bunga obligasi dilakukan kepada Wajib Pajak Luar Negeri (investor luarnegeri).

Dana untuk pembayaran bunga obligasi subordinasitersebut diminta untuk ditransfer kepada Deutche Bank Trust CompanyAmericas, ABA 021001033, Deutche Bank AG, London. A/C No.04411739.

Rp16.861.285.205,00merupakan biaya bunga obligasi subordinasi untuk Masa Pajak April 2008yang belum dipotong pajaknya oleh Pemohon Banding sebagai pihak yangmempunyai kewajiban atas pembayaran bunga tersebut.

Berdasarkan kedua dokumen tersebut, pihak yang melakukan pembayaranbunga pinjaman subordinasi kepada investor adalah BDI cabang Cayman Islands;Alat bukti:bahwa penggunaan BDI Kantor Pusat dalam surat dari Deutsche Bank mengenaipemberitahuan untuk melakukan pembayaran bunga pinjaman subordinasi hanyamerupakan korespondensi.

Korespondensi tidak dapat dianggap sebagai bukti atastindakan hukum atau bukti bahwa pihak tersebut adalah pihak yang melakukanperbuatan hukum (dalam hal ini sebagai bukti pihak yang sesungguhnyamembayarkan bunga pinjaman subordinasi);bahwa penentuan pihak yang melakukan pembayaran bunga pinjaman subordinasiseharusnya berdasarkan pencatatatan akuntansi dalam buku besar danbuktitransfer yang dikeluarkan oleh bank, dimana berdasarkan kedua dokumen tersebutpihak yang melakukan pembayaran bunga pinjaman

REZKI ASIA JAYA;Sehingga jumlah seluruh Pinjaman Pokok Para Tergugat kepadaPenggugat adalah sebesar Rp. 550.000.000, (lima ratus lima puluhjuta rupiah);Bahwa pada awalnya pembayaran bunga pinjaman Para Tergugat tersebutlancar sesuai dengan kesepakatan bersama, namun sekitar pertengahantahun 2005 Para Tergugat sudah mulai menunggak pembayaran bunga,apalagi setelah meninggalnya suami Penggugat (Alm.

bunga 2% sampai dengan 2,5%/bulan dimukaselama 6 (enam) bulan dengan cara membuka 6 (enam) lembar Bilyet Giroyang jatuh temponya disesuaikan dengan bulan berjalan, dan juga 1 (satu)lembar Bilyet Giro sebesar jumlah pinjaman pokok yang jatuh temponyadiakhir atau bulan keenam tersebut sebagaimana terbukti dari Nota PT.REZKI ASIA JAYA Jakarta (Tergugat Il) yaitu Bukti Pembayaran yangditujukan kepada Penggugat, untuk pembayaran bunga dan jaminan hutangberupa Bilyet Giro;Bahwa dalam Nota tersebut jelas

ditulis : untuk pembayaran bunga untukperiode enam bulan, Nomor, Nilai dan Tanggal Jatuh Tempo Bilyet Giro,serta lengkap dengan tanggal pemberian dan tanda tangan Penggugatdan pihak Para Tergugat serta pemberian dan penerimaan uang secaraHalaman 5 dari 32 Halaman Putusan No.502/Pat.G/2019/PN.

bunga pinjaman Para Tergugat tersebut lancarsesuai dengan kesepakatan bersama, namun sekitar pertengahan tahun2005 Para Tergugat sudah mulai menunggak pembayaran bunga........ dst;6.1.6.2.6.3.Bahwa Tergugat tidak pernah membayar bunga pinjaman kepadaPenggugat, bahkan Tergugat tidak pernah bahkan Tergugat samasekali tidak mengetahui adanya pembayaran bunga (dalilPenggugat) yang dilakukan Tergugat Il kepada Penggugat, setahuTergugat I, Bilyet Giro atas nama PT.

REZKI ASIA JAYA Bukti Pembayaran atauTanda terima Bilyet Giro yang dibuat dan ditanda tangani Para Tergugatuntuk setiap kali peminjaman dan/atau pembayaran bunga serta pemberianjaminan Bilyet Giro yang diterima dan ditanda tangani juga oleh Penggugat,Halaman 26 dari 32 Halaman Putusan No.502/Padt.G/2019/PN. Jkt.

Putusan Nomor 119/B/PK/PJK/2014Bahwa alasan Terbanding menolak keberatan Pemohon Banding atasBiaya Bunga Obligasi Subordinasi sebesar Rp11.342.868.734,00 diperincidalam Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan, sebagai berikut:Bahwa Terbanding melakukan koreksi positif atas objek PPh Pasal 26atas Bunga Obligasi Subordinasi sebesar Rp11.342.868.734,00 denganalasan sebagai berikut:a.Bahwa pembayaran bunga obligasi Subordinasi oleh Pemohon Bandingkepada cabang Cayman Islands atau pembayaran bunga

kepadapemegang obligasi Subordinasi melalui cabang Cayman Islandsmerupakan pembayaran bunga oleh Subjek Pajak dalam negeri kepadaWajib Pajak luar negeri;Bahwa tidak terdapat Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda antaraPemerintah Republik Indonesia dengan Cayman Islands;Sesuai dengan ketentuan Pasal 26 UndangUndang Pajak Penghasilan,maka atas pembayaran bunga obligasi Subordinasi tersebut terutangPPh Pasal 26 dengan tariff 20%;Alasan Pemohon Banding;Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi

Dalam kasus a quo penerima hasil di luarnegeri, dan menurut pendapat Pemohon PeninjauanKembali atas pembayaran bunga tersebut tidak dapatdipotong PPh nya di Indonesia.

Lippo Bank, Tbk (in casu Pemohon PeninjauanKembali) seolaholan sebagai pihak yang bertindaklangsung melakukan pembayaran bunga obligasi diCayman Island. Padahal, penerbitan obligasi danpembayaran biaya bunga obligasi kepada Wajib Pajak diCayman Island adalah PT. Lippo Bank, Tbk cabangCayman Island yang merupakan badan usaha sendiri yangHalaman 29 dari 33 halaman.

Karena tindakan Terbanding (in casu TermohonPeninjauan Kembali) yang dibenarkan Majelis Hakim untukmemajaki pembayaran bunga a quo sungguh merugikanPemohon Peninjauan Kembali karena pajak PPh Pasal 26a quo telah mendistorsi usaha Pemohon PeninjauanKembali:d.9.

Jurnal adjustment tersebut harus dibuat/dibukukan oleh PemohonBanding sebagaimana diharuskan dalam PSAK "matching cost against revenue",Pembayaran bunga tersebut dilakukan setiap bulan Mei dan November sebagaimanatelah disetujui oleh kedua belah pihak;: bahwa Terbanding mendalilkan objek PPh Pasal 26 tahun 2004 atas pembayaranImbalan Bunga Pinjaman kepada JP Morgan Singapura Masa Pajak Nopember danDesember 2004 dikoreksi karena Pemohon Banding telah mengakui sebesarRp222.925.627,00 yang dibayarkan

kepada JP Morgan pada bulan Nopember 2004adalah merupakan objek PPh Pasal 26 tahun 2004 dan alasan Pemohon Bandingatas objek PPh Pasal 26 dimaksud diakui terjadi kesalahan pemotongan, penyetorandan pelaporan yang dilaporkan oleh Pemohon Banding pada Masa Pajak JanuariTahun Pajak 2005, yang mana oleh Pemohon Banding dapat dibuktikan atas objekpajak PPh Pasal 26 tersebut telah ditetapkan menurut SKP Nihil PPh Pasal 26 tahun2005 dan juga dalam hal pembayaran bunga sebesar Rp37.154.240,00 kepada JPMorgan

Singapura maupun pembayaran bunga kepada Swiss Bank sebesarRp19.862.020,00 muncul akibat dilakukan jurnal adjustment pada tanggal 31Desember 2004 yang kemudian direverse (jurnal balik) pada tanggal 1 Januari2005;bahwa menurut Terbanding ketiga transaksi bunga tersebut merupakan objek PPhPasal 26 yang terutang tahun 2004 yang masih belum dilakukan pemotongan,penyetoran maupun pelaporan sebagaimana ketentuan perpajakan berlaku.

koreksi Terbanding dalam Surat UraianBanding dari Terbanding Nomor: 821/WPJ.08/BD.06/2009 tanggal 4 Agustus2009 dan sampai persidangan dinyatakan berakhir, Terbanding belum membuatpenjelasan yang jelas mengenai dasardasar koreksi sehingga Majelisberkesimpulan Terbanding tidak mencukupi alasan tentang pertimbangan hukumkoreksi objek PPh Pasal 26 yang telah dilakukan jurnal adjustment tersebut,sehingga Majelis berpendapat alasan Pemohon Banding yang pada pokoknyamengakui adanya objek PPh Pasal 26 atas pembayaran

bunga kepada JPMorgan International Bank Singapura sebesar Rp37.154.240,00 dan kepadaSwiss Bank Swiss sebesar Rp19.862.020,00 namun tidak setuju dikoreksisebagai objek PPh pada tahun 2004;bahwa dengan memperhatikan penjelasan Pemohon Banding yang mendalilkanbahwa pembayaran bunga menurut perjanjian antara Pemohon Banding dengankedua pemberi pinjaman tersebut akan dibayarkan pada setiap bulan Mei danBulan Nopember, dan pengakuan Pemohon Banding atas tindakan akuntansijurnal adjustment biaya bunga

bunga obligasi dilakukan kepada Wajib Pajak Luar Negeri (investor luarnegeri).

Dana untuk pembayaran bunga obligasi subordinasitersebut diminta untuk ditransfer kepada Deutche Bank Trust CompanyAmericas, ABA 021001033, Deutche Bank AG, London. A/C No.04411739.

Rp16.861.285.205,00merupakan biaya bunga obligasi subordinasi untuk Masa Pajak April 2008yang belum dipotong pajaknya oleh Pemohon Banding sebagai pihak yangmempunyai kewajiban atas pembayaran bunga tersebut.

Berdasarkan kedua dokumen tersebut, pihak yang melakukan pembayaranbunga pinjaman subordinasi kepada investor adalah BDI cabang Cayman Islands;Alat bukti:bahwa penggunaan BDI Kantor Pusat dalam surat dari Deutsche Bank mengenaipemberitahuan untuk melakukan pembayaran bunga pinjaman subordinasi hanyamerupakan korespondensi.

Korespondensi tidak dapat dianggap sebagai bukti atastindakan hukum atau bukti bahwa pihak tersebut adalah pihak yang melakukanperbuatan hukum (dalam hal ini sebagai bukti pihak yang sesungguhnyamembayarkan bunga pinjaman subordinasi);bahwa penentuan pihak yang melakukan pembayaran bunga pinjaman subordinasiseharusnya berdasarkan pencatatatan akuntansi dalam buku besar danbuktitransfer yang dikeluarkan oleh bank, dimana berdasarkan kedua dokumen tersebutpihak yang melakukan pembayaran bunga pinjaman

Putusan Nomor 926/B/PK/PJK/2015 b)ditunjuk sebagai paying agent diketahui bahwa pemberitahuanmengenai pembayaran bunga pinjaman subordinasi ditujukankepada BDI Pusat sebagai pihak yang mempunyai kewajibanuntuk membayar bunga pinjaman subordinasi, bukan ditujukanke BDI cabang Cayman Island;Bahwa pembayaran bunga pinjaman subordinasi tersebutmerupakan objek PPh Pasal 26 yang harus dipotong oleh BDIPusat, dengan penjelasan sebagai berikut:i) Bahwa penghasilan yang terkait dengan transaksi pinjamansubordinasi

Pinjaman subordinasitersebut diperdagangkan di Singapore Exchange atas namaBDI cabang Cayman Island;ili) Bahwa pembayaran bunga pinjaman subordinasi dilakukanoleh BDI cabang Cayman Island dari akun BDI cabangCayman Island melalui Deutsche Bank AG London Branchdan Deutsche Bank AGHong Kong Branch selaku payingagent.

bunga obligasi adalah WajibPayak Luar Negeri.Halaman 35 paragraf 9:Bahwa Majelis tidak dapat menentukan Persetujuan PenghindaranPajak Berganda yang akan digunakan karena tidak ada bukti/datapemilik obligasi yang menerima pembayaran bunga obligasi sehinggaMajelis berpendapat tarif pemotongan Pajak Penghasilan ataspembayaran bunga obligasi mengikuti tarif sebagaimana dimaksudHalaman 13 dari 31 halaman.

Dalam kasus aquo penerima hasil diluar negeri, dan menurut pendapat PemohonPeninjauan Kembali atas pembayaran bunga tersebuttidak dapat dipotong PPh nya di Indonesia. Denganhanya melihat pada objek pajaknya yaitu bungaobligasi aquo maka langsung saja dikenakan PPhPasal 26, sulit menghindarkan kesan bahwa MajelisHalaman 24 dari 31 halaman.

Ketiga, bahwa diperoleh petunjukatas pembayaran bunga subordinasi yang dicatat dalam Buku Besar dandidukung dengan bukti transfer yang dikeluarkan oleh Bank.

bunga obligasi dilakukan kepada Wajib Pajak Luar Negeri (investor luarnegeri).

Dana untuk pembayaran bunga obligasi subordinasitersebut diminta untuk ditransfer kepada Deutche Bank Trust CompanyAmericas, ABA 021001033, Deutche Bank AG, London. A/C No.04411739.

Rp16.861.285.205,00merupakan biaya bunga obligasi subordinasi untuk Masa Pajak April 2008yang belum dipotong pajaknya oleh Pemohon Banding sebagai pihak yangmempunyai kewajiban atas pembayaran bunga tersebut.

Berdasarkan kedua dokumen tersebut, pihak yang melakukan pembayaranbunga pinjaman subordinasi kepada investor adalah BDI cabang Cayman Islands;Alat bukti:bahwa penggunaan BDI Kantor Pusat dalam surat dari Deutsche Bank mengenaipemberitahuan untuk melakukan pembayaran bunga pinjaman subordinasi hanyamerupakan korespondensi.

Korespondensi tidak dapat dianggap sebagai bukti atastindakan hukum atau bukti bahwa pihak tersebut adalah pihak yang melakukanperbuatan hukum (dalam hal ini sebagai bukti pihak yang sesungguhnyamembayarkan bunga pinjaman subordinasi);bahwa penentuan pihak yang melakukan pembayaran bunga pinjaman subordinasiseharusnya berdasarkan pencatatatan akuntansi dalam buku besar danbuktitransfer yang dikeluarkan oleh bank, dimana berdasarkan kedua dokumen tersebutpihak yang melakukan pembayaran bunga pinjaman

bunga obligasi dilakukan kepada Wajib Pajak Luar Negeri (investor luarnegeri).

Dana untuk pembayaran bunga obligasi subordinasitersebut diminta untuk ditransfer kepada Deutche Bank Trust CompanyAmericas, ABA 021001033, Deutche Bank AG, London. A/C No.04411739.

Rp16.861.285.205,00merupakan biaya bunga obligasi subordinasi untuk Masa Pajak April 2008yang belum dipotong pajaknya oleh Pemohon Banding sebagai pihak yangmempunyai kewajiban atas pembayaran bunga tersebut.

Berdasarkan kedua dokumen tersebut, pihak yang melakukan pembayaranbunga pinjaman subordinasi kepada investor adalah BDI cabang Cayman Islands;Alat bukti:bahwa penggunaan BDI Kantor Pusat dalam surat dari Deutsche Bank mengenaipemberitahuan untuk melakukan pembayaran bunga pinjaman subordinasi hanyamerupakan korespondensi.

Korespondensi tidak dapat dianggap sebagai bukti atastindakan hukum atau bukti bahwa pihak tersebut adalah pihak yang melakukanperbuatan hukum (dalam hal ini sebagai bukti pihak yang sesungguhnyamembayarkan bunga pinjaman subordinasi);bahwa penentuan pihak yang melakukan pembayaran bunga pinjaman subordinasiseharusnya berdasarkan pencatatatan akuntansi dalam buku besar danbuktitransfer yang dikeluarkan oleh bank, dimana berdasarkan kedua dokumen tersebutpihak yang melakukan pembayaran bunga pinjaman

Bahwa Termohon Kasasi telah berbuat khilaf dan keliru dalam melakukanpertimbangan hukum untuk menetapkan besarnya bunga, semestinyaharus mempertimbangkan iktikad baik Pemohon Kasasi pada TermohonKasasi berupa pembayaran bunga selama 24 bulan sejak tanggal 12 Maret2011 s.d tanggal 30 Maret 2013 saat saldo pokok Rp100.000.000,00(seratus juta rupiah) dan sebagian pembayaran hutang pokok sebesarRp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 30 Maret 2013 (videputusan Judex Facti Pengadilan Negeri

Dengan demikian sangat tepatdan adil apabila si pelepas uang in casu Termohon Kasasi menerimakonsekuensi dari praktik yang menciderai perekonomian untukmengembalikan pembayaran bunga yang telah Pemohon Kasasi berikanpada Termohon Kasasi di saat pokok hutang Rp100.000.000,00 yaitusejumlah Rp5.000.000,00 x 24 bulan = Rp120.000.000,00 yangseharusnya hanya Rp500.000,00 x 24 bulan = Rp12.000.000,00 berartisangat jelas Pemohon Kasasi telah dirugikan dan seharusnya menerimapengembalian pembayaran bunga

sebesar Rp108.000.000,00 dikurangikewajiban pembayaran bunga yang belum dibayar selama 12 bulan darisaldo pokok Rp50.000.000,00 = Rp3.000.000,00.

Berdasarkan perhitunganrealistis Pasal 1766 KUHPerdata, Pemohon Kasasi berhak ataspengembalian pembayaran bunga dari Termohon Kasasi sejumlahRp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) dan angka ini harus dijadikanHalaman 9 dari 12 hal. Put.

Nomor 2538 K/Pdt/2015faktor pengurang dari saldo pokok hutang Pemohon Kasasi pada TermohonKasasi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sehinggabukannya Termohon Kasasi yang berhak atas pengembalian pembayaranpokok Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), namun Termohon Kasasidiwajibkan mengembalikan kelebihan pembayaran bunga sebesarRp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) karena total uangpembayaran bunga dari Pemohon Kasasi pada Termohon Kasasi sebesarRp105.000.000,00 (seratus

Bukti Pembayaran Bunga atas pinjamanRp.1.500.000.000, (satu milyar lima ratus juta rupiah)dari PT HelindoBangun Raya Sejahtera kepada PT Rahmalia Indah tanggal 9 Januari2003 sebesar Rp.30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) (Bukti T.1,1,1I18hsesuai dengan asli);26.Foto copy Berupa Bukti Pembayaran Bunga atas pinjamanRp.1.500.000.000, (satu milyar lima ratus juta rupiah)dari PT HelindoHalaman.27 putusan No.02/Pdt.

Bukti Pembayaran Bunga atas pinjamanRp.1.500.000.000, (satu milyar lima ratus juta rupiah)dari PT HelindoBangun Raya Sejahtera kepada PT Rahmalia Indah tanggal 11 April2003 sebesar Rp.30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) (Bukti T.1, II, II18ksesuai dengan asli);Foto copy Berupa Bukti Pembayaran Bunga atas pinjamanRp.1.500.000.000, (satu milyar lima ratus juta rupiah)dari PT HelindoBangun Raya Sejahtera kepada PT Rahmalia Indah tanggal 13 Mei2003 sebesar Rp.30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) (Bukti

sesuai dengan asli);Foto copy Berupa Bukti Pembayaran Bunga atas pinjamanRp.1.500.000.000, (satu milyar lima ratus juta rupiah)dari PT HelindoBangun Raya Sejahtera kepada PT Rahmalia Indah tanggal 11 Juni2003 sebesar Rp.30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) (Bukti T.1,1,1I18msesuai dengan asli);Foto copy Berupa Bukti Pembayaran Bunga atas pinjamanRp.1.500.000.000, (satu milyar lima ratus juta rupiah)dari PT HelindoBangun Raya Sejahtera kepada PT Rahmalia Indah tanggal 11 Juli 2003sebesar Rp.30.000.000

Indah tanggal 11September 2003 sebesar Rp.30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) (BuktiT.I, I, II18p Sesuai dengan asli);Halaman.28 putusan No.02/Pdt.SusPKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst34.Foto copy Berupa Bukti Pembayaran Bunga atas pinjamanRp.1.500.000.000, (satu milyar lima ratus juta rupiah)dari PT HelindoBangun Raya Sejahtera kepada PT Rahmalia Indah tanggal 11 Oktober2003 sebesar Rp.30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) (Bukti T.1,II,1I18qsesuai dengan asli);35.Foto copy Berupa Bukti Pembayaran Bunga

Sesual dengan asli);37.Foto copy Berupa Bukti Pembayaran Bunga atas pinjamanRp.1.500.000.000, (satu milyar lima ratus juta rupiah)dari PT HelindoBangun Raya Sejahtera kepada PT Rahmalia Indah tanggal 10 Januari2004 sebesar Rp.30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) (Bukti T.1,1, I18sesuai dengan asli);38.Foto copy Berupa Bukti Pembayaran Bunga atas pinjamanRp.1.500.000.000, (satu milyar lima ratus juta rupiah)dari PT HelindoBangun Raya Sejahtera kepada PT Rahmalia Indah tanggal 10 Februari2004 sebesar

Dengan demikian, semua pembayaran loan,maupun biaya bunga akan dibayarkan oleh Pemohon Banding kepada Bank Mandiri.Oleh karena itu Pemohon Banding tidak pernah berhubungan secara langsung dengankreditur yang lain;3 Pembayaran bunga kepada Bank Nasional (Bank Mandiri) tidak menimbulkan adanyakewajiban pemotongan pajak yang Pemohon Banding harus lakukan, hal ini telahsesuai dengan Pasal 23 ayat 4 UndangUndang No. 7 Tahun 1983 yang diubahdengan UndangUndang No. 17 Tahun 2000 bahwa pembayaran bunga kepada

bunga di atas merupakan pembayarankepada Bank Mandiri yang berada di Indonesia.

Apabila Pemohon Peninjauan Kembalimelakukan pemotongan PPh atas pembayaran bunga kepada Bank Mandiri, justru akanmenimbulkan ketidakadilan dan penyimpangan terhadap prinsip dan konseppemotongan PPh.5. Sebagai konsekuensi dari pembayaran bunga oleh Pemohon Peninjauan Kembalikepada Bank Nasional (Bank Mandiri), tidak timbul kewajiban pemotongan pajak yangHalaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 504/B/PK/PJK/2013harus dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).

Indonesia Thailand yang menyatakan bahwa pemajakan atas bunga pada saatdibayarkan adalah sudah sesuai dengan perundangundangan perpajakan yang berlaku diIndonesia;bahwa berdasarkan dokumendokumen hukum yang ada dan berdasarkan hasil persidangan,Majelis menyimpulkan bahwa sengketa a quo adalah menyangkut saat terutangnya PPhPasal 26;bahwa Terbanding malakukan koreksi atas obyek PPh Pasal 26 sebesar Rp14.192.921.234,00 karena berdasarkan dokumen Money market deal slip dan lembarconfirmation terdapat pembayaran

bunga kepada kantor pusat Pemohon Banding diThailand yang mana atas biaya bunga tersebut dibebankan Pemohon Banding dalam tahun2008, sedangkan Pemohon Banding melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPhPasal 26 atas bunga tersebut pada Tahun 2009, dimana pembukuan Pemohon Banding(sebagai pemotong pajak) menggunakan metode accrual basis sehingga PPh Pasal 26terutang pada saat dilakukan pembebanan biaya bunga meskipun belum dilakukanpembayaran atas bunga tersebut;bahwa menurut Terbanding, berdasarkan

Sebelum jatuh tempo, pihak penerima sama sekali tidak dapatmeminta pembayaran bunga;bahwa menurut Pemohon Banding, article 11 angka 2 huruf a P3B yang dijadikan alasanmenolak permohonan keberatan Pemohon Banding adalah kurang tepat karena pasaltersebut hanya mengatur pihak yang berwenang mengenakan pajak jika transaksipembayaran bunga muncul di salah satu negara yang terikat P3B dengan tarif maksimumyang dapat dikenakan atas pembayaran bunga tersebut, namun pasal tersebut tidak mengatursaat terutangnya

Pajak Penghasilan atas pembayaran bunga tersebut;bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding di atas, Majelisberpendapat sebagai berikut :bahwa sesuai Pasal 32A UU PPh, P3B Indonesia Thailand merupakan lex spesialis yangmengatur hakhak pemajakan dari masingmasing negara yang mengikat diri padaperjanjian itu;bahwa ketentuan berkenaan dengan pengenaan pajak atas bunga terdapat dalam Pasal 11P3BIndonesia Thailand sebagai berikut :1.

bunga yang tercantumdalam kontrak pinjaman yaitu pada tahun 2009;bahwa atas pembayaran bunga sebesar Rp 14.192.921.234,00 tersebut Pemohon Bandingtelah melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 26 nya pada tahun 2009,dengan demikian kepada Pemohon Banding tidak dapat dikenakan lagi atas obyek yangsama untuk Tahun Pajak 2008;MenurutTerbandingbahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan koreksi positif biayabunga sebesarRp 14.192.921.234,00 tidak dapat dipertahankan

menyuratiTergugat tanggal 21 September 2000 dengan perhitungan tagihan ataskekurangan bunga yang Penggugat ajukan adalah sebesarRp.113.205.004.579, (perhitungan bungan s/d 15 Maret 2000) ;Bahwa, perlu Penggugat kemukakan bahwa sebagai akibat suratpenolakan Tergugat atas klaim kekurangan pembayaran bunga yang Penggugat ajukan, BI mengkoreksi pendapatan yang akan ditagih menjadi tidak tertagih,sehingga hal ini mengakibatkan CAR (Capital Adequacy Ratio) Penggugat menjadi kurang dari 4% dan sesuai PBI

Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dan/atau Penggugat Il berupa kekurangan pembayaran bunga sebesarRp.113.205.004.579, (seratus tiga belas milyar dua ratus lima juta empatribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah) ;4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;5.

Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dan/atau Penggugat Il berupa kekurangan pembayaran bunga sebesarRp.113.205.004.579, (seratus tiga belas milyar dua ratus lima juta empatribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah) ;4.

No. 378 PK/Pdt/2007Pemohon yang isinya bahwa Termohon mengakui adanya pengalihanhak tagih seluruh promes kepada Pemohon ;Bahwa jelas terbukti tidak ada kekurangan pembayaran termasuk tidakterbatas pada pembayaran bunga sebesar Rp.113.205.004.579, (seratustiga belas milyar dua ratus lima juta empat ribu lima ratus tujuh puluhsembilan rupiah) yang dilakukan oleh Pemohon kepada para Termohonsehubungan dengan pembayaran dalam rangka Program PemberianJaminan Pemerintah terhadap Kewajiban Pembayaran Bank

Umumtersebut ;Bahwa karena tidak ada kekurangan pembayaran termasuk tidak terbataspada pembayaran bunga sebesar Rp.113.205.004.579, (seratus tigabelas milyar dua ratus lima juta empat ribu lima ratus tujuh puluhsembilan rupiah) yang dilakukan oleh Pemohon kepada para Termohonsehubungan dengan pembayaran dalam rangka Program pemberianJaminan Pemerintah terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umumtersebut, maka sudah sepatutnya eksekusi berdasarkan PutusanMahkamah Agung RI.

Dengan demikian untukkepentingan perpajakan tahun 2009, belum bisa memanfaatkan Surat KeteranganDomisili tersebut;bahwa dengan demikian terhadap pembayaran bunga pinjaman Pemohon Bandingkepada TGFSE tidak dapat diterapbkan P3B antara Indonesia dengan Singapura,sehingga tarif PPh Pasal 26 atas pembayaran bunga tersebut adalah 20% sesuaidengan ketentuan dalam Pasal 26 UU PPh;bahwa menurut Pemohon Banding, terkait dengan COD tahun yang digunakanadalah tahun assessment.

eksistensi COD tersebut telah sesuai dengan ketentuandalam SE03 tersebut di atas;bahwa menurut Majelis, apabila COD tersebut dikaitkan dengan keterangan darihalaman website Direktorat Jenderal Pajak dari Singapura, maka hal tersebut harusdimaknai bahwa COD yang tahun assessmentnya 2010 adalah untuk tahun pajak2009;bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Majelis meyakini COD yang diserahkanoleh Pemohon Banding dalam persidangan tersebut adalah COD untuk Tahun Pajak2009, dengan demikian terhadap pembayaran

bunga pinjaman Pemohon Bandingkepada TGSFE dapat diterapbkan P3B antara Indonesia dengan Singapura, sehinggatarif PPh Pasal 26 atas pembayaran bunga tersebut sesuai dengan perhitungan tarifmenurut Pemohon Banding yaitu perhitungan tarif yang berlaku pada P3B antaraIndonesia dengan Singapura;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan koreksiTerbanding atas tarif PPh Pasal 26 tidak dapat dipertahankan;: bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Kredit

(Diberi tanda P.3)Keterangan singkat :Merupakan pembayaran bunga 15% dari pinjaman Terrgugat yang dibayaroleh Penggguat kepada saksi H. Kuddus, sebesar Rp.4.500.000 (EmpatJuta Lima Ratus Ribu Rupiah).Kuitansi tanggal 26 November 2019. (Diberi tanda P.4)Keterangan singkat :Merupakan pembayaran bunga 15% dari pinjaman Terrgugat yang dibayaroleh Tergugat tetapi atas nama Penggugat kepada saksi H. Kuddus,sebesar Rp.4.000.000 (Empat Juta Rupiah).Kuitansi tanggal 20 Desember 2019.

(Diberi tanda P.5)Keterangan singkat :Merupakan pembayaran bunga 15% dari pinjaman Terrgugat yang dibayaroleh Penggguat kepada saksi H. Kuddus, sebesar Rp.4.500.000 (EmpatJuta Lima Ratus Ribu Rupiah).Kuitansi tanggal 15 Februari 2020. (Diberi tanda P.6)Keterangan singkat :Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 36/Pdt.G.S/2020/PN. MamMerupakan pembayaran bunga 15% dari pinjaman Terrgugat yang dibayaroleh Penggguat kepada saksi H. Kuddus, sebesar Rp.4.500.000 (EmpatJuta Lima Ratus Ribu Rupiah).7.

(Diberi tanda P.7)Keterangan singkat :Merupakan pembayaran bunga 15% dari pinjaman Terrgugat yang dibayaroleh Penggguat kepada saksi H. Kuddus, sebesar Rp.4.500.000 (EmpatJuta Lima Ratus Ribu Rupiah).8. Kuitansi tanggal 16 Mei 2020. (Diberi tanda P.8)Keterangan singkat :Merupakan pembayaran bunga 15% dari pinjaman Terrgugat yang dibayaroleh Penggguat kepada saksi H. Kuddus, sebesar Rp.4.500.000 (EmpatJuta Lima Ratus Ribu Rupiah).9. Kuitansi tanggal 14 Juli 2020.

(Diberi tanda P.9)Keterangan singkat :Merupakan pembayaran bunga 15% dari pinjaman Terrgugat yang dibayaroleh Penggguat kepada saksi H. Kuddus, sebesar Rp.4.500.000 (EmpatJuta Lima Ratus Ribu Rupiah).SAKSI :1. HJ.

Lippo Bank Tbk. cabang Cayman Island berada juga di luar negerimaka terhadap pembayaran bunga obligasi yang dilakukan juga di luarnegeri (Cayman Island) harus dipotong PPh Pasal 26 UU PajakPenghasilanBahwa Majelis Hakim telah mengabaikan buktibukti yang sah yangHalaman 20 dari 32 halaman.

Putusan Nomor. 118/B/PK/PJK/2014perpajakan yang berlaku atas pembayaran bunga Obligasi aquo adalahperaturan perpajakan yang berlaku di Indonesia yang merupakanNegara sumber penghasilan, mengingat:a. Pembayaran bunga Obligasi aquo dilakukan di Cayman Islandsebagai Negara berdaulat yang mempunyai sistem hukum sendiritermasuk Hukum Pajaknya. Hukum Pajak di Indonesia yurisdiksiberlakunya hanya terbatas dalam wilayah hukum Negara RepublikIndonesia dan karena itu tidak berlaku di Cayman Island.b.

Tidak ada satu ketentuan atau satu Pasalpun di UU PajakPenghasilan yang menyatakan bahwa Indonesia berwenangmemajaki transaksi dagang atau transaksi keperdataan yangterjadi di luar negeri antara para subyek Hukum yangsemuanya di luar negeri yaitu pembayaran bunga dari PT.Lippo Bank Tbk. cabang Cayman Island sebagai Wajib Pajakdi Cayman Island dengan lawan transaksinya yang juga diluar Negara Indonesia.d.

Bahwa Majelis juga telah nyatanyata melakukan judicial errorkarena menganggap: yang melakukan pembayaran bunga Obligasiaquo adalah PI. Lippo Bank Tbk. Indonesia, yangbertanggungjawab atas Obligasi aquo dan karena penerimapenghasilan berupa bunga aquo adalah Wajib Pajak Luar Negeri,maka atas pembayaran bunga aquo harus dipotong PPh Pasal 26UU Pajak Penghasilan di Indonesia.Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan ataspertimbangan hukum yang sangat melenceng/salah tersebutmengingat:d.1.

Tindakan PejabatTata Usaha Negara aquo dapat digolongkan sebagaitindakan yang sewenangwenang.d.10 Munculnya data pembayaran bunga aquo dalampembukuan/laporan keuangan Pemohon PeninjauanKembali karena PT Lippo Bank Tbk cabang Cayman Islandadalah cabang perusahaannya (Bentuk Usaha Tetapnya)sehingga apa yang dilakukannya tercatat atau munculdalam Neraca Kantor Pusat (dalam hal ini PT. Lippo BankTbk. Indonesia) dalam bentuk combined Audit Report.

Dan apabila tanggal tersebut jatuh pada harilibur, maka pembayaran bunga dilakukan pada tanggal sebelumnyadengan provisi 1% pertahun dibayar di muka pada saat pencairanfasilitas kredit dengan potongan biaya administrasi Rp. 1.000.000, (satujuta rupiah) dibayar di muka pada saat pencairan fasilitas kredit, dandengan commitment fee 0,5 % dari ratarata kelonggaran tarik yang ada,apabila secara ratarata penggunaan fasilitas lebih kecil dari 70% (jatuhtempo Juli 2004) ;b.

bulan, apabila tanggal jatun tempotersebut pada hari libur maka pembayaran bunga dilakukan padatanggal sebelumnya.

Dengancara pembayaran bunga dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sebelumtanggal jatuh tempo setiap bulan, apabila tanggal tersebut jatuh padahari libur maka pembayaran bunga dilakukan pada tanggal sebelumnya.Dengan provisi 1% pertahun dibayar di muka pada saat pencairanfasilitas kredit. Biaya administrasi Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah)dibayar di muka pada saat pencairan fasilitas kredit dengan angsuranRp. 21.517.084/Bulan tujuan penggunaan investasi alat berat. (jatuhtempo Juli 2006) ;.

Dengan cara pembayaran bunga paling lambat 3 (tiga)Hal. 3 dari 17 hal. Put. No.813 K/Pdt/2009.hari sebelum tanggal jatun tempo setiap bulan apabila tanggal jatuhtempo jatuh pada hari libur maka pembayaran bunga dilakukan padatanggal sebelumnya. Dengan provisi 1% pertahun dibayar di muka padasaat pencairan fasilitas kredit, dengan biaya administrasi Rp. 350.000,/Unit dibayar di muka pada saat pencairan fasilitas kredit. Denganangsuran Rp. 13.323.759/bulan.

Dengan denda atas setiap keterlambatan pembayaran,Debitur akan dikenakan denda bunga sebesar 3% per bulan yangdiperhitungkan dari jumlah yang terlambat bayar tersebut, dengancara pembayaran bunga dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sebelumtanggal jatuh tempo setiap bulan. Apabila tanggal tersebut jatuh padahari libur, maka pembayaran bunga dilakukan pada tanggal sebelumnya.Dengan provisi 1% pertahun dibayar di muka pada saat pencairankredit.

., tertanggal 22 September 2016,yang kemudianberakhir dengan Putusan Perdamaian (Homologasi) tertanggal 20Desember 2016.Bahwa dalam Putusan Perdamaian perkara a quo, yang tertuang padahalaman 13 (tigabelas) Pasal 5 huruf a, ditegaskan bahwa:Debitor wajib melakukan pembayaran bunga dengan cara sebagaiberikut pada:a.

Selama iniuntuk pembayaran bunga sebesar 5% (lima persen) per tahun dan pokoksimpanan dengan nilai NOA (Number Of Account) sampai denganRp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah) tanpa bunga. Dana dperoleh dariSaudara Halim Susanto sebagai mantan Ketua KSP Jateng Mandiri. Dansampai saat ini belum ada dana yang disampaikan kepada Pengurus KSPJateng Mandiri maka pembayaran sementara terhenti.

BUNGA 5% atas nama ENIWATI HALIMSOETIKNO No.

;Bahwa untuk Pembayaran bunga simpanan berjangka atas nama AndreasYoggi Wijaya (dengan no rek 6010008667 dan 6010008824) sudah dibayarkanmasing masing sebanyak 4 (empat) kali dan dibayarkan ke rekening Maybankdengan ac. 1018152185 atas nama Sri Sunarni Tirto.

bunga dengan cara sebagaiberikut:Hal 21 dan25 Putusan No 7/PUt.SusPaiht/201 9/PN.Niaga.Smga.

MurmanHeliarto, dengan sistem Automatic Roll Over (ARO) (satu) bulan (Bukti Asli);Bukti TITII/PRIPRIT5ds: Register Payment of Interest Records(Catatan Pembayaran Bunga) Bilyet Deposito Berjangka Bank Niaga Solo No.527034, tertanggal 15 Juli 1988, dengan nominal sebesar Rp. 15.000.000, (limabelas juta rupiah), atas nama Dr.

Murman Heliarto, dengan sistem Automatic Roll Over(ARO) 1 (satu) bulan (Bukti asli);138 Bukti TITH/PRIPRII 32d : Register Payment of interest records(catatan pembayaran bunga) Bilyet Deposito Berjangka Bank Niaga Solo No.Hal 65 dari 125 Hal.

Put No.97/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.175Bukti TITU/PRIPRII 40e : Register Payment of interest records(catatan pembayaran bunga) Bilyet Deposito Berjangka Bank Niaga Solo No.749018, tertanggal 6 Juni 1991, dengan nominal sebesor Rp. 38.050.000, (tigapuluh delapan juta lima puluh ribu rupiah) atas nama Dr.

Put No.97/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.76199 Bukti TITI/PRIPRII 45d : Register Payment of interest records(catatan pembayaran bunga) Bilyet Deposito Berjangka Bank Niaga Solo No.808272, tertanggal 7 Desember 1991, dengan nominal sebesar Rp.30.000.000,(tiga puluh juta rupiah) atas nama Dr.

Put No.97/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.80224 Bukti TITI/PRIPRII 50e : Register Payment of interest records(catatan pembayaran bunga) Bilyet Deposito Berjangka Bank Niaga Solo No.828268, tertanggal 8 Mei 1992, dengan nominal sebesar Rp. 30.000.000, (tigapuluh juta rupiah) atas nama Dr.

Rekening Tabungan Bank BCA Salatiga dengan nomor Rekening0130619428 atas nama ARI SETIAWAN / SRI UTARI HUSODO,sebagai Rekening penempatan atas pembayaran bunga DepositoBerjangka PD. BPR Bank Salatiga Nomor Bilyet 1004434 tertanggal 20Oktober 2014 atas nama ARI SETIAWAN / PENGGUGAT ,pembayaran bunga pada bulan November 2014 sampai dengan bulanMei 2018;b.

Rekening Tabungan Bank BRI Salatiga dengan Nomor Rekening 379001 000395536 atas nama TRI MURTI, sebagai Rekeningpenempatan atas pembayaran bunga Deposito Berjangka PD. BPRBank Salatiga Nomor Bilyet 1001620 tertanggal 11 Januari 2012 atasnama TRI MURTI / PENGGUGAT II, pembayaran bunga pada bulanFebruari 2012 sampai dengan bulan Mei 2018;c.

Rekening Tabungan Bank BTPN Salatiga dengan Nomor Rekening0180.2.000509 atas nama SUPARNI, sebagai Rekening penempatanatas pembayaran bunga Deposito Berjangka PD. BPR Bank salatigaNomor Bilyet 1007088 tertanggal 9 Februari 2018 atas nama SUPARNI/ PENGGUGAT III, pembayaran bunga pada bulan Maret 2018 sampaidengan bulan Mei2018;d. Rekening Tabungan TAMASDEP PLUS PD.

BPR Bank Salatiga denganNomor Rekening 10.009153 atas nama LIANAWATI WICAKSONOyang diterbitkan oleh TERGUGAT pada tanggal 29 Juli 2016, sebagaiRekening penempatan atas pembayaran bunga Deposito Berjangka PD.BPR Bank Salatiga Nomor Bilyet 1006086 tertanggal 22 November2017 atas nama LIANAWATI WICAKSONO / PENGGUGAT IV,pembayaran bunga pada bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Juni2018;6.

Rekening Tabungan Bank BCA Salatiga dengan nomor rekening0130619428 atas nama Ari Setiawan / Sri Utari Husodo, sebagai rekeningpenempatan atas pembayaran bunga Deposito Berjangka PD. BPR BankSalatiga Nomor Bilyet 1004434 tertanggal 20 Oktober 2014 atas nama AriSetiawan / Penggugat I, pembayaran bunga pada bulan November 2014sampai dengan bulan Mei 2018;b.