Ditemukan 90 data
149 — 123 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jimly Asshiddiqie yang berjudulPerkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Demokrasi,(Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2006), halaman158 (bukti TI2);Fotokopi artikel karangan Enrico Simanjuntak berjudul KewenanganHak Uji Materiil pada Mahkamah Agung RI, Jurmal Hukum danPeradilan, Volume 2, Nomor 3, (November 2013) (bukti Tl3);Fotokopi buku karangan Prof.
74 — 186 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jimly Asshiddiqie, S.H. dalam Kata Pengantar pada buku tulisanDr. Zainal Arifin Hoesein, S.H., M.H., Judicial Review di Mahkamah AgungRI: Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundangundangan, (Disertasi padaUniversitas Indonesia), PT Raja Grafindo Persada (Rajawali Pers), Jakarta,2009, halaman v menyatakan (Bukti PK6):Peraturan perundangundangan merupakan salah satu elemen pokok dalamsuatu sistem hukum nasional.
Terbanding/Tergugat : Kementrian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
212 — 131
tahun 2014 TentangPembentukan Kementerian Dan Pengangkatan Menteri KabinetKerja Periode 2014 sampai dengan 2019Bahwa kelima syarat tersebut tidak dimiliki oleh Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan RI, sehingga tidak mempunyai kualitas sebagai subjekhukum, dan lebih tegas lagi yang memiliki kualitas sebagai subjek hukum ituHalaman 10 dari 65 Putusan Nomor 8/PDTLH/2021/PT BNAadalah Organisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia dengan merujuk pada penjelasan Prof, DR Jimly Asshiddiqie
CHRISANTO ENGGONG, S.Pi
Tergugat:
BUPATI MANGGARAI TIMUR
273 — 155
Jimly Asshiddiqie menyatakan asas retroaktifhanya dapat diberlakukan pada kejahatan kemanusiaan, penjelasan Pasal 104UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Menimbang, bahwa S.F.Marbun, S.H.
56 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jimly Asshiddiqie, S.H. dalam Kata Pengantar pada bukutulisan Dr. Zainal Arifin Hoesein, S.H., M.H., Judicial Review diMahkamah Agung RI: Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundangundangan, (Disertasi pada Universitas Indonesia), PT Raja GrafindoPersada (Rajawali Pers), Jakarta, 2009, halaman v menyatakan (Bukti PK6):Peraturan perundangundangan merupakan salah satu elemen pokok dalamsuatu sistem hukum nasional.
97 — 161 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jimly Asshiddiqie, Perihal UndangUndang, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hal. 252 dan 253.Halaman 38 dari 63 halaman Putusan Nomor 1015/B/PK/PJK/20141.4.
206 — 138 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 60 P/HUM/201512.13.14.15.16.Foto copy UndangUndang Nomor 11 Tahun 2006 tentang PemerintahanAceh (Bukti P12);Foto copy Jimly Asshiddiqie "Perihal UndangUndang" (Bukti P13);Foto copy UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana (Bukti P14);Foto copy UndangUndang Nomor 7 Tahun 1984 tentang PengesahanKonvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi TerhadapWanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of DiscriminationAgainst Women) (Bukti P15);Foto copy UndangUndang
171 — 247 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jimmly Asshiddiqie, S.H.).
101 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jimly Asshiddiqie, S.H., dalam bukunya yang menyatakan :"Dalam memahami norma dalam undangundang, "the cardinal rule ofinterpretation" yang diakui secara umum adalah bahwa metode pertama yang harusditerapkan adalah metode penafsiran gramatikal atau harfiah (grammatical or literalinterpretation)";(Prof. Dr.
94 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jimly Asshiddiqie, S.H. dalam Kata Pengantar pada bukutulisan Dr. Zainal Arifin Hoesein, S.H., M.H., Judicial Review diMahkamah Agung RI: Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundangundangan, (Disertasi pada Universitas Indonesia), PT Raja GrafindoPersada (Rajawali Pers), Jakarta, 2009, halaman v:Peraturan perundangundangan merupakan salah satu elemenpokok dalam suatu sistem hukum nasional.
HERMANTO
Termohon:
1.DIREKTUR JENDERAL PAJAK
2.KEPALA BIDANG PEMERIKSAAN, PENAGIHAN, INTELIJEN DAN PENYIDIK
3.KEPALA KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I
4.KEPALA BIDANG PIIIP KEPALA BIDANG PEMERIKSAAN, PENAGIHAN, INTELIJEN DAN PENYIDIKAN,
224 — 88
Jimly Asshiddiqie tersebut,tegas dan nyata nyata diketahui bahwa Surat Perintah PemeriksaanBukti Permulaan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan Nomor:SPPBP.P08/WPJ.01/2017 tanggal 14 November 2017 dan SPPBP.PO05/WPJ.01/2017 tanggal 30 Januari 2019 yang diterbitkanberdasarkan Pasal 2 ayat (1) PMK 239/PMK.03/2014 merupakanSurat DIREKTUR JENDERAL PAJAK tidak mengandungkekuasaan/kewenangan, sehingga SURAT tersebut tidak memilikikemampuan untuk melakukan tindakan hukum, karenanya tidakbersifat fungsional
451 — 341 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jimly Asshiddiqie di dalam bukunya yang berjudulPerihal UndangUndang halaman 20 merupakan policy rules ataupeleidsregels, yaitu bentuk peraturan kebijakan yang tidak dapatHalaman 106 dari 137 hal. Put. Nomor 1950 K/Pdt/2016dikategorikan sebagai bentuk peraturan perundangundangan yangbiasa. Disebut polio atau beleids atau kebijakan karena secara formaltidak dapat disebut atau memang bukan berbentuk peraturan yang resmi(ibid, hal. 391).
Jimly Asshiddiqie mengutip pendapatMichael Allen dan Brian Thompson, yang mengatakan bahwa peraturankebijakan atau policy rule yang dapat disebut juga sebagai quasilegislation itu dapat dikelompokkan dalam 8 (delapan) golongan, yaitu:1) Procedural rules (peraturan yang bersifat procedural):2) Interpretative (petunjuk penafsiran);3) Instruction to Officials (perintah atau instruksi, seperti InstruksiPresiden dsb):4) Prescriptive/Evidential Rules;5) Commendatory Rules;6) Voluntary Codes;7) Rules of
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
Jimly Asshiddiqie,S.H.ANGGOTAANGGOTAProf.Dr. H.M. Laica Marzuki,S.H. Prof. H. A. Mukhtie Fadjar,S.H., M.S.TTD. TTD.Soedarsono,S.H. Prof. H. A. S. Natabaya,S.H., LLM.TTD. TTD.H.Achmad Roestandi, S.H. Dr. Harjono, S.H., MCL.TTD. TTD. Dewa Gede Palguna,S.H., M.H. Maruarar Siahaan,S.H.PENDAPAT BERBEDA (Dissenting Opinion)Hakim Konstitusi Prof. Dr. H.M.
66 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
umpamanya keputusan mengenai sumah si A,izin usaha bagi si B, pemberhentian si A sebagai pegawai negeri;e Individual yang mengandun makna bahwa Keputusan TataUsaha Negara tersebut tidak ditujukan kepada subjek orang ataubadan hukum tertentu dan menunjuk alamat tertentu;@ Final: dan@ Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukumperdata;Bahwa mengenai perbedaan antara keputusan (beschikking) denganperaturan (regeling) disebutkan dalam buku : Hukum AcaraPengujian UndangUndang karangan Jimly Asshiddiqie
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
P9).10.11.12.13.14.Bahwa Pemohon telah melaporkan dugaan rekayasa dan konspirasikasus yang menimpa dirinya kepada Komisi Yudisial (KY) di mana KYtelan menemukan kejanggalan dan pelanggaran etik hakim serta membuatrekomendasi sanksi kepada Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatannamun Mahkamah Agung mengabaikannya (pemberitaan media massaakan menjadi bukti).Bahwa terhadap sikap MA yang mengabaikan rekomendasi KY telahmendapat kecaman dan kritikan dari berbagai pihak termasuk mantanKetua MK Jimli Asshiddiqie
194 — 183 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jimly Asshiddiqie, S.H. (Konstitusi dan KonstitusionalismeIndonesia, halaman 57) Negara Indonesia adalah Negara hukum (Rechstaat)bukan Negara Kekuasaan (Machstaat).
190 — 127 — Berkekuatan Hukum Tetap
merugikankepentingan Pemohon;Bahwa, kewenangan untuk membentuk pengaturanPenyelenggaraan Perjalanan lbadah Umrah secara tegasdidelegasikan oleh undangundang (primary legislator) kepadaPeraturan Menteri (secondary legislator), sebagaimana ketentuanPasal 45 ayat (2) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2008, sehinggasudah seharusnya pengaturan tersebut sejalan dengan norma yangdiatur oleh undangundang sebagai bentuk melaksanakanpengaturan;Bahwa, Pemahaman terkait dengan pendelegasian kewenangan dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie
Terbanding/Tergugat I : Kementrian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
Terbanding/Tergugat II : PT.Kallista Alam
Terbanding/Turut Tergugat : Yayasan Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh
171 — 95
121/P tahun 2014 Tentang PembentukanKementerian dan pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode2014 s/d 2019Halaman 40 dari 101 Putusan Nomor 72/PDTLH/2020/PT BNABahwa kelima syarat tersebut tidak dimiliki oleh Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan RI, sehingga tidak mempunyai kualitas sebagalsubjek hukum, dan lebih tegas lagi yang memiliki kualitas sebagaisubjek hukum itu adalah organisasi Kementerian Lingkungan Hidupdan Kehutanan Republik Indonesia, dengan merujuk pada penjelasanProf DR Jimly Asshiddiqie
379 — 233
Jimly Asshiddiqie, dalam makalahnya yang berjudulSistem Ketatanegaraan Pasca Reformasi, cabang Kekuasaan eksekutif di Indonesiaterdiri dari: a. Presiden dan Wakil Presiden (satu kesatuan institusi, single executive); b. Wakil Presiden (1) membantu, (2) mendampingi, (3) mewakili untuk sementara,(4) mewakili secara tetap, dan (5) kegiatan mandiri.; c.
YAYASAN LINGKUNGAN DAN BANTUAN HUKUM RAKYAT dalam hal ini diwakili oleh Dempos Tampubolon dan Suwandi SH
Tergugat:
1.KEPALA BADAN PERIZINAN PENANAMAN MODAN DAN PROMOSI DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
2.KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Intervensi:
PT RISMAN SCHAM PALM INDONESIA dalam hal ini diwakili oleh HARRY POETRANTO
863 — 814
Pasal 53 ayat (1) UndangUndang Peradilan TataUsaha Negara menyebutkan :Putusan Nomor 41/G/LH/2018/PTUN.PBR Hal.57 dari 138.Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yangkepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan TataUsaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yangbersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugatKeputusan Tata Usaha Negara.Bahwa dengan demikian, yang dapat mengajukan gugatan atasKeputusan Tata Usaha Negara hanyalah orang atau badanhukum perdata;Bahwa menurut Jimly Asshiddiqie