Bahwa dalam Peraturan Pendaftaran tanah yang berlaku saat ini,yaitu PP Nomor 24 tahun 1997 Jo PMA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997dalam Pasal 5 disebutkan bahwa ;Perubahan Data Pendaftaran Tanah berdasarkan Putusan AtauPenetapan PengadilanPasal 451.

Tergugat yang menerbitkan AktaJual Beli Nomor 150/2010 tanggal 10 Mei 2010 sehubungan denganadanya transaksi jual beli tanah antara Tergugat I/a dengan Tergugat III;Berkaitan dengan jawaban Turut Tergugat pada butir ke2 diatas, dapatTurut Tergugat jelaskan bahwa sebagai PPAT di Wilayah KecamatanTomohon Selatan dalam menerbitkan Akta Jual Beli Nomor 150/2010tanggal 10 Mei 2010 dalam hal ini telah dilakukan sesuai ketentuan hukumyang berlaku untuk itu, yakni berdasarkan Pasal 101 Peraturan Menagria/KBPN

perselisihan antaraPenggugat dengan Tergugat Il/a akan tetapi persoalantersebut tidak dapat diselesaikan karena adakeberpihakan, maka menurut Tergugat IV dalil tersebutadalah dalil yang sama sekali tidak benar ;Bantahan Turut Tergqugat Bahwa Turut Tergugat jelaskan bahwa sebagai PPAT diWilayah Kecamatan Tomohon Selatan dalam menerbitkanAkta Jual Beli Nomor 150/2010 tanggal 10 Mei 2010 dalamhal ini telah dilakukan sesuai ketentuan hukum yangberlaku untuk itu, yakni berdasarkan Pasal 101 PeraturanMenagria/ KBPN

.> Tanda Terima Dokumen Pengurusan Sertifikat Hak Milikyang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten TanahBumbu yang pengurusannya telah sesuai denganpersyaratan formal dan telah dilaksanakan sesuaidengan prosedur yang berlaku sesuai dengan ketentuanyang terdapat dalam Pasal 48 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 serta Pasal 133 PMNA/KBPN No. 3Tahun 1997.Atas dasar tersebut maka dalil PARA PENGGUGAT adalah salah,tidak benar dan tidak berdasarkan fakta sehingga Gugatan PARAPENGGUGAT seharusnya ditolak

Foto Copy Surat Pernyuataan, sesuai dengan pasal 99 /PMNA/KBPN No.3 Tahun 1997,diberi tanda bukti : T.T.I3 ; 4.

Foto Copy Surat Pernyataan sesuai dengan pasal 100 PMNA/KBPN No. 03/1997, tanggal31 Desember 2008, diberi tanda buktiFoto Copy Surat Setoran Pajak (SSP), diberi tanda buktiFoto Copy Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, diberi tandabukti: T.T.I6 ; 292 n 2 noon nnn nnn nnn nnn nn nnn nn nnn nnnFoto Copy Sertifikat Hak Milik No.28 /Desa Sukaratu atas nama pemegang Hak UtatRuyati, diberi tanda bukti : T.T.I7 ;Foto Copy Akta Pemberian Hak Tanggungan No.27/2008, tanggal 31 Januari 2008

Bahwa yang terjadi adalah terkait dengan Keputusan aguo yang diambilTERGUGAT sama sekali tidak cermat dalam mengambil keputusan danjuga tidak berpedoman pada UUPA dan Peraturan terkait sepertiPeraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dan PMA/KBPN No. 9 Tahun1999 yang terkait dengan pendaftaran tanah serta tidak memperhatikanadanya Keputusan Tata Usaha Negara sebelumnya yang pernah adayang telah memberikan hak milik atas bidangbidang tanah aquo kepada PENGGUGAT..

. + 16, MeterDan berbatas dengan tanah Amnah..................4 49, MeterSelanjutnya keseluruhan tanah dimaksud, s/d IV telah diberi tanda bataspada tiap sudut bidang tanah, berupa patok besi sesuai denganPMNA/KBPN, No. 3 Tahun 1997, pasal 21 dan 22 ;2.

Pendaftaran Tanah, Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Peraturan Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksaan Pengadaan Tanah, Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksaan Pengadaan Tanah, Instruksi Menteri ATR/KBPN

Pendaftaran Tanah, PeraturanPresiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan PengadaanTanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan PresidenNomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek StrategisNasional, Peraturan Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2012 tentang PetunjukTeknis Pelaksaan Pengadaan Tanah, Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala BPN Nomor 5Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksaan Pengadaan Tanah,Instruksi Menteri ATR/KBPN

PenyelenggaraanPengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, PeraturanPresiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan ProyekStrategis Nasional, Peraturan Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2012 tentangPetunjuk Teknis Pelaksaan Pengadaan Tanah, Peraturan Menteri ATR/BPNHalaman 33 dari 59 HalamanPutusan Sela Perkara Nomor 14/Pdt.G/2021/PN.Trg34Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala BPN Nomor5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksaan Pengadaan Tanah, InstruksiMenteri ATR/KBPN

Putusan Nomor 129 K/TUN/20132020e Sebagaimana Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional (selanjutnya ditulis PMNA/KBPN) Nomor 9Tahun 1999 Pasal 120:(1) Kepala Kantor Pertanahan mengadakan penelitian data yuridis dandata fisik terhadap keputusan pemberian dan/atau sertipikat yangdiketahui cacat hukum administratif dalam penerbitannya;(2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah atau kepada Menteriuntuk diusulkan pembatalannya

hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat padadasarnya adalah murni urusan yang bersifat internal, namundemikian Turut Tergugat tidak keberatan untuk dijadikan pihakHalaman 50 dari 66 Halaman, Putusan No. 201/Pdt/2015/PT SMGdalam perkara ini, sehingga apabila Turut Tergugat dipersilahkanmelakukan pencatatan pemblokiran dalam buku Tanah Obyekperkara, maka Penggugat harus mengajukan permohonan untukkepentingan tersebut hal ini sebagaimana diatur dalam PP 24tahun 1997 jo PP 13 tahun 2010 jo PMNA/KBPN

3 tahun 1997 joPeraturan KBPN Nomor 1 tahun 2010 ;b.

Tergugatmenerbitkan Keputusan pembatalan tersebut tentunya sangatmerugikan hakhak keperdataan Penggugat ;Bahwa Penggugat dalam mengajukan proses pensertipikatansudah memenuhi syarat dan ketentuan perundangundanganyang berlaku sehingga terbit SHM atas nama Penggugat, akantetapi kemudian Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negaratelah mengeluarkan Keputusan Pembatalan atas SHMPenggugat, hal tersebut adalah merupakan kekeliruan dankesalahan, sehingga tidak tepat apabila Tergugat menerapkanpada pasal 107 Permenag/KBPN

14 Juli 2010, RegisterPerkara Nomor 2844K/Pdt/2009 tidak mengikutsertakan KantorPertanahan Kabupaten Badung sebagai pihak dalam perkara,sehingga bagaimana mungkin Kantor Pertanahan Kabupaten Badungmemberi catatan dalam buku tanah Hak Milik Nomor 8894/Ungasan,karena Kantor Pertanahan Kabupaten Badung tidak ikut sebagipihak dalam perkara tersebut ;Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 11 gugatannya yangmenyatakan: .....sehingga tidak tepat apabila Tergugat menerapkanpada Pasal 107 Permenag/KBPN

XxxxxxxxxXXxXxXxXxxx dan DI No.XXXXXXXXXXXXXXX SE bidang tanah terletak dalam Wilayah HukumAdministrasi Provinsi Jawa Barat dengan peta pendaftaran tanah :1.000 Nomor peta pendaftaran : 482.40078, Lembar : 081 Kota, C.4dan tandatanda dalam batas pagar tembok dan dinding bangunanmemenuhi ketentuan (PMNA/KBPN. No : 3/1997 Pasal 21 Ayat 2seluas : + 182 M* (Seratus Delapan Puluh Dua Meter Persegi).Yang menunjukkan batasbatas oleh XXXXX XXXXXXXXX, S.H.

baik untuk memperoses peralihan hak milik atas tanah,sehingga putusan pengadilan dapat dijadikan dasar untuk proses peralihanhak milik atas tanah dan hakim berwenang untuk itu didasarkan pada Pasal 37ayat (1) PP No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Peralihan hak atasHalam 23 dari 28 halaman Putusan Nomor 520/PDT/ 2020/PT BDGtanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual bell, tukar menukar,hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahanhak lainnya ...) jo PMNA/KBPN

Tentang Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) ;Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 523/Sitirejo tanggal 31122003yang berasal dari Pemberian hak atas tanah yang dikuasailangsung oleh NEGARA,~ berdasarkan Surat KeputusanMENAG/KBPN JAKARTA Tgl. 29 Januari 1998 No. O02 Tahun1998.jo, sesuai Surat Ukur No. 21/Sitirejo 1/2003 tanggal 10032003, seluas 583 m?

Sakti Lubis No. 11C,Kelurahan Sitirejo , Kecamatan Medan, Kota Medan, Provinsi SumateraUtara, semula terdaftar atas nama Insinyur TODUNG PARLAUNGANPASARIBU, berasal dari Pemberian hak atas tanah yang dikuasailangsung oleh NEGARA, diterbitkan berdasarkan Surat KeputusanMENAG/KBPN JAKARTA tanggal 29 Januari 1998 No. 02 Tahun 1998,sesuai Surat Ukur No. 21/Sitirejo 1/2003 tanggal 10032003, seluas 583m*;Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 523/Sitirejo Kemudian beralih kepadaRoma Esda Nainggolan berdasarkan

Di dalam peraturanperundanganperundangan yang berlaku tentang tanah, tidak adasatupun peraturan perundangperundangan yang menyebutkan bahwapohonpohon lontar dapat digunakan sebagai bukti atau alas hak atastanah (vide Pasal 24 P eratura Pemerintah tentang Pendaftaran Tanahjuncto Pasal 60 Peraturan Menteri Negara Agraria (PMNA) KepalaBadan Pertanahan Nasional (KBPN) Nomor 3 Tahun 1997).

Peraturan Presidium KabinetDwikora Republik Indonesia No.5 /Prk/1965, atau dengan kata lain hanyaPemerintah Indonesia Cq.Dirjen Agraria yang hanya dapat melakukanperalihan hak atas tanah dan dipertegas dengan adanya Surat PeraturanMenteri Negara Agraria /Kepala BPN (PMNA/KBPN) No.9/1999 Pasal150 yang menyatakan Permohonan hak atas tanah yang berasal daritanah obyek P3MB, No.5/Prk/Tahun 1965 dilaksanakan sesuai denganketentuan sebagaimana dalam UndangUndang No.3 Prp Tahun 1960tentang Penguasaan benda

yang berasal dari pulau jawa, Transmigrasi SwakarsaMandiri adalah anak/keluarga dari Transmigrasi Umum yang telah mandiri danbisa melepaskan diri dari orang tuanya, dan sebagian dari mereka adalahPenggugat dalam perkara aquo ;Bahwa selama program Pembangunan dan Penempatan Transmigrasi di atasHPL tersebut berjalan, kepada peserta Transmigrasi (Penggugat)diberikanlegalitas kepemilikan lahan berupa Kartu Anggota Transmigrasi SwakarsaMandiri (TSM) dan Sertifikat Hak Milik sesuat SK Kepala BPN No.21/KBPN

nnn c nonce nnn cn en en ec ncnnsPembatalan Produk Hukum dilakukan oleh Pejabat yang berwenang karena:a. cacat administrasi dan/atau cacat yUuridis;b. pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukumPasal 37 ayat (1) Permen ATR/Kepala BPN RI No. 21 Tahun 2020, yangMenyatakan : nn non nn neem nn ne nnn nen n nena nn nn nnn nn nen nnnanennananananannaneSetiap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetapwajib dilaksanakan ; 79 2m nnn nn nnn nnn nnn nnnPasal 104 PMNA/KBPN

Nasional No. 3 tahun1997 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah No. 24 tahun 1997 tentangpendaftaran tanah, yang mana menjelaskan jika Wa Halidjah sebagai orang tuaTergugat Intervensi menguasai dan mengolah tanah sengketa sejak tahun 1974 danpemilikan tanah tersebut di ketahui oleh aparat pemerintahsetempat ;10 Bahwa terkait dengan bukti formil yang diajukan dalam permohonan Sertipikattersebut bukan merupakan kewenangan Tergugat II untuk menilainya secara materilsebagaimana dalam PMNA/KBPN

Rahim Lubis dalam bukunya HukumPendaftaran Tanah menyebutkan :Seseorang dapat dikatakan mempunyai tanah atau mendapatkan penetapan hak atastanah maka harus dapat dibuktikan terlebih dahulu adanya dasar penguasaan seseorangdalam menguasai, menggunakan dan memanfaatkan tanah, yang tidak ditentang olehpihakmanapun dan dapat diterima menjadi bukti awal untuk pengajuan hakkepemilikannyaBahwa dalam penjelasan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997dan Pasal 60 ayat (1) PMNA/KBPN No.

Syarat ini berkaitandengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) PMNA/KBPN No. 9 Tahun 1999 tentang Tata CaraPemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan yang bunyinyasebelum mengajukan permohonan hak atas tanah yang dimohon dibuktikan dengandata yuridis dan data fisik sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlakuBahwa dari ketentuan di atas maka dapat disimpulkan permohonan penerbitan Hak Pakaiyang diajukan oleh Tergugat II dan Tergugat III kepada Tergugat I tidak terpenuhinya

Disamping batal atau dapat dibatalkan ketetapan tersebut dimungkinkan bahwaketetapan tersebut dicabut oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan ;Bahwa di dalam PMNA/KBPN No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian danPembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, Jo.

PMNA/KBPN No. 3 tahun 1999,tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak AtasTanah Negara menentukan :Pasal 3 ayat (1)**PemberiandanpembatalanHak Milk, HakGuna Usaha, HakGunaBangunan,HakPakaidanHakPengelolaandilakukanolehMenteriBahwa dengan dasar hukum di atas Menteri Negara Agraria dalam hal ini telah mencabutSKEP Agraria No. SK. 2/H. Peng/68 dan sangatlah jelas bahwa SKEP Agraria No.

Gunabangunan dan Hak Pakai atas Tanah;Pasal 30 Pemegang Hak Guna Bangunan berkewajiban:b. menggunakan tanah sesuai dengan peruntukannya dan persyaratansebagaimana ditetapbkan dalam keputusan dan perjanjianpemberiannya;c. memelihara dengan baik tanah dan bangunan yang ada di atasnyaserta menjaga kelestarian lingkungan hidup;Bahwa oleh karena dalam penerbitan Objek Sengketa dan objek SengketaIll terjadi kesalahan Prosedur maka secara otomatis cacat Administrasisebagaimana ketentuan pasal 107 PMNA/KBPN

Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;(1) Sebelum pelaksanaan pengukuran bidangbidang tanah, terlebin dahuludilakukan penetapan batasbatas bidang tanah dan pemasangan tandatanda batas sesuai ketentuan dalam Pasal 19, 20, 21, 22, dan 23;Bahwa oleh karena dalam penerbitan Objek Sengketa II terjadi kesalahanProsedur maka secara otomatis cacat Administrasi sebagaimana ketentuanpasal 107 PMNA/KBPN