Ditemukan 7759 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : punguan pemungutan penguatan pungan pongutan pangukan
Penelusuran terkait : Korupsi Pungutan biaya pengurusan dokumen keimigrasian Dana alokasi khusus pendidikan; pungutan liar; unsur "setiap orang" Mengeluarkan barang impor dari kawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai dengan maksud untuk mengelakkan pembayaran bea masuk dan/atau pungutan negara lainnya dalam rangka impor
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 25-11-2019 — Putus : 20-04-2020 — Upload : 29-04-2020
Putusan PN PONTIANAK Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN Ptk
Tanggal 20 April 2020 — Penuntut Umum:
M. NURFAISAL WIJAYA, SH
Terdakwa:
Ir. JUNIAR Bin SALIMIN
185 — 75
  • NAJIRI selaku Penerima;
    43) 1 (satu) lembar salinan Nota Pungutan Retribusi Sertifikasi Benih Tanaman UPTD BPSMB nomor : 25 dengan Jumlah sebesar Rp 48.572,- (empat puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah);
    44) 1 (satu) lembar salinan Sertifikat Mutu Benih nomor : 32/ SERT.BUN-BSS/ LADA/ X/ 2015 tanggal 5 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Benih Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 12-11-2020 — Putus : 15-03-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smr
Tanggal 15 Maret 2021 — Penuntut Umum:
Ali fikri
Terdakwa:
ASWANDINI EKA TIRTA
196 — 64
  • Terkadang dari Dinas memintasaksi hadir menyaksikan realisasi pekerjaan yang sudah selesai;Bahwa saksi menerangkan, saksi tidak pernah menginstruksikan perihaldana sebesar Rp250 miliar TA 2020 dan Rp100 miliar TA 2019,apalagi dengan pungutan sebesar 10% dari nilai tersebut;Bahwa saksi menerangkan, saksi tidak mengetahul bagaimana cara Sadr.MUSYAFFA mendapatkan dana untuk keperluan operasional saksisewaktuwaktu. Pada waktu saksi ditawari oleh Sdr.
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus
Register : 02-07-2020 — Putus : 20-11-2020 — Upload : 22-12-2020
Putusan PN GORONTALO Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto
Tanggal 20 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
MUHAMMADONG, SH
Terdakwa:
DANAR BATA, S.TP
247 — 152
  • etika sebagai berikut:g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau kolusidengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secaralangsung atau tidak langsung merugikan negara; danh. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi ataumenerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepadaSiapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaanbarang/jasa.Pasal 115 ayat (1) adalah: K//D/I dilarang melakukan pungutan
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 05-12-2016 — Putus : 21-04-2017 — Upload : 05-11-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 263/Pid.Sus-TPK/2016/PN SBY
Tanggal 21 April 2017 — Penuntut Umum:
NUR HALIFAH, SH
Terdakwa:
EKI SATRIYOMI AKBARTO, SH Bin BAMBANG HERMANTO
463 — 341
  • PN.Sby.pengelolaan Keuangan Negara ; Bahwa keahlian saksi adalah dalam bidang Hukum Keuangan Negara ; Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan selaku Ahli Hukum KeuanganNegara kurang lebih pada 200 kasus terkait dengan kasus kasus tindak pidanakorupsi, baik yang ditangani oleh Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) maupunyang ditangani oleh Kejaksaan Agung/Kejaksaan Negeri, dan Kepolisian RepublikIndonesia, antara lain dalam kasuskasus sebagai berikut :a Kasus pengadaan pemancar pada Perjan RRI tahun 2003 ;b Kasus pungutan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-08-2016 — Putus : 23-11-2016 — Upload : 29-03-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 68/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg.
Tanggal 23 Nopember 2016 — AGUS SULAEMAN
120 — 30
  • Bag.berikut :dilakukan Pembahasan Rancangan APBD Tahun = 2014Pemerintah Daerah Kota Depok, adanya Aspirasi Dewan yangmenerima pengaduan terkait dengan pungutan baju seragam disekolah, sehingga dengan aspirasi tersebut akhirnya disepekatiuntuk di alokasikan Kebutuhan Biaya Seragam dan Sepatu;selanjutnya dengan aspirasi Dewan tersebut, Dinas PendidikanKota Depok menyusun Rencana Pengadaan Barang seragam dansepatu untuk dimasukkan kedalam Rancangan APBD Tahun 2014;pada awalnya diusulkan untuk seragam
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 05-04-2021 — Putus : 20-08-2021 — Upload : 14-09-2021
Putusan PN PALEMBANG Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plg
Tanggal 20 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
1.YOPHI MISDAYANA,SH
2.FEBRIANSYAH Y, SH
Terdakwa:
EMEN HARDIYANTO,SE Bin H. HAROENO
221 — 65
  • Pembukuan 06) pungutan pajak PPh sebesar Rp.255.455 (dua ratus lima puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah tanggal 20 November 2017.
  • 1 (satu) bundel asli bukti penerimaan (No. pembukuan 15) pungutan pajak PPh sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 24 Desember 2018.
  • 1 (satu) bundel asli bukti penerimaan (No. Pembukuan 14) Perhitungan Persekot TB No. 008 Kas tanggal 09 November 2018 sebesar Rp. 13.550.000,- (tiga Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tanggal 24 Desember 2018.
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 21-05-2013 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 06 / Pid.Sus / Tipikor / 2013 / PN.Bjm
Tanggal 21 Mei 2013 —
119 — 34
  • Hasil pnyelidikan dan penyidikan diketahui bahwa WARDANA dan ALFIAN NOOR telahmelakukan pungutan dan penerimaan setoran PNBP (penerimaan negara bukan pajak)dari perusahaan pertambangan di Wilayah Kab.
Pengadilan PN DEPOK Pidana Umum Penggelapan
Register : 09-02-2018 — Putus : 30-05-2018 — Upload : 27-08-2018
Putusan PN DEPOK Nomor 83/Pid.B/2018/PN.Dpk
Tanggal 30 Mei 2018 — ANDIKA SURACHMAN ; ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN
9823 — 4503
  • diundang untuk mengikuti Seminar Keagenan danmendapatkan Sertifikat Agen First Travel tanpa membayar sejumlah uanglagi;Bahwa Perjanjian kemitraan antara First Travel dan Para Agen dilakukanketika selesai mengikuti Seminar Keagenan;Bahwa sertifikat Agen First Travel tersebut masa berlakunya selama 1tahun dan sebagian besar Para Agen telah memperpanjang masa berlakudari Sertifikat tersebut karena Para Jamaah yang diajak oleh agenagentersebut belum diberangkatkan umrah oleh First Travel;Bahwa tidak ada pungutan
    Namun = mulaiNovember 2016 sampai dengan saat ini, mekanisme pengurusanvisa jamaah umroh berubah menjadi dari travel umroh kepadaprovider, lalu provider kepada asosiasi, lalu asosiasi kepada KBSA.Yang mana ada pungutan uang sebesar USD 15,00 (lima belas usdollar) per visa yang dikenakan oleh asosiasi kepada pihak travel.Hal 948 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN Dpkc. Kemudian sejak sekitar bulan Maret April 2017, pengajuan visajamaah umroh yang diajukan oleh PT.
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus
Register : 30-07-2018 — Putus : 22-11-2018 — Upload : 10-01-2019
Putusan PN PADANG Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pdg
Tanggal 22 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
JOVAN KURATA WARUWU,SH,MH
Terdakwa:
ANDRI MENTAWINO SABABALAT,SH Pgl WINO
164 — 143
  • 1 (satu) lembar Surat pemberitahuan pungutan PPN,PPH dan Denda Kegiatan.
  • 1 (satu) lembar SP2D CV.ALI Nomor : 3172 / DAU -05 /XII /2012.
  • 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM).
  • 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP LS Nomor : 87 / XII /1.17-2012.
  • 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran Barang Dan Jasa (SPP LS) Nomor :87 / XII / 1.17-2012.
Pengadilan PT TANJUNG KARANG Pidana Khusus
Register : 12-10-2023 — Putus : 21-11-2023 — Upload : 21-11-2023
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 10/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK
Tanggal 21 Nopember 2023 — Pembanding/Penuntut Umum : Sri Aprilinda Dani, S.H.
Terbanding/Terdakwa : SAHRIWANSAH, SE Bin SUNAN RADEN
199 — 162
- Penyerahan uang hasil pungutan retribusi kepada Kadis SARIWANSYAH.
- Penyerahan uang kepada Staf dan Sopir.
- Penyerahan uang kepada ARIS FADILAH.
- Penyerahan uang kepada RIANA APRIANA, AP. MM
55) 1 (satu) lembar asli SPT Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Nomor : 800/055/III.10/1/2022 tanggal 19 Januari 2022 Atas Nama Arwiriansyah.
Pengadilan PT TANJUNG KARANG Pidana Khusus
Register : 12-10-2023 — Putus : 21-11-2023 — Upload : 21-11-2023
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK
Tanggal 21 Nopember 2023 — Pembanding/Penuntut Umum : Sri Aprilinda Dani, S.H.
Terbanding/Terdakwa : HARIS FADILLAH,ST.MM BIN KUSAIRI KARIM
152 — 156
- Penyerahan uang hasil pungutan retribusi kepada Kadis SARIWANSYAH.
- Penyerahan uang kepada Staf dan Sopir.
- Penyerahan uang kepada ARIS FADILAH.
- Penyerahan uang kepada RIANA APRIANA, AP. MM
55) 1 (satu) lembar asli SPT Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Nomor : 800/055/III.10/1/2022 tanggal 19 Januari 2022 Atas Nama Arwiriansyah.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-08-2016 — Putus : 29-12-2016 — Upload : 23-11-2018
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pn.Jkt.Pst
Tanggal 29 Desember 2016 — MOHAMAD SANUSI
814 — 2399
  • orang khusus di rumah sakit untukmembimbing pasien;Biaya perawatan memang gratis dari pemerintah, kita hanya mengantar,membantu menunjukkan jalan bagi calon pasien supaya terlayani secarabaik;Bahwa pemakaman gratis sebetulnya perda DKI bagi warga yangmeninggal mendapat satu lahan pemakaman gratis, Cuma kita tidak bisamemilih lokasinya, hanya saja ini belum disosialisasikan dengan baik olehPemprov, jadi pada kenyataannya dilokasi TPU masih ada pemungutan,untuk itu kita hadir disana untuk memastikan pungutan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 06-03-2019 — Putus : 26-07-2019 — Upload : 23-09-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 26 Juli 2019 — Penuntut Umum:
Putra Iskandar
Terdakwa:
Budi Rachmat Kuriawan
258 — 88
  • pengadaan, apabila dibuat setelah proses lelang tidakdibenarkan.Bahwa HPS dibuat sebelum lelang berguna menentukan besaranharga yang ditawarkan sesuai dengan harga wajar dan untukmenentukan besaran jaminan penawaran.Bahwa HPS disamping rincian barang jasa juga memuat over head danpajak, saat menyusun perpres 54 kewajaran harga untuk overheadadalah maksimum 15%, ahli berkomunikasi dengan asosiasiperusahaan masukan saat itu overhead dan keuntungan perusahaanjumlah 10% sudah besar dengan catatan tidak ada pungutan
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-02-2016 — Putus : 05-06-2016 — Upload : 30-10-2017
Putusan PN PALU Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pal
Tanggal 5 Juni 2016 — Ir. MANSYUR LANTA I.B LANTA.,M.M alias MANSYUR alias SUR
160 — 28
  • tidak tersedia atau tidak cukup teredia danatau tagihan pembayaran tidak memenuhi persyaratan administrasi dan tidak didukungbukti yang sah; melakukan pembukuan yang dilakukan dengan Buku Kas Umum danbukubuku pembantu lainnya serta buku pengawasan anggaran;Bahwa Bendahara yang membukukan lebih dari satu DIPA pembukuannya dilakukanuntuk masingmasing DIPA; menyiapkan surat permintaan pembayaran (SPPUP, SPPGU, SPPTU dan SPP LS) dan menyampaikan SPP berikut dokumen kelengkapannyakepada PPSPM; melakukan pungutan
Pengadilan PT TANJUNG KARANG Pidana Khusus
Register : 12-10-2023 — Putus : 21-11-2023 — Upload : 21-11-2023
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 12/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK
Tanggal 21 Nopember 2023 — Pembanding/Penuntut Umum : Sri Aprilinda Dani, S.H.
Terbanding/Terdakwa : HAYATI, S.Kom Binti CIK AMID
212 — 222

  • - Penyerahan uang hasil pungutan retribusi kepada Kadis SARIWANSYAH.
    - Penyerahan uang kepada Staf dan Sopir.
    - Penyerahan uang kepada ARIS FADILAH.
    - Penyerahan uang kepada RIANA APRIANA, AP.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 14-08-2017 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31 PK/Pid.Sus/2016
Tanggal 14 Agustus 2017 — H.M. RUSLI ZAINAL
360 — 318 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penetapan pedoman untuk penentuan tarif pungutan hasilhutan bukan kayu lintas Kabupaten/Kota.p. Turut serta secara aktif bersama pemerintah dalammenetapkan kawasan serta perubahan fungsi dan statushutan dalam rangka perencanaan tata ruang Propinsiberdasarkan kesepakatan antara Propinsi dan Kabupaten/Kota.q. Perlindungan dan pengamanan hutan pada kawasan lintasKabupaten/Kota.r.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-06-2016 — Putus : 24-10-2016 — Upload : 20-02-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 48/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst
Tanggal 24 Oktober 2016 — Pidana Korupsi - SUKOTJO SASTRONEGORO BAMBANG
172 — 49
  • Pasal 115 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 melarangadanya adanya pungutan dalam bentuk apapun;Bahwa Para pihak dalam proses pengadaan wajib menandatanganiPakta Integritas;Bahwa Mark up bisa terjadi jika merencakan HPS dengan rincian barangyang tidak dibutuhkan/di luar ketentuan. Dengan adanya mark upmenimbulkan pembayaran lebih besar;Bahwa Tidak diperbolehkan adanya pembayaran sebesar 100% kepadapenyedia barang Jasa padahal pekerjaan pengadaan barang jasa belumselesai dikerjakan.
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-11-2017 — Upload : 14-02-2018
Putusan PN GORONTALO Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Gto
Tanggal 21 Nopember 2017 — - HERWIANTO MUCHTAR, S.Si, Apt, M.BA
175 — 539
  • penerimaan TGR tanggal 20/10/13 sebesar Rp 120.483.250 (seratus dua puluh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan penerimaan Lain-lain (PLL) tanggal 13/11/13 sebesar Rp 371.687.600,- (tiga ratus tujuh puluh satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).c. 5 (lima) lembar Surat DPPKAD Nomor: 970/DPPKAD/294/X/2013 tanggal 12 November 2013 tentang laporan realisasi pendapatan daerah dan lampiran daftar realisasi penerimaan pendapatan daerah per jenis pungutan
Pengadilan PN DEPOK Pidana Umum Penggelapan
Register : 09-02-2018 — Putus : 30-05-2018 — Upload : 27-08-2018
Putusan PN DEPOK Nomor 84/Pid.B/2018/PN.Dpk
Tanggal 30 Mei 2018 — SITI NURAIDA HASIBUAN alias KIKI
5343 — 8113
  • untuk mengikuti Seminar Keagenan danmendapatkan Sertifikat Agen First Travel tanpa membayar sejumlah uanglagi; Bahwa Perjanjian kemitraan antara First Travel dan Para Agen dilakukanketika selesai mengikuti Seminar Keagenan; Bahwa sertifikat Agen First Travel tersebut masa berlakunya selama 1 tahundan sebagian besar Para Agen telah memperpanjang masa berlaku dariSertifikat tersebut karena Para Jamaah yang diajak oleh agenagen tersebutbelum diberangkatkan umrah oleh First Travel; Bahwa tidak ada pungutan