pemutusan hubungan kerja ini,olehkarena Tergugat tidak juga menunjukkan buktibukti lainnya lagi yangberkaitan,maka menurut majelis hakim ketentuan hukum yang paling tepatyang dapat digunakan sebagai dasar dalam pemutusan hubungan kerjapada perkara ini adalah berbentuk pemutusan hubungan kerja, dengantanpa adanya kesalahan yang dilakukan oleh Para penggugat,danpemutusan hubungan kerja yang demikian dapat dikualifikasikan layaknyaTergugat memutus hubungan kerja Para penggugat dengan alasanmelakukan pengurangan

tenaga kerja atau melakukan efisiensi.

Termohon di depan sidang PengadilanAgama Sidoarjo dengan alasan yang telah dikemukakan Pemohon dalamposita dan petitum permohonannya;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Pemohon mengajukanpermohon agar diberi ijin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon padapokoknya dapat disimpulkan bahwa, sejak awal 2020 antara Pemohon denganTermohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karenaTermohon tidak menghargai Pemohon sejak Pemohon keluar dari tempat kerjaPemohon karena ada pengurangan

tenaga kerja, antara Pemohon danTermohon tidak ada kecocokan dan menganggap paling benar sendirisendiri,kemudian Pemohon meninggalkan Termohon dan anakanak pulang ke rumahorang tuanya di Pemuda di Kabupaten Sidoarjo, pihak keluarga telahberusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, atas dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telahmemberikan jawaban yang pada pokoknya dapat disimpulkan, yaitumembenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagiandalil permohonan Pemohon

Islam, yaitu perselisihan danpertengkaran teruS menerus antara Suami isteri dan tidak ada harapan akanhidup rukun kembali dalam rumah tangga;Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon denganTermohon tersebut di atas Majelis Hakim menilai dan berpendapat, meskipunTermohon membantah sebagian besar dalil permohonan Pemohon tersebutterutama tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran karena TermohonTermohon tidak menghargai Pemohon sejak Pemohon keluar dari tempat kerjaPemohon karena ada pengurangan

tenaga kerja, antara Pemohon danTermohon tidak ada kecocokan dan menganggap paling benar sendirisendiri,kemudian Pemohon meninggalkan Termohon dan anakanak pulang ke rumahorang tuanya.

Bahwa sebelum terjadinya pengurangan tenaga kerja olehPT Karya sejati makmur di mana tempat pemohon bekerja, Termohonsama sekali tidak menunjukkan sikap atau perilaku yang tidak baikkarena ketika pemohon masih mempunyai pekerjaan tetap, nafkahuntuk termohon berupa uang belanja bulanan dapat terpenuhi bahkanbisa dikatakan lebih dari cukup.

Bahwa usaha memPHK terhadap para Tergugat/PenggugatRekonvensi dengan alasan Penggugat/TergugatRekonvensi adalah perubahan kepemilikan padaSeptember tahun 2009, yang kemudian melakukanrestrukturisasi dani disertai efisiensi sehinggamelakukan pengurangan tenaga kerja olehPenggugat/Tergugat Rekonvensi ;11.Alasan tersebut juga tertuang dalam alasan pengusahadi dalam anjuran Suku Dinas Tenaga Kerja JakartaSelatan tertanggal 5 Februari 2010 (Vide Bukti' T8)poin C paragraf 8 berbunyiBahwa pada tanggal 28

September 2009 telah terjadiperubahan kepemilikan perusahaan sehingga pemilikperusahaan yang baru menilai telah terjadi kelebihanjumlah tenaga kerja yang ada dengan posisi kerja/jabatan yang ada, sehingga terpaksa dilakukanrestrukturisasi organisasi perusahaan setelah sebelumnyadilakukan efisiensi di segala bidang dan telah dilakukanmutasi di posisi jabatan yang ada, namun masih tetapharus dilakukan pengurangan tenaga kerja."

Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (pengusaha)Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena : Tentang adanyapengurangan volume pekerjaan di lokasi Pit Mulia sehinggaada beberapa lokasi kerja yang dipindahkan ke departemenlain sehingga apabila ada pengurangan tenaga kerja adalahsuatu kewajaran apalagi adalah jabatan pembantu/helper.

PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda sebagaimanadimaksud dalam UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 Pasal 82:Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial diajukan kepada PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnyameliputi tempat pekerja/buruh bekerja;Bahwa atas perbuatan Tergugat yang melakukan PHK sepihakPenggugat di mana dalil usia pensiun Penggugat tolak oleh karenaPenggugat masih bisa bekerja di perusahaan Tergugat, sehinggaTergugat sebenarnya telah melakukan pengurangan

tenaga kerja,Penggugat menuntut agar pihak perusahaan membayar pesangonPenggugat dengan dasar Pasal 164 ayat (8) UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi:Pasal 1641.

No. 213 K/Pdt.SusPHI/201516163 Sebagai upaya antisipasi, sejak tahun 2012 Pemohon Kasasi (TergugatKonvensi/Penggugat Rekonvensi/Perusahaan) secara cepat dan berkelanjutantelah melakukan berbagai upaya efisiensi, antara lain sebagai berikut:a Pengurangan dan pembatasan jumlah pembelian alat berat dan perlengkapanlainnya, seperti haul truck, shovel, excavator dan lainnya;b Pengurangan peralatan pendukung operasional yang disewa, seperti crane,forklift, helikopter, bis penumpang dan lainnya;c Pengurangan

tenaga kerja asing;d Pengurangan kegiatan eksplorasi di Blok Elang;e Pengurangan jumlah kendaraan ringan yang dioperasikan dan pembatasan/pengaturan ulang penggunaan kendaraan ringan yang ada;f Pengurangan jumlah konsultan serta mitra bisnis dan karyawannya;g Peniadaan kenaikan gaji berdasarkan kinerja karyawan (merit increase);h Pengurangan jumlah donasi;i Pengurangan jumlah perjalanan dinas, pelatihan dan seminar;j Pembatasan kegiatan yang sifatnya seremonial dan kegiatan lainnya;k Pembatasan

Hal iniditegaskan oleh Judex Facti dalam pertimbangannya pada halaman 59 Putusanyang kami kutip sebagai berikut:Menimbang,... nampak Tergugat telah menetapkan langkahlangkah dalam rangkaefisiensi, antara lain: pengurangan dan pembatasan jumlah pembelian alat berat,pengurangan tenaga kerja asing, pengurangan jumlah konsultan serta mitra bisnis,menghentikan penerimaan karyawan baru yang tidak penting pemutusan hubungankerja terhadap karyawan kontrak sebelum masa kontraknya, mengurangi sebagian27tenaga

Bahwa tidak benar Tergugat tidak bekerja namun yangbenar Tergugat kerja sebagai outsorsing di Pusdiklat Perhutanisebagai tenaga kebersihan, dan pada tahun 2017 keluar karenaadanya pengurangan tenaga kerja, kemudian Tergugatmembantu Penggugat di warung ; dan sekitar 2 setengag tahunyang lalu Tergugat kerja di Hotel Kota Baru di JI. Sawo Baratdengan gaji Rp.600.000/bulan ditambah uang makanRp.12.500 perhari;5.

denganaturan perundangundangan dimana pihak Mediator mendasarkan Pasal161 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 untuk melakukan perhitunganPesangon, dimana pihak perusahaan/Tergugat hanya menginginkan agarPenggugat diberikan Surat Peringatan 2 (SP2), sehingga seharusnya pihakMediator menganjurkan Penggugat untuk menerima SP2 tersebut gunamenghindari PHK, dan apa bila perusahan menolak seharusnya pihakMediator menerapkan Pasal 164 ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun2003, dimana pihak perusahaan melakukan pengurangan

tenaga kerja/efesiensi;Bahwa Penggugat telah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikanmasalah ini di luar Pengadilan, namun tidak mendapat tanggapan dan ataupenyelesaian sebagaimana mestinya, maka demi kepastian hukum danuntuk meneguhkan hakhaknya maka tiada jalan lain bagi Penggugat selainmengajukan gugatan pada Pengadilan WHubungan Indusirial padaPengadilan Negeri Samarinda sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 Pasal 82: Gugatan Perselisihan HubunganIndustrial diajukan

;Bahwa, tujuan Tergugat memPHK para Penggugat yang intinya adalah"melakukan pengurangan tenaga kerja (efisiensi), sehingga apabila pihakTergugat menawarkan pesangon kepada Penggugat lebih rendah dariKetentuan UU RI No. 13 Tahun 2003, dan tindakan Tergugat memPHKsambil mengintimidasi dan juga menawarkan pesangon kepada paraPenggugat telah nyatanyata bertentangan dengan ketentuan yang berlakuadalah "sangat tidak benar'.

PT Arta Sedana Retailindo adalah perseroan yangmengambil alih asset dari PT Hardis melalui Bank MuamalatIndonesia karenanya, sangat tidak masuk logika hukumPENGGUGAT (sebagai perseroan) setelah mengambil alihaset dan inventory PT Hardis, PENGGUGAT langsungmelakukan pengurangan tenaga kerja dengan beban jatuhpada yang mengambil alih perseroan, sebab bilaPENGGUGAT tidak mengingini sejumlah karyawanPENGGUGAT dapat saja menolak menerima karyawandimaksud dan beban pesangon ditanggung Perseroansebelumnya

IKPT (Inti Karya Persada Tehnik) berlokasi diAnyar Kabupaten Serang Banten dengan penghasilan kurang lebih Rp8.000.000, (delapan juta rupiah), dan bulan Juli tahun 2020 ini Pemohonterakhir bekerja karena adanya pengurangan tenaga kerja dariperusahaan tersebut, sehingga Pemohon sanggup memberikan nafkahanak sebesar Rp 500.000, (/ima ratus ribu rupiah) per bulan sampaianak tersebut dewasa atau menikah;8.

IKPT (Inti Karya Persada Tehnik) berlokasi di AnyarKabupaten Serang Banten dengan penghasilan kurang lebih Rp8.000.000, (delapan juta rupiah), dan bulan Juli tahun 2020 ini Pemohonterakhir bekerja karena adanya pengurangan tenaga kerja dari perusahaantersebut, sehingga Pemohon sanggup memberikan nafkah anak sebesarRp 500.000, (/ima ratus ribu rupiah) per bulan sampai anak tersebutdewasa atau menikah;6.

terkait haltersdebut;Bahwa pasal 90 ayat (1) Undang Undang nomor :13 tahun 2003 tentangKetenagakerjaan yaitu : Pengushaha dilarang membayar uapah minimunkota, namun sampai saat ini tergugat masih juga memberlakukanpembayaran Upah/gaji dibawah ketentuan upah minimm Kota 9 UMP) halini sangat mempengaruhi ketenangan Penggugat dalam bekerja;Bahwa tindakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh tergugatterhadap diri Tergugat semata mata disebabkan karena perusahaanmelakukan upaya efisensi dan atau pengurangan

tenaga kerja;Bahwa pasal 158 UU RI No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidakdapat dijadikan alasan tergugat untuk melakukan pemutusan HubunganHalaman 7 dari 23 25/Padt.SusPHI/2015/PN Pal29.30.31.32.33.kerja ( PHK) berdasarkan surat Edaran Mentri tenaga Kerja dantransmigrasi RI Nomor : ES13/MEN/SJHK//2005 Tentang Pemutusan MKatas uji meteril UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadapUUD RI tahun 1945, maka tidak dapat digunakan sebagai dasar /acuandalam penyelesaiaan hubungan Industrial

periode produksi bulan MaretApril 2018; bahwa setelah melapor ke Polisi, diketahui jumlah sepatu yang disita daribeberapa orang pelaku adalah 13 (tiga belas) pasang atau senilai 134 dolar atauRp.1.847.581,00 (Satu juta delapan ratus empat puluh tujuh lima ratus delapanpuluh satu rupiah); bahwa peredaran sepatu reject akan menimbulkan kerugian materiil bagiperusahaan karena bila hal itu. diketahui olen pihak rekanan di Jepangdikhawatirkan akan terjadi pengurangan jumlan pesanan yang dampaknya akaada pengurangan

tenaga kerja; bahwa saksi tidak terlalu paham mengenai peranan Terdakwa;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;2.

diakui sebenarnya di persidangan;Bahwa gugatan Penggugat point 1, 2, dan 3 adalah benar bahwaPenggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anaksebagaimana point 3 gugatan Penggugat; Bahwa tidak benar gugatan Penggugat point ke 3 yangmenyatakan penyebab perselisihan karena Penggugat tidakbertanggung jawab atas nafkah keluarga dan Tergugatmeninggalkan Penggugat dengan alasan untuk bekerja, tetapi yangmenjadi penyebab perselisihan adalah sejak Tergugat berhentibekerja di perusahaan (...) karena pengurangan

Tenaga Kerja; Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat ke Bangko karena atassaran Penggugat supaya Tergugat bekerja dengan kakak Tergugatdi Bangko dan ketika meninggalkan Penggugat untuk bekerja diBangko antara Penggugatdan Tergugattidak terjadi permasalahanapapun;Bahwa sejak kepergian Tergugat ke ... untuk mencari kerja di ...

Bahwa pada tanggal 17 Juli 2010, Penggugat diputuskan hubungan kerjanya(PHK) oleh Tergugat dengan alasan pengurangan tenaga kerja (effisiensi)sebagaimana suratnya Nomor : 207/SMJ(B)/HRDsrt/VIV2010 perihalpengurangan tenaga kerja dan meminta agar Penggugat mengembalikaninventaris perusahaan ;.

Bahwatindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan olehTERGUGAT terhadap diri PENGGUGAT Sematamata disebabkan karenaperusahaan beralasan melakukan upaya efisiensi dan atau TERGUGAT dan IImelakukan Pengurangan Tenaga Kerja;18.Bahwa PENGGUGAT telah berulang kali menanyakan tentang hakhaknormatifnya kepada TERGUGAT perihal pembayaran Pesangon dan HakHaklainya,namun TERGUGAT tidak pernah menanggapinya;19.Bahwa oleh karena tidak adanya itikad baik dari TERGUGAT dan Il, makaterpaksa Penggugat

mempunyaikekuatan hukum tetap; ataud. adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjan jiankerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama yang dapatmenyebabkan berakhirnya hubungan kerja.Demikian atas berakhirnya perjanjian kerja tersebut pada perkara a quomerupakan fakta yang sudah terangbenderang sehingga nyatalah dalilPenggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan PHK kepadaPenggugat secara tidak sah dan sematamata karena upaya efisiensi dan ataumelakukan pengurangan

tenaga kerja adalah sesuatu yang mengadaadadan memutarbalikkan fakta.Dengan tidak terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukanTergugat I kepada Penggugat, maka jelaslah bahwa perkara a quo bukantermasuk dalam perkara Perselisihan Hubungan Industrial.

(dalam Gugatan Penggugat angka 16halaman 4).Terhadap dalil Penggugat ini, Tergugat membantah dengan tegas,karenafakta hukum yang sebenarnya baik TergugatI dan Tergugatll tidakmelakukan pengurangan tenaga kerja, Penggugat hanya melakukantuduhan semenamena kepada Tergugat dan Tergugat Il tanpa bisamenyampaikan bukti dan fakta.

Lebaran);Bahwa pada tanggal 7 Mei 2018, Para Penggugat kembali menghadiriundangan dari Tergugat yang bertempat di Hotel Fave Kemang, yangmana Tergugat kembali menyampaikan tentang kondisi perusahaanyang mengalami penurunan penjualan dan kelebihan muatan ataukelebihan tenaga kerja, sehingga menurut Tergugat harus dilakukanupaya efisiensi dengan mengurangi jumlah pekerja/ buruh di level 24ditingkatan produksi perusahaan;Bahwa pada prinsipnya, dalam pertemuan tersebut Para Penggugatmenolak rencana pengurangan

tenaga kerja yang disampaikan olehTergugat serta penjelasan mengenai penurunan penjualan dan kelebihanmuatan di perusahaan Tergugat, karena Para Penggugat menganggappenjelasan serta datadata yang disampaikan oleh Tergugat bersifatsepihak dan tidak memiliki dasar yang jelas;Bahwa pada tanggal 8 Mei 2018, Tergugat mengeluarkan Memo nomor2257/HRAI/V/2018 tentang penawaran Program Pengunduran DiriSukarela kepada pekerja/ buruh level 24 ditingkatan produksi, yangdiberlakukan mulai tanggal 8 Mei 2018

Bahwa benar antara TERGUGAT dan PARA PENGUGAT pernah terikatdalam hubungan kerja, namun karena kondisi usaha yang terus menurunmaka TERGUGAT melakukan pengurangan 320 (tiga ratus dua puluh) orangTenaga Kerja termasuk PARA PENGGUGAT, dimana 311 (tiga ratus sebelas)orang tenaga kerja telah bersepakat mengundurkan diri dengan menerimapaket kompensasi uang pesangon yang lebih tinggi dari ketentuan UndangUndang kecuali PARA PENGGUGAT yang hingga saat ini belum bersepakat;Bahwa alasan TERGUGAT melakukan pengurangan

tenaga kerja adalahsebagai berikut :7.1.

tenaga kerja adalah selamakurun waktu 4 (empat) tahun terakhir yaitu tahun 2015 s/d tahun 2018perusahaan mengalami penurunan volumen penjualan sebanyak 29% yangmengakibatkan penurunan volume produksi sekitar 40%, akibatnya utilitasmesin juga mengalami penurunan menjadi 33% sehingga terjadi kelebihantenaga kerja, yaitu pada saat low season (yaitu periode diluar periodemenjelang hari Raya Lebaran) kelebihan tenaga kerja sebanyak 595 orang,dan pada saat high season (yaitu periode menjelang hari Raya

darisemestinya (sesuai ketentuan Penutupan pintu masuk tersebut ditutup pk.17.00 WIB akan tetapi ditutup oleh Tertutup pada Pk. 16.295 Bahwa walaupun Penggugat berkalikali membina Tergugat dengan jalanmemberikan Surat Peringatan (SP) akan tetapi kinerja Tergugat tidak malahmenjadi baik bahkan sering melakukan pelanggaranpelanggaran, sehingga padatanggal 08 Oktober 2013 Penggugat memberikan Surat Pemutusan HubunganKerja (PHK) kepada Tergugat, bersamaan dengan itu Penggugat juga sedangmelakukan efisiensi pengurangan

Tenaga kerja sejak tahun6 Bahwa atas pemberian Surat PHK kepada Tergugat, Penggugat telah melakukanperundingan Bipartit dengan Tergugat selama 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 4,14 dan 23 November 2013, karena dalam perundingan tersebut tidak adakesepakatan maka Penggugat mencatatkan hasil perundingan tersebut kepadaPegawai Mediator pada kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya untukdimediasi dan selanjutnya Pegawai Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Surabayamengeluarkan anjuran Nomor : 560/1937/436.6.12

menandatanganiPerjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) secara berkesinambungan danPKWT tersebut kebanyakan tidak diberikan kepada Penggugat sertaPKWT yang ditanda tangani Tergugat dan Penggugat sepengetahuanPenggugat tidak pernah dicatatkan kepada Kantor Dinas Tenaga KerjaKota Pekanbaru;Bahwa pada awal tahun 2016 Penggugat beserta temanteman mendapatinformasi secara lisan dari pimpinan Tergugat (Boby Andreas Simamora)pada saat doa pagi bersama bahwa manajemen Tergugat pusat diBandung akan melakukan pengurangan

tenaga kerja diseluruh cabangTergugat (PT.