuanPabean Ekspor disampaikan.ayat (2) : Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud

bea keluar kedapatan tidak benar dan terhadapbarang ekspor tidak dilakukan pemeriksaan fisik, maka Pejabat PemeriksaDokumen Ekspor melakukan penetapan perhitungan Bea Keluar denganmenerbitkan SPPBK dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejaktanggal pendaftaran PEB.bahwa menurut Majelis data dan bukti yang diperlukan dalam penelitian dokumen danpenetapan perhitungan bea keluar oleh Terbanding dalam hal ini Pejabat Pemeriksa DokumenEkspor atau Kepala Seksi Pabean dalam jangka waktu paling lama

barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar sertajangka waktu berlakunya Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur tentang PenetapanHarga Ekspor untuk menghitung bea keluar (secara periodik ditetapkan oleh Direktur JenderalBea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan), PEB Pemohon Banding yang disengketakansudah cukup jelas baik mengenai pengisian, perhitungan bea keluar maupun dasar hukumperhitungan bea keluar maupun dasar hukum perhitungan bea keluar adalah sebagai berikut: PEB Nomor

: 004419 tanggal 31 Oktober 2010, Tarif Bea Keluar 6%;bahwa pada tanggal 13 April 2012 Terbanding menetapkan dengan menggunakan tanggalrealisasi ekspor, perhitungan berdasarkan KMK Nomor: 2056/KM.4/2010 tanggal 29 Oktober2010 tentang Penetapan Harga Ekspor untuk menghitung Bea Keluar yang berlaku mulaitanggal 1 November 2010 sampai dengan tanggal 30 November 2010 dengan tarif Bea Keluar8.50 %;bahwa Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar secara eksplisit telah diatur dalam Pasal 14ayat (2) Peraturan

Bea Keluar dengan menggunakan tanggal realisasi eksporbukan dengan tanggal PEB yang telah didaftarkan ke Kantor Pabean Pemuatan, tidak sesuaidengan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 214/PMK.04/2008 dan aturanyang mengatur perhitungan Bea Keluar a quo.

SAKSI: FRANSKIE TANASALE, ST: Bahwa saksi pada saat itu yaitu pada tahun 2008 dipanggil untuk membuat usuluntuk pekerjaan rehabilitasi Dermaga Penyeberangan Wairiang, lalu saksi pergi kelokasi untuk mengambil data, lalu hasilnya saya serahkan kepada Dinas Perhubungan; Bahwa pada saat itu saksi melakukan perhitungan dan membuat gambar untukrehabilitasi Dermaga Penyeberangan Wairiang; Bahwa saksi melakukan perhitungan untuk bangunan rusak berat, pengaspalan,pagar keliling talud dan blok Beton cyclop

Kalau memangbenar benar dia ahli harus turun kelapangan / lokasi untuk mengecek dan menghitungsemua yang ada di lapangan sebagai bahan perhitungan, tetapi dari perhitungan DinasPekerfjaan Umum walauun dia tidak mempunyai sertifikasi tetapi sudah membidangi itubertahun tahun dia turun di lokasi pekerjaan untuk melakukan perhitungan dan didalamperhitungannya ada disampaikan bahwa akibat skoring kita tidak bisa menghitung itu barudikatakan ahl, karena yang tidak bisa di hitung disampaikan bahwa tidak

gambar jadiatau as built drawing, jadi kami ke lapangan hanya untuk mendukung saja; Bahwa Saksi melakukan perhitungan yaitu harus ada perhitungan ahli yang dihitung oleh Ahli dari Polteknik dalam melakukan perhitungan terhadap volumepekerjaan, kemudian dari hasil perhitungan ahli politeknik itu baru saksi melakukanperhitungan.

Perhitungan diketahui dari gambar jadi karena di lapangan terendam airlaut; Bahwa Dari hasil perhitungan kerugian Negara berdasarkan metode perhitungankeuangan Negara adalah kerugian Negara sebesar Rp.431.179.088.80. denganhitungan sebegai berikut :1.

Oleh karenanya, kemudian Ahli PIETER LOURENS FRANS,ST.MT memakai As Build Drawing yang dibuat Kontraktor tersebut sebagai dasarperhitungan karena menurutnya semestinya As Build Drawing ini adalah59menggambarkan kondisi terkahir jembatan sesuai dengan kenyataan lapanganmeskipun dirinya sempat meragukan gambar As Build Drawing tersebut;17.Bahwahasil perhitungan dari Saksi Ahli dari politeknik Ambon tersebut kemudiandijadikan dasar perhitungan pula oleh Ahli dari BPKP dalam menghitung adanyakerugian