Identitas pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) hurufb UndangUndang PPN 1984 dan perubahannya; atau2. Identitas pembeli serta nama dan tandatangan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 13 ayat (5) huruf b dan huruf g UndangUndang PPN1984 dan perubahannya, dalam hal penyerahan dilakukan olehPengusaha Kena Pajak pedagang eceran.";Bahwa dengan demikian, pembuatan Faktur Pajak Sederhana ataspenyerahan Barang Kena Pajak dimaksud telah memenuhi persyaratanminimal Faktur Pajak Sederhana.

Identitas pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13ayat (5) huruf b UndangUndang PPN 1984 danperubahannya; atau2. Identitas pembeli serta nama dan tanda tangansebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf bdan huruf g UndangUndang PPN 1984 danperubahannya, dalam hal penyerahan dilakukan olehPengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran;f. Pengusaha Kena Pajak melaporkan Faktur Pajak tidak sesuaidengan masa penerbitan Faktur Pajak;g.

Penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan; atau2. Pembahasan akhir hasil pemeriksaan.;Pasal 6 ayat (1)Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3dan Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b hanya dapat diajukan olehWajib Pajak paling banyak 2 (dua) kali.;Halaman 17 dari 40 halaman Putusan Nomor 1632/B/PK/PJK/20176.

Identitas pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13ayat (5) huruf b UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai1984 dan perubahannya; atau2. Identitas pembeli serta nama dan tanda tangansebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (5) huruf b danhuruf g UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai 1984 danperubahannya, dalam hal penyerahan dilakukan olehPengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran;.

Identitas pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal13 ayat (5) huruf b UndangUndang Pajak PertambahanNilai 1984 dan perubahannya;atau2. ldentitas pembeli serta nama dan tandatangansebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf bdan huruf g UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai1984 dan perubahannya, dalam hal penyerahandilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak pedagangeceran";Bahwa dengan demikian sesuai Penjelasan Pasal 13 ayat (7)UU PPN, Faktur Pajak Sederhana hanya boleh dibuat olehpedagang eceran

Ali alias All,Ato, Nuha dan Ilo, namun pada saat penggerebekan, Nuha dan Ilo berhasilmelarikan diri; Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis joker tersebutmenggunakan kartu remi/joker sebanyak 108 (Seratus delapan) lembar atau2 (dua) pasang kartu joker dan menggunakan uang sebagai taruhannya; Bahwa besarnya taruhan yang digunakan pada saat bermain judi jenisjoker yaitu sebanyak Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) jika menang biasa,kemudian pemain menang dengan seri joker (joker warna yang sama

Anis alias Kumis binUpe, Ato, Nuha dan Ilo, namun pada saat penggerebekan, Nuha dan Iloberhasil melarikan diri; Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis joker tersebutmenggunakan kartu remi/joker sebanyak 108 (Seratus delapan) lembar atau2 (dua) pasang kartu joker dan menggunakan uang sebagai taruhannya; Bahwa besarnya taruhan yang digunakan pada saat bermain judi jenisjoker yaitu sebanyak Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) jika menang biasa,kemudian pemain menang dengan seri joker (joker warna

joker; Bahwa Para Terdakwa ditangkap melakukan permainan judi jenis jokerpada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekitar pukul 16.00 WITA bertempatdi dalam sebuah kamar kos yang berada di Desa Ulu Onembute,Kecamatan Onembute, Kabupaten Konawe; Bahwa Para Terdakwa bermain judi bersama Ato, Nuha dan Ilo, namunpada saat penggerebekan, Nuha dan Ilo berhasil melarikan diri; Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis joker tersebutmenggunakan kartu remi/joker sebanyak 108 (Seratus delapan) lembar atau2

joker; Bahwa Para Terdakwa ditangkap melakukan permainan judi jenis jokerpada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekitar pukul 16.00 WITA bertempatdi dalam sebuah kamar kos yang berada di Desa Ulu Onembute, KecamatanOnembute, Kabupaten Konawe; Bahwa Para Terdakwa bermain judi bersama Ato, Nuha dan Ilo, namunpada saat penggerebekan, Nuha dan Ilo berhasil melarikan diri; Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis joker tersebutmenggunakan kartu remi/joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar atau2

dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajakatau bukan karena kesalahannya;b. mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar;c. mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksuddalam Pasal 14 yang tidak benar;ataud. membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasilpemeriksaan yang dilaksanakan tanpa :I. penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan; atau2

dengan ketentuan peraturan perundang undanganperpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajakatau bukan karena kesalahannya;b. mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar;c. mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksuddalam Pasal 14 yang tidak benar;ataud. membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasilpemeriksaan yang dilaksanakan tanpa :I. penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan;atau2

Pembayaran melalui Via Transfer Bank BNI atas nama Melvina Yanti SiraitNomor Rekening 0447301680 milik Pihak Pertama sebagai Kuasa Hukumyang ditunjuk principalnya sesuai Surat Kuasa tertanggal 30 Mei 2019 yangmana tertera untuk menerima pembayaran, atau2.

Membebankan biaya perkara menurut hukum;ATAU2 dari 5 halamanPenetapan Nomor 4287/Pdt.G/2021/PA.SorApabila Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq Majelis Hakim berpendapat lain,mohon Putusan yang seadiladilnya.

Supaya orang yang dipaksa tersebut melakukan sesuatu; atau2. Supaya orang yang dipaksa tersebut tidak melakukan sesuatu;atau3. Supaya orang yang dipaksa tersebut membiarkan sesuatuMenimbang, bahwa selanjutnya perbuatan memaksa orang lain tersebutharuslah dilakukan dengan cara antara lain:1. Dengan memakai kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupunorang lain; atau2.

peneliti, alasan Penggugat tersebut tidak dapat diterima karenaapabila Penggugat menganggap pemeriksaan/penerbitan STP tidak sesuai prosedur,seharusnya Penggugat mengajukan pembatalari hasil pemeriksaan sesuai ketentuanPasal 36 ayat (1) huruf d UU KUP yang mengatur "Direktur Jenderal Pajak karenajabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membatalkan hasil pemeriksaanpajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa :1. penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan;atau2

Identitas pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5)huruf b UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai 1984 danperubahannya; atau2. Identitas pembeli serta nama dan tandatangan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 13 ayat (5) huruf b dan huruf g UndangUndang PajakPertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, dalam hal penyerahandilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran."

Identitas pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13ayat (5) huruf b UndangUndang PPN 1984 danperubahannya; atau2. Identitas pembeli serta nama dan tanda tangansebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf bdan huruf g UndangUndang PPN 1984 danperubahannya, dalam hal penyerahan dilakukan olehPengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran;f. Pengusaha Kena Pajak melaporkan Faktur Pajak tidak sesuaidengan masa penerbitan Faktur Pajak;g.

Penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan; atau2. Pembahasan akhir hasil pemeriksaan.;Pasal 6 ayat (1)Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3dan Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b hanya dapat diajukan olehWajib Pajak paling banyak 2 (dua) kali.;6.

Identitas pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal138 ayat (5) huruf b UndangUndang PajakPertambahan Nilai 1984 dan perubahannya;atau2. Identitas pembeli serta nama dan tandatangansebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) hurufb dan huruf g UndangUndang Pajak PertambahanNilai 1984 dan perubahannya, dalam hat penyerahandilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak pedagangeceran";Bahwa dengan demikian terdapat tiga jenis Faktur Pajak sejakUU KUP tahun 2007 berlaku, yaitu:1.

Identitas pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal13 ayat (5) huruf b UndangUndang Pajak PertambahanNilai 1984 dan perubahannya;atau2. ldentitas pembeli serta nama dan tandatangansebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf bHalaman 33 dari 39 halaman Putusan Nomor 1629/B/PK/PJK/2017dan huruf g UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai1984 dan perubahannya, dalam hal penyerahandilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak pedagangeceran";Bahwa dengan demikian sesuai Penjelasan Pasal 13 ayat (7)UU PPN, Faktur

., sehingga telah dapat dipertimbangkan lebih jauh dalamperkara ini;Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat yang menyatakanPenggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir secara terpisah, Penggugattinggal di rumah orang tua Penggugat di Kandangan dan Tergugat tinggal diSamarinda karena Tergugat bekerja di Samarinda, namun setiap 1 (satu) atau2 (dua) bulan sekali Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat diHal. 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 0028/Pdt.G/20 14/PA.KdgKandangan selama 5 atau

yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangansaksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalamPasal 308 R.Bg, sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterimasebagai bukti;Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat yang menyatakanPenggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir secara terpisah, Penggugattinggal di rumah orang tua Penggugat di Kandangan dan Tergugat tinggal diSamarinda karena Tergugat bekerja di Samarinda, namun setiap 1 (satu) atau2

MtpFidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 31, bataldemi hukum, dan/atau2) Pasal 33 yang berbunyi Setiap janji yang memberikankewenangan kepada Penerima Fidusia untuk memiliki Bendayang menjadi objek Jaminan Fidusia apabila debitor ciderajanji, batal demi hukum.b.

UndangUndang Nomor 8 tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen, yaitu :1) Pasal 18 ayat (3) yang berbunyi Setiap klausula baku yangtelah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atauperjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum; dan/atau2) Pasal 18 ayat (4) yang berbunyi Pelaku usaha wajibmenyesuaikan klausula baku yang bertentangan denganundangundang ini.c. undangundang No 21 tahun 2008 yaitu tentang perbankansyariah yaitu :1. pasal

Nama lengkapTampat lahir Umur atau2.

Bahwa akan tetapi dikarenakan sudah terlambat dalammendaftarkannya, maka diperlukan adanya Penetapan dariPengadilan Negeri Pekalongan ;Berdasarkan alasanalasan yang pemohon haturkan tersebut di atas, makaperkenankanlah dengan ini pemohon mohon kehadapan yang terhormat Ketua PengadilanNegeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikanPenetapan sebagai berikut :1 Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut ;ATAU2 Menetapkan bahwa di Kota Pekalongan pada tanggal 05 Pebruari

Bahwa Pertimbangan hukum Majelis Komisioner melanggar danbertentangan dengan dengan Pasal 11 Perki Nomor 1 Tahun 2013 Tentangprosedur penyelesaian Sengketa Informasi Publik(1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagaiberikut:a. identitas Pemohon yang sah, yaitu:1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yangdapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia; atau2.

Surat permohonan,formulir permohonan, tanda terima atau tanda pemberian/pengajuanpermohonan informasi; dan/atau2. Surat pemberitahuan tertulis dari Badan Publik atas permohonaninformasi;c. keberatan kepada Badan Publik, yaitu:1. surat tanggapan tertulis atas keberatan Pemohon oleh atasan PPID; atau2. Surat pengajuan keberatan disertai tanda pemberian/pengajuan, tandapengiriman atau tanda terima;3. dokumen lainnya, bila dipandang perlu.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, paspor atau identitas lain yang sah yang dapatmembuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia; atau2. Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh Menteri hukum dan Hak AsasiManusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik indosia dalam halpemohon adalah badan hokum;3.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir TahunAnggaran; Dan/Atau2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir MasaJabatan;G. Laporan Keuangan Pemerintah Desa Yang Paling Sedikit TerdiriAtas:1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa;2. Laporan Realisasi Kegiatan;3. Kegiatan Yang Belum Selesai Dan/Atau Tidak Terlaksana;4. Sisa Anggaran; Dan5. Alamat Pengaduan;H. Daftar Peraturan Dan Rancangan Peraturan Pemerintah Desa; dan.

Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Nurhotimah binti YahyaNomor : , tanggal , yang dikeluarkan oleh Kepala di Desa Kesuben, RT.07RW.01, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal,, bukti surat tersebut telahsesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.1);atau2.

Penghapusan SanksiAdministrasi.bahwa berdasarkan Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denganUndangundang Nomor 16 Tahun 2009 (Undangundang KUP ), mengatur:Pasal 36 ayat (1) huruf dDirektur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapatmembatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasilpemeriksaan yang dilaksanakan tanpa :7. penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan;atau2

menyebutkan :Pasal 4 ayat (1)Surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, dan hasil pemeriksaan yang dapatdikurangkan atau dibatalkan oleh Direktur Jenderal Pajak baik secara jabatan atauberdasarkan permohonan Wajib Pajak meliputi :a. pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar;b. pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar; atauc. pembatalan surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakantanpa:7) penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan; atau2

Keadaan yang memberatkan itu adalah bahwa pencurian itu :1) Didahului dengan kekerasan/ancaman kekerasan, atau2) Disertai dengan kekerasan/ancaman kekerasan, atau3) Diikuti dengan kekerasan/ancaman kekerasan, dan maksud didahului/disertai/diikuti tersebut adalah untuk :1) Mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau2) Dalam hal tertangkap tangan :a) Memungkinkan melarikan diri sendiri.b) Memungkinkan peserta lainnya melarikan diri.Fakta di persidangan terungkap sebagai berikut :1) Pada hari Kamis

warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;sehat fisik dan mental;berkelakuan baik;mampu secara ekonomi;7 29 2 9beragama sama dengan agama yang dianut Anak;g. mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri, bagi yang sudahmenikah;h. bersedia menjadi Wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan;i. membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan :1. kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salahterhadap Anak; atau2

adik dari iobu RahmadiansyahSinaga, tetapi berdasarkan surat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangantidak ada membuktikan kalau Pemohon mendapat persetujuan tertulis darisuami/istri, bagi yang sudah menikah sebagaimana ketentuan Bab II SyaratPenunjukan Wali pada Pasal 4 huruf g dan tidak ada Surat Pernyataan bersediamenjadi Wali sebagaimana huruf h juga Pernyataan tertulis Pemohon tidakpernah dan tidak akan melakukan :1. kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap Anak;atau2

Pasal 1, Pengusaha Kena Pajak yang melakukan:1) penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang dilakukansecara langsung kepada konsumen akhir, atau2) penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak kepada pembeliBarang Kena Pajak dan atau penerima Jasa Kena Pajak yang nama, alamat,atau Nomor Pokok Wajib Pajaknya tidak diketahui, dapat membuat FakturPajak Sederhana.b.

penarikan, pembatalan, pencabutan, penggantian,serta pengadaan blanko dan standardisasi Dokumen Perjalanan RepublikIndonesia diatur dengan Peraturan Pemerintah ;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang No. 6 Tahun 2011tentang Keimigrasian Pasal 66 Ayat (1) Penggantian Dokumen PerjalananRepublik Indonesia dilakukan jika :a. masa berlakunya akan atau telah habis;b. halaman penuh;c. hilang; ataud. rusak pada saat:1. proses penerbitan; atau2

permohonan, pemberian, penarikan,pembatalan, pencabutan, dan penggantian Paspor biasa dan Surat PerjalananLaksana Paspor diatur dengan Peraturan Menteri ;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia No. 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa danSurat Perjalanan Laksana Paspor dalam Pasal 36 Ayat (1) disebutkanPenggantian Paspor biasa dilakukan jika:a. masa berlakunya akan atau telah habis;b. halaman penuh;c. hilang;d. rusak pada saat:1. proses penerbitan; atau2