Akibatnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat menjadikabur (obscuur libel);Bahwa sebagaimana Penggugat menjadikan objek sengketaberupa Surat Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Calon Hakim AdHoc Hubungan Industrial Pada MA Tahun 2017 No: 08/PENG/PIM/RH.04/10/2017 tertanggal 10 Oktober 2017, dst...

Bukti T14: Surat Pengusulan Calon Hakim Ad Hoc HI Di MahkamahAgung dari Dewan Pimpinan Pusat Serikat Buruh SejahteraIndonesia kepada Ketua Panitia Seleksi Calon Hakim AdHoc Hubungan Industrial di Mahkamah Agung KomisiYudisial Republik Indonesia, Nomor : AB.346/DPPSBSI/IX/2017, tanggal 18 September 2017, PerihalPengusulan Calon Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial DiMahkamah Agung, atas nama Daulat Sihombing, S.H., M.H.

(Fotokopi sesuai dengan asli);: Surat Pengusulan Calon Hakim Ad Hoc HI Di MahkamahAgung dari Dewan Pimpinan Pusat Serikat Buruh SejahteraIndonesia kepada Ketua Panitia Seleksi Calon Hakim AdHoc Hubungan Industrial di Mahkamah Agung KomisiYudisial Republik Indonesia, Nomor : AB.349/DPPSBSI/IX/2017, tanggal 18 September 2017, PerihalPengusulan Calon Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial DiMahkamah Agung, atas nama Sardo MariadaManullang, S.H., M.H.

(Fotokopi sesuai dengan asli);: Surat Pengusulan Calon Hakim Ad Hoc HI Di MahkamahAgung dari Dewan Pimpinan Pusat Serikat Buruh SejahteraIndonesia kepada Ketua Panitia Seleksi Calon Hakim AdHoc Hubungan Industrial di Mahkamah Agung KomisiYudisial Republik Indonesia, Nomor : AB.350/DPPSBSI/IX/2017, tanggal 18 September 2017, PerihalPengusulan Calon Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial DiMahkamah Agung, atas nama Jilun, S.H., M.H. (Fotokopisesuai dengan asili);Halaman 37 dari 49 halaman.

Bukti T17 :Keputusan Ketua Komisi Yudisial Republik IndonesiaNomor : 05/PIM/RH.04/10/2017, tanggal 10 Oktober 2017,Tentang Kelulusan Seleksi Administrasi Calon Hakim AdHoc Hubungan Industrial Di Mahkamah Agung RepublikIndonesia Tahun 2017.

JAMARIS, S.H, masingmasing Hakim AdHoc sebagai HakimHakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat PenetapanKetua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang NomorHalaman 2 dari 3 Putusan Nomor 21/Padt.SusPHI/20 1 7/PN Pdg21/Pdt.SusPHV2017/PN Pdg tanggal 15 Maret 2017, putusan tersebut diucapkandalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 September2017 oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantuoleh M.

., masing masing Hakim Adhoc sebagai HakimAnggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua PengadilanHubungan pada Pengadilan Negeri Medan, Nomor : 35/Pdt.SusPHI/2016/PN.Mdntanggal 11 Februari 2016, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016diucapkan dalam persidangan terobuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengandihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut, YUSMAN HAREFA, S.H.,M.H.

HakimHakim AdHoc pada MahkamahAgung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbukauntuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis besertaHakim Hakim Ad Hoctersebut dan dibantu) oleh A.K. Setiyono, SH.MH. PaniteraPengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;Hakim Hakim AdHoc Ket uattd./ttd./Hal. 8 dari 7 hal. Put. No. 170K/Pdt.Sus/2010.Arsyad, SH.MH.Marina Sidabutar, SH.MH.ttd./Bernard, SH.MM.Panitera Penggantittd.

Hakimhakim AdHoc sebagai Hakim Anggota. Penetapanmana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga olehKetua Majelis Hakim dengan dihadiri oleh HakimHakim AdHoc sebagai HakimAnggota dengan dihadiri oleh SUPARYADI ,SH.sebagai Panitera PenggantiPengadilan Hubungan Industrial Pada pengadilan Negeri Bandung Kls A Khusus,yang dihadiri oleh pihak Penggugat, dan Tergugat .HAKIMHAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,R. YOSARI HELENANTO, SH .MH SUWANTO SHSUGENG PRAYITNO,SH.

No. 302/B/2014/PT.TUN.JKT9 Membebankan biaya perkara sebesar Rp 10.000.000, (sepuluh juta rupiah)kepada Pemohon;10 Memerintahkan kepada Panitera Sidang Majelis Arbitrase Ad Hoc BAORIuntuk menyerahkan dan mendaftarkan turunan resmi Putusan Arbitrase AdHoc BAORI ini kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atasbiaya Pemohon dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalamProsedur dan Mekanisme Badan Arbitrase Olagraga (BAORI);Menimbang, bahwa amar angka 7 dari putusan BAORI tersebut bersifatalternatif

Rusdi, MM dan Bambang Ruseffendi).Namun demikian, yang menjadi pertanyaan adalah apakah pelaksanaan Munastersebut dilaksanakan selambatlambatnya 90 hari sejak putusan BAORIdiucapkan sebagaimana disyaratkan dalam amar angka 6 putusan BAORItersebut; Menimbang, bahwa Putusan BAORI Nomor 05.P.BAORI/II/2012diucapkan pada tanggal 15 Juni 2012, (bukti P9 dan lampiran bukti T3) ;Menimbang, bahwa Putusan itu kemudian didaftarkan di PengadilanNegeri Jakarta Pusat dengan Akte Pendaftaran Nomor : 10/WASIT/ADHOC

28 Juni 2012, (bukti P9A);Menimbang, bahwa setelah itu terbit Penetapan Ketua Pengadilan NegeriJakarta Pusat Perkara Nomor : 99/2012.EKS Jo.Perkara Nomor : 05/P.BAORI/IH/2012 tanggal 2 Nopember 2012 yang amarnya berbunyi : Menyatakan bahwaPutusan Badan Arbitrase Olahraga Indonesia Nomor : 05/P.BAORI/III/2012tanggal 15 Juni 2012, tersebut diatas didaftarkan/disimpan (dideponir) diKepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari : Kamis, tanggal 28 Juni2012 terdaftar dibawah Nomor : 10/WASIT/ADHOC

Bahwa hasil dari demonstrasi besarbesaran terhadap Tergugat, maka padatanggal 22 Februari 2013, akhirnya terjadi kesepakatan, dimana Tergugatmembentuk Tim Adhoc Penyelesaian Masalah UKI berdasarkan SuratKeputusan Pembina YUKI Nomor 71/YUKI/A.402/02.13 tentangPembentukan Tim Adhoc Penyelesaian Masalah UKI, selanjutnya disebutTim Adhoc, dengan susunan tim gabungan dari ketiga organ Tergugat yaituPembina YUKI, Pengawas YUKI, Pengurus YUKI, unsur pimpinan FakultasFakultas (semua Dekan dan Direktur) serta

Bahwa sebagai hasil penugasan Tim Adhoc Penyelesaian Masalah UKI,tentang "Mengusut tuntas diskriminasi gaji" telah terobukti ada diskriminasi,dimana Tergugat telah mengakuinya sebagai benar, maka sejak bulan Mei2013 penerimaan gaji dosen dan karyawan telah dilakukan perbaikan danupaya penyesuaian, meskipun sampai saat ini masih belum selesai;.

Bahwa setelah Tim Adhoc melakukan pemeriksaan mengenaipenyelewengan keuangan berdasarkan hasil audit dari Auditor Independen,juga telah ternyata terdapat penyelewengan keuangan terutama pada unitkerja Program Pasca Sarjana (PPS) dan terdapatnya rekeningrekeningpenampung uang yang tidak sesuai dengan aturan internal UKI, makakemudian segenap unsur pimpinan, para dosen dan karyawan serta SenatUniversitas sebagai badan normatif tertinggi universitas termasuk Penggugat,kembali mendesak Tergugat agar

Rektor, sekaligus bertugas mempersiapkan proses pemilihan rektordefinitif berdasarkan rekomendasi Tim Adhoc melalui hasil perbaikan danpenyempurnaan Statuta UKI, karena rektor yang diangkat oleh Tergugatditolak oleh Senat Universitas Kristen Indonesia sebagai Badan NormatifTertinggi di universitas beserta seluruh pimpinan fakultas, para dosen besertakaryawan dengan alasan bahwa pemilihan rektor harus melalui mekanismedan atas persetujuan Senat Universitas, akan tetapi tuntutan ini pun samasekali

Fauzan,S.H., M.H., HakimHakim AdHoc PHI pada Mahkamah Agung sebagaiAnggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu jugaoleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut dan dibantu olehLiliek Prisbawono Adi, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri olehpara pihak.HakimHakim AdHoc PHI, Ketua Majelis,ttd./Dwi Tjahyo Soewarsono,S.H.,M.H. ttd./Dr.Yakup Ginting,S.H.,C.N.,M.Kn.ttd./Dr.H.Fauzan,S.H.,M.H.PaniteraPengganti,ttd./Liliek Prisbawono Adi,S.H.

HakimHakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota, putusanmana pada hari ini juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, olehHakim Ketua, didampingi oleh kedua Hakim Anggota, dan dibantu oleh SriHartini,S.Sos. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan KuasaTergugat.Hakim Hakim AdHoc Hakim Ketuad.t.o d.t.oAdri, S.H Jamaluddin, S.H.,M.Hd.t.oSyahril Yakub, S.HPanitera Penggantid.t.oSri Hartini, S.Sos

Rusydi, SH telahmengajukan Desenting Opinon dengan pertimbangan sebagai berikut :Menimbang, bahwa Hakim Anggota 3 AdHoc Hening Tyastanto, SH,CN,tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusatyang dikuatkan oleh Majelis Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, karena itu HakimAnggota 3 AdHoc Hening Tyastanto, SH,CN, mengajukan Dissenting Opiniondengan pertimbangan sebagai berikut;Menimbang , bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusatyang dikuatkan oleh Majelis

UU No. 20 tahun 2001, sedangkanmenurut Hakim Anggota 3 AdHoc Hening Tyastanto, SH,CN, yang terbuktiseharusnya adalah Dakwaan Pertama melanggar pasal 12 huruf e UU No.31 tahun1999 jo. UU No. 20 tahun 2001.Menimbang, bahwa pasal 11 UU No.31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001mengandung unsurunsur :1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;2. Menerima hadiah atau janji;3.

UU No. 20 tahun 2001.Tentang uang yang diserahkan oleh kedua saksi kepada Terdakwa MohamadAminudin, Hakim Anggota 3 AdHoc Hening Tyastanto, SH,CN, menimbang sebagaiberikut.Bahwa uang yang diserahkan oleh saksi Syamsul Bahri kepada TerdakwaMohamad Aminudin sebesar Rp10.000.000. (Sepuluh juta rupiah), dan masih tersisaRp6.400.000. (enam juta empat ratus ribu rupiah) yang tersimpan di kas kantor SukuDinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kec.

(dua ibu lima ratus rupiah)Menimbang, bahwa Hakim Anggota 4 AdHoc, Drs. H. Rusydi, SH, tidaksependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yangdikuatkan oleh Majelis Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, karena itu Hakim Anggota 4AdHoc Drs. H.

UU No. 20 tahun 2001 sedangkanmenurut Hakim Anggota 4 AdHoc, Drs. H. Rusydi, SH yang terbukti seharusnyaadalah Dakwaan Pertama melanggar pasal 12 huruf e UU No.31 tahun 1999 jo. UUNo. 20 tahun 2001.Menimbang, bahwa pasal 11 UU No.31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001mengandung unsurunsur :1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;2. Menerima hadiah atau janji;3.

., Hakim AdHoc 16 sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidangyang terbuka untuk umum pada hari ini : SENIN tanggal O9Nopember 2009 oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh HakimHakim AdHoc sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh L U KMAN, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh KuasaPenggugat dan Kuasa Tergugat; HAKIM HAKIM ADHOC KETUA MAJELIST td T tdIMAS DIANASARIL, S.H. CEPI ISKANDAR, S.H. M.H.TtdHARRIS MANALU, S.H. PANITERA PENGGANTIT tdLUKMAN,SH.

Dalam hal ini, tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang telahmenerbitkan Surat Nomor S6519/PB/2011 perihal Pemotongan PajakPenghasilan (Pph) Pasal 21 Uang Kehormatan atau Tunjangan bagi Hakim AdHoc dan Surat Nomor S 1170/WPB.07/KP.0121/2011 tentang pemotonganPajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Uang Kehormatan atau Tunjangan BagiHakim Ad Hoc nyatanyata telah melanggar azas kepastian hukum, khususnyaHalaman 13 dari 38 halaman.

S6519/PB/2011 tanggal 7 Juli 2011 (obyek sengketa I / Bukti P3) pada angka 4dinyatakan bahwa pembayaran uang kehormatan atau tunjangan Hakim AdHoc dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan dan tidak ditanggung oleh Pemerintah;c Demikian juga pada surat yang dikeluarkan oleh Kepala KPPN PalembangNo.

Bahwa Hakim Adhoc Tipikor adalah merupakan Pejabat Negara berdasarkan :aUndangUndang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan KehakimanPasal 1 angka 5 jo. Pasal 31 ayat (1);UndangUndang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak PidanaKorupsi Pasal 1 jo. Pasal 21;UndangUndang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaiansebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 43 Tahun 1999Pasal angka 4 jo.

(empat ratus dua puluh ribu rupiah);Ditetapkan di : Medan.Pada Tanggal: 3 Mai 2021Hakimhakim ADHoc, Hakim Ketua,MEILINUS GANTI P.H. GULO. S.Kom AHMAD SUMARDI,SH.MHUMSURYA DHARMA,SH,SE,MHPanitera Pengganti,VERANITA PURBA,SH.MH.

KG. 94713TS dibawa/di ADHOC ke Penyidik PSDKP Tarempa ;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 92 Jo. Pasal 26 ayat (1) UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 textangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Peri ayPasal 102 UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentan SSO.anansebagaimana telah dirubah dengan UndangUndang Nomo hun 2009tentang Perikanan. NATAUKEDUABahwa terdakwa HUA VAN VIET selak SD KM.

KG. 94713TS dibawa/di ADHOC ke Penyidik PSDKP Tarempa ;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 85 Jo. Pasal 9 ayat (1) UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo.Pasal 102 UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanansebagaimana telah dirubah dengan UndangUndang Nomor 45 Tahun ALLA dan saksi NOVEIN REPI, dari hasil pemeriksaandiket pal tersebut bernama KM.

KG. 94713TS dibawa/di ADHOC ke Penyidik PSDKP Tarempa ;Halaman 8 dari 14 Hal PutusanNomor 89/PID.SUS/2017/PT.PBRPerbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 97 Jo.

HakimHakim AdHoc PHI padaMahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidangterbukaHal. 16 dari 12 hal. Put. No. 888K/Pdt.Sus/2009.untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelisbeserta HakimHakim AdHoc PHI tersebut dan dibantu' olehSumartanto, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadirioleh para pihak ;Hakim Hakim AdHoc PHI Ketuattd./ttd./Jono Sihono, SH.Marina Sidabutar, SH.MH.ttd./Arief Sudjito, SH.MH.Panitera Penggantittd.

Syukri,SH,MHum, sebagai Hakim Ketua, Rustan Sinaga,SH dan MangarajaManurung,,S.H,.M.H masingmasing Hakim Adhoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjukberdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriPadang Nomor ;21/Pdt.SusPHI/2016/PN.PDG tanggal5 April 2016, putusan tersebut diucapkandalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu jugaoleh Hakim Ketua dengan dihadirioleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Yulizar,SH Panitera Pengganti serta KuasaPenggugat

., ...............seseeeeseeeeeeeeeeeeseeeee, Hakim Adhoc sebagai Hakim Anggota;Enny Reswita, Sls, seswxss + samme mewemsonnens Panitera Pengganti;Hopplen Sinaga, SH., MHum., dkk, ..................

Irwan effendi, SH., MH,, ..........ccccceeeseececececeeeenee Hakim Anggota;Denny Iskandar, SH., ................eseeesseeeseeeeseeeeeeeee, Hakim Adhoc sebagai Hakim Anggota;Enny Reswita, SH., .........ccseeessscecsssseeseesseeeeenees Panitera Pengganti;Hopplen Sinaga, SH., MHum., dkk, ..................

Irwan effendi, SH., MH,, .........ccceeeesssccececeeeenes Hakim Anggota;Denny Iskandar, SH., ..............s:esseesseeeseeeeseeeseeeee, Hakim Adhoc sebagai Hakim Anggota;Enny Reswita, Sls, seswxss + samme mewemsonnens Panitera Pengganti;Hopplen Sinaga, SH., MHum., dkk, ..................

., masing masing Hakim Adhoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjukberdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jayapura Nomor 9/Pdt.SusPHI/2020/PN Jap tanggal 4 Maret2020, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terobuka untuk umumpada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh HakimHakim anggotatersebut, dibantu oleh Sih Twi Yanti, S.H.

Syukri,SH,MHum, sebagai Hakim Ketua, Rustan Sinaga,SH dan HasnuldiMiaz,S.H,.M.H masingmasing Hakim Adhoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjukberdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriPadang Nomor ;20/Pdt.SusPHI/2016/PN.PDG tanggal 5 April 2016, putusan tersebut diucapkandalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadirioleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Yulizar,SH Panitera Pengganti serta KuasaPenggugat

., dan Asri Rahim, S.Kom,masingmasing Hakim AdHoc sebagai Hakim Anggotadibantu FransinaPalapessy, S.H., selaku PaniteraPenggantisertadihadirikuasaPenggugattanpadihadiri Tergugat;Halaman2 dari 4 halaman Penetapan No: 22/Padt.SusPHI/2019/PN.JapHakim Anggota, Hakim Ketua,tid tidMuhammad Nur Amin, S.H.,M.H. Dr.

,masingmasingHakim AdHoc sebagaiditunjukberdasarkanSuratPenetapanKetuaPengadilanHubunganIndustrialbadaPengadilanNegeri TanjungpinangNomorPHV/2017/PNTpgtanggal23Hakim Anggota, yang14/Pdt.SusMaret 2017,Penetapantersebutdi ucapkandalampersidangante rouka untukumumpadaharidantanggalitujugaolehAnggotatersebut,dandihadiriolehnPenggugat, tanpadihadiriolehTergugat.Hakimhakim Anggota,Suhadmadiz, S.E., S.H.,Yasokhi Zalukhu, S.H.