;o Apakah benar hasil pemeriksaan Tim Peneliti Tanah bahwa tanahtersebut dikuasai secara fisik oleh Departemen PendidikanNasional dan apakah benar halhal lainnya hasil pemeriksaan TimPeneliti Tanah ?;o Apakah ada kepentingan pihak ketiga (Para Penggugat) terhadaptanah tersebut ?

Jabatan fungsional adalah jabatan yang secara tegas disebutkan dalam strukturorganisasi, tetapi dari sudut fungsinya diperlukan oleh organisasi, seperti peneliti,Dokter, pustakawan dan lainlain yang serupa dengan itu; Bahwa memperhatikan proses penerbitan objek sengketa a quo serta buktibukti danketerangan saksi yang diajukan dalam persidangan tersebut Hakim Anggota Imenilai dalam persidangan para pihak yang bersengketa diakui oleh pihak Tergugatbahwa tidak ada yang dijatuhi hukuman disiplin melainkan

menduduki jabatan KepalaSeksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis padaKPPBC TMP C Entikong, selain itu ahli juga telah beberapa kalimengikuti diklat seperti : Diklat Pemeriksa Barang Ekspor, DiklatPenyetaraan Program Diploma 1 Bea dan Cukai, Diklat Teknis SubsantifSpesialis (DTSS 1) ,Diklat Teknis Subsatansi Dasar (DTSD 1)Kepabeanan dan Cukai,Diklat Intelijen Taktis,Workshop Identifikasi danPengawasan CPO,Workshop Crude Palm Oil, Training Course For RuleOf Origin, Diklat Fungsional Peneliti

untuk kepentinganpelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi,sedangkan menurut Pasal 13 dan Pasal 14 UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika, yang diberi kewenangan untuk menggunakan, menanam,mengedarkan, menyimpan narkotika adalah lembaga pendidikan dan penelitian yangdiselenggarakan pemerintah maupun swasta, pedagang besar farmasi, lembaga danaparat kesehatan yang mendapat ijin dari Menteri Kesehatan, sedangkan Terdakwabukanlah orang yang berprofesi sebagai peneliti

RIZKY tersebut bukanlah dalam rangkamenjalankan tugas atau profesi sebagai Dokter, Apoteker maupun Peneliti ilmupengetahuan atau teknologi, sehingga dapat dikatakan perbuatan Terdakwabersamasama dengan Saksi LALANG dan Sdr. RIZKY dalam menerima danmenyerahkan Narkotika Golongan bukan tanaman tersebut dilakukan dengantanpa hak dan melawan hukum;Menimbang, bahwa dengan adanya persekongkolan antara Terdakwadan Saksi LALANG serta Sdr.

setelah mendapatkanpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat danMakanansedangkan menurut Pasal 13 dan Pasal 14 UndangUndang Nomor35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberi kewenangan untukmenggunakan, menanam, mengedarkan, menyimpan narkotika adalah lembagapendidikan dan penelitian yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta,pedagang besar farmasi, lembaga dan aparat kesehatan yang mendapat jjindari Menteri Kesehatan, sedangkan Terdakwa bukanlah orang yang berprofesisebagai peneliti

Bahwa saksi selaku Purek Il menekankan kepada PPK, ULP, Tim Ahli HPS,Tim Peneliti Barang untuk melakukan proses pengadaan alatalatLaboratorium pada fakultas Kedokteran, Fakultas Teknik dan Fakultas MIPAUnlam Banjarmasin 2011 untuk bekerja sesuai yang diamanatkan di PerpresNo. 54 tahun 2010 agar tidak terjadi penyimpangan. Bahwa benar terdakwa HERRY SUPRIYANTO, SH.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: 847/UN8/OT/2011tanggal 19 Nopember 2011 tentang pembentukan tim peneliti/perifikator,penerima/pemeriksa barang hasil kegiatan pengadaan barang/jasa padaAPBNP Unlam TA. 2011 dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan barang tidakpernah ada arahan, dan supervisi dari tim PPK. Bahwa alat laboratorium dan manikin yang diterima oleh Fakultas Kedokterankemudian dicek kesesuaiannya dengan daftar barang yang dimiliki olen FKUNLAM hasil dari HPS.

Bahwasaksi tidak merekomendasikan namanama Tim Peneliti/ Verifikator,Penerima/Pemeriksa barang Hasil Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa padaAPBNP Unlam Tahun Anggaran 2011 berdasarkan Surat KeputusanRektor Unilam Nomor: 847/UN8/OT/2011, namun saksi membenarkan telahmenandatangani Surat tersebut yang menyatakan ketua PPK adalahterdakwa HERRY SUPRIYANTO, SH. MH.

Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan tim peneliti/ verifikator Penerima/Pemeriksa Barang Hasil Kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa namun yangsaksi ketahui dari Saudara ERWIN bahwa tanda tangan di Berita Acaratersebut ditiru oleh Saksi LUKMAN GINANJAR. Bahwa pekerjaan telah dibayarkan 100% (seratus persen) berdasarkanlaporan dari PPK. Selanjutnya dari kegiatan yang ada ternyata pada saatpembayaran 100% (seratus persen) pekerjaan belum selesai, seperti:a.

Sc mengetik surat keputusanRektor Unlam Nomor : 847/UN8/OT/2011 tanggal 19 Nopember tentangpembentukan tim peneliti/verifikator, penerima / pemeriksa barang hasilkegiatan pengadaan barang/jasa pada APBNP Universitas LambungMangkurat TA. 2011 beserta lampirannya. Bahwasaksi pernah disuruh oleh Terdakwa HERRY SUPRIYANTO, SH. MHmelayani dan membantu saksi Ir. SYAHRIEL TAUFIK, M. Sc dalam kegiatanPUTUSAN NOMOR : 49/PIDSUSTPK/2015/PN. Bjm.

Kementerian Lingkungan Hidup danKehutanan R.I. telah mengalami kerugian yaitu hilangnya aset negara berupahutanseluas 413.902 M2 (empat ratus tiga belas ribu koma sembilan ratus dua meterpersegi) berdasarkan Laporan Akhir Perhitungan Kerugian Negara di Kawasan HutanLindung Sekaroh Kabupaten Lombok Timur tanggal 31 Maret 2017 yang dibuat olehTim Peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakandan Perubahan lIklim (P3SEKPI) pada Badan Penelitian dan PengembanganKementerian

Kementerian Lingkungan Hidup danKehutanan R.I. telah mengalami kerugian yaitu hilangnya aset negara berupahutan seluas 413.902 M2 (empat ratus tiga belas ribu koma sembilan ratus duameter persegi) berdasarkan Laporan Akhir Perhitungan Kerugian Negara diKawasan Hutan Lindung Sekaroh Kabupaten Lombok Timur tanggal 31 Maret2017 yang dibuat oleh Tim Peneliti pada Pusat Penelitian dan PengembanganSosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim (P3SEKPI) pada BadanPenelitian dan Pengembangan Kementerian

Pandangan lain diberikan oleh ahli dari Peneliti padaPusat Pengembangan Sosial Ekonomi Kebijakan dan Perubahan Iklim KementerianLingkungan Hidup dan Kehutanan Dra. SETIASIH IRAWANTI, M.Si., yangmenjelaskan mengenai kerugian negara di Hutan Sekaroh yaitu terbitnya suatu hakseperti sertifikat di dalam kawasan hutan termasuk dalam okupasi. Okupasi sendiriberarti menduduki kawasan hutan tanpa izin. Selanjutnya ahli yang diajukan olehPenasihat Hukum Para Terdakwa yaitu. ; Prof. AMIRUDDIN,SH.

Pandangan lain diberikan oleh ahli dari peneliti padaPusat Pengembangan Sosial Ekonomi Kebijalan dan Perubahan Iklim KementerianLingkungan Hidup dan Kehutanan Dra. SETIASIH IRAWANTI, M.Si., yangmenjelaskan mengenai kerugian negara di Hutan Sekaroh yaitu terbitnya suatu hakseperti sertifikat di dalam kawasan hutan termasuk dalam okupasi. Okupasi sendiriberarti menduduki kawasan hutan tanpa izin. Selanjutnya = ahli Prof.AMIRUDDIN,SH.,MH., Dr. SADINO,SH.,MH., dan Dr. ASLAN NOOR,SH.

Padahal masyarakat tidak terkait denganpemeriksaan ini; Bahwa ahli berpendapat bahwa peneliti dari kementrian LHKsesungguhnya tidak punya kewenangan untuk menghitung kerugian Negara.

., 35tahun 2009.e Bahwa terdakwa bukanlah tenaga peneliti atau ilmuwanyang akan menggunakan narkotika golongan untukkepentingan pengembangan ilmu pengetahuan danteknologi dan terdakwa juga tidak pernah memiliki ijin darimenteri kesehatan untuk menawarkan untuk dijual,menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalamjual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5gram ;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal114 ayat

UJI NARKOBA tanggal 29 Agustus 2012 yangdiperiksa dan ditandatangani Rieska Dwi Widayati,S.Si,M.Si, Puteri Heryani, S,S.Si, Apt, Tanti, S.T dandiketahui oleh Kuswardani, S.Si.Apt dengan kesimpulan :Barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik beningberisikan kristal warna putin dengan berat netto 4,2981gram (empat koma dua sembilan delapan satu gram)adalah benar mengandung Methamfetamina dan terdaftardalam golongan nomor urut 61 UU Narkotika RI No., 35tahun 2009.Bahwa terdakwa bukanlah tenaga peneliti

NARKOBA tanggal 29 Agustus 2012 yangdiperiksa dan ditandatangani Rieska Dwi Widayati,S.Si,M.Si, Puteri Heryani, S,S.Si, Apt, Tanti, S.T dandiketahui oleh Kuswardani, S.Si.Apt dengan kesimpulan :Barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik beningberisikan kristal warna putin dengan berat netto 4,2981gram (empat koma dua sembilan delapan satu gram)adalah benar mengandung Methamfetamina dan terdaftardalam golongan nomor urut 61 UU Narkotika RI No., 35tahun 2009.15e Bahwa terdakwa bukanlah tenaga peneliti

Surat Keputusan Sekertaris DPRD Kabupaten Buol Nomor: 175.14/03-21/setwan tentang panitia penerima hasil pekerjaan (PHO/FHO) dan panitia penilai/ peneliti kontrak sekertaris DPRD kabupaten Buol Tahun Aggaran 2014 Tanggal 1 Juli 20146. Surat Keputusan sekertaris daerah Nomor : 954/01.12/DPPKAD tentang Penetapan penyimpanan dan pengurus barang pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Buol tahun 2015 tanggal 02 januari 2015.7. Surat tugas An.

Arief Witono dkk. selaku Ketua Peneliti danNegosiasi Harga paket pembangunan jalan baru sentulpuncak ;1 (satu) SK asli No. 137/KPTS/SKPDTP.BMW2013 tanggal 01 Mei 2013tentang pengangkatan Sdr.

Arief Witono dkk. selaku Ketua Peneliti danNegosiasi Harga paket pembangunan jalan baru sentulpuncak ;1 (satu) SK asli No. 137/KPTS/SKPDTP.BMW/2013 tanggal 01 Mei 2013tentang pengangkatan Sdr.

Diantama Rekanusa & Yuko (KSO), akantetapi membuat surat yang ditujukan kepada Ketua Peneliti Kontrak PejabatPembuat Komitmen (PPK) Perencanaan dan Pengawasan Jalan NasionalProvinsi Jawa Barat Il Tahun Anggaran 2013, dengan Nomor : PW.02.02/PPKP2JNPJB1/2013/44, tanggal 8 Maret 2013, Perihal Permintaan UntukMengadakan Evaluasi/Penelitian Kontrak Terhadap Permohonan Pergantianpersonil Konsultan Pengawas PT. Diantama Rekanusa & PT.

Yuco (KSO),untuk Paket PW10/2013 yang ditandatangani oleh Noor Fachrie selaku PPKPerencanaan & Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Jawa Barat Il.Bahwa kemudian Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Pejabat PembuatKomitmen (PPK) Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi JawaBarat Il yang diketuai oleh ANDY SURYANTO, ST membuat surat Nomor :PW.02.02/PAN/PPKP2JNPJBI/2013/05, tanggal 8 Maret 2013, yangditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Perencanaan danPengawasan Jalan Nasional Provinsi

Selaku PPK sebesar Rp. 45.702.845.000, 1 (satu) lembar blangko kesimpulan rapat berikut 2 lembar lampiranPanitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak yang ditanda tangani pembuatrisalah rapat YAYA SUHAYA selaku Sekretaris, mengetahui ARIFWITONO selaku Ketua yang dilampiri 2(dua) lembar risalah rapatPembangunan Jalan Baru SentulPuncak TA2013 ;1 (satu) exemplar copy surat No.KU.01.BU/631 tanggal 12 Nopember2013 perihal pelaksanaan proses pengadaan Barang/Jasa Ta2013 dariKementerian Pekerjaan Umum kepada Ketua

Dengandemikian terbitnya sertifikat adalah tanggung jawab Badan PertanahanNasional, yang dapat dibatalkan bila ada buktibukti sebaliknya yangmementahkan hak atau bukti pemilik sertifikat;Bahwa tentang kerugian negara dalam tindak pidana korupsi ditentukanoleh Badan Pemeriksa Keuangan, bukan oleh Peneliti dari KementerianLingkungn Hidup dan Kehutanan.

PERLU DILAKUKAN PENELITI TERLEBIHDAHULU DENGAN SAKSAMA BAHWAYANG DISITA ADALAH BENARBENAR MILIK TERGUGAT;6) Bahwa dengan demikian jelaslah gugatan PENGGUGAT a quo adalah tidak jelas atausetidaknya dibuat tidak jelas (obscuur libel) dan oleh karenanya sudah sepatutnya apabilaeksepsi TERGUGAT mengenai gugatan PENGGUGAT adalah tidak jelas (obscuur libel)dapat diterima, sehingga oleh karenanya tanggapan PENGGUGAT terhadap dalil a quoharuslah ditolak ;Bahwa terhadap dalildalil sanggahan PENGGUGAT berkenaan

Hinosis juga bukan merupakan salah satu cabang Ilmu pengetahuan ;e Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli di SBMS Institute adalah:e = Terapist Aktif di SBMS Clinicque.e Peneliti Studi Otak & Pikiran Bawah Sadar.e Mengembangkan Metode SBMS.e Menyusun semua materi dan atau kurikulum workshop dan kelas di SBMSInstitute.e Mengajar & Memberikan lisensi pada alumnus yang belajar tentang TeknologiPikiran dan Pikiran Bawah Sadar dalam Program Kelas Personal Development diSBMS Institute seluruh Indonesia (C.Mt

pensiun sudah diberitahu terlebih dahulu ;Bahwa terhadap Surat keputusan yang sudah terlambat tentu ada proses danpersyaratan, ada asas kelayakan, namun saya tidak akan menilai fakta antaraBadan Kepegawaian Daerah Kabupaten Ponorogo dengan Badan KepegawaianNegara II Surabaya, karena itu saksi serahkan kepada Majelis Hakim, saksihanya akan menjawab teorinya saja ; Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional setelah usia 56tahun dapat diperpanjang masa pensiunnya antara lain Dosen, Peneliti

AsasAsas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB), khususnyaasas kecermatan, asas kehatihatian dan asas kepentingan hukum ; Bahwa menurut ketentuan peraturan perundangan diatas, setelahpemohon memenuhi data yuridis dan data fisik, barulah Kepala SeksiHak Atas Tanah atau Pejabat yang ditunjuk itu serta Tim Peneliti Tanahatau Panitia Pemeriksa Tanah A mengadakan pemeriksaan danpenelitian dan selanjutnya baru menyampaikan laporan ataupendapatnya kepada Kepala Kantor Pertanahan, dan setelah itu barulahKepala

Peneliti ICW Bidang Hukum Febridiansyah mengatakan, pemberantasankorupsi dibutuhkan langkah konkret salah satunya adalah kebijakanpenghentian remisi bagi koruptor.Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, guna mengafektifkanpemberantasan tindak pidana korupsi dan menciptakan rasa keadilan bagimasyarakat, Tergugat memandang perlu untuk lebih memperketat pemberianhakhak narapidana tindak pidana korupsi.Objek Sengketa tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.5 Bahwa pada posita halaman

Putusan Nomor 167 K/TUN/2017 Daftar Hadir Sidang Panitia Pemeriksaan Tanah tanggal 14September 2015: Berita Acara Pemeriksaan Lapang oleh Anggota Panitia PemeriksaTanah A tanggal 15 September 2015: Risalanh Pemeriksaan Tim Peneliti Tanah Nomor. 310.22174262015 tanggal 15 September 2015; Risalah Pengelolaan Data (RPD) Permohonan Hak Pakai Seluas7.635 m?

membeli narkotika jenis metamfetamina(shabu) kepada lelaki Sira di Makassar sebanyak 20 (dua puluh) gram walaupun menurutversi Terdakwa hanya 10 (sepuluh) gram dan dikirim via Bis Bintang Prima adalahperbuatan yang tanpa hak serta melawan hukum karena penggunaan narkotika jenismetamfetamina tidak diperbolehkan untuk pengobatan dan hanya dipakai untuk penelitianilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 8, apalagi Terdakwamembeli dalam jumlah banyak serta Terdakwa bukanlah seorang peneliti

RiscaConsultant Engineering pada tanggal 09 November 2018 dan berdasarkanberita acara hasil penelitian dan evaluasi yang dibuat oleh PanitiaPenandatanganan Peneliti Kontrak pada tanggal 19 November 2018,serta berdasarkan pengesahan addendum kontrak II pada tanggal 30November 2018 atas persetujuan Tergugat II akibat adanya keterlambatanpembayaran termin selama 84 hari tanpa memberikan kompensasisejak dilakukan penagihan pada tanggal 25 Agustus 2018 s/d adanyapembayaran pada tanggal 16 November 2018