P 5 : Surat Salinan ResmiPenetapan dari PengadilanTata Usaha Negara perkaraNo. 14/G/2013/PTUN.

(Bukti T12, T16, T17 dan T18) ;Bahwa dalam perkara ini tidak terdapat adanya eksepsi dariTergugat (Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur) ;Bahwa Para Penggugat (sebagaimana fundamentum petendiangka 3 dan 4) menyebutkan pernah mengajukan Gugatan didalam Sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 18 Juli 2013yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara Nomor: 14/G/2013/PTUNMTR.yaitu SHM Nomor 787 dan SHM Nomor 788 telahberubah menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 82diterbitkan tanggal 29 September

(Bukti T17 dan Bukti T18); sehingga dengan adanya perubahanpada Sertipikat Hak Milik Nomor 787 dan 788 menjadi SertipikatHak Guna Bangunan Nomor 82 terhadap perkara Nomor: 14/G/2013/PTUNMTR. Dicabut dan dengan Objek Sengketa yaituSertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 82 di daftarkan kembalidengan register Nomor: 30/G/2013/PTUNMTR.

ADLANADNAN) pernah mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa dalamperkara a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru No.14/G/2013/PTUN.

Bahwa sebelum gugatan ini diajukan Para Penggugat (HAdlan Adnan telahmengajukan gugatan terhadap objek Sengketa dalam perkara a quo kePengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 14/G/2013/PTUN.PBRtanggal 30 Juli 2013, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MedanNomor: 162/B/2013/PTTUNIMDN tanggal 05 Desember 2013 dan PutusanMahkamah Agung Nomor :143.K/TUN2014 tanggal 21 Mei 2014 yang telahberkuatan hukum tetap/Inkracht van gewijsde) ;.

Pertanahan Kabupaten RokanHilir;Adalah benar telah sesuai dengan ketentuan dalam penerbitan prosedurhukum dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik obyek sengketa dalamperkara a quo yang dilakukan secara benar, sah dan sesuai denganketentuan hukum yang berlaku, yakni melalui proses permohonan hakkepada Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir, dan juga telahmempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht van gewjsde) padaPengadilan Tata Usaha Negara (Vide Bukti T .I. 35 :Putusan PengadilanTata Usaha Negara No. 14

/G/2013/PTUNPbr , Bukti T .. 36 : PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No. 162/B/2013/PTTUNMDN, BuktiT .. 37 = : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.143K/TUN/2014);.

ADLANADNAN telah mengajukan gugatan terhadap objek sengketa dalamperkara a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor:14/G/2013/PTUN.PBR tangggal 30 Juli 2013, putusan Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Medan Nomor :162/B/2013/PT.TUNMDN tanggal 05Desember 2013 dan putusan Mahkamah Agung Nomor :143K/TUN/2014, tangggal 21 Mei 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap(inkracht van gewijsde).

ADLANADNAN) pernah mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa dalamperkara a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru No.14/G/2013/PTUN.

/G/2013/PTUN.PBR tanggal 30 Juli 2013, Putusan Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Medan Nomor : 162/B/2013/PT.TUNMDN tanggal 05Desember 2013 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor :143 K/TUN/2014tanggal 21 Mei 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht vangewijsde) ;e.Berdasarkan Uraian diatas, dimohon kepada Majelis Hakim berdasarkanPasal 134 HIR untuk memberikan keputusan SELA antara lain :Menerima Eksepsi Tergugat Ill mengenai kewenangan KompetensiAbsolut;Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang

Reg.14/G/2013/PTUNPbr Tanggal 25 Juli 2013;Bukti T. . 32 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No.Reg. 162/B/2013/PTUNPbr Tanggal 05 Desember 2013;Bukti T. 33 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. Reg.143 K/TUN/2014 Tanggal 21 Mei 2014;Bukti T. 34: Putusan Pengadilan Agama Medan No. Reg.280/PDT.G/1999/PAMdn Tanggal 10 Juli 2000;. Bukti T. 35: Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan No.

Reg.14/G/2013/PTUNPbr Tanggal 25 Juli 2013;Bukti T. . 32 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No.Reg. 162/B/2013/PTUNPbr Tanggal 05 Desember 2013;Bukti T. 33 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. Reg.143 K/TUN/2014 Tanggal 21 Mei 2014;Bukti T. 34 : Putusan Pengadilan Agama Medan No. Reg.280/PDT.G/1999/PAMdn Tanggal 10 Juli 2000;. Bukti T. 35: Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan No.

/G/2013/PTUNPbr , Bukti T .. 36 : PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No. 162/B/2013/PTTUNMDN, BuktiT ..L 37 =: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.143K/TUN/201 4);.

Foto copy Putusan Perkara Nomor 35/G/2012/PHI.PN TPI;10.Foto copy Putusan Perkara Nomor 14/G/2013/PHILPN TPI;11.Foto copy Putusan Perkara Nomor 02/G/2012/PHILPN TPI;12.Foto copy Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 27/PUUIX/2011;13.Foto copy Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 100/PUUx/2012.Buktibukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai yang cukup, dan foto copybuktibukti surat tersebut telah pula dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan18aslinya, kecuali P3, P8, P9, P10

Bukti P9 Photo copy putusan perkara No. 14/G/2013/PHI.PN.TPI.10.Bukti P10 Photo copy putusan perkara No. 02/G/2012/PHI.PN.TPI.11.Bukti P11 Photo copy putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUUIX/2011.12.Bukti P12 Photo copy putusan Mahkamah Kontitusi No. 100/PUUx/2012.Menimbang bahwa, untuk meneguhkan dalildalil sangkalannya KuasaTergugat dipersidangan juga telah mengajukan dan menyerahkan bukti suratberupa T1s.d T3 sebagai berikut :1. Bukti T1 Photo copy Karakteristik Bisnis PT.

AdnanMaktudin, juga telah diperkuat berdasarkan Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Pekanbaru No. 14/G/2013/PTUN. PBR tanggal 30 Juli2013, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan No.162/B/2013/PT.TUNMDN tanggal 05 Desember 2013 dan PutusanMahkamah Agung No. 143.K/TUN/2014 tanggal 21 Mei 2014 BahwaBidang tanah seluas 11.544 M2 sebagaimana Sertifikat Hak MilikNomor : 244/Bagan Sinembah,Surat ukur:250/Bg.Batu/2003tertanggal 02 September 2003 terdaftar atas nama Dra.

pihak menyatakan akan menanggapipada kesimpulan masingmasing;Menimbang, bahwa Turut Terbantah dan Turut Terbantah II untukmembuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:1.Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 244 tanggal 27 September 2003, diberitanda bukti TT 1.II1;Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 244 tanggal 27 September 2003, diberitanda bukti TT I.1I2;Fotokopi Akta Kesepakatan Pembagian Harta Bersama Nomor 2 tanggal9 Februari 2010, diberi tanda bukti TT L.II3;Fotokopi Putusan No.14

/G/2013/PTUNPbr, diberi tanda bukti TT I.II4;Fotokopi Putusan Nomor: 162/B/2013/PT.TUNMDN, diberi tanda buktiTT I.15;Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 143 K/TUN/2014, diberitanda bukti TT I.II6;Fotokopi Putusan Nomor: 60/Pdt.G/2014/PTA.Pbr, selanjutnya diberitanda bukti TT I.II7;Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 728 K/Ag/2015, selanjutnyadiberi tanda bukti TT I.II8;Fotokopi Risalah Pertemuan Pemuka Adat Suku Melayu Hamba RajaNegeri Kubu Tentang Pelurusan/ Pengalihan Hibah Hutan Tanah UlayatSuku

Putusan Nomor 21/G/2020/P TUNJKT.4) Putusan PTUN Palembang Nomor 14/G/2013/PTUNPLG, tanggal29 Mei 2013, yang menyatakan:Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan menelaah secaraseksama objek sengketa dan gugatan Penggugat, diketahu!

T.ll Inv 7Bukti T.ll Inv 8Salinan Putusan Pengadilan TUN Jakarta Nomor :92/PLW/2012/PTUNJKT, (print out);Salinan Putusan Pengadilan TUN Palembang Nomor :14/G/2013/PTUNPLB, (print out);Salinan Putusan Banding Pengadilan Tinggi TUNJakarta Nomor : 55/B/2014/PT. TUN.JKT, (print out);Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 495K/TUN/2014, (print out);Surat dari Dewan Perwakilan Rakyat R.I.

CitraPerdana Perkasa.BuktiP12 Photo copy Putusan Nomor : 14/G/2013/PHI. PN TPI antaraTitis Rulita Busana melawan PT. PCI Elektronik Internasional, PT. CitraPerdana Perkasa.BuktiP13 Photo copy Putusan Nomor : 02/G/2012/PHI.PN TPI antaraSyahruddin, Win Mahda, Ismail Pilian dan Sonry Manson ButarButanmelawan CV.

kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilanuntuk kepentingan pelestarian fungsi hutan.(2) Organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatansebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:a Berbentuk badan hukum;b Organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegasmenyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentinganpelestarian fungsi hutan; danc Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 14

/G/2013/PTUNPLG, tanggal 29 Mei 2013, yang menyatakan:Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan menelaah secara saksamaobjek sengketa dan gugatan Penggugat, diketahui bahwa Penggugat adalahLembaga Swadaya Masyarakat Relawan Pemersatu Anak Bangsa (LSMREPAN) bertindak bukan atas dasar kepentingan yang dirugikan secaraperseorangan/individual melainkan bertindak sebagai organisasikemasyarakatan dalam hal ini bertindak menggunakan hak gugat organisasi(legal standing/ius standi), dengan demikian Majelis

Menyatakan bahwa Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor : 540/KEP/126.a/20 12tanggal 11 Mei 2012 tentang Pencabutan Izin Usaha pertambangan (IUP) EksplorasiPT.Karya Wijaya, tetap berlaku dan memiliki kekuatan hukum ;Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukanReplik secara tertulis tertanggal 3 Juni 2014;Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon telah menjatuhkanPutusan Sela Nomor: 14/G/2013/PTUN.ABN/INTV, tanggal 3 Juni 2014, ataspermohonan intervensi dari

kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilanuntuk kepentingan pelestarian fungsi hutan.(2) Organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatansebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:a Berbentuk badan hukum;b Organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegasmenyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentinganpelestarian fungsi hutan; danc Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.4) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 14

/G/2013/PTUNPLG, tanggal 29 Mei 2013, yang menyatakan :Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan menelaah secara seksamaobjek sengketa dan gugatan Penggugat, diketahui bahwa Penggugatadalah Lembaga Swadaya Masyarakat Relawan Pemersatu Anak BangsaHal. 39 dari 159 Hal.