Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, c, ddan e diatas Terbanding menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal tentangPenetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar;Menurut Pemohon BandingBahwa Pemohon Banding tidak setuju dan mengajukan banding ataspenetapan kembali perhitungan Bea Keluar atas barang yang diekspor olehPemohon Banding dengan alasan dan penjelasan sebagai berikut:a.

Bahwa alasan Terbanding menetapkan kembali perhitungan Bea Keluar atasbarang yang Pemohon Banding ekspor pada dasarnya karena Terbandingberpendapat bahwa telah terjadi kesalahan prosedur dalam penerbitan PEB,dimana atas perubahan tanggal perkiraan ekspor, Pemohon Bandingseharusnya melakukan pembatalan PEB, bukan pembetulan PEB;b.

barangekspor;Pasal 14 ayat (2) PMK 214 menyatakan bahwa:Terhadap penetapan kembali perhitungan Bea Keluar sebagaimanadimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:a.

pendaftaranyang diberikan oleh KPPBC Tipe A3 Kotabaru yang juga tertera pada PEBNomor 000228);Bahwa perhitungan Bea Keluar menggunakan tarif Bea Keluar, hargaekspor, dan nilai tukar mata uang pada tanggal tanggal 30 November 2010adalah sebagai berikut: No.

Uraian Satuan Nilaia Harga Patokan Ekspor USD /MT 883b Jumlah barang MT 6.000G tarif Bea Keluar % 10,00%d Bea Keluar (a x b x c) USD 529.800,00e nilai tukar mata uang Rp/USD 8.960,00f Bea Keluar (d x e) Rp 4.747.008.000,00g Bea Keluar (Pembulatan) Rp 4.747.008.000,00 Bahwa dengan demikian, seharusnya tidak ada selisin perhitungan atasBea Keluar menurut Pemohon Banding dan Terbanding dalam perhitungan BeaKeluar untuk PEB Nomor: 000228 karena tarif Bea Keluar, harga ekspor, dannilai tukar mata uang

Pemeriksa 30.072.891,28 kgPemakaian Bahan Baku cf Pemohon Banding pada saat pemeriksaan 30.006.215,95 kgPemakaian Bahan Baku cfm Perhitungan Produksi Pemohon Banding 31.006.788,61 kgPemakaian bahan Baku cfm.

Termohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding) adalah prosentasepenambahan air dalam perhitungan analisa produksi yangdisampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) pada saat keberatan dengan mengikutipola perhitungan Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding);Data Keterangan tanggal 29 Maret 2011 adalah dataprosentase penambahan air yang diberikan pada saatpenjelasan Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) di Kanwil DJP Jakarta Khusus;Halaman 17 dari 30 halaman

TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)kesatu sebanyak 63.512.278.00 Kg/ Lt; Total produksi cfm perhitungan TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)Ratarata BOM sebanyak 62.985.156.00 Kg / Lt;* Total produksi cfm. perhitungan TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)Aktual sebanyak 63.149.490.00 Kg/Lt;* Total produksi cfm. perhitungan TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)Data Filling sebanyak 63.156.884.00 Kg/Lt;Halaman 23 dari 30 halaman.

Bahwa terkait dengan dengan pendapat Majelis Hakim dalam amarputusannya pada halaman 46 dan 47 yang menyatakan bahwa:.. perhitungan pengujian atas kebenaran penjualan denganmelakukan pendekatan produksi adalah sudah tepat, namundemikian hasil perhitungan dengan melakukan pendekatan produksitersebut baru merupakan indikasi bahwa ada sesuatu yang salahdalam menilai kewajaran peredaran usaha, sehingga hasilnyadigunakan sebagai pertimbangan untuk memperluas cakupanpemeriksaan sampai Terbanding mendapatkan

Lion Wings,NPWP 01.061.915.3.052.000, beralamat di Jalan Inspeksi Cakung DrainTimur No.1, Cakung Barat, Jakarta Timur, sehingga perhitungan PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2008 menjadi sebagaimana tersebutdi atas, adalah tidak benar dan nyatanyata bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;Halaman 27 dari 30 halaman.

Mukhlas) sejumlah Rp91.852.641,36 (sembilan puluh satu juta delapan ratus lima puluh dua ribu enam ratus empat puluh satu koma tiga puluh enam rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

, Packing List, B/L, Purchase Order, buktipembayaran dan rekening Koran;h. bahwa Pemohon Banding tidak melampirkan bukti pendukung transaksi berupa SalesContract, pembukuan, dan bukti lain untuk mondukung kebenaran nilai transaksi sehinggamenunjukkan data belum memadai untuk membuktikan kebenaran bahwa harga yangdiberintahukan merupakan harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar;bahwa Majelis meminta kepada Terbanding agar menyerahkan Lembar Penelitian danPenetapan Nilai Pabean (LPPNP), perhitungan

Bea Masuk;bahwa Pasal 15 ayat (1) Undangundang Nomor 10 Tahun 1995 dengan tentang Kepabeananyang telah diubah dengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2006 menyatakan: Nilai pabeanuntuk perhitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan;bahwa berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk disebutkanbahwa:Pasal 7(1) Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

Menguji Kewajaran pemberitahuan nilai pabean yang tercantum pada PemberitahuanPabean Impor;bahwa Majelis meminta kepada Terbanding agar menyerahkan Lembar Penelitian danPenetapan Nilai Pabean (LPPNP), perhitungan multiplikator dan harga pasar;bahwa pada sidang pada tanggal 27 November 2012, Terbanding hadir menyerahkanperhitungan faktor multiplikator, namun tidak menyerahkan Lembar Penelitian dan PenetapanNilai Pabean (LPPNP) dan harga pasar yang diminta oleh Majelis;bahwa dengan tidak diserahkannya

Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean (LPPNP)dan harga pasar dalam negeri kepada Majelis, tidak dapat membuktikan adanya bukti nyataatau data yang obyektif dan terukur sebagai dasar penggunaan Metode Pengulangan (Fallback)dalam penetapan nilai pabean sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan BeaMasuk;bahwa dengan demikian Terbanding terbukti tidak memakai bukti nyata atau data objektif danterukur untuk tidak

menerima nilai transaksi sebagai nilai pabean yang dimaksud dalam Pasal 8huruf d Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010tersebut;bahwa LPPNP adalah dokumen penelitian dan penetapan nilai pabean yang wajib dibuat olehPejabat Pemeriksa Dokumen Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priokberdasarkan Pasal 32 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk yang menyatakan bahwa

Bahwa akibat dikeluarkan Keputusan oleh Tergugat a quo membuatPenggugat dirugikan karena Penggugat adalah Calon Kepala DesaPulau Buaya Nomor urut 3 yang memperoleh suara sama denganCalon Kepala Desa Nomor Urut 1 Kasim Anwar sesuai Berita AcaraPenyelesaian Perselisihan Perhitungan dan Rekapitulasi suara PadaPemilihan Kepala Desa Pulau) Buaya Nomor; Kec.Abal141/251/VII/2019 tanggal 23 Juli 2019, Berita Acara manaditandatangani oleh 7 (tujuh) orang Panitia Pemilihan Kepala DesaPulau Buaya, pasangan

Bahwa atas dasar tersebut diatas, Pengadilan Tata Usaha Negara,dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, yangyurisdiksinya mencakupi tempat kedudukan tergugat berwenanguntuk memeriksa dan memutus sengketa sebagaimana tertuangdalam Gugatan ini. 2 nnn nnn nn nnn no ncn ncn10.Bahwa Pemilihan Kepala Desa Pulau Buaya telah selesai dilakukan11pada tanggal 20 Juli 2019, pada saat terjadi perhitungan suaraditingkat desa terjadi keributan dan menimbulkan masalah, olehnyapleno hasil perhitungan suara

Abal.141/249/2019 tentangPerhitungan Suara Ulang (PSU), kemudian Panitia Kecamatanmengambil langkah melakukan Pleno Perhitungan Suara Ulang(PSU) dilaksanakan ditingkat kecamatan dan kotak suara langsungdiantar oleh Panitia Pilkades Pulau Buaya dan masa pendukung kekecamatan untuk dilakukan perhitungan suara ulang (PSU). 12.

Forummenyetujui dan menyepakati bersama untuk dilakukan PerhitunganSuara Ulang (PSU) secara terbuka, transparan dan disaksikan olehpasa saksi dari tiga kandidat calon Kepala Desa Pulau Buaya, sertadibuatkan Berita Acara dengan dibubuhi penandatanganan bersamahasil pleno Perhitungan Suara Ulang (PSU) pada Hari Selasa, 23 Juli14.Bahwa pada pukul 16.50 wita tanggal 23 Juli 2019 Panitia Pilkadestingkat kecamatan, Panitia Pilkades tingkat desa Pulau Buaya, parasaksi/calon, bersepakat untuk membuka kotak

Bahwa Tergugat selain tidak mengindahkan hasil pleno tingkatkecamatan yang dituangkan dalam Berita Acara PenyelesaianPerselisihan Perhitungan dan Rekapitulasi suara Pada PemilihanKepala Desa Pulau Buaya, juga tidak mengindahkan berbagaiprotes dari Penggugat baik protes secara tertulis melalui suratmaupun dengan unjuk rasa di Kalabahi Kabupaten Alor.

perhitungan/pembayaran nilai tunai manfaat pensiun(sekaligus) antara lain tercermin dalam Pasal 38 ayat (2) dan Pasal 39Peraturan Dana Pensiun DP4, jo.

Bahwa berdasarkan ketentuanketentuan dan rumus perhitungan ManfaatPensiun sebagaimana tersebut pada angka 4, serta dengan mengacu padadata kepegawaian terakhir dari Penggugat sebagaimana tersebut pada dalilgugatan angka 1, maka besarnya Manfaat Pensiun bulanan, dan besarnyaNilai Tunai Manfaat Pensiun (sekaligus) atas nama Penggugat adalahdengan perhitungan, sebagai berikut:a.

Perhitungan Besarnya Manfaat Pensiun Sebulan Rumus = 2,5% x Masa Kerja x PhDP (Maksimum 75% x PhDP) Perhitungan Manfaat Pensiun Sebulan = 2,5% x 38,16 x Rp949.050 =Rp905.393,70 atau) maksimum = 75% x Rp949.050,00 =Rp711.787,50. Jumlah Manfaat Pensiun Sebulan atas nama Penggugat, yangpembayarannya dilakukan secara bulan adalah sebesarRp711.787,50;c. Faktor Nilai Sekarang dari Manfaat Pensiun Normal, usia 56 tahun =7.53415.d.

Dan dari hasil perhitungan tersebut, selanjutnya Tergugatmelakukan pencadangan kewajiban IPK dengan membukukan dalamNeraca Perusahaan (PT.

Bukti P.11, Surat dari DP4 Nomor: KU.5/10/18/IV/DP.42012 tanggal 02042012 perihal Pembayaran Sekaligus 20% dari Manfaat Pensiundisertai bukti Perhitungan pada Lampiran FORM1.

Tidak ada tambahan bea keluar yang harus Pemohon Banding bayarakibat penetapan kembali perhitungan bea keluar atas ekspor yangPemohon Banding lakukan;2. Bea keluar atas barang yang diekspor oleh Pemohon Banding sudahsesuai saat barang tersebut diekspor sehingga tidak diperlukanpenetapan kembali perhitungan bea keluar atas ekspor barang;3.

Perhitungan bea keluar Pemohon Banding sudah sesuai denganperaturan yang berlaku;5.

berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku.Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 11 Mei 2012:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut45098/PP/M.1X/19/2013, tanggal 23 Mei 2013 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan bandingPemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Bea dan CukaiNomor KEP300/WBC.03/2011 tanggal 19 Desember 2011 tentangPenetapan Kembali Perhitungan

putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa Alasanalasan permohonan Pemohon PeninjauanKembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP300/WBC.03/2011tanggal 19 Desember 2011 tentang Penetapan Kembali Perhitungan

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar atasBarang yang diekspor oleh Termohon Peninjauan Kembali, yangmenetapkan atas Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) oleh TermohonPeninjauan Kembali Nomor 003277 tanggal 29 Desember 2009 denganjenis barang Crude Palm Oil sebanyak 1.499,622 MT Tarif 0% HargaEkspor = USD /MT (Kurs 1 USD = Rp ) menjadi Tarif 3% HargaEkspor = USD 695.00/MT (Kurs 1 USD = Rp. 9.502,00), maka tagihanbea

BPKP terhadap kerugian Negara tidak dapatdibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga dakwaan Jaksa Penuntut Umumlayak untuk dinyatakan tidak dapat diterima dan oleh karena Jaksa PenuntutUmum telah nyatanyata tidak dapat membuktikan surat dakwaan yang dibuatterkait dengan hasil perhitungan ahli BPKP maka pertimbangan hukum Hakimtingkat banding mengenai kerugian Negara dan uang pengganti denganpertimbangan bahwa sudah tepat dan adil apabila kerugian Negara ditetapkansebesar jumlah perhitungan akhir

Bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dalamdakwaannya disebutkan nilai kerugian Negara sesuai perhitungan BPKP sebesarRp376.376.341.60 dalam surat tuntutannya menjadi sebesar Rp169.553.134.35ternyata Jaksa Penuntut Umum merubah nilai kerugian Negara berdasarkanperhitungan yang dilakukan sendiri, menurut Jaksa sendiri tanpa sepengetahuanMajelis Hakim atau Penasihat Hukum Terdakwa perhitungan tersebut dirubahsedemikian rupa dan dipertegas kembali dalam repliknya yang

perlu diperiksa karena tSak ada guna cukup dengan berpatokanpada keterangan saksi ahli BPKP sudah membuat keyakinan Majelis Hakimmeskipun telah terjadi kesalahan perhitungan oleh saksi ahli seperti halnya dalamperkara ini yang nyatanyata terjadi kesalahan pengukuran dan perhitungan sehinggalayak menurut hukum untuk dilakukan pengukuran dan perhitungan ulang oleh pihakyang berkompeten dengan melibatkan tenaga ahli yang lain sebagaimana keterangansaksi ahli BPKP di persidangan ;Bahwa fakta persidangan

juga terbukti berdasarkan keterangan saksi ahli BPKPbahwa perhitungan kerugian Negara yang dihitung tersebut belum termasukHal. 41 dari 38 hal.

Rp376.376.341.60menurut versi ahli BPKP berkurang menjadi sebesar Rp169.553.134.35 sehinggamenurut fakta persidangan perhitungan kerugian Negara yang dilakukan olehsaksi ahli BPKP dan perhitungan kerugian Negara yang dilakukan JaksaPenuntut Umum adalah perhitungan yang salah dan keliru tidak sesuai faktapersidangan ;7 Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan tingkat banding pada halaman 53putusan Pengadilan Tinggi Sultra dengan menyatakan bahwa Majelis HakimPengadilan tingkat banding tidak sependapat

Rincian perhitungan alokaslBiaya Operas! akan diatur dalam Oil Lifting Accounting Procedure.26.

/Bukti T52 Surat Debitor Pailit Kepada Tergugat, Nomor;002/CCI/FACR/X1I/14, Tanggal 28 November 2014,Perihal; Pengajuan Perhitungan Cost Recovery periodebulan Julidan Agustus 2014.124. Bukti 52a Lembar Perhitungan ECS, bulan Juli 2014.125. Bukt T52b Berita Acara Penyerahan Minyak Mentah, bulan Juli2014.426, (Bukti T52c Lembar Perhitungan ECS, bulan Agustus 2014.127. Bukti T52d Berita Acara Penyerahan Minyak Mentah, bulan Agustus2014.128.

Bukti T54a Lembar Perhitungan ECS, bulan Februari 2015.133. Bukti T54b Berita Acara Penyerahan Minyak Mentah, bulan Februari2015.134. (Bukti T55 Surat Debitor Pailit Kepada Tergugat, Nomor:004/CCI/FACRA//15, Tanggal 29 Mei 2015, Perihal;Pengajuan Perhitungan Cost Recovery periode bulanApril 2015.135. Bukti T55a Lembar Perhitungan ECS, bulan April 2015.136. Bukti T55b Berita Acara Penyerahan Minyak Mentah, bulan April2015.137.

Bukti T57a Lembar Perhitungan ECS, bulan Agustus 2014.142. Buktl T5/7b Berita Acara Penyerahan Minyak Mentah, bulan Agustus2014.143. Bukti 58 Surat Debitor Pailit Kepada Tergugat, Nomor;001/CCI/FACR/II/15, Tanggal 16 Februari 2015, Perihal;Pengajuan Perhitungan Cost Recovery periode bulanJanuari 2015.144. Bukti 58a Lembar Perhitungan ECS, bulan Januari 2015. Hal. 44 dari 66 halaman Putusan No.9/Pdt.Sus GLL/2018/PN .Niaga.

Tanggal 10 Oktober 2016, Perihal;Pengajuan Perhitungan Cost Recovery periode bulanSeptember 2016. 160.Bukti 63aLembar Perhitungan ECS, bulan September 2016. 161.Bukti T63bBerita Acara Penyerahan bulanSeptember 2016.Minyak Mentah, 162.Bukti 164Surat Debitor Pailit Kepada Tergugat, Nomor; 01 009/OLGM/CCI/2017, Tanggal 10 Januari 2017, Perihal;Pengajuan Perhitungan Cost Recovery periode bulanDesember 2016. 163.Bukti T64aLembar Perhitungan ECS, bulan Desember 2016. 164.Bukti T64bBerita Acara Penyerahan

banding sebagai suatuupaya hukum kepada Badan Peradilan Pajak atas Surat Keputusan KeberatanNomor KEP836/WPJ.29/2012 tertanggal 25 Juli 2012, sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2/7 ayat (1) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimanadiubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal36 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajakserta peraturan perundanganundangan perpajakan yang masih berlaku;Perhitungan

perhitungan PPNMasa Pajak Desember 2004 samasama menyatakan Pajak Masukan PPNPemohon Banding untuk Masa Pajak Desember 2004 adalah sebesarRp129.496.267,00:Bahwa Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan menyatakanuntuk perhitungan PPNnya setuju berpedoman pada Pasal 3 KeputusanMenteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002;Bahwa Majelis setelah memperhatikan halhal di atas dan mempelajariperhitungan PPN baik dari Terbanding maupun Pemohon Banding dalammusyawarah sepakat berpendapat bahwa perhitungan

(lebih) bayar 123.445.888,00 Bantahan Pemohon Peninjauan Kembali (d.h Pemohon Banding): Bahwa perhitungan Jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus(lebih) dibayar sebesar(Rp.0,00) Nihil: Bahwa menurut Pemohon Banding dalam surat permohonan banding, suratbantahan, penjelasan tertulis, penjelasan tertulis tambahan, data lainnyabaik yang diserahkan dalam persidangan maupun disampaikan melaluisekretariat pengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:1.

Bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan penyerahan PPNpemeriksa hingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarHalaman 10 dari 15 halaman.

Sehingga produk hukum penerbitan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar PPN yang dilanjutkan dengan suratkeputusan keberatan tidak biasa digunakan sebagai dasar penetapansekaligus dasar perhitungan PPN yang masih harus dibayar;Bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPNMasa Pajak Desember 2004 sesuai Pasal 3 KMK Nomor252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut:DPP PK Rp1.088.421.389,00DPP (80/100xDPP Pk) Rp870.737.111,00Selisih (DPP PKDPP PM) Rp 217.684.278,00PPN (10/100xDPP) Rp 21.768.428,00Kesimpulan

Berdasarkan penelitian pada KKP, LHP dan data Pemohon Banding diketahuipersandingan perhitungan koreksi selisin kurs antara Pemohon Banding denganPemeriksa adalah sebagai berikut :. Laba (Rugi) Selisih Kurs .No.

Dengan demikian maka perhitungan laba selisin kurs Rekening OCBC sebesarRp.4..314.848,00 diusulkan untuk dipertahankan;3. Rugi selisin kurs pinjaman OCBC menurut Pemeriksa sebesar Rp. 641.800.000,00a.

selisih kurs,namun perhitungan tersebut tidak dapat diyakini kebenarannya karena saldopinjaman dan hutang dalam USD pada perhitungan tersebut berbeda dengan saldopinjaman sebenarnya;Atas kerugian selisin kurs atas Rek Pinjaman OCBC ref 20179606003(USD)pinjaman untuk akuisisi saham PT Danapaint (USD 4,300,000) diakui sesuai UU PPh(Pasal 9 ttg kerugian selisih kurs).Maka perhitungan laba/(rugi)selisin kurs menurut pemeriksa: Uraian KKP JumlahRek Niaga 0620203402005 (USD) B5.10.1.1 46.535.191OCBC 501170310301

(i) Perhitungan selisih kurs(ii) Voucher tekait(iii) GL terkait(iv) Rekening koranb. (i) Perhitungan selisih kursii) Voucher tekait(((iv) Rekening koranc. (i) Perhitungan selisih kurs(ii) Voucher tekait(iii) GL terkait(iv) Perjanjian pinjaman dengan OCBC(v) Laporan realisasi dari BI atas pinjaman dari OCBC(vi) Rekening koraniii) GL terkaitd.

(i) Perhitungan selisih kursMenurut TerbandingMenurut Pemohon(ii) Voucher tekait(iii) GL terkait(iv) Perjanjian pinjaman Danmotor(v) Perincian mutasi saldo dan pendapatan bunga pinjaman kepada Danmotor(vi) Tagihan pendapatan bunga kepada Danmotorii) Perhitungan selisin kurs Pemeriksa yang tidak memperhitungkan unsurSewae(vpendapatan bungae.

Putusan Nomor 3395/B/PK/Pjk/2019Membatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP/726/WPJ.27/2012tanggal 22 Oktober 2012;Memutuskan perhitungan PPN Masa Pajak Desember 2007berikut:sebagai NO.URAIANRUPIAH Dasar Pengenaan Pajak a.Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN a.1.Ekspor54.184.285.292 a.2.Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri3.435.100.682 a.3.Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN a.4.Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut10.357.000.000 a.5.Penyerahan yang dibebaskan dari

PPN Kurang Bayar a.PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.7)343.510.068 b.Dikurangi b.1.PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama b.2.Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan426.872.405 b.3.STP (pokok kurang bayar) b.4.Dibayar dengan NPWP sendiri b.5.LainLain b.6.Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)426.872.405 c.Diperhitungkan c.1.SKPPKP d.Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (b.6c.1)426.872.405 eJumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad)(83.362.337) Kelebihan Pajak yang

Perhitungan PPN Kurang Bayara. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri 343.510.068b. Dikurangib.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang R 0sama pb.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 426.872.405b.3. STP (pokok kurang bayar) 5 0b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri 0b.5. LainLain 5 0b.6. Jumlah 5 426.872.405c. DiperhitungkanHalaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3395/B/PK/Pjk/2019c.1. SKPPKP 0d. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan 426.872.405e.

Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (83.362.337)co Do Wo wD3. Kelebihan Pajak yang sudaha. Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya 83.362.337b. Dikompensasikan ke masa pajak ... (karena pembetulan) 0c. Jumlah 83.362.3374.

Perhitungan PPN Kurang Bayara. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri 343.510.068b. Dikurangib.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama 0b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 426.872.405b.3. STP (pokok kurang bayar) 0b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri 0b.5. LainLain 0Rb.6. Jumlah p 426.872.405c. Diperhitungkanc.1. SKPPKP 0d. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan 426.872.4005e. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (83.362.337)3. Kelebihan Pajak yang sudaha.

Bahwa dalam pelaksanaan pemasangan pompa tersebut timbul kendaladengan adanya rumah pompa yang sudah terlebin dahulu ada/dibuat,sehingga agar pompa dapat berfungsi dengan baik kemudian PIHAKPERTAMA mengajukan permohonan usulan perubahan item pekerjaankepada PIHAK KEDUA, dengan surat Nomor : 015/BMT/V/2015 tanggal 21Mei 2015, dan setelah dilakukan kajian teknis dan perhitungan hargaselanjutnya dibuatlah Addendum Surat Perjanjian Nomor : 050/7254 tanggal27 Mei 2015 untuk perubahan beberapa item pekerjaan

Bahwa setelah pekerjaan selesai kKemudian PIHAK PERTAMA mengajukanpermohonan pemeriksaan pekerjaan 100 % (PHO) kepada PIHAK KEDUAdengan surat Nomor 016/BMT/XIV2015 tanggal 25 Nopember 2015, suratNomor : 011/BMT/X1V2015 tanggal 21 Desember 2015 dan surat tertanggal 23Desember 2015, namun PIHAK KEDUA belum dapat menerima pekerjaantersebut dikarenakan perbedaan persepsi atas adanya beberapa itempekerjaan yang perlu dilakukan perhitungan ulang (vide sesuai surat Nomor :050/18202 tanggal 30 Desember 2015

Berita Acara Koordinasi Tim Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan NegeriSemarang (Kuasa Tergugat), Pihak Principal Pemerintah Kota Semarang, Sdr.Budi Sulistiyo, SP (Penyedia Jasa) dan Kuasa Hukum Penggugat denganDirektur LKPP Terkait Pekerjfaan Pengadaan dan Pemasangan Pompa PadaSistem Polder Benger Semarang tanggal 22 April 201 6.Hasil perhitungan (AUDIT) BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Tengah tentangbesaran pembayaran terkait dengan pekerjaan pengadaan dan pemasanganPompa & ME Polder Kali Banger

dari BPKPPerwakilan Propinsi Jawa Tengah yang akan dijadikan dasar untuk melakukanDEMbaYAIAN. 2 222 nnn nn nnn nnn nnn non non nee non en nnn nn nnn mene ne nen en neePARA PIHAK sepakat dasar pembayaran adalah besaran yang ada dalamAddendum dikurangi dengan hasil selisin sesuai perhitungan BPKP PerwakilanPropinsi Jawa Tengah yang didasarkan pada kajian teknis dari Tim AhliMekanikal Elektrikal (ME) Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Semarang.Jika perhitungan dari BPKP Perwakilan Propinsi Jawa

Tengah lebih kecilbesarannya maka PARA PIHAK sepakat yang dibayarkan adalah Addendumdikurangi dengan hasil perhitungan ulang BPKP tersebut, dan jika perhitunganBPKP Perwakilan Propinsi Jawa Tengah hasilnya lebih besar maka PARAPIHAK sepakat yang dibayarkan tetap/sesuai yang ada dalam Addendum.PASAL 5TATA CARA PEMBAYARANPIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa pembayaran terhadappekerjaan pengadaan dan pemasangan Pompa & ME Kali Banger akandilakukan menggunakan anggaran APBD Perubahan Pemerintah

Kesimpulan Dan PermohonanBahwa dengan mempertimbangkan penjelasan,keterangan, danargumentasi di atas, berikut Pemohon Banding sandingkan kembalihasil perhitungan atas PPN beserta sanksi Pasal 13 (3) KUP untuktahun pajak 2009 antara pihak Terbanding (SKDJP) dan Banding dariPemohon Banding: MenurutNo Uraian CfmPemohon Banding CfmSK Terbanding(Rp) (Rp)Dasar Pengenaan Pajaka.

Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (a.d.) 0 1.949.202.263 Kelebihan Pajak yang sudah : la. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan) ic. JumlahoO/O/O/oOWw O;O/oO PPN yang kurang(lebih) dibayar (2.e.+3.c.) 1.949.202.26 Sanksi administrasi : a. Bunga pasal 13 ayat (3) KUP 935.617.086 b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 0ic. Bunga Pasal 13 (5) KUP 0id. Kenaikan Pasal 13A KUP 0le. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP 0if. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP 0jg.

Putusan Nomor 2246/B/PK/Pjk/2020 Dibayar dengan NPWP sendiri 451.664.408,00Jumlah Perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar 2.496.500,003 Kelebihan Pajak yang sudah : Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 0,004 PPN yang kurang (lebih) dibayar 2.496.500,005 Sanksi administrasi: Bunga Pasal 13 (2) KUP 1.198.320,006 )Jumlah PPN yang masih harus dibayar 3.694.820,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 30 Juli 2019, kemudianterhadapnya

Membatalkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1856/WPJ.19 /2014 tanggal 18 September 2014 mengenai keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor: 00021/207/09/091/13 tanggal 19 Agustus 2013dan menetapkan kembali Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPNMasa Pajak Juli 2009, sesuai dengan perhitungan Pemohon PeninjauanKembali menjadi sebagai berikut:Halaman 4 dari 9 halaman.

Uraian Rp1 Dasar Pengenaan Pajak: Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 4.541 .609.086,002 Penghitungan PPN Kurang Bayar Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 454.160.908,00 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 0,00 Dibayar dengan NPWP sendiri 451.664.408,00Jumlah Perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar 2.496 .500,003 Kelebihan Pajak yang sudah : Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 0,004 PPN yang kurang (lebih) dibayar 2.496 .500,005 Sanksi administrasi: Bunga Pasal 13 (

Bahwa hak manfaat pensiun Penggugat1 sampai dengan Penggugat26yang seharusnya diperoleh pada saat pensiun di usia pensiun normal 55tahun telah dijanjikan oleh Tergugat dimana perhitungan manfaat pensiunsekaligus berdasarkan Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT.IPTN, dimanaperhitungan hak atas manfaat pensiun sekaligus dijanjikan melalui rumusyang terdapat pada butir 10.a.

10.6 Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT.IPTN, dihitungberdasarkan:= 60% X Masa Kerja X Tabel X 12 X Dasar Pensiun/Gaji pokok6.

/30200/V/1989tentang Perhitungan Karyawan PT.IPTN, dimana rincian rumusnyasebagai berikut:= Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Dasar Pensiun/Gaji Pokok;.

10.6 Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT.IPTN, dihitungberdasarkan:= 60% X Masa Kerja X Tabel X 12 X Dasar Pensiun/Gaji Pokok;.

SuratEdaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/ V/1989tentang Perhitungan Karyawan PT. IPTN;b.

(lima belas) hari;

Surat Keputusan yangditerbitkan oleh Tergugat tersebut bersifat final karena telah melaluiupaya administratif vide Surat Penggugat Nomor : 299/SADPBJM/VII/2019, tanggal 1 Juli 2019, perihal : Mohon perhitungan danpenetapan ulang upah lembur Bordjo Sinaga vide PenetapanPengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiProvinsi kalimantan selatan Nomor : 566/650/Disnakertrans/2017tentang Perhitungan dan Penetapan Upah Lembur Bordjo Sinaga,Tanggal 18 Desember 2017 yang ditujukan kepada Direktur

dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terlebin dahulu dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan padaunit kerja Pengawasan Ketenagakerjaan daerah.(3) Dalam hal para pihak tidak dapat menerima perhitungan danenetapansebagaimanadimaksud padaayat (2) dapatmeminta penghitungan dan penetapan ulang kepada Menteriatau pejabat yang ditunjuk.(4) Perhitungan dan penetapan ulang oleh Menteri atau pejabat yangditunjuk merupakan putusan final dan wajib dilaksanakan.(5) Perhitungan dan penetapan oleh Pengawas

, apabila ditemukan adanya kekurangan pemenuhan hakpekerja/ouruh, Pengawas Ketenagakerjaan wajib melakukan perhitungandan penetapan., format perhitungan dan penetapan diatur dalam pasal 28ayat (5) yang berbunyi: Perhitungan dan penetapan oleh PengawasHalaman 23 dari halaman 54 Putusan Nomor: 51/G/2019/PTUN.BJM.Ketenagakeyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakanformat 4 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Peraturan Menteri ini.Bahwa karena gugatan penggugat

:566/650/Disnakertrans/2017 tentang Perhitungan dan Penetapan UpahLembur Bordjo Sinaga, Tanggal 18 Desember 2017 (Vide Bukti P5);8.

dan penetapan.Perhitungan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terlebih dahulu dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan pada unitkerja Pengawasan Ketenagakerjaan daerah.Dalam hal para pihak tidak dapat menerima perhitungan dan penetapansebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat meminta perhitungan danpenetapan ulang kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk.Perhitungan dan penetapan ulang oleh Menteri atau pejabat yangditunjuk merupakan putusan final dan wajib dilaksanakan.Perhitungan dan

Perhitungan Nota Petani No. 083/SBTRIX/2012, tanggal 14Oktober 2012: Surat Perintah Pengambilan Gula Milik Petani Tebu Rakyatan. RASMIN. Surat Pengeluaran Tetes Petani Tebu Rakyat an. RASMINb. Perhitungan Nota Petani No. 082/SBTRIX/2012, tangal 14Oktober 2012:Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 167 PK/Pid.Sus/2019 Surat Perintah Pengambilan Gula Milik Petani Tebu Rakyatan. DONO. Surat Pengeluaran Tetes Petani Tebu Rakyat an. DONO;c.

Perhitungan Nota Petani No. 075/SBTRIX/2012, tangal 01Oktober 2012: Surat Perintah Pengambilan Gula Milik Petani Tebu Rakyatan. RASMIN. Surat Pengeluaran Tetes Petani Tebu Rakyat an. RASMINd. Perhitungan Nota Petani No. 074/SBTRIX/2012, tangal 01Oktober 2012: Surat Perintah Pengambilan Gula Milik Petani Tebu Rakyatan. DONO. Surat Pengeluaran Tetes Petani Tebu Rakyat an. DONOe.

Perhitungan Nota Petani No. 044/SBTRIX/2013, tanggal 15Oktober 2013: Surat Perintah Pengambilan Gula Milik Petani Tebu Rakyatan. RASMIN. Surat Pengeluaran Tetes Petani Tebu Rakyat an. RASMIN.b. Perhitungan Nota Petani No. 043/SBTRIX/2013, tangal 15Oktober 2013:Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 167 PK/Pid.Sus/2019 Surat Perintah Pengambilan Gula Milik Petani Tebu Rakyatan. DONO. Surat Pengeluaran Tetes Petani Tebu Rakyat an. DONOc.

Perhitungan Nota Petani No. 035/SBTRIIX/2013, tangal 30September 2013: Surat Perintah Pengambilan Gula Milik Petani Tebu Rakyatan. RASMIN. Surat Pengeluaran Tetes Petani Tebu Rakyat an. RASMIN.d. Perhitungan Nota Petani No. 034/SBTRIIX/2013, tangal 30September 2013: Surat Perintah Pengambilan Gula Milik Petani Tebu Rakyatan. DONO. Surat Pengeluaran Tetes Petani Tebu Rakyat an. DONO.e.

Perhitungan Nota Petani No. 019/SBTRIIX/2013, tangal 15September 2013: Surat Perintah Pengambilan Gula Milik Petani Tebu Rakyatan. RASMIN. Surat Pengeluaran Tetes Petani Tebu Rakyat an. RASMIN.f. Perhitungan Nota Petani No. 018/SBTRIIX/2013, tangal 15September 2013: Surat Perintah Pengambilan Gula Milik Petani Tebu Rakyatan. DONO. Surat Pengeluaran Tetes Petani Tebu Rakyat an. DONO.g.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Tim Peneliti berpendapat untuk menolakkeberatan Pemohon Banding dan mempertahankan koreksi Pemeriksa;Menurut Pemohon BandingBahwa rincian perhitungan beban bunga menurut Pemohon Bandingadalah sebagai berikut:Tabel 2Rincian Perhitungan Beban Bunga menurut Pemohon Banding a SukuKeterangan USD Kurs Nilai (Rp) BungaHutang pokok bank 14.078.000 8.685 122.267.430.000Tunggakan bunga 2.453.840,51 8.685 1.311.604.829,35Biaya Asuransi 127.071.538Total Pokok dan Bunga 16.531.840,51

Putusan Nomor 382/B/PK/PJK/2017(Rugi) Netto atas PPh Badan tahun buku 2000 berdasarkan Surat KeputusanTerbanding dan Banding Pemohon Banding sebagai berikut :Tabel 3Persandingan Perhitungan PPh BadanBerdasarkan Keberatan Pemohon Banding dengan SKPN PPh Badan(Dalam Rupiah) Cfm.

Saharjo Nomor 191 Manggarai Selatan, Tebet,Jakarta Selatan, dengan perhitungan sebagai berikut :Halaman 7 dari 26 halaman.

. 21 tertanggal2 Pebruari 1996 pada kondisi tahun sebelum tahun sengketa karenapada tahun 1999 telah dialihkan kepada BPPN berdasarkan suratpemberitahuan dari pihak BNI No.DKS 13/3720 tanggal 12 Juli 1999;bahwa dasar perhitungan beban bunga maupun accrue biaya bungadalam SPT Tahunan PPh WP Badan Tahun 2000 yang dilakukan olehPemohon Banding berdasarkan perhitungan bunga dan tunggakanbunga sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 dan Pasal 8 AktaPerjanjian Kredit No.21 tertanggal 2 Februari 1996 dari NotarisWinanto

Dalam perhitungan tersebutternyata beban bunga yang dibiayakan dalam SPT PPh Badansebesar Rp.43.970.882.800,00 berbeda dengan hasilperhitungan dalam surat kebaratan sebesarRp.42.271.216.713,00.Bahwa sehubungan dengan pertanyaan Majelis Hakim kepadaTermohon Peninjauan Kembali, mengapa pada saat keberatanangka perhitungan menjadi Rp.42.271.216.713,00, TermohonPeninjauan Kembali menanggapi bahwa tidak dapatmemberikan perhitungan per bulan, kemudian TermohonPeninjauan Kembali menghitung berdasarkan Akta