Ditemukan 1098 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : resort resor refra rekor refri refort reforma refor refoza ref.rm report
Penelusuran terkait : Tanah sengketa a quo Penerbitan sertifikat hak pakai Tanah objek land reform
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 19-01-2017 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2456 K/PID.SUS/2016
Tanggal 19 Januari 2017 — YULIANTO ;
116 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b dan ayat (3)10.KUHAP seharusnya tuntutan Penuntut Umum batal demi hukum, mengingatPEMOHON hanya sebagai korban dari penyalahgunaan Narkotika golongan bukan tanaman jenis shabushabu ;Bahwa jika PEMOHON mengutip pernyataan dari SUPRIYADI WEDDYONO Direktur Eksekutif Institute For Criminal Reform (ICJR) dalamtulisannya :Bahwa rumusan memiliki, menyimpan dan menguasai tersebutmenjadikan Pasal 111 dan Pasal 112 UndangUndang RI Nomor 35Tahun 2009
Pengadilan PA CIAMIS Perdata Agama
Register : 24-07-2019 — Putus : 21-11-2019 — Upload : 22-11-2019
Putusan PA CIAMIS Nomor 3189/Pdt.G/2019/PA.Cms
Tanggal 21 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
23 — 2
  • JAFFERHUSSAIN (Marriage Breakdown Under The Law Reform Act, 1976 And InIslam : A Comparative View, IIU Law Journal, Vol.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 17-01-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2204 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 17 Januari 2017 — SAMSUL ARIFIN alias AMIN bin JOHAR
59 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Terdakwa nyatakan disidang tentangperbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri dan alami sendiri;Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b dan ayat (3)KUHAP seharusnya tuntutan Jaksa/Penuntut Umum batal demi hukum,mengingat pada saat ditangkap Terdakwa sedang memakai/menggunakansabusabu dengan demikian lebih tepat jika Terdakwa dinyatakan sebagaipenyalahguna Narkotika;Bahwa jika Terdakwa mengutip pernyataan dari Supriyadi W EddyonoDirektur Eksekutif Institute For Criminal Reform
Pengadilan PA BANYUMAS Perdata Agama Perceraian
Register : 13-11-2014 — Putus : 06-04-2015 — Upload : 17-12-2015
Putusan PA BANYUMAS Nomor 1780/Pdt.G/2014/PA.Bms
Tanggal 6 April 2015 — Penggugat vs Tergugat
23 — 4
  • JAFFER HUSSAIN(Marriage Breakdown Under The Law Reform Act, 1976 And InIslam : A Comparative View, IIU Law Journal, Vol.
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 18-02-2021 — Putus : 14-06-2021 — Upload : 26-07-2021
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Lbp
Tanggal 14 Juni 2021 — Open D Sijabat, S.H., berkedudukan di K.H Ahmad Dahlan, Kelurahan Lubuk Pakam III, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jimmy Albertinus.SH.MH, James Siagian,S.H.,M.H., Veronika Endang K. Purba, S.H., Subhan Afif Batubara, S.H., Wahyu Indra, S.H., Luqman Sulaiman, S.H., Sanriko Marpaung, S.H., Hotnida Jumei Hutauruk, S.H., Rentha Zeliya, S.H., Saut Turnip, S.H., Ayu Rosalin, S.H., dan Sarah Sediana, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Bantuan Hukum & Advokasi Rakyat (BBHAR) DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Utara beralamat di Jalan Jamin Ginting Km. 11 No. 86, Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Januari 2021 sebagai Penggugat; Lawan: 1. Siti Chairani Samosir, bertempat tinggal di Jl.Pembangunan I, Desa Sekip, Kec.Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, , sebagai Tergugat I; 2. Susilawati, bertempat tinggal di Jl.Pembangunan I, Desa Sekip, Kec.Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, , sebagai Tergugat II; 3. Nanang Suhendra, bertempat tinggal di Jl.Pembangunan I, Desa Sekip, Kec.Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, , sebagai Tergugat III; dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ismayani, S.H., S.Pd., M.H., Adil Solihin Putera, S.H., M.H., Samsir, S.H. dan Luthfi Azhari, S.H., Advokat & Legal Consultant yang berkantor pada Law Office, S.H., M.H., & Rekan beralamat di Jalan STM Ujung Suka Tirta No. 82 A, Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Medan Johor, SUMUT 20146 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Maret 2021 selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;
57 — 12
  • (Elly Erawati danHerlien Budiono, Penjelasan Hukum tentang Kebatalan Perjanjian, NasionalLegal Reform Program, Jakarta, 2010, hal.48);Bahwa Subekti mengatakan 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjiansebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata. 2 (dua) syaratpertama dinamakan syaratsyarat subjektif karena mengenai orangorangnya atau subjeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan 2 (dua)syarat terakhir dinamakan syaratsyarat objektif, karena mengenaiperjanjiannya sendiri atau objek dari perouatan
    (EllyHalaman 38 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN LbpErawati dan Herlien Budiono, Penjelasan Hukum tentang KebatalanPerjanjian, Nasional Legal Reform Program, Jakarta, 2010, hal.65); Bahwa syarat pertama tentang sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,dimaksudkan bahwa kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu harusbersepakat atau setuju mengenai halhal yang pokok dari perjanjian yangdiadakan itu.
Pengadilan PN AMUNTAI Perdata
Register : 06-04-2020 — Putus : 21-10-2020 — Upload : 21-10-2020
Putusan PN AMUNTAI Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Amt
Tanggal 21 Oktober 2020 — Penggugat:
M.RIZANI HASAN BIN H.JOHANSYAH ASRI
Tergugat:
1.Hj.ROSTINAWATI
2.HARISTIAN Bin H.SOPYAN
3.ERNAWATI Binti H.SOPYAN
4.H.NOOR ASIKIN
5.H.HENDRA HERYANTO
6.H.M.JUHDI
7.Hj.Laila Suharni
8.H.MAHRIADI
9.HAJJAH NURLAILA RAHMAWATI
10.H.Mukhlis
11.HAJJAH MASRIAH
12.H.NURUL HAKIM
13.H.MURSIDI
14.H,RASIDI
15.MUHAMMAD YANDI ISNANI Als H.NANI
16.H.BAHRANI Alias H.BABAH
Turut Tergugat:
1.CAMAT AMUNTAI TENGAH SELAKU NOTARIS DAN PPAT
2.KANTOR PERTANAHAN .BPN.KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
174 — 33
  • Kata Landreform terdapat di dalampenjelasan bagian nomor Il Tentang DasarDasar Dari Hukum AgrariaNasional UUPA, sebagaimana terdapat pada Nomor 7 Bab II tentangDasarDasar Dari Hukum Agraria Nasional UUPA:Dalam pasal 10 ayat 1 dan 2 dirumuskan suatu azas yang padadewasa ini sedang menjadi dasar daripada perubahanperubahandalam struktur pertanahan hampir diseluruh dunia, yaitu dinegaranegara yang telah/sedang menyelenggarakan apa yang disebutlandreform atau agrarian reform.3.
    Kata Landreform terdapat didalam penjelasan bagian nomor Il Tentang DasarDasar Dari HukumAgraria Nasional UUPA, sebagaimana terdapat pada Nomor 7 Bab Iltentang DasarDasar Dari Hukum Agraria Nasional UUPA:Dalam pasal 10 ayat 1 dan 2 dirumuskan suatu azas yang padadewasa ini sedang menjadi dasar daripada perubahanperubahandalam struktur pertanahan hampir diseluruh dunia, yaitu dinegaranegara yang telah/sedang menyelenggarakan apa yang disebutlandreform atau agrarian reform.5.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 22-06-2021 — Putus : 22-11-2021 — Upload : 05-12-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 145/G/TF/2021/PTUN.JKT
Tanggal 22 Nopember 2021 — Penggugat:
Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat
Tergugat:
Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia
356 — 244
  • Bahwa tanggal 19 November 2020, PENGGUGAT, Institutefor Criminal Justice Reform (ICJR), dan Perkumpulan RumahCemara dengan mengajukan uji materiil (judicial review) UUNarkotika terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi (MK) terkaitlarangan narkotika untuk pelayanan kesehatan dengan nomorperkara: 106/PUUXVIII/2020;74.
    Bahwa PENGGUGAT, Institute for Criminal Justice Reform(ICJR), dan Perkumpulan Rumah Cemara mengajukan permohonanpengujian penjelasan terhadap pasal 6 ayat (1) huruf a dan pasal 8ayat (1) pada UU Narkotika terhadap pasal 28C ayat (1) dan pasal28H ayat (1) pada UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesiatahun 1945;75. Bahwa gugatan tersebut menjadi bukti nyata adanyakebutuhan untuk mereformasi hukum narkotika yang dilakukan olehPENGGUGAT;76.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 27-07-2017 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1266 K/PID.SUS/2017
Tanggal 27 Juli 2017 — ZAENAL ARIFIN bin ACHMAD TURI
38 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • EddjonoDirektur Eksekutif Institute For Criminal Reform (ICJR) dalam tulisannya:Bahwa rumusan memiliki, menyimpan dan menguasai tersebut menjadikanPasal 111 dan Pasal 112 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35tahun 2009 tentang Narkotika sempat disebut olen Hakim Mahkamah AgungRepublik Indonesia sebagai pasal "keranjang", karena itulan Hakimmenyebutkan bahwa penggunaan Pasal 111 dan Pasal 112 harus dilekatkanpada tujuan maupun niat untuk apa Narkotika tersebut karena secara logikasetiap orang yang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 02-02-2017 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2518 K/PID.SUS/2016
Tanggal 2 Februari 2017 — IMAM MUSLIM MUHAMMAD HARUN ALFARIZKY bin IBRAHIM SAID;
43 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa jika PEMOHON mengutip pernyataan dari SUPRIYADI WEDDYONO Direktur Eksekutif /nstitute For Criminal Reform (ICJR) dalamtulisannya :Bahwa rumusan memiliki, menyimpan dan menguasai tersebut menjadikanPasal 111 dan Pasal 112 UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika sempat disebut oleh Hakim Mahkamah Agung R epublik Indonesiasebagai pasal "KERANJANG", karena itulan Hakim menyebutkan bahwapenggunaan Pasal 111 dan Pasal 112 harus dilekatkan pada tujuan maupunNiat untuk apa Narkotika tersebut
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 04-01-2018 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2568 K/PID.Sus/2017
Tanggal 4 Januari 2018 — MUSTOFEK bin BUSILAN
20 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 2568 K/Pid.Sus/201715.Bahwa jika Pemohon mengutip pernyataan dari SUPRIYADI W EDDYONO(Direktur Excekutif Institute For Criminal Justice Reform (ICJR), yangmengatakan:Bahwa isu ini bukanlah hal yang baru, sebab sudah ada dalam beberapaPutusan Mahkamah Agung R yang menyoal praktek penggunaan Pasal111 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika, dan memang Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 112ayat (1) UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikamemiliki
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 30-08-2012 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3016 K/PDT/2011
Tanggal 30 Agustus 2012 — A. SOLIHIN vs HENDRO BUDIYANTO
74 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • HakimTingkat Pertama karena telah berdasarkan alasan yangbenar dan tepat, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Bandingdijadikan sebagai pertimbangannya sendiri dalammemutuskan dan mengadili perkara ini serta menjadikanbagian dari dan telah termasuk dalam putusan;Bahwa dengan demikian pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta telah salahmenerapkan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok AgrariaPasal 10 ayat (1 dan 2) dalam perkara ini khusus mengenai asas/dasar Landreformatau Agraria Reform
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 30-08-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1299 K/PID.SUS/2017
Tanggal 30 Agustus 2017 — BUDI SUGIANTO SOEJOTO bin HENDRO WIBITSONO
29 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Telah dirumuskan tentang pecandu narkotika dan korbanpenyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi;16.Bahwa jika Pemohon mengutip pernyataan dari Supriyadi WW EddyonomorDirektur Eksekutif Institute For Criminal Justice Reform (ICJR) :Mengatakan bahwa isu ini bukanlah hal yang baru, sebab sudah adadalam beberapa putusan Mahkamah Agung R yang menyoal praktekpenggunaan Pasal 111 dan Pasal 112 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, memang Pasal 111dan Pasal 112
Pengadilan PA JEMBER Perdata Agama Perceraian
Register : 02-02-2011 — Putus : 12-04-2011 — Upload : 16-10-2011
Putusan PA JEMBER Nomor 532/Pdt.G/2011/PA.Jr
Tanggal 12 April 2011 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
19 — 0
  • pemeliharaan anakanak menjadi terlantar bahkan pertengkaranpertengkaran yang selalu terjadi bisa berdampak buruk pada pendidikan danpertumbuhan jiwa anakanak; oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil danbermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian, karena dengan menutup pintuperceraian bagi rumah tangga tersebut bisa dipandang tidak sesuai dengan rasa keadilan,sebagaimana doktrin hukum yang dinyatakan oleh Maulana Abu Kalam Azad dalam S.15Jaffer Husssain (Marriage Breakdown Under The Law Reform
Pengadilan PA KABUPATEN KEDIRI Perdata Agama Perceraian
Register : 08-04-2014 — Putus : 30-06-2014 — Upload : 06-08-2014
Putusan PA KABUPATEN KEDIRI Nomor 1150/Pdt.G/2014/PA.Kab.Kdr
Tanggal 30 Juni 2014 — Penggugat vs Tergugat
6 — 0
  • Jaffer Husssain (MarriageBreakdown Under The Law Reform Act, 1976 And In Islam: A Comparative View,IIU Law Journal, Vol.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 31-10-2017 — Upload : 22-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1955 K/PID.SUS/2017
Tanggal 31 Oktober 2017 — ENDIK SURYONO bin JAMAL;
115 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa jika Para Pemohon mengutip pernyataan dari Supriyadi WEddyono Direktur Eksekutif Institute For Criminal Justice Reform (ICJR) :Mengatakan bahwa isu ini bukanlah hal yang baru, sebab sudah ada dalambeberapa putusan Mahkamah Agung RI yang menyoal praktik penggunaanPasal 111 Ayat (1) dan Pasal 112 Ayat (2) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, memang Pasal 111 danPasal 112 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika memiliki rumusan pidana
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 28-05-2013 — Putus : 10-10-2013 — Upload : 25-08-2014
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 150/Pid.B/2013/PN.Pkp
Tanggal 10 Oktober 2013 — RUSLI Alias YUN KIUN Bin YAP AKON
69 — 304
  • 47none Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim diatas, terdapatdissenting opinion dari Hakim Anggota 2 yang berpendapat berbeda (DissentingOpinion) yaitu mengenai dikenakannya dakwaan kesatu terhadap terdakwa:Bahwa suatu tindakan yang hendak dikriminalisasi mestinya harus dirumuskandengan jelas dan tegas, sehingga tidak ada keraguan bagi orang yang terkenamasalah, sesungguhnya perbuatan manakah yang dilarang menurut UU yangberlaku (vide, icjr.or.id, ICJR (Institute for criminal justice reform
    (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun danpidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) danpaling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).Bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam tuntutannya tidak menguraikanmasingmasing apa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai ataumenyediakan narkotika golongan bukan tanaman seperti yang telah didakwakankepada terdakwa pada dakwaan kesatu seperti yang dimaksudkan oleh ICJR(Institute for criminal justice reform
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 30-08-2017 — Upload : 18-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1579 K/PID.SUS/2017
Tanggal 30 Agustus 2017 — EDI SETIAWAN bin KASMAUN;
51 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • EDDYONO,Direktur Eksekutif /nstitute for Criminal Reform (ICJR), dalam tulisannya:Bahwa rumusan memiliki, mMenyimpan dan menguasai tersebut menjadikanPasal 111 Ayat (1) dan Pasal 112 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika sempat disebut oleh Hakim MahkamahAgung RI sebagai pasal keranjang, karena itulan Hakim menyebutkanbahwa penggunaan Pasal 111 Ayat (1) dan Pasal 112 Ayat (1) harusdilekatkan pada tujuan maupun niat untuk apa Narkotika tersebut, karenasecara logika, setiap orang
Pengadilan PA PINRANG Perdata Agama
Register : 18-04-2019 — Putus : 17-07-2019 — Upload : 23-07-2019
Putusan PA PINRANG Nomor 361/Pdt.G/2019/PA.Prg
Tanggal 17 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
11 — 7
  • Jaffer Husssain (MarriageBreakdown Under The Law Reform Act, 1976 And In Islam: A Comparative View, IIULaw Journal, Vol. 1, No. 1, 1989, halaman 126;If on the object of the marriage being defeated, separation has not beenallowed to the parties, this would has been a cruel limitation of the right of freechoice and society would have been deprived o f a happy married state of life(Apabila tujuan perkawinan gagal dicapai, perceraian tidak diijinkan bagipara pihak, hal ini bisa merupakan ketentuan yang
Pengadilan PA BANYUMAS Perdata Agama
Register : 03-11-2014 — Putus : 16-03-2015 — Upload : 11-05-2015
Putusan PA BANYUMAS Nomor 1708/Pdt.G/2014/PA.Bms
Tanggal 16 Maret 2015 — PEMOHON - TERMOHON
20 — 1
  • JAFFERHUSSAIN (Marriage Breakdown Under The Law Reform Act, 1976 And InIslam : A Comparative View, IIU Law Journal, Vol.
Pengadilan PA PANGKAJENE Perdata Agama
Register : 15-04-2015 — Putus : 18-08-2015 — Upload : 13-10-2015
Putusan PA PANGKAJENE Nomor 151/Pdt.G/2015/PA.Pkj
Tanggal 18 Agustus 2015 — Penggugat dan Tergugat
15 — 4
  • Jaffer Husssain (MarriageBreakdown Under The Law Reform Act, 1976 And In Islam: A Comparative View, ITU LawJournal, Vol.