Ditemukan 90 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : asshiddique asshiddiqi assiddiqie ashshiddiqi ashshiddieqie assihiddiqie ashshiddiqie asshidiqie ashiddiqie
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 01-04-2019 — Putus : 21-10-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31 P/HUM/2019
Tanggal 21 Oktober 2019 — Dr. ADJI SURADJI MUHAMMAD, M.Si VS PRESIDEN RI;
149 — 123 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jimly Asshiddiqie yang berjudulPerkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Demokrasi,(Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2006), halaman158 (bukti TI2);Fotokopi artikel karangan Enrico Simanjuntak berjudul KewenanganHak Uji Materiil pada Mahkamah Agung RI, Jurmal Hukum danPeradilan, Volume 2, Nomor 3, (November 2013) (bukti Tl3);Fotokopi buku karangan Prof.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 02-08-2012 — Putus : 22-01-2013 — Upload : 27-08-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 409 B/PK/PJK/2012
Tanggal 22 Januari 2013 — PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
74 — 186 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jimly Asshiddiqie, S.H. dalam Kata Pengantar pada buku tulisanDr. Zainal Arifin Hoesein, S.H., M.H., Judicial Review di Mahkamah AgungRI: Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundangundangan, (Disertasi padaUniversitas Indonesia), PT Raja Grafindo Persada (Rajawali Pers), Jakarta,2009, halaman v menyatakan (Bukti PK6):Peraturan perundangundangan merupakan salah satu elemen pokok dalamsuatu sistem hukum nasional.
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 25-01-2021 — Putus : 25-02-2021 — Upload : 25-02-2021
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 8/PDT-LH/2021/PT BNA
Tanggal 25 Februari 2021 — Pembanding/Penggugat : PT.Kalista Alam Diwakili Oleh : Sri Yuni Hartati, SH,CN, Dkk
Terbanding/Tergugat : Kementrian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
212 — 131
  • tahun 2014 TentangPembentukan Kementerian Dan Pengangkatan Menteri KabinetKerja Periode 2014 sampai dengan 2019Bahwa kelima syarat tersebut tidak dimiliki oleh Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan RI, sehingga tidak mempunyai kualitas sebagai subjekhukum, dan lebih tegas lagi yang memiliki kualitas sebagai subjek hukum ituHalaman 10 dari 65 Putusan Nomor 8/PDTLH/2021/PT BNAadalah Organisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia dengan merujuk pada penjelasan Prof, DR Jimly Asshiddiqie
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 28-12-2018 — Putus : 15-05-2019 — Upload : 30-06-2020
Putusan PTUN KUPANG Nomor 35/G/2018/PTUN.KPG
Tanggal 15 Mei 2019 — Penggugat:
CHRISANTO ENGGONG, S.Pi
Tergugat:
BUPATI MANGGARAI TIMUR
273 — 155
  • Jimly Asshiddiqie menyatakan asas retroaktifhanya dapat diberlakukan pada kejahatan kemanusiaan, penjelasan Pasal 104UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Menimbang, bahwa S.F.Marbun, S.H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Upload : 15-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 595/B/PK/PJK/2014
BUT. CHEVRON MAKASSAR. LTD VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
56 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jimly Asshiddiqie, S.H. dalam Kata Pengantar pada bukutulisan Dr. Zainal Arifin Hoesein, S.H., M.H., Judicial Review diMahkamah Agung RI: Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundangundangan, (Disertasi pada Universitas Indonesia), PT Raja GrafindoPersada (Rajawali Pers), Jakarta, 2009, halaman v menyatakan (Bukti PK6):Peraturan perundangundangan merupakan salah satu elemen pokok dalamsuatu sistem hukum nasional.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 03-11-2014 — Putus : 11-02-2015 — Upload : 31-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1015 B/PK/PJK/2014
Tanggal 11 Februari 2015 — PT. AMERO MITRA FILM vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
97 — 161 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jimly Asshiddiqie, Perihal UndangUndang, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hal. 252 dan 253.Halaman 38 dari 63 halaman Putusan Nomor 1015/B/PK/PJK/20141.4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 01-12-2015 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 60 P/HUM/2015
Tanggal 1 Desember 2015 — 1. PERKUMPULAN MASYARAKAT PEMBAHARUAN PERADILAN PIDANA ATAU INSTITUTE FOR CRIMINAL JUSTICE (ICJR)., 2. PERSERIKATAN SOLIDARITAS PEREMPUAN (PSP) vs GUBERNUR ACEH
206 — 138 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 60 P/HUM/201512.13.14.15.16.Foto copy UndangUndang Nomor 11 Tahun 2006 tentang PemerintahanAceh (Bukti P12);Foto copy Jimly Asshiddiqie "Perihal UndangUndang" (Bukti P13);Foto copy UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana (Bukti P14);Foto copy UndangUndang Nomor 7 Tahun 1984 tentang PengesahanKonvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi TerhadapWanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of DiscriminationAgainst Women) (Bukti P15);Foto copy UndangUndang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 03-07-2017 — Putus : 02-10-2017 — Upload : 09-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 46 P/HUM/2017
Tanggal 2 Oktober 2017 — PT. SADHANA VS MENTERI KEUANGAN RI;
171 — 247 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jimmly Asshiddiqie, S.H.).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Upload : 03-01-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 658 K/PDT.SUS/2011
SERIKAT PEKERJA PUK SP KEP SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA PT. NEWMONT NUSA TENGGARA DAN KEMENTRIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI CQ. DIRJEN PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN CQ. DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI PROVINSI NTB CQ. PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI PROV. NTB.; PT. NEWMONT NUSA TENGGARA
101 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jimly Asshiddiqie, S.H., dalam bukunya yang menyatakan :"Dalam memahami norma dalam undangundang, "the cardinal rule ofinterpretation" yang diakui secara umum adalah bahwa metode pertama yang harusditerapkan adalah metode penafsiran gramatikal atau harfiah (grammatical or literalinterpretation)";(Prof. Dr.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 11-06-2015 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 56 PK/TUN/2015
Tanggal 11 Juni 2015 — CONOCOPHILLIPS (GRISSIK), Ltd, VS KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI (BPH MIGAS)
94 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jimly Asshiddiqie, S.H. dalam Kata Pengantar pada bukutulisan Dr. Zainal Arifin Hoesein, S.H., M.H., Judicial Review diMahkamah Agung RI: Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundangundangan, (Disertasi pada Universitas Indonesia), PT Raja GrafindoPersada (Rajawali Pers), Jakarta, 2009, halaman v:Peraturan perundangundangan merupakan salah satu elemenpokok dalam suatu sistem hukum nasional.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 08-06-2021 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 30/Pid.Pra/2021/PN Mdn
Tanggal 5 Juli 2021 — Pemohon:
HERMANTO
Termohon:
1.DIREKTUR JENDERAL PAJAK
2.KEPALA BIDANG PEMERIKSAAN, PENAGIHAN, INTELIJEN DAN PENYIDIK
3.KEPALA KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I
4.KEPALA BIDANG PIIIP KEPALA BIDANG PEMERIKSAAN, PENAGIHAN, INTELIJEN DAN PENYIDIKAN,
224 — 88
  • Jimly Asshiddiqie tersebut,tegas dan nyata nyata diketahui bahwa Surat Perintah PemeriksaanBukti Permulaan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan Nomor:SPPBP.P08/WPJ.01/2017 tanggal 14 November 2017 dan SPPBP.PO05/WPJ.01/2017 tanggal 30 Januari 2019 yang diterbitkanberdasarkan Pasal 2 ayat (1) PMK 239/PMK.03/2014 merupakanSurat DIREKTUR JENDERAL PAJAK tidak mengandungkekuasaan/kewenangan, sehingga SURAT tersebut tidak memilikikemampuan untuk melakukan tindakan hukum, karenanya tidakbersifat fungsional
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 19-10-2017 — Upload : 02-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1950 K/PDT/2016
Tanggal 19 Oktober 2017 — MENTERI KOORDINATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT (MENKO KESRA. RI) VS HIBANI, dkk.
451 — 341 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jimly Asshiddiqie di dalam bukunya yang berjudulPerihal UndangUndang halaman 20 merupakan policy rules ataupeleidsregels, yaitu bentuk peraturan kebijakan yang tidak dapatHalaman 106 dari 137 hal. Put. Nomor 1950 K/Pdt/2016dikategorikan sebagai bentuk peraturan perundangundangan yangbiasa. Disebut polio atau beleids atau kebijakan karena secara formaltidak dapat disebut atau memang bukan berbentuk peraturan yang resmi(ibid, hal. 391).
    Jimly Asshiddiqie mengutip pendapatMichael Allen dan Brian Thompson, yang mengatakan bahwa peraturankebijakan atau policy rule yang dapat disebut juga sebagai quasilegislation itu dapat dikelompokkan dalam 8 (delapan) golongan, yaitu:1) Procedural rules (peraturan yang bersifat procedural):2) Interpretative (petunjuk penafsiran);3) Instruction to Officials (perintah atau instruksi, seperti InstruksiPresiden dsb):4) Prescriptive/Evidential Rules;5) Commendatory Rules;6) Voluntary Codes;7) Rules of
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Materiil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 Tahun 2006
2966 — 1432
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
  • Jimly Asshiddiqie,S.H.ANGGOTAANGGOTAProf.Dr. H.M. Laica Marzuki,S.H. Prof. H. A. Mukhtie Fadjar,S.H., M.S.TTD. TTD.Soedarsono,S.H. Prof. H. A. S. Natabaya,S.H., LLM.TTD. TTD.H.Achmad Roestandi, S.H. Dr. Harjono, S.H., MCL.TTD. TTD. Dewa Gede Palguna,S.H., M.H. Maruarar Siahaan,S.H.PENDAPAT BERBEDA (Dissenting Opinion)Hakim Konstitusi Prof. Dr. H.M.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 08-08-2017 — Putus : 14-09-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 415 K/TUN/2017
Tanggal 14 September 2017 — I. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU., II. DEWAN PENGURUS CABANG FEDERASI BURUH NIAGA, INFORMATIKA, KEUANGAN, PERBANKAN DAN ANEKA INDUSTRI KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (DPC FSB NIKEUBA - KSBSI) KOTA BATAM., III. DEWAN PIMPINAN CABANG FEDERASI SERIKAT PEKERJA LOGAM, ELEKTRONIK DAN MESIN (DPS FSP LEM-SPSI) SEKUPANG TANJUNG UNCANG & SEKITARNYA., IV. PENGURUS UNIT KERJA SERIKAT PEKERJA LOGAM, ELEKTRONIK DAN MESIN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA KOTA BATAM., V. KONSULAT CABANG FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA (FSPMI) KOTA BATAM., VI. DEWAN PENGURUS CABANG FEDERASI LOGAM, MESIN, INDUSTRI DAN ELEKTRONIK-ELEKTRONIK SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA KOTA BATAM VS DEWAN PENGURUS KOTA (DPK) ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA (APINDO) KOTA BATAM DAN., I. DEWAN PIMPINAN CABANG KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (DPCK SPSI) KOTA BATAM., II. DEWAN PENGURUS CABANG FEDERASI SERIKAT BURUH MAKANAN, MINUMAN, PARIWISATA, RESTAURANT, HOTEL DAN TEMBAKAU KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA KOTA BATAM., III. DEWAN PIMPINAN CABANG FEDERASI SERIKAT PEKERJA LOGAM, ELEKTRONIK DAN MESIN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA BATU AMPAR SEKITARNYA;
66 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • umpamanya keputusan mengenai sumah si A,izin usaha bagi si B, pemberhentian si A sebagai pegawai negeri;e Individual yang mengandun makna bahwa Keputusan TataUsaha Negara tersebut tidak ditujukan kepada subjek orang ataubadan hukum tertentu dan menunjuk alamat tertentu;@ Final: dan@ Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukumperdata;Bahwa mengenai perbedaan antara keputusan (beschikking) denganperaturan (regeling) disebutkan dalam buku : Hukum AcaraPengujian UndangUndang karangan Jimly Asshiddiqie
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Formil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 Tahun 2013
2820 — 1760
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
  • P9).10.11.12.13.14.Bahwa Pemohon telah melaporkan dugaan rekayasa dan konspirasikasus yang menimpa dirinya kepada Komisi Yudisial (KY) di mana KYtelan menemukan kejanggalan dan pelanggaran etik hakim serta membuatrekomendasi sanksi kepada Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatannamun Mahkamah Agung mengabaikannya (pemberitaan media massaakan menjadi bukti).Bahwa terhadap sikap MA yang mengabaikan rekomendasi KY telahmendapat kecaman dan kritikan dari berbagai pihak termasuk mantanKetua MK Jimli Asshiddiqie
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 07-07-2015 — Putus : 04-02-2016 — Upload : 26-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 44 P/HUM/2015
Tanggal 4 Februari 2016 — 1. PENGURUS PIMPINAN PUSAT SERIKAT PEKERJA KIMIA ENERGI DAN PERTAMBANGAN, SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (PP SPKEP SPSI)., 2. PENGURUS PIMPINAN UNIT KERJA (PUK SPKEP SPSI) PT. MESCO SARANA NUSANTARA., 3. PUK SPKEP SPSI PT. GEOSER VICES VS MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI;
194 — 183 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jimly Asshiddiqie, S.H. (Konstitusi dan KonstitusionalismeIndonesia, halaman 57) Negara Indonesia adalah Negara hukum (Rechstaat)bukan Negara Kekuasaan (Machstaat).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 02-01-2019 — Putus : 23-05-2019 — Upload : 12-08-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 6 P/HUM/2019
Tanggal 23 Mei 2019 — H. ARTHA HANIF., DK VS 1. PRESIDEN RI., 2. MENTERI AGAMA RI;
190 — 127 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • merugikankepentingan Pemohon;Bahwa, kewenangan untuk membentuk pengaturanPenyelenggaraan Perjalanan lbadah Umrah secara tegasdidelegasikan oleh undangundang (primary legislator) kepadaPeraturan Menteri (secondary legislator), sebagaimana ketentuanPasal 45 ayat (2) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2008, sehinggasudah seharusnya pengaturan tersebut sejalan dengan norma yangdiatur oleh undangundang sebagai bentuk melaksanakanpengaturan;Bahwa, Pemahaman terkait dengan pendelegasian kewenangan dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 02-09-2020 — Putus : 20-10-2020 — Upload : 20-10-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 72/PDT-LH/2020/PT BNA
Tanggal 20 Oktober 2020 — Pembanding/Penggugat : KOPERASI BINA USAHA KITA Diwakili Oleh : Jainuddin Harahap, SH
Terbanding/Tergugat I : Kementrian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
Terbanding/Tergugat II : PT.Kallista Alam
Terbanding/Turut Tergugat : Yayasan Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh
171 — 95
  • 121/P tahun 2014 Tentang PembentukanKementerian dan pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode2014 s/d 2019Halaman 40 dari 101 Putusan Nomor 72/PDTLH/2020/PT BNABahwa kelima syarat tersebut tidak dimiliki oleh Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan RI, sehingga tidak mempunyai kualitas sebagalsubjek hukum, dan lebih tegas lagi yang memiliki kualitas sebagaisubjek hukum itu adalah organisasi Kementerian Lingkungan Hidupdan Kehutanan Republik Indonesia, dengan merujuk pada penjelasanProf DR Jimly Asshiddiqie
Pengadilan PTUN JAMBI TUN
Register : 28-07-2016 — Putus : 14-02-2017 — Upload : 27-02-2017
Putusan PTUN JAMBI Nomor 20/G/2016/PTUN.JBI
Tanggal 14 Februari 2017 — AJRISA WINDRA, S.T., M.M. Vs. KEPALA PERWAKILAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI JAMBI
379 — 233
  • Jimly Asshiddiqie, dalam makalahnya yang berjudulSistem Ketatanegaraan Pasca Reformasi, cabang Kekuasaan eksekutif di Indonesiaterdiri dari: a. Presiden dan Wakil Presiden (satu kesatuan institusi, single executive); b. Wakil Presiden (1) membantu, (2) mendampingi, (3) mewakili untuk sementara,(4) mewakili secara tetap, dan (5) kegiatan mandiri.; c.
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 28-08-2018 — Putus : 06-02-2019 — Upload : 06-03-2019
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 41/G/LH/2018/PTUN.PBR
Tanggal 6 Februari 2019 — Penggugat:
YAYASAN LINGKUNGAN DAN BANTUAN HUKUM RAKYAT dalam hal ini diwakili oleh Dempos Tampubolon dan Suwandi SH
Tergugat:
1.KEPALA BADAN PERIZINAN PENANAMAN MODAN DAN PROMOSI DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
2.KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Intervensi:
PT RISMAN SCHAM PALM INDONESIA dalam hal ini diwakili oleh HARRY POETRANTO
863 — 814
  • Pasal 53 ayat (1) UndangUndang Peradilan TataUsaha Negara menyebutkan :Putusan Nomor 41/G/LH/2018/PTUN.PBR Hal.57 dari 138.Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yangkepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan TataUsaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yangbersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugatKeputusan Tata Usaha Negara.Bahwa dengan demikian, yang dapat mengajukan gugatan atasKeputusan Tata Usaha Negara hanyalah orang atau badanhukum perdata;Bahwa menurut Jimly Asshiddiqie