Nomor 537 K/Pdt.SusPHI/20212. Menyatakan hubungan kerja antara Peggugat dan Tergugat putus sejak25 Februari 2020;3. Menyatakan putusnya hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugatkarena Tergugat mengundurkan diri;4. Menetapkan Penggugat berkewajiban memberikan uang kompensasiPHK terhadap Tergugat berupa uang penggantian hak sebesarRp13.107.255,00 (tiga belas juta seratus tujuh ribu dua ratus lima puluhlima rupiah);5.

Nomor 537 K/Pdt.SusPHI/20212. Menyatakan pemutusan hubungan kerja antara Penggugat denganTergugat karena pelanggaran Pasal 161 ayat (1) Undang UndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak tanggal 25Februari 2020;3. Menghukum Penggugat untuk membayar pesangon dan hakhaklainnya kepada Tergugat sebesar Rp100.488.955,00 (seratus jutaempat ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluhlima rupiah);4.

Putusan Nomor 44 K/TUN/20212. Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak berwenang memeriksa danmengadili perkara a quo;3.

Putusan Nomor 44 K/TUN/20212. Menyatakan batal dan tidak sah Risalah Lelang Nomor 689/24/2019tanggal 11 Oktober 2019. Dengan Objek Lelang Adalah Tanah berikutBangunan dan atasnya Berdasarkan Sertifikat Hak Guna BangunanNomor 04647/Pagedangan Seluas 1.553 m* dan Sertifikat Hak GunaBangunan Nomor 01945/Pagedangan Seluas 1.148 m? atas nama PTFroggy Edutography;3. Mengadili Sendiri: Membatalkan Putusan Nomor 195/B/2020/PT.TUN.JKT.

Nomor 3779 K/Padt/20212. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIKINDONESIA Cg.

Nomor 3779 K/Padt/20212. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari Nomor33/Pdt.G/2021/PN Kdi tanggal 6 Juli 2021;3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara padatingkat kasasi;Mengadili Sendiri:1.Mengabulkan keberatan dari Pemohon Keberatan, sekarangPemohon untuk kasasi, untuk seluruhnya;.

Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2012, Pemohon dengan Termohon telahmenikah secara sah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor UrusanAgama Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo, sebagaimanaKutipan Akta Nikah Nomor: 312/18/VIII/20212 tanggal 23 Agustus 2012 ;2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dirumah secara berpindahpindah slama 6 tahun 11 bulan dan terakhir dirumah kediaman Pemohon di Kabupaten Probolinggo 1 tahun ;Hal. 1 dari 9 hal. Put.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 312/18/VIII/20212, tanggal 23 Agustus2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama KecamatanPakuniran Kabupaten Probolinggo. Bukti surat tersebut telah diberi materaicukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, olehKetua Majelis diberi tanda P.2;BUKTI SAKSI:1.

Nomor 319 K/Pdt/20212. H. TAUFIK, umur 52 tahun, bertempat tinggal di Jalan AdilMakmur Nomor 07 RT 22, Kelurahan Baru Ilir, KecamatanBalikpapan Barat, Kota Balikpapan,;Para Termohon Kasasi:Dan1. MURNISAH, bertempat tinggal di Jalan Kutilang Blok HNomor 14 RT 22, Kelurahan Gunung Bahagia, KecamatanBalikpapan Selatan, Kota Balikpapan;2. HEMA LOKA, SH., bertempat tinggal di Jalan S. ParmanRT 25 Nomor 01 (Gunung Guntur) Kelurahan Gn. Sari Ulu,Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan;3.

Nomor 319 K/Pdt/20212. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkaradalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padahari Rabu, tanggal 17 Maret 2021 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Putusan Nomor 314 K/TUN/20212) Sebidang Tanah dan Bangunan sebagaimana Sertifikat Hak MilikNomor 00562 atas nama Ani Isteri Harsono, luas 112 m%, terletak diDesa Kutoharjo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang;yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang (KPKNL) Semarang;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Risalah Lelang Nomor 248/37/2020 tanggal 19 Maret 2020 terhadap Pelaksanaan Lelang atas:1) Sebidang Tanah dan Bangunan sebagaimana Sertifikat Hak MilikNomor 00563 atas

Putusan Nomor 314 K/TUN/20212.

Nomor 923 K/Pdt/20212. EMANUEL MALI, S.H., bertempat tinggal di JalanJendral A. Yani, Kelurahan Merdeka, KecamatanKota Lama, Kota Kupang;3. KEPALA BADAN PERTANAHAN KOTA KUPANG,berkedudukan di Jalan Frans Seda Nomor 72, KotaKupang;Para Termohon Kasasi;Dan,1. HENDRIK MBOLI, bertempat tinggal di RT 014, RW005, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima,Kota Kupang;2. ALEX YAFED ADVENTUS MBOLI, bertempattinggal di RT 014, RW 005, Kelurahan Oesapa,Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;3.

Nomor 923 K/Pdt/20212. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hariKamis, tanggal 29 April 2021 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., HakimAgung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H. dan Dr.

Terdakwa SASMIKA JULIA, S.Pd alias EKA bintiBADRUL JAMALI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah).Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 165/Pid.B/2020/PN Lsk tanggal 1 Oktober 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa SASMIKA JULIA, S.Pd alias EKA binti BADRULJAMALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 311 K/Pid/20212

Menyatakan Terdakwa SASMIKA JULIA, S.Pd alias EKA binti BADRULJAMALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 311 K/Pid/20212. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwadikurangkan seluruhnya dari tananan yang dijatuhkan;4.

Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Rangga Rahman Tuhuns,Sertu NRP 21130150320393 ;terbukti bersalah melakukan pelanggaran :Mengemudikan kendaraan bermotor dijalan yang tidak dilengkapidengan STNK atau STCK yang ditetapkan dan tidak memiliki SimHal. 1 dari 2 hal Surat Amar Putusan Nomor 7P/PM.III12/AD/V/20212.

Putusan Nomor 180 K/TUN/20212. Bahwa gugatan yang diajukan oleh kepada Tergugat adalah gugatanyang tidak relevan dalam hal menggugat pada Peradilan Tata UsahaNegara;Eksepsi Tergugat Il Intervensi1. Gugatan Penggugat telah lewat waktu (kadaluwarsa);2.

Putusan Nomor 180 K/TUN/20212. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara Sertipikat Hak MilikNomor 388 tanggal 16 April 2002 dengan Surat Ukur Nomor 280/2002tanggal 30 Maret 2002 seluas 15.680 m? (lima belas ribu enam ratusdelapan puluh meter persegi) atas nama Ramli Hi. Adam yang terletak didesa Tomori (sekarang Desa Marabose) kecamatan Bacan KabupatenMaluku Utara (Sekarang Kabupaten Halmahera selatan) Provinsi MalukuUtara;3.

Nahenra Raj, Lakilaki, lahir di Medan, tanggal 11 Oktober 20212.

SusPHI/20212. Menyatakan perbuatan Tergugat yang melakukan Pemutusan HubunganKerja (PHK) terhadap Penggugat secara sepihak dengan tidakmemberikan upah kepada Penggugat sejak bulan Agustus 2019merupakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak yangbertentangan dengan Undang Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan sehingga tidak sah dan batal demi hukum;3.

Putusan Nomor 626/B/PK/Pjk/20212. Mengabulkan seluruhnya permohonan banding yang diajukan PemohonBanding;3. Pemohon Banding berpendapat bahwa tidak seharusnya terdapatkoreksi atas DPP PPN Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dariLuar Daerah Pabean atas Biaya Demurrage sebesar Rp/35.480.066,00sehingga Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.

Putusan Nomor 626/B/PK/Pjk/20212. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT006963.16/2018/PP/M.IVA Tahun 2020 tanggal 16 Juni 2020 untukselurunnya, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuatbertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku;Dengan mengadili sendiri:3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;3.2.

Nomor 382 K/Pdt/20212.Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah sebidangyang terletak di Jalan Kusuma Bangsa, RT 14, Kelurahan Pamusian,Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan seluas 425 m?

Nomor 382 K/Pdt/20212. Gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (nietontvankelijke verklaard);Eksepsi Tergugat II:1. Gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas/kabur (obscuur libel):2.

Putusan Nomor 1364/B/PK/Pjk/20212. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;3. Menetapkan bahwa kekurangan pembayaran atas penetapannilaipabean terhadap PIB Nomor 385590 tanggal 19 November 2018 adalahnihil;4.

Putusan Nomor 1364/B/PK/Pjk/20212. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 26 April 2021, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., HakimAgung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,bersamasama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H.

SusPHI/20212. Menyatakan anjuran tertulis Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru Nomor:Naker/PHIC.4/565/28/III/2020 sangat beralasan dan dinyatakan dapatditerima;3. Menyatakan Penggugat berhak atas uang hak Penggugat sebesar:Pesangon: 1 x (3 x Rp3.700.000,00) = Rp11.100.000,00Penghargaan masa kerja = Penggantian hak lainnya:Pengobatan & perumahan 15 % x Rp11.100.000,00 = Rp 1.665.000,00Jumlah = Rp12.765.000,00Terbilang: dua belas juta tujun ratus enam puluh lima ribu rupiah;4.

SusPHI/20212. Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidakmelaksanakan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 ayat(3) perjanjian PKWT;3. Menghukum dan memerintahkan Penggugat Konvensi/TergugatRekonvensi untuk membayar ganti kerugian kepada PenggugatRekonvensi yaitu kerugian materiil sebesar:a.

Penyidik sejak tanggal 25 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 20212. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2021sampai dengan tanggal 23 Juni 20213. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni20214. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal21 Juli 20215. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejaktanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021Terdakwa 21.

Penyidik sejak tanggal 25 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 20212. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2021sampai dengan tanggal 23 Juni 20213. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni20214. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal21 Juli 2021Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Plg5.

Penyidik sejak tanggal 25 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 20212. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2021sampai dengan tanggal 23 Juni 20213. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni20214. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal21 Juli 20215. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejaktanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021Terdakwa 41.

Penyidik sejak tanggal 25 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 20212. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2021sampai dengan tanggal 23 Juni 20213. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni20214. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal21 Juli 20215.

Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Ketut Suwardana, PangkatSerma NRP 21020108040581, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan pelanggaran:Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dapat menunjukkan Surat IzinMengemudi yang sah.Hal 1 dari 2 Hal Putusan Nomor 25P/PM.III14/AD/X/20212. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlahRp125.000, (seratus dua puluh lima ribu rupiah) atau pidana kurunganpengganti selama 15 (lima belas) hari kurungan.3.

Putusan Nomor 627/B/PK/Pjk/20212. Mengabulkan seluruhnya permohonan banding yang diajukan PemohonBanding;3. Pemohon Banding berpendapat bahwa tidak seharusnya terdapatkoreksi atas DPP PPN Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dariLuar Daerah Pabean atas Biaya Demurrage sebesar Rp/4.296.332,00sehingga Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.

Putusan Nomor 627/B/PK/Pjk/20212. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT006965. 16/2018/PP/M.IVA Tahun 2020 tanggal 16 Juni 2020 untuk seluruhnya, karenaPutusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3.

Amar Putusan Nomor 12P/PM 101/AD/IX/20212. Memidana Pelanggar oleh karena itu dengan pidana Denda sejumlahRp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) Subsidair pidana kurungan penggantiselama 1 (Satu) hari.2. Membebankan biaya perkara kepada Pelanggar sejumlah Rp 5.000,00(lima ribu rupiah).4.