Ditemukan 1308 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kppn kpn kppu kebun kain kbpc kbpr kbph kbpnk kwbpn kabpn kbpj kbpnb
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 25-03-2011 — Upload : 19-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 53 K/TUN/2008
Tanggal 25 Maret 2011 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG ; IRA YULI YANTI VS PT. BALI RAGAWISATA
102 — 114 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bali Ragawisata) Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi,berdasarkan Akta Pelepasan Hak No. 112, tanggal 30 September 1990,dihadapan Notaris Gusti Ngurah Putra Wijaya, SH. tanoa melampirkanSertipikat Hak Milik No. 249/Desa Ungasan, atas nama Pik, yang telahterbit tanggal 26 Mei 1990, yang berarti in casu, Akta Pelepasan HakNo. 112 tanggal 30 September 1990, yang dibuat dihadapan Notaris GustiNgurah Putra Wijaya, SH. sekali lagi mengandung cacat yuridis, ataubertentangan dengan Pasal 103 Ayat (2) PMNA/KBPN
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Upload : 29-01-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 465/Pdt/2018/PT SMG
Tuan Rachmadi dkk lawan Tuan Sukino dkk
125 — 124
  • Bahwa dalam Peraturan Pendaftaran tanah yang berlaku saat ini,yaitu PP Nomor 24 tahun 1997 Jo PMA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997dalam Pasal 5 disebutkan bahwa ;Perubahan Data Pendaftaran Tanah berdasarkan Putusan AtauPenetapan PengadilanPasal 451.
Pengadilan PN BATULICIN Perdata
Register : 12-02-2019 — Putus : 22-05-2019 — Upload : 20-08-2020
Putusan PN BATULICIN Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bln
Tanggal 22 Mei 2019 — Penggugat:
1.Makmur
2.H. Nurdin
3.Hj. Hartikah
4.Nursiah
Tergugat:
1.M. Syarifudin
2.Hj. Hane HP
3.Yahna, U,
4.Muhammad Ikhsan
5.Muhammad Mukhsin
6.Hj. Siti Nafsiah
7.Abdul Muthalib
8.Noor Lina
9.Muhammad Qasim
10.H. Airillah
195 — 152
  • .> Tanda Terima Dokumen Pengurusan Sertifikat Hak Milikyang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten TanahBumbu yang pengurusannya telah sesuai denganpersyaratan formal dan telah dilaksanakan sesuaidengan prosedur yang berlaku sesuai dengan ketentuanyang terdapat dalam Pasal 48 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 serta Pasal 133 PMNA/KBPN No. 3Tahun 1997.Atas dasar tersebut maka dalil PARA PENGGUGAT adalah salah,tidak benar dan tidak berdasarkan fakta sehingga Gugatan PARAPENGGUGAT seharusnya ditolak
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 27-01-2021 — Putus : 19-05-2021 — Upload : 19-05-2021
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 8/G/2021/PTUN.SMG
Tanggal 19 Mei 2021 — Penggugat:
BUDI HARYANTO
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SEMARANG
Intervensi:
Soenar Alie Martono
372 — 275
  • Sesuai dengan bunyipasal 1 ayat 14 peraturan menteri negara agraria/ kepala badan pertanahannasional nomor 9 tahun 1999 tentang tata cara pemberian dan pembatalanhak atas tanah negara dan hak pengelolaan (selanjutnya dalam gugatan inidisingkat PMNA/KBPN) berbunyi:pembatalan hak atas tanah adalah pembatalan keputusan pemberianhak atas tanah atau sertifikat hak atas tanah karena keputusantersebut mengandung cacad hukum administrasi dalam penerbitannyaatau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang
    sebagaimana diatur dalam uu nomor 30 tahun2014, melanggar asas kemanfaatan sebagaimana diataur dalam undangundang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok agrariatertuama pasal 9 ayat (2) yang berbunyi tiaptiap warga negara indonesia,baik lakilaki maupun wanita mempunyal kesempatan yang sama untukmemperoleh suatua hak atas tanah serta mendapatkan manfaat darihasilnya bai bagi diri sendiri maupun keluarganya dan melangggar asaskecermatan sebagaimana diatur dalam PP NO. 24 Tahun 1997 jopermen/KBPN
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 22-09-2020 — Putus : 19-10-2020 — Upload : 19-10-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 520/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 19 Oktober 2020 — Pembanding/Tergugat I : JAJAT SUDRAJAT. Diwakili Oleh : JAJAT SUDRAJAT.
Pembanding/Tergugat II : NENAWATI. Diwakili Oleh : JAJAT SUDRAJAT.
Terbanding/Penggugat : DWYNTHA YUNIAWATI ANGGAIRA,
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BOGOR,
99 — 53
  • baik untuk memperoses peralihan hak milik atas tanah,sehingga putusan pengadilan dapat dijadikan dasar untuk proses peralihanhak milik atas tanah dan hakim berwenang untuk itu didasarkan pada Pasal 37ayat (1) PP No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Peralihan hak atasHalam 23 dari 28 halaman Putusan Nomor 520/PDT/ 2020/PT BDGtanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual bell, tukar menukar,hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahanhak lainnya ...) jo PMNA/KBPN
Pengadilan PA BOGOR Perdata Agama
Register : 06-12-2017 — Putus : 27-02-2018 — Upload : 12-06-2019
Putusan PA BOGOR Nomor 1700/Pdt.G/2017/PA.Bgr
Tanggal 27 Februari 2018 — Penggugat melawan Tergugat
106 — 29
  • XxxxxxxxxXXxXxXxXxxx dan DI No.XXXXXXXXXXXXXXX SE bidang tanah terletak dalam Wilayah HukumAdministrasi Provinsi Jawa Barat dengan peta pendaftaran tanah :1.000 Nomor peta pendaftaran : 482.40078, Lembar : 081 Kota, C.4dan tandatanda dalam batas pagar tembok dan dinding bangunanmemenuhi ketentuan (PMNA/KBPN. No : 3/1997 Pasal 21 Ayat 2seluas : + 182 M* (Seratus Delapan Puluh Dua Meter Persegi).Yang menunjukkan batasbatas oleh XXXXX XXXXXXXXX, S.H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 03-07-2013 — Putus : 29-08-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 294 K/TUN/2013
Tanggal 29 Agustus 2013 — JAMILUS VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SOLOK., II. ZAINIR HAMZAH., DKK;
52 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal63 ayat (2) PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun1997 tentang Pendaftaran Tanah, terhadap bidangtanah yang dimohon penerbitan sertifikatnya Alimarselaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum telahdiumumkan melalui Pengumuman Data Fisik danData Yuridis Bidang Tanah Nomor 11/PengKota/BPN2011 pada tanggal 11 Juli 2011 dalam tenggangwaktu 60 (enam puluh) hari di Kantor PertanahanKota Solok dan Kantor Lurah Tanjung Paku,Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok untukmemberikan
Pengadilan PN SURAKARTA Perdata
Putus : 17-02-2015 — Upload : 14-12-2015
Putusan PN SURAKARTA Nomor 88 /Pdt.G/2014/PN. Skt.
Tanggal 17 Februari 2015 — MAH SU’UN vs RAFAELA ANA WIDIARSANTI dkk
55 — 11
  • hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat padadasarnya adalah murni urusan yang bersifat internal, namundemikian Turut Tergugat tidak keberatan untuk dijadikan pihakHalaman 50 dari 66 Halaman, Putusan No. 201/Pdt/2015/PT SMGdalam perkara ini, sehingga apabila Turut Tergugat dipersilahkanmelakukan pencatatan pemblokiran dalam buku Tanah Obyekperkara, maka Penggugat harus mengajukan permohonan untukkepentingan tersebut hal ini sebagaimana diatur dalam PP 24tahun 1997 jo PP 13 tahun 2010 jo PMNA/KBPN
    3 tahun 1997 joPeraturan KBPN Nomor 1 tahun 2010 ;b.
Pengadilan PTUN DENPASAR TUN Pertanahan
Register : 15-02-2016 — Putus : 01-06-2016 — Upload : 02-06-2016
Putusan PTUN DENPASAR Nomor 01/G/2016/PTUN.DPS
Tanggal 1 Juni 2016 — PENGGUGAT: -SONYA CHIETRA SARI. TERGUGAT: -KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BALI.
TERGUGAT II INTERVENSI: -I GUSTI PUTU PUTRANATA, S.H,dkk.
176 — 152
  • Tergugatmenerbitkan Keputusan pembatalan tersebut tentunya sangatmerugikan hakhak keperdataan Penggugat ;Bahwa Penggugat dalam mengajukan proses pensertipikatansudah memenuhi syarat dan ketentuan perundangundanganyang berlaku sehingga terbit SHM atas nama Penggugat, akantetapi kemudian Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negaratelah mengeluarkan Keputusan Pembatalan atas SHMPenggugat, hal tersebut adalah merupakan kekeliruan dankesalahan, sehingga tidak tepat apabila Tergugat menerapkanpada pasal 107 Permenag/KBPN
    14 Juli 2010, RegisterPerkara Nomor 2844K/Pdt/2009 tidak mengikutsertakan KantorPertanahan Kabupaten Badung sebagai pihak dalam perkara,sehingga bagaimana mungkin Kantor Pertanahan Kabupaten Badungmemberi catatan dalam buku tanah Hak Milik Nomor 8894/Ungasan,karena Kantor Pertanahan Kabupaten Badung tidak ikut sebagipihak dalam perkara tersebut ;Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 11 gugatannya yangmenyatakan: .....sehingga tidak tepat apabila Tergugat menerapkanpada Pasal 107 Permenag/KBPN
Pengadilan PT SEMARANG
Putus : 13-08-2015 — Upload : 14-03-2016
Putusan PT SEMARANG Nomor 201/Pdt/2015/PT SMG
Tanggal 13 Agustus 2015 —
50 — 17
  • Kelurahan Jebres) Turut Tergugat menanggapisebagai berikut :a. bahwa hutang piutang= antaraPenggugat dengan Tergugat padadasarnya adalah murni urusan yangbersifat internal, namun demikianTurut Tergugat tidak keberatan untukdijadikan pihak dalam perkara ini,sehingga apabila Turut Tergugatdipersilahkan melakukan pencatatanpemblokiran dalam buku TanahObyek perkara, maka Penggugatharus mengajukan permohonan untukkepentingan tersebut hal inisebagaimana diatur dalam PP 24tahun 1997 jo PP 13 tahun 2010 joPMNA/KBPN
    3. tahun 1997 joPeraturan KBPN Nomor 1. tahun2010 ;b.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 10-02-2015 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2176 K/Pdt/2014
Tanggal 10 Februari 2015 — DURIYATUN melawan NEGARA REPUBLIK INDONESIA c.q PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA c.q DEPARTEMEN DALAM NEGERI c.q GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA c.q WALIKOTA KOTA YOGYAKARTA c.q SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA
85 — 128 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • hak lama/ baratdiprioritaskan pada rakyat yang mendudukinya dan yang menguasai/menggunakan tanah tersebut.e Pasal 24 ayat (2) PP Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,menyatakan bahwa penguasaan fisik bidang tanah selama 20 tahun ataulebih secara berturutturut dilakukan oleh pemohon pendahuluanpendahulunya berhak atas tanah yang diperkuat oleh kesaksian danpenguasaan tersebut tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adatatau desa/kelurahan.e Pasal 61 Peraturan Menteri Negara Agraria/ KBPN
Pengadilan PN SABANG Perdata Tanah
Register : 03-08-2015 — Putus : 02-06-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan PN SABANG Nomor 5/Pdt.G/2015/PN.SAB
Tanggal 2 Juni 2016 — SYAHRUDDIN Bin Tgk. ABDUL RANI ASYEK, VS PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA : C/q. Menteri Agraris dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaC/q. Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi AcehC/q. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Sabang, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA : C/q. MenteriPertahanan Republik Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA : C/q. Panglima TNI Republik Indonesia, C/q. Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL), Republik Indonesia,C/q. Panglima Armada Barat (Pangarmabar) Republik Indonesia, Cq Komandan Pangkalan Utama Angkatan laut (Danlantamal) 1 Belawan,C/q. Komandan Pangkalan Angkatan Laut (Danlanal) Sabang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III ;
180 — 33
  • Rahim Lubis dalam bukunya HukumPendaftaran Tanah menyebutkan :Seseorang dapat dikatakan mempunyai tanah atau mendapatkan penetapan hak atastanah maka harus dapat dibuktikan terlebih dahulu adanya dasar penguasaan seseorangdalam menguasai, menggunakan dan memanfaatkan tanah, yang tidak ditentang olehpihakmanapun dan dapat diterima menjadi bukti awal untuk pengajuan hakkepemilikannyaBahwa dalam penjelasan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997dan Pasal 60 ayat (1) PMNA/KBPN No.
    Syarat ini berkaitandengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) PMNA/KBPN No. 9 Tahun 1999 tentang Tata CaraPemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan yang bunyinyasebelum mengajukan permohonan hak atas tanah yang dimohon dibuktikan dengandata yuridis dan data fisik sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlakuBahwa dari ketentuan di atas maka dapat disimpulkan permohonan penerbitan Hak Pakaiyang diajukan oleh Tergugat II dan Tergugat III kepada Tergugat I tidak terpenuhinya
    Disamping batal atau dapat dibatalkan ketetapan tersebut dimungkinkan bahwaketetapan tersebut dicabut oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan ;Bahwa di dalam PMNA/KBPN No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian danPembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, Jo.
    PMNA/KBPN No. 3 tahun 1999,tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak AtasTanah Negara menentukan :Pasal 3 ayat (1)**PemberiandanpembatalanHak Milk, HakGuna Usaha, HakGunaBangunan,HakPakaidanHakPengelolaandilakukanolehMenteriBahwa dengan dasar hukum di atas Menteri Negara Agraria dalam hal ini telah mencabutSKEP Agraria No. SK. 2/H. Peng/68 dan sangatlah jelas bahwa SKEP Agraria No.
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata
Register : 20-09-2017 — Putus : 20-09-2018 — Upload : 07-11-2018
Putusan PN MAKASSAR Nomor 288/Pdt.G/2017/PN Mks
Tanggal 20 September 2018 — Penggugat:
NY.A.M PANGEMANAN
Tergugat:
1.NY.JANDA KLARA THEODORA VAN HIEN SETH PAUL
2.Peter Carapiet Paul
3.Bernadette Maria Iteng Nangoy BA,
4.NOTARIS SITSKE LIMOWA,SH
5.PROTUKULER NOTARIS SITSKE LIMOWA,SH
6.ORGANISASI MUHAMMADIYAH MAKASSAR
355 — 128
  • Peraturan Presidium KabinetDwikora Republik Indonesia No.5 /Prk/1965, atau dengan kata lain hanyaPemerintah Indonesia Cq.Dirjen Agraria yang hanya dapat melakukanperalihan hak atas tanah dan dipertegas dengan adanya Surat PeraturanMenteri Negara Agraria /Kepala BPN (PMNA/KBPN) No.9/1999 Pasal150 yang menyatakan Permohonan hak atas tanah yang berasal daritanah obyek P3MB, No.5/Prk/Tahun 1965 dilaksanakan sesuai denganketentuan sebagaimana dalam UndangUndang No.3 Prp Tahun 1960tentang Penguasaan benda
Pengadilan PT MEDAN Perdata Tanah
Register : 08-01-2015 — Putus : 19-03-2015 — Upload : 03-07-2015
Putusan PT MEDAN Nomor 15/PDT/2015/PT-MDN
Tanggal 19 Maret 2015 — KASMAN SIHOTANG MELAWAN PT. NAULI SAWIT
52 — 28
  • yang berasal dari pulau jawa, Transmigrasi SwakarsaMandiri adalah anak/keluarga dari Transmigrasi Umum yang telah mandiri danbisa melepaskan diri dari orang tuanya, dan sebagian dari mereka adalahPenggugat dalam perkara aquo ;Bahwa selama program Pembangunan dan Penempatan Transmigrasi di atasHPL tersebut berjalan, kepada peserta Transmigrasi (Penggugat)diberikanlegalitas kepemilikan lahan berupa Kartu Anggota Transmigrasi SwakarsaMandiri (TSM) dan Sertifikat Hak Milik sesuat SK Kepala BPN No.21/KBPN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 16-05-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 755 K/Pdt/2017
Tanggal 16 Mei 2017 — THERESIA SUI NDUN VS 1. PEMERINTAH RI cq KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI cq DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT RI cq PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) CABANG TENAU KUPANG, DKK. DAN 1. PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG, DKK.
65 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Di dalam peraturanperundanganperundangan yang berlaku tentang tanah, tidak adasatupun peraturan perundangperundangan yang menyebutkan bahwapohonpohon lontar dapat digunakan sebagai bukti atau alas hak atastanah (vide Pasal 24 P eratura Pemerintah tentang Pendaftaran Tanahjuncto Pasal 60 Peraturan Menteri Negara Agraria (PMNA) KepalaBadan Pertanahan Nasional (KBPN) Nomor 3 Tahun 1997).
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 11-03-2020 — Putus : 23-02-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 164/Pdt.G/2020/PN Mdn
Tanggal 23 Februari 2021 — Penggugat:
ZAIWARDI
Tergugat:
1.Kiky Zulfikar, S.Sos
2.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Medan
3.PT. Bank Negara Indonesia Persero Regional Recovery Medan
4.Kepala Kantor Pertanahan Negara Kota Medan
5.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan
6.Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan
Turut Tergugat:
PT. Balai Mandiri Prasarana
104 — 16
  • Tentang Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) ;Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 523/Sitirejo tanggal 31122003yang berasal dari Pemberian hak atas tanah yang dikuasailangsung oleh NEGARA,~ berdasarkan Surat KeputusanMENAG/KBPN JAKARTA Tgl. 29 Januari 1998 No. O02 Tahun1998.jo, sesuai Surat Ukur No. 21/Sitirejo 1/2003 tanggal 10032003, seluas 583 m?
    Sakti Lubis No. 11C,Kelurahan Sitirejo , Kecamatan Medan, Kota Medan, Provinsi SumateraUtara, semula terdaftar atas nama Insinyur TODUNG PARLAUNGANPASARIBU, berasal dari Pemberian hak atas tanah yang dikuasailangsung oleh NEGARA, diterbitkan berdasarkan Surat KeputusanMENAG/KBPN JAKARTA tanggal 29 Januari 1998 No. 02 Tahun 1998,sesuai Surat Ukur No. 21/Sitirejo 1/2003 tanggal 10032003, seluas 583m*;Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 523/Sitirejo Kemudian beralih kepadaRoma Esda Nainggolan berdasarkan
Pengadilan PTUN KENDARI TUN Pertanahan
Register : 30-06-2012 — Putus : 12-12-2011 — Upload : 11-12-2012
Putusan PTUN KENDARI Nomor 14/G.TUN/2012/PTUN-Kdi
Tanggal 12 Desember 2011 — LA FARIHU (P) Vs 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KENDARI, 2. KASMAWATI (T II Intervensi I), 3. SYUKUR, S.Pd. (T II Intervensi II)
137 — 80
  • Nasional No. 3 tahun1997 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah No. 24 tahun 1997 tentangpendaftaran tanah, yang mana menjelaskan jika Wa Halidjah sebagai orang tuaTergugat Intervensi menguasai dan mengolah tanah sengketa sejak tahun 1974 danpemilikan tanah tersebut di ketahui oleh aparat pemerintahsetempat ;10 Bahwa terkait dengan bukti formil yang diajukan dalam permohonan Sertipikattersebut bukan merupakan kewenangan Tergugat II untuk menilainya secara materilsebagaimana dalam PMNA/KBPN
Pengadilan PN TENGGARONG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 02-03-2021 — Putus : 21-06-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan PN TENGGARONG Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Trg
Tanggal 21 Juni 2021 — ASNAWI X 1.Badan Pengatur Jalan Tol, Kementrian PUPR 2.Kepala Kantor Pertanahanan Kabupaten Kutai Kartanegara 3.PT. Jasamarga Balikpapan Samarinda 4.PT. Wijaya Karya
518 — 140
  • Pendaftaran Tanah, Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Peraturan Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksaan Pengadaan Tanah, Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksaan Pengadaan Tanah, Instruksi Menteri ATR/KBPN
    Pendaftaran Tanah, PeraturanPresiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan PengadaanTanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan PresidenNomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek StrategisNasional, Peraturan Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2012 tentang PetunjukTeknis Pelaksaan Pengadaan Tanah, Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala BPN Nomor 5Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksaan Pengadaan Tanah,Instruksi Menteri ATR/KBPN
    PenyelenggaraanPengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, PeraturanPresiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan ProyekStrategis Nasional, Peraturan Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2012 tentangPetunjuk Teknis Pelaksaan Pengadaan Tanah, Peraturan Menteri ATR/BPNHalaman 33 dari 59 HalamanPutusan Sela Perkara Nomor 14/Pdt.G/2021/PN.Trg34Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala BPN Nomor5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksaan Pengadaan Tanah, InstruksiMenteri ATR/KBPN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 09-06-2011 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 187 PK/Pdt/2011
Tanggal 9 Juni 2011 — SUDARMAN SETYO vs 1. AHMAD MAHMUDI,SH, dkk
76 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 95 s/d 114 PMNA/KBPN Nomor 3 tahun 1997 jo. Pasal 10 s/d 15 Undang Undang Nomor 4Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta bendabendayang berkaitan dengan tanah, maka Akta Pemberian Hak TanggunganNomor 122/Banjarsari/2009 tanggal 8 Oktober 2009 dan Sertifikat HakHal. 11 dari 30 hal. Put. No. 187 PK/Pdt/20111212Tanggungan Nomor 02135/ 2009 tanggal 27102009 (Novum PK2)adalah sah berdasarkan hukum ;5.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 25-06-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 129 K/TUN/2013
Tanggal 25 Juni 2013 — I WAYAN SUADA, DKK vs. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BALI, DK
133 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 129 K/TUN/20132020e Sebagaimana Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional (selanjutnya ditulis PMNA/KBPN) Nomor 9Tahun 1999 Pasal 120:(1) Kepala Kantor Pertanahan mengadakan penelitian data yuridis dandata fisik terhadap keputusan pemberian dan/atau sertipikat yangdiketahui cacat hukum administratif dalam penerbitannya;(2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah atau kepada Menteriuntuk diusulkan pembatalannya