Bukti P6 : Fotokopi sesuai asli Surat Anjuran No.2025/1.835 3 dari SukuDinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota AdministrasiJakarta Pusat tertanggal 28 Agustus 2020;7. Bukti P7 : Fotokopi dari fotokopi Surat Nomor : 024/LAW/SKSM/IX/2020,Perihal SOMASI, kepada PT.

2020, yangdikeluarkan oleh Tergugat Pada tanggal 11 Juni 2020, yang membuktikan Padatanggal 11 Juni 2020, tergugat Telah melakukan Pemutusan Hubugan Kerja secarasepihak kepada Penggugat, bukti P 3 berupa Surat Penolakan PHK Sepihak dariPenggugat Kepada Tergugat; Bukti P 4 berupa Risalah Perundingan Bipartit antaraPenggugat dan tergugat pada tanggal 16 Juni 2020, Bukti P 5 berupa RisalahPerundingan Tripartit antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 04 Agustus 2020,Bukti P 6 berupa Anjuran No.2025/1.835

Seribu Jakarta Utara, diberikode P.4;e Surat Keterangan ghaib dan tidak mampu dari KantorKelurahan Nomor 1.835/1.755.23 tanggal 5 Juli 2013,selanjutnya diberi kode P.5 ;B. Bukti saksi :1.

Bahwa pada tanggal 20 Mei 2020, Suku Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara telah mengeluarkan SuratAnjuran No : 206/1.835 tertanggal 20 Mei 2020 dengan kode bukti (P02),yang pada pokoknya menyatakan :MENGANJURKAN :1. Agar perusahaan PT Prima Agro Tech d/a Kantor Hukum Julianto &Rekan Jalan Raya Cipocok Jaya Petir Ruko Green Serang Madani BlokB No.1, Kelurahan Cilaku Kecamatan Curug Kota Serang ProvinsiBanten membayarkan kepada Sdri.

Bukti P8 : Anjuran Mediator Suku Dinas Tenaga, Transmigrasi dan EnergiHalaman 17 dari 17 Putusan Nomor : 152/Pdt.SusPHI.G/2020/PN.JKT.PST.Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 1206/1.835 ;9. Bukti P9 : Berita Acara Serah Terima Inventaris Kantor dari Penggugat :10.

Bukti T16 : Anjuran Mediator Suku Dinas Tenaga, Transmigrasi danEnergi Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 1206/1.835 ;Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan Para Pihak tersebut diatas, Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesualserta telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga menurut ketentuan yangHalaman 19 dari 17 Putusan Nomor : 152/Pdt.SusPHI.G/2020/PN.JKT.PST.terdapat dalam Pasal 2 UndangUndang No. 13 tahun 1985 tentang Bea Materaljo.

Srikandi Inti Lestari telahmelalui pelaporan perijinan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan Pasal 3Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012tentang Syaratsyarat Penyerahan sebagian Pelaksanaan Pekerjaan KepadaPerusahaan Lain dan telah menunjukkan proses alur kerja tenaga penunjangkepada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota administrasi JakartaBahwa atas pelaporan jenis pekerjaan penunjang tersebut Tergugat telahmenerbitkan Surat No. 5138/1.835 Tanggal 23 Mei

Mitra Sentosa Abadi (fotokopi sesuai denganaslinya) ;Surat Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KotaAdministrasi Jakarta Utara Nomor : 5138/1.835 tanggal 23 Mei2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;Halaman 21 dari 35 halaman Putusan Nomor : 219/G/2014/PTUNJKT.PAGE 10. Bukti P1011. Bukti P1112.

Bukti T2 : Surat Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KotaAdministrasi Jakarta Utara No.5138/1.835 tanggal 23 Mei 2014(fotokopi dari fotokopi) ;3. Bukti T3 : Surat Pengurus Komisariat Serikat Buruh Perjuangan IndonesiaPT. Mitra Sentosa Abadi (PK.SBTPI PT MSA) Nomor 002/Ext/SP/PK/SBTPI PT. MSA/VI/2014 tanggal 19 Juni 2014 (fotokopidari fotokopi) ;4. Bukti T4 : Surat PT.

BEDAH;Obyek sengketa 3.8 (Hasil pemeriksaan setempattanah sawah seluas+ 1.835 M2)Tanah SAWAH seluas + 1.835 M2 terletak di Dusun Pajangan, DesaPresak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah. spptHim 11 dari 24 Him. Put. No. 110/Pdt.G/2021/PTA.MTR15.16.17.No. 02.090.005.0090081.0, saat ini dikuasai oleh T3,4,5,6,7,8 denganbatasbatas sebagai berikut:Sebelah Selatan Berbatasan Dengan sawah H.

Dari Jadwal Mediasi Pertama sesuai undanganSUDINAKERTRANS tertanggai 09 April 2012 jam 10 Wib (No Surat 556/1.835), tidak dihadiri oleh pihak Tergugat.

Pada Jadwal Kedua tertanggal23 April 2012 (No surat 671/1.835) pertemuan dihadiri oleh Penggugat,Tergugat dan dari Mediator Hubungan Indutrial SUDINAKERTRANS,namun tetap tidak ada putusan dari pihak Tergugat, Setelah itu adabeberapa kali undangan juga tidak dihadri oleh Tergugat, hingga akhirnyapada bulan Oktober 2012, pihak SUDINAKERTRANS membuat suratAnjuran Penyelesaian Perselisihan yang sampai saat ini pun tidak pernahditanggapi oleh suatu keputusan yang positif dari Tergugat, baik mengenaiPemanggilan

Dan Transmigrasi PemerintahPropinsi DKI Jakarta, namun oleh karena Tergugat telah mencatatkan lebih dahulupada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kota AdministrasiJakarta Barat, maka mediasi dilanjutkan di kantor Suku Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat ;Bahwa oleh karena dalam proses mediasi tidak mencapai kesepakatan, pada tanggal3 April 2012 Mediator Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Jakarta Baratmengeluarkan surat anjuran No. 576/1.835

selanjutnya Penggugat dr mencatatkan perselisihan di Suku Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi Jakarta Barat pada tanggal 23 Januari 2012 gunapenyelesaian melalui Mediasi, Pihak Suku Dinas Tenaga Kerja Dan TransmigrasiJakarta Barat telah memanggil Tergugat dr sebanyak 2 (dua) kali untuk sidangMediasi yaitu tanggal 27 Februari 2012 dan tanggal 19 Maret 2012 namunTergugat dr tidak pernah hadir ;Oleh karenanya Mediator pada Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi JakartaBarat mengeluarkan surat No : 576/1.835

Bahwa TERGUGATtelah menyetujui Anjuran Mediator Hubungan Industrial Suku Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Barat No: 611/1.835 telahmenganjurkan agar:1. Agar pihak perusahaan memberikan uang penggantian hak dan uang pisahkepada Pekerja.Be Agar pihak perusahaan memberikan upah selama proses bulan Januari, Februaridan Maret 2015.On Agar pihak pekerja menerima point (satu) dan 2(dua) diatas.4.

Bahwa TERGUGAT telah menyetujui dan mempunyai itikad baik untukmenyelesaikan masalah ini dengan memberikan Tanggapan terhadap AnjuranNo: 511/1.835 kepada Mediator Suku Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKota Administrasi Jakarta Barat dengan No Surat:051/MSP/IV/2015, yang pada intinya sebagai berikut:1. PT. Menara Peninsula menerima Surat Suku Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kota Administrasi Jakarta Barat No. 511/1.835 Perihal Anjuran yangditerbitkan pada tanggal 17 Maret 2015Be Bahwa PT.

(copy dari photo copy) diberi tanda T8a ;Photo copy Amandemen Surat Keputusan tentang Skorsing Pekerja, No.025/HRSK/VXI.14, (copy dari photo copy) diberi tanda T8b ;Photo copy Surat Keputusan, No.MPH/EO019/XII/2014, tantang PemutusanHubungan Kerja, (copy dari photo copy) diberi tanda T9 ;Photo copy Peraturan Perusahaan PT.Menara Peninsula, (copy dari photocopy), diberi tanda T10 ;Photo copy Anjuran dari Mediator di Suku Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kota Administrasi Jakarta Barat, No.511/1.835

menjadihubungan kerja untuk Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)/karyawan tetap;Bahwa setelah upaya perdamaian melalui perundingan bipartit tidakmencapai kata sepakat, maka Penggugat melalui Kuasanya mencatatkanperkara kepada Kepala Suku Dinas Tenagakerja & Transmigrasi JakartaBarat, Perihal: Permohonan Pencatatan Perkara Perselisihan HubunganIndustrial (PPHI) tentang perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHk),sehingga ditetapkan pelaksanaan Mediasi dari Sudinaker & Trans JakartaBarat, Surat Nomor 1721/1.835

perihal: Panggilan dalam rangkaKlarifikasi/Penawaran pada tanggal 16 Oktober 2013, Surat NomorHalaman 12 dari 36 hal.Put.Nomor 18 PK/Pdt.SusPHI/201616.17.18.1716/187.32 perihal: Panggilan Dinas pada tanggal 16 Oktober 2013., SuratNomor 1388/1.835 perihal: Panggilan Sidang , pada tanggal 12 November2013, Surat Nomor 1387/1.835 perihal: Panggilan sidang II, pada tanggal 19November 2013, di Kantor Sudin Tenagakerja & Transmigrasi Jakarta Barat,akan tetapi perundingan tersebut juga gagal/tidak ada kata

sepakatmenyelesaikan secara damai, sehingga keluar Surat Nota Anjuran Nomor2317/1.835, tertanggal 20 Desember 2013, yang ditandatangani olehMediator dan Kepala Sudinakertrans dan Surat Nota Penetapan Nomor2322/1.834.1/2013, tertanggal 20 Desember 2013, yang ditanda tanganioleh Pengawas dan Kepala SUDINAKERTRANS Kota Adm Jakarta Barat;Bahwa atas hasil nota anjuran dan nota penetapan dari Suku DinasTenagakerja & Transmigrasi adm Jakarta Barat tersebut, Penggugat sepakatdengan dasar pendapat dan pertimbangannya

Namun Tergugat tidak dapat datang ke pertemuan mediasiketiga tersebut, via telepon Tergugat menginformasikan kepada mediatorbahwa tetap hanya mau membayar 1 x ketentuan dan Penggugat dipersilahkanmengugat ke PHI ;Bahwa sehubungan telah dilakukan mediasi sebanyak 3 kali olehmediator maka Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi JakartaSelatan menerbitkan Surat Anjuran No. 4475/1.835.B tertanggal 3 Maret 2009yang diterima oleh Pengugat tanggal 4 Maret 2009 yang isinya sebagai berikut :Agar Tergugat

Tergugat dengan Organisasi Serikat Pekerja ParaPenggugat pada tanggal 20 Agustus 2013, ketika masa Perjanjian KerjaWaktu Tertentu (PKWT) Para Penggugat belum berakhir, kemudian telahmelewati proses mediasi tripartit sebagaimana disyaratkan oleh UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisinan hubunganIndustrial dan dibuktikan dengan dikeluarkannya Anjuran oleh Mediator SukuDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara padatanggal 23 Februari 2015 dengan Nomor 785/1.835

;Bahwa pada tanggal 6 Maret 2015 Para Penggugat melalui kuasa hukumnyamemberikan surat jawaban Anjuran yang dikeluarkan oleh Mediator Suku DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara pada tanggal23 Februari 2015 dengan Nomor 785/1.835, dalam surat tersebut ParaPenggugat menyatakan menerima anjuran tersebut Namun Para Penggugatmerupakan pihak yang dirugikan dengan tindakan Tergugat yang sampai saatini belum memiliki itikad baik untuk menjalankan anjuran yang dikeluarkan olehMediator

Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi JakartaUtara pada tanggal 23 Februari 2015 dengan Nomor 785/1.835;Bahwa Para Penggugat merupakan pihak yang dirugikan dengan tindakanTergugat yang tidak mau merubah status hubungan kerja Para Penggugatyang semula Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi PerjanjianKerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sehingga mengakibatkan ParaPenggugat tidak lagi mendapat hakhaknya berupa upah dan tunjangantunjangan lainnya;Bahwa demi keadilan serta

. ;16.Bahwa upaya perundingan yang diupayakan Penggugat melalui KuasaHukumnya LBH Mawar Saron telah pula dilangsungkan dengan riwayatsebagai berikut:e Surat Nomor 388/LBH.MS/XI/2013, perihal: Undangan UntukMelaksanakan Isi Anjuran Nomor 1252/1.835 tertanggal 23 Juli2013, tertuju: Tergugat II.;e Surat Nomor 387/LBH.MS/XI/2013, perihal: Undangan UntukMelaksanakan Isi Anjuran Nomor 1252/1.835 tertanggal 23 Juli2013, tertuju: Tergugat I.;17.

Putusan No.346/Pdt.SusPHI.G/2016/Pn.Jkt.Pst15.Bahwa pihak Mediator Hubungan Industrial Suku Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kota Administrasi Jakarta Barat telah melakukan panggilanmediasi kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT;16.Bahwa setelah dilakukan mediasi tersebut, Mediator Hubungan IndustrialSuku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Baratkemudian mengeluarkan surat anjuran pada tanggal 15 September 2016,dengan nomor surat 2151/ 1.835 yang ditandatangani oleh Mediator, yaituBapak

PENGGUGAT.Bukti P5.1 : Slip Upah sejak Januari 2010 sampai dengan Mei 2016,a/n Empud Mahfudin (PENGGUGAT).Bukti P5.2 : Saldo/Rincian Jaminan Hari Tua Bpjs Ketenagakerjaantahun 2010 s/d tahun 2015 a/n Empud Mahfudin(PENGGUGAT).Bukti P6 : Kartu anggota SPM Twin Plaza Hotel Jakarta, a/n EmpudMahfudin (PENGGUGAT).Bukti P7 > Surat Konfirmasi dari TERGUGAT kepada EmpudMahfudin (PENGGUGAT) tanggal 13 Mei 2016.Bukti P9 : Anjuran Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KotaAdministrasi Jakarta Barat Nomor 2151/1.835

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti P9 berupa suratAnjuran dari Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Jakarta Barat No.2151/1.835 tanggal 15 September 2016, Majelis Hakim mendapatkan faktabahwa terhadap perselisihan a quo telah ditempuh prosedur sesuai ketentuanperundang undangan yang berlaku namun tidak dicapai kesepakatan;Menimbang, bahwa perselisihan a quo berawal dari tindakan Tergugatyang mengakhiri hubungan kerjanya dengan Penggugat dengan alasan telahberakhirmya PKWT sesuai

Bahwa atas kebuntuan di tingkat mediasi tersebut maka Suku DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Jakarta Barat telah mengeluarkanSurat Anjuran Nomor 357/1.835 tanggal 26 Maret 2015 yang isinyaadalah sebagai berikut :MENGAJURKAN1. Agar Pekerja lwan Saputra dapat menerima bahwa tidak adapembayaran uang komisi dari Pengusaha PT City Noenindo IndahMurni;2.

Bahwa sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang Undang Nomor 2Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,perselisihan ini telah menempuh upaya perundingan bipartit yang hasilnyapada intinya telah gagal, dan selanjutnya ditempuh upaya penyelesaianmelalui mediasi pada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KotaAdministrasi Jakarta Utara yang kemudian mengeluarkan Surat AnjuranNomor 2950/1.835 tanggal 21 Juni 2016;6.

mediasi tersebutkedua belah pihak tidak menemui kata sepakat;Bahwa pada tanggal 10 Juni 2016, terjadi sidang mediasi yang ke2 (dua) diSuku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utarayang dihadiri oleh Para Penggugat dan Tergugat serta Mediator, dan dalamsidang mediasi tersebut kedua belah pihak tidak juga menemui kata sepakat;Bahwa pada tanggal 21 Juni 2016, Mediator Suku Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara mengeluarkan Surat Anjurannomor 2950/1.835

Bahwa berdasarkan fakta hukum justru isi dan surat Surat Anjuran Nomor2950/1.835, tanggal Jakarta, 21 Juni 2016 yang isinya menganjurkansebagai berikut:1.

Bahwa berdasarkan fakta hukum justru isi dari surat Surat AnjuranNomor 2950/1.835, tanggal Jakarta, 21 Juni 2016 yang isinyamenganjurkan sebagai berikut:1) PT Indo Baja Dayatama, beralamat J1. Semper KebantenanNomor 24, RT 006, RW 003, Semper Timur, Cilincing, JakartaUtara agar membayar uang pesangon sebesar 2 (dua) kaliHalaman 34 dari 44 hal. Put.

Bahwa, disamping itu Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KotaAdministrasi Jakarta Barat melalui Surat Tugas Nomor 166/082.74 TentangPemeriksaan dan Pengawasan di bidang Ketenagakerjaan padaPerusahaan, telah melakukan pemeriksaan di bidang Ketenagakerjaan padaperusahaan Tergugat/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 26 April 2016,yang selanjutnya Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KotaAdministrasi Jakarta Barat melalui Surat Anjuran Nomor 1962/1.835,tertanggal 31 Agustus 2016, dalam bagian

Bahwa, dalam perkembangan Mediasi penyelesaian perselisihan hubunganindustrial meskipun telah diterbitkannya Anjuran oleh Suku Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Barat melalui SuratAnjuran Nomor 1962/1.835, tertanggal 31 Agustus 2016, telah terjadikesepakatan bersama antara Perusahaan Tergugat/Penggugat Rekonvensidengan pekerja/karyawan lainnya yang sebelumnya merupakan bagian atauteman sekerja Penggugat/Tergugat Rekonvensi, penyelesaian tersebutdituangkan dalam Perjanjian

KBAS);e Bahwa jumlah janjang buah sawit yang diambil oleh terdakwa adalahsebanyak 1.835 janjang dan tonase sekitar 7.300 kg;e Bahwa buah sawit tersebut adalah milik PT.KBAS;e Bahwa adapun yang mengetahui kejadian tersebut yaitu Krani transportdan karyawan bongkar muat yang kebetulan ikut memuat buah ke truktersebut;e Bahwa atas kejadian tersebut, PT.

KBAS);Bahwa jumlah janjang buah sawit yang diambil oleh terdakwa adalahsebanyak 1.835 janjang dan tonase sekitar 7.300 kg;Bahwa buah sawit tersebut adalah milik PT.KBAS;Bahwa adapun yang mengetahui kejadian tersebut yaitu SaksiWINARNO Bin SUTONO,selaku Krani transport dan saksiSEBASTIANUS MESU Anak Dari THOMAS, dan saksi SUTIKNI BinRUDIANTO, selaku karyawan bongkar muat yang kebetulan ikut memuatbuah ke truk tersebut;Bahwa kejadian tersebut bermula ketika saksi WINARNO ,yang bertugasmencatat mobil

KBAS terdakwa telah mempergunakan peruntukan barang yangberada dalam kekuasaan terdakwa yaitu : Mengangkut buah sawit yang diambiloleh terdakwa dari PT.KBAS sebanyak 1.835 janjang dan tonase sekitar 7.300kg menggunakan Mobil Truck dengan No.Polisi KH. 8155 GJ yang mana buahsawit tersebut adalah milik PT.KBAS yang diangkut oleh terdakwa dan temanyayang bernama Cakil secara tanpa hak dan melawan hukum yakni terdakwamengangkut buah sawit tersebut yang mana setelah pengangkutan buah sawityang dilakukan

atas tanah seluas 2.330 meter persegi Turut Tergugat menempati tanah seluas 70 meter persegi dan almarhum Mat Sani, orangtua Turut Tergugat Il sampai XIV menempati 225 meter persegi sedanguntuk makam seluas 200 meter persegi dengan demikian sisa luas tanahsebelum dikurangi bagian para Tergugat adalah 2.330 meter persegidikurangi 225 meter persegi (ditempati turut Tergugat Il sampai XIV)dikurangi 70 meter persegi (ditempati turut Tergugat , dikurangi 200 meterpersegi (tanah makam kuburan) = sisa 1.835

(seribu delapan ratus tigapuluh lima) meter persegi;14.Bahwa sesuai kesepakatan sebagaimana terurai dalam Surat PernyataanBersama tanggal 11 April 1988 dan Surat Pernyataan Pembagian Waristanggal 14 Januari 2012, secara eksplisit tertulis bagian orang tua paraTergugat adalah 300 meter persegi dengan demikian tanah Penggugat yangdikuasai orang tua para Tergugat dan para Tergugat adalah 1.835 meterpersegi dikurangi 300 m2?

Setelah dilakukan mediasi dan perundingan di dalam maupun di luar acaramediasi, Mediator Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KotaAdministrasi Jakarta Utara, mengeluarkan Anjuran Nomor 5069/1.835, tanggal11 Oktober 2016, yang berisi:Menganjurkan:1. PT. MSA Indonesia yang beralamat di Komplek Multiguna KemayoranNomor 1 K Jl. Rajawali Selatan Raya Blok C5 Nomor Z Jakarta Utaramembayarkan;Uang Pesangon 2x 9x Rp64.880.140 =Rp1.167.842.520Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar1x4xRp64.880.140.

Judex Facti mengabaikan fakta hukum;a.Gugatan yang diajukan Pemohon Kasasi adalah tindak lanjut adanyaSurat Anjuran Nomor 5069/1.835, tanggal 11 Oktober 2016(dilampirkan dalam gugatan pada tanggal 30 November 2016),setelah dilakukan perundingan bipartit tentang selisih perhitunganuang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uangpenggantian hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat 1(versi Termohon Kasasi) dan Pasal 167 ayat 5 (versi PemohonKasasi) Undang Undang Ketenagakerjaan (vide bukti P3

Dan hakimberkewajiban memeriksa isi gugatan dan bila terdapat kekurangan,hakim meminta Penggugat untuk menyempurnakan gugatannya;Lembar ke 13 Surat Anjuran Nomor 5069/1.835, tanggal 11 Oktober2016, tercantum apabila para pihak atau salah pihak menolakanjuran ini maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkanpenyelesaian perselisihan ini ke Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;Maka sudah tepat dan bersesuaian dengan hukum penyelesaianperselisihan melalui gugatan

Bahwa gugatan diajukan setelah melewati proses bipartit dan mediasi/tripartit secara patut sebagaimana disyaratkan oleh Undang Undang Nomor2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial(PPHI), dibuktikan dengan diterbitkannya Nota Anjuran oleh MediatorHubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja Jakarta Utara dengan Nomor2269/1.835 tanggal 20 Agustus 2015;2.

Bahwa adapun isi Nota Anjuran Mediator Hubungan Industrial pada DinasTenaga Kerja Jakarta Utara dengan Nomor 2269/1.835 tanggal 20 Agustus2015, sebagai berikut:Menganjurkan:1). PT Tri Saudara Sentosa Industri yang beralamat di Jalan KapukKencana, Nomor 35 A, Jakarta Utara agar memanggil para pekerjaHalaman 3 dari 50 hal. Put.

Bahwa Para Penggugat menerima Nota Anjuran Mediator HubunganIndustrial pada Dinas Tenaga Kerja Jakarta Utara dengan Nomor 2269/1.835, tanggal 20 Agustus 2015 sebagaimana dimaksud dengan NomorSurat Jawaban 042/DPP Federasi Progresip/SKVIII/2015;4 Bahwa Para Penggugat adalah pihak yang dirugikan dengan diputusnyahubungan kerja dan tidak jelasnya status hubungan kerja Para Penggugatdengan Tergugat dan dengan tidak dibayarnya upah serta tunjangan hariraya keagamaan yang merupakan hak Para Penggugat;5

Yangdi hadiri oleh Para Penggugat dan Tergugat yang diwakili oleh bapak DediJunaedi dan bapak Agus Setiawan, namun tidak membuahkan hasil dandiputuskan sebagai mediasi/tripartit terakhir;Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2015 Mediator Hubungan Industrial padaDinas Tenaga Kerja Jakarta Utara mengeluarkan Anjuran dengan nomor2269/1.835 yang berbunyi sebagai berikut:Menganjurkan:1.