Bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara rinci Surat dan atau Suratkeputusan blokir yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat, sehinggamengakibatkan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas.25.

Bahwa sehubungan dengan tertid administrasi perbangunanankhususnya dalam pencacatan blokir, sita atau pencacatan sengketadan perkara ha katas bangunan telah diterbitkan Peraturan MenteriAgraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Perbangunanan NasionalNomor 13 Tahun 2017 salah satu poin dalam peraturan menteritersebut mengatur syarat sahnya pengajuan blokir yaitu adanya buktihubungan hukum antara pemohon dengan bangunan seperti:a. Surat gugatan dan No.

Register perkara atau skorsing olehPengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal permohonan blokir yangdisertai dengan gugatan dipengadilan.b. Surat nikah/buku nikah, kartu keluarga, atau putusan pengadilanberkenaan dengan perceraian atau keterangan waris, dalam halHalaman 21 dari 52 halaman Putusan Nomor 377/Pdt/2020/PT MDNpermohonan blokir tentang sengketa harta bersamadalamperkawinandan/atau pewarisan.c.

Parman sudut Jalan Hayam Wuruk surat ukur tanggal 24 Mei 1999Nomor 27/Petisah Hulu/1999 terdaftar atas nama Surya Indriany PardedediKantor Pertanahan Kota Medan berdasarkan hal tersebut diatas dasarhapusnya blokir, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria danTata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No.13 tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita Pasal 15 ayat 1 huruf d;5.

Bahwa Permohonan Pencatatan Blokir pada Kantor Pertanahan KotaMedan berlaku 30 hari Kalender dan apabila tidak di tindaklanjuti denganadanya Putusan Pengadilan akan hapus dengan sendirinya sesuai denganketentuan Pasal 13 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Agraria dan TataRuang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 13Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita;6.

Pelaksanaan blokir dan penghapusan blokir sertipikat hak atas tanahdidasarkan pada ketentuan PMNA/KaBPN Nomor 3 Tahun 1997 Pasal126 dan Pasal 127 dan terakhir berdasarkan ketentuan PermenATR/BPN Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Blokir dan Sita.b. Permohonan pencatatan blokir dapat diajukan oleh perorangan, badanhukum atau penegak hukum.

Permohonan perorangan atau badan hukumwajidb mempunyai hubungan hukum dengan tanah yang dimohonkanpemblokiran.Catatan blokir oleh perorangan atau badan hukum hapus apabila:1. jangka waktu blokir berakhir dan tidak diperpanjang;Halaman 62 dari 100 Putusan Nomor1179/Pid.B/2020/PN Mks.2. pencabutan oleh pihak yang memohon pencatatan blokir sebelumberakhirnya jangka waktu blokir;3. penghapusan blokir oleh Kepala Kantor Pertanahan sebelumberakhirnya jangka waktu blokir; atau4.

blokir dan penghapusan blokir sertipikat hak atas tanahdidasarkan pada ketentuan PMNA/KaBPN Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 126dan Pasal 127 dan terakhir berdasarkan ketentuan Permen ATR/BPNNomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Blokir dan Sita;Bahwa benar, Catatan blokir oleh penegak hukum, hapus apabila: penyidikan dan penuntutan dihentikan; atau penyidik mengajukan penghapusan catatan blokir;Bahwa ada surat dari kepala BPN terkait pemblokiran Sertifikat No. 568,569 dan sertifikat No. 805, Perpanjangan

permohonan Pemblokiran adalah orang yang merasadirugikan dan jika ada pemblokiran Sertifikat yang diajukan penyidik makapenghapusan Blokir dilakukan setelah ada penyampaian secara resmi dariPenyidik;Menimbang, bahwa pelaksanaan blokir dan penghapusan blokir sertipikathak atas tanah didasarkan pada ketentuan PMNA/KaBPN Nomor 3 Tahun 1997Pasal 126 dan Pasal 127 dan terakhir berdasarkan ketentuan Permen ATR/BPNNomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Blokir dan Sita.

Blokir dan Sita.

Seperti yang sudah TERGUGAT sampaikan pada jawabanGugatan terdahulu, telah disampaikan bahwa TERGUGAT sudahmelakukan blokir dana dengan memo tertanggal 12 januari 2012. DanHalaman 34 dari 54 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.SusPHI/2015/PN.PlgTERGUGAT juga tidak pernah mengajukan pembukaan blokir sampaidengan batas waktu 28 Februari 2012.

Memorandum tgl. 4 Oktober 201 0 diberi Tanda P9.10.Memo Blokir a.n. Nur Edy Cahyanto tgl. 26 Sep 2011diberi TandaP10.11.Memo Open Blokir a.n. Nur Edy Cahyanto tgl. 30 Sep 2011diberiTanda P11.12.MRPK a.n. Nur Edy Cahyanto tgl. 31 Mei 2012diberi Tanda P12.13.Surat Pernyataan Soegeng Utomo itgl. 27 Februari 2012diberi TandaP13.14.Memo Blokir a.n. Habibi tgl. 12 Januari 2013 diberi Tanda P14.15.Memo Perpanjangan Blokir a.n. Habibi tgl. 27 Jan 2012diberi TandaP15.16.Mutasi Rekening a.n.

,untuk masa blokir sampai dengan tgl 15 Oktober 2011, akan tetapi padatanggal 30 September 2011 Tergugat membuka blokir debitur Nur EdyCahyanto yang berlaku afektif tanggal 30 september 2011, dengan alasansili bal etry yeaonaeenne moan ee ecco ene cece nen eee ere eee ce cere teaeceneneenneneeneensBahwa setahu saksi, pembukaan blokir yang dilakukan diakhir bulan sepertitersebut diatas bertujuan untuk kepentingan target unit dan ada kaitannyadengan esentif pencapaian unit; 20 2n nn 2 ne noHalaman

Bahwa setahu saksi, pemblokiran dan pembukaan blokir adalahkewenangan Tergugat; 92+ 22222 22 nnn on ne nee eee eee. Bahwa saksi mengakui, ada menemui Tergugat dan meminta blokir a.n.debitur Nur Edy Cahyanto dibuka karena untuk kepentingan target saksi danTAN mmm mm am mena min nesaismemmeca. Bahwa seingat saksi, selain saksi menemui Tergugat, saksi juga adamenghubungi CollM/Colletion Manager bapak Soegeng Utomomemberitahukan pembukaan blokir a.n. debitur Nur Edy Cahyanto;.

Bahwa seingat saksi, permintaan pembukaan blokir a.n. Nur Edy Cahyantoyang saksi ajukan kepada Tergugat dan pemberitahuan kepada CollMlbapak Soegeng Utomo disetujui oleh Tergugat;.

Surat Rekomendasi Blokir Nasional No. SR14/KPU.02/2018, No. DokSR.239/BCN10/2018 tanggal 24 September 2018, atas nama CV. DELAWADVANTURE BATAM)2 20222222 n neem nce n nce ncn nn nce nec nn nnn cn ances cnes2. Surat Rekomendasi Blokir Nasional No. SR14/KPU.02/2018, No. DokSR.239/BCN10/2018 tanggal 24 September 2018, atas nama CV.INDOPARTS BATAM) 222222022 nnn nnn n nner n cnn n ncn n ce ene ne ence nnn eenncene3. Surat Rekomendasi Blokir Nasional No. SR14/KPU.02/2018, No.

Surat Rekomendasi Blokir Nasional No. SR14/KPU.02/2018, No. DokSR.239/BCN10/2018 tanggal 24 September 2018, atas nama PT.

Penggugat; Bahwa dari hasil komunikasi antara Para Penggugat dengan Tergugat, keduabelah pihak akan menyelesaikan permasalahan pemblokiran keempat objeksengketa a quo dengan cara kekeluargaan:; Bahwa menurut keterangan Para Penggugat, Tergugat akan kembalimembuka atau mencabut keempat objek sengketa a QUuO;Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Persiapan hari Jumat tanggal 16November 2018 Pihak Tergugat menyatakan: Bahwa Pemblokiran akan dibuka apabila Pihak Penggugat mengajukanpermohonan pembukaan blokir

yang merupakan objek sengketa a quo; Bahwa pembukaan blokir akan dilakukan sesuai dengan peraturan dan/atauUndangUndang yang berlaku;00000000Hal 4 dari 7 hal Penetapan No : 16/G/2018/PTUN.TPIMenimbang, bahwa ketentuan pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua dari Undang UndangNomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkanbahwa Penggugat dapat sewaktuwaktu mencabut gugatannya sebelum Tergugatmemberikan jawaban, apabila Tergugat

Menetapkan barang bukti berupa:- 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL/XI/2014/Sek, model B-1 tanggal 19 Nopember 2014 yang dikeluarkan oleh Polsek Sungai Tarab ;- 1 (satu) lembar foto copy surat blokir nomor :B/125/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 perihal pemblokiran BPKB, yang dikeluarkan oleh Kasat Reskrim Polres Tanah Datar ;- 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan blokir nomor : SKB/01/XII/2014/Lantas, tanggal 03 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kasat

Menyatakan barang bukti berupa:e 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda PenerimaanLaporan Nomor : STPL/XI/2014/Sek, model B1 tanggal 19Nopember 2014 yang dikeluarkan oleh Polsek SungaiTarab ;e 1 (satu) lembar foto copy surat blokir nomor :B/125/X1I/2014 tanggal 02 Desember 2014 perihal pemblokiranBPKB, yang dikeluarkan oleh Kasat Reskrim Polres TanahDatar ;e 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan blokir nomor :SKB/01/XII/2014/Lantas, tanggal 03 Desember 2014 yangdikeluarkan oleh Kasat Lantas Polres

Kemudiansetelah menerima penjelasan dari saksi NORA TRISNA mengenai persyaratan yangharus dipenuhi, lalu terdakwa pulang.e Kemudian pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2014, terdakwa datang lagimenemui saksi NORA TRISNA dengan membawa dokumen persyaratan yangdimaksud yaitu berupa Surat Blokir dari Kasat Reskrim Polres Tanah Datar, SuratKeterangan Blokir dari Kasat Lantas Polres Tanah Datar, Surat Tanda PenerimaanLaporan dan suratsurat lainnya dan selanjutnya pihak Mandala Finance CabangBatusangkar

Saksi Dedi Mofrianto Pgl Dedi Bin Bahar ;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakankeberatan;Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda PenerimaanLaporan Nomor : STPL/X1/2014/Sek, model B1 tanggal 19Nopember 2014 yang dikeluarkan oleh Polsek SungaiTarab ;1 (satu) lembar foto copy surat blokir nomor :B/125/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 perihal pemblokiranBPKB, yang dikeluarkan oleh Kasat Reskrim Polres TanahDatar

Menetapkan barang bukti berupa:1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL/X1/2014/Sek, model B1 tanggal 19 Nopember 2014 yang dikeluarkan oleh PolsekSungai Tarab ;1 (satu) lembar foto copy surat blokir nomor :B/125/XII/2014 tanggal 02Desember 2014 perihal pemblokiran BPKB, yang dikeluarkan oleh Kasat ReskrimPolres Tanah Datar ;1 (satu) lembar foto copy surat keterangan blokir nomor : SKB/01/XII/2014/Lantas, tanggal 03 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kasat Lantas PolresTanah

Aliyah Ali (Penggugat), dan disebutkanalasan permintaan blokir karena terkait dengan tindak pidana dibidang perpajakan yang disangkakan terhadap Sdr. UmarHusni dan Sadr. Ali Rofi dan agar tanahtanah objek blokir tidakdapat dipindahtangankanBahwa Penggugat adalah seorang warga negara IndonesiaHIm. 32 dari 147 hlm.

Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMGNasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 TentangTata Cara Blokir Dan Sita, pada pokoknya diatur halhalsebagai berikut :a.Dalam permohonan pencatatan blokir harusmencantumkan alasan yang jelas dan bersedia dilakukanpemeriksaan atas permohonan dimaksud.

Selanjutnya Pasal 10ayat (3) menentukan Pengkajian dilakukandengan memperhatikan: a. subyek/pihak yangmengajukan permohonan pencatatan blokir; b.syarat dan alasan dapat dilakukannyapencatatan blokir;Bahwa Permen ATR No. 13 Tahun 2017, Pasal12 ayat (5) menyatakan : Setelan pencatatanblokir disahkan sebagaimana dimaksud padaHIm. 47 dari 147 hlm.

Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMGpenegak hukum berdasarkan Peraturan Menteri Agrariadan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita(1) Permohonan pencatatan blokir dapat diajukan oleh:Aa.

PperOranQaNn 222222222 b. badan hukum; atau;C. penegak hukum)02ne225(2) Dalam permohonan pencatatan' blokir harusmencantumkan alasan yang jelas dan bersediadilakukan pemeriksaan atas permohonan dimaksud;(1) Penegak hukum sebagaimana dimaksud dalamPasal 4 ayat (1) huruf c, dapat mengajukanpencatatan blokir untuk penyidikan dan penuntutankasus pidana;Bahwa tujuan pengajuan pencatatan blokir untukpenyidikan tindak pidana di bidang perpajakan telahdisampaikan Tergugat dalam Objek Sengketa dan SR59/WPJ

Dana Pekerjaan;

Jasa Bhakti Nusantara tanggal 05 Desember 2014;

Pembuat Komitmen Nomor : 344/PPK/ UHO/XII/2014 tanggal 23 Desember 2014 perihal Blokir Dana Pekerjaan;

Dana Pekerjaan;

2015 perihal Buka Blokir Dana Pekerjaan

FARUK DASUKI dengan tujuan untuk membuka blokir proses SHM yang diajukan oleh H. FARUK dan berjanji tidak akan mempermasalahkan lagi jika dibeli LILY SURIOWATI, uang kompensasi sebesar Rp 250.000.000,- dari LILY SURIOWATI diterima H.M. YACHIYAH; 1 lembar foto copy legalisir surat penyataan yang dibuat oleh YACHIYAH dan HJ. ALWIYAH untuk mencabut surat komplain tertanggal 16-10-2014 atas pengajuan sertifikat yang masih dalam proses yang dilakukan oleh H. DASUKI/H.

H.Faruk/Dasuki kepada kami dengan tujuan untuk membuka blokir proses SHMyang diajukan H.

FARUQ DASUKI dan blokir tersebut dibuka lagi olehibunya karena merasa pemah menerima uang dari orang tuanya UMIKALSUM atas penjualan tanah kepada H. FARUQ DASUKI dan saksimengajak terdakwa untuk membuka blokir ;25Bahwa benar jika ibunya mempunyai bapak bernama H. JAELANI dan ibuUMI KALSUM dari pernikahan kakek dan nenek saksi tersebut mempunyai 2(dua) oang anak masingmasing bemama : H. YACHTYAH/ H. RUSDI dan ibusaya HJ. ALWIYAH, kemudian kakek saksi bernama H.

FARUK/ DASUKI kepada kami dengan tujuan untukHal 29 Putusan Nomor : 2467/Pid.B/2015/PN.Sby.307.30membuka blokir proses SHM yang diajukan H.

Faruq/Dasuki kepadakami dengan tujuan untuk membuka blokir proses SHM yg diajukan H.

Telah ternyata dalam persidangan iniberdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa dan bukti surat khusus kuitansidan surat pemblokiran maka didapatkan fakta hukum dengan rangkaian kata bohong serta tipumuslihat Terdakwa yaitu dalam kuitansi tertulis membuka blokir dan tidakmempermasalahkan lagi. Kalimat ini Majelis Hakim mengartikan Terdakwa denganmenerima uang berjanji untuk membuka blokir serta tidak mempermasalahkan atau tidak lagimelakukan pemblokiran.

fortuner dan untuk fortuner terdakwamendapatkan Rp.4.000.000, (empat juta rupiah) dan oleh BASORI kemudianmenyerahkan kepada terdakwa BPKB yang telah dipalsukan untukselanjutnya terdakwa satukan BPKB palsu tersebut ke dalam berkas kredityang ada di lemari.Bahwa Surat Permohonan Blokir dengan agunan BPKB yang terdakwa buatnamun terdakwa tidak ajukan permohonannya ke pihak blokir Polda Jatimyaitu :1.

Muhammad UnitWarugunung Nomor : B/UNIT/IX/2018 tanggal September 2018 PerihalPemblokiran BPKB Kendaraan R4 Honda Mobilio DD4 1.5 E MCVTCKD/2017, Noka : MHRDD4850HJ706815, Nosin L15Z13628654, Nopol :S 1039 JR atas nama Ali Marzudi alamat Pasi RT.03 RW.01 GlagahLamongan.Bahwa terdakwa dengan membuat Surat Permohonan Blokir sudahmenerima uang biaya untuk blokir BPKB ke Polda Jatim dari PT.

BRI sebesarRp. 150.000, (serratus lima puluh ribu rupiah) per jaminan BPKB yangterdakwa telah gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehariharipadahal terdakwa sama sekali tidak mengajukan permohonan blokir tersebutke Polda Jatim.Halaman Putusan Nomor 1446/PID.SUS/2020/PT SBYBahwa terdakwa telah membuat dan mencatatkan permohonan blokir kedalam Buku Register Blokir BPKB BRI Unit Warugunung di mana tandatangan Kepala Unit saat itu atas nama saksi HADI INDRAYANTO terdakwatelah palsukan sesuai dengan

cap stempel dan tanda tanganpihak kepolisian Polda Jatim atas nama saksi ADE PRASTIONO,selaku KAPOKJA BLOKIR, yang dari surat tersebut seolaholahHalaman Putusan Nomor 1446/PID.SUS/2020/PT SBYtelah dilakukan proses blokir agunan terhadap 8 (delapan) BPKBoleh pelaksana terdakwa FERRY KRISTANTO kemudian terdakwacatat ke dalam Buku Register Blokir BPKB BRI Unit Warugunungdan setelah terdakwa catat dalam buku register, terdakwakemudian masukkan ke dalam berkas kredit yang ada di lemari,namun faktanya

tidak ada permohonan blokir atas beberapa agunan(BPKB) tersebut, melainkan oleh terdakwa surat permohonan blokirfiktif tersebut dimanfaatkan untuk meyakinkan pihak BRI bahwaterhadap BPKB tersebut telah diblokir oleh Polda Jatim, padahalkenyataannya BPKB tersebut tidak diblokir sehingga terhadapBPKB tersebut dapat bermutasi menjadi nama orang lain.Bahwa terdakwa telah membuat dan mencatatkanpermohonan blokir ke dalam Buku Register Blokir BPKB BRI UnitWarugunung di mana tanda tangan Kepala Unit saat

Guna Karya Nusantara, pembukaan blokir tidak kunjung terselesaikansehingga uang yang harusnya diterima oleh saksi korban tidak kunjungdapat dicairkan, kemudian saksi korban melalui Hasbillan menanyakan haltersebut kepada terdakwa dan terdakwa berjanji bahwa pembukaan blokirakan beres pada bulan Februari, namun pada waktu yang dijanjikan olehHalaman 5 dari 38 putusan No.1233/PID/2021/PT MDNterdakwa, pembukaan blokir tidak kunjung terselesaikan sehingga saksikorban mengkonfirmasi hal tersebut kepada

Guna Karya Nusantara, pembukaan blokir tidakkunjung terselesaikan sehingga uang yang harusnya diterima oleh saksikorban tidak kunjung dapat dicairkan, kemudian saksi korban melaluiHasbillah menanyakan hal tersebut kepada terdakwa dan terdakwa berjanjibahwa pembukaan blokir akan beres pada bulan Februari, namun padawaktu yang dijanjikan oleh terdakwa, pembukaan blokir tidak kunjungterselesaikan sehingga saksi korban mengkonfirmasi hal tersebut kepadaterdakwa namun terdakwa mengatakan bahwa pajak tertunggak

GunaKarya Nusantara sehingga blokir tidak dapat dibuka dansaksi korban tidak dapat mencairkan uang pengerjaanproyek yang dikerjakan saksi korban tersebut karenakenyataan uang yang diminta terdakwa kepada saksikorban bukan~ dipergunakan oleh terdakwa untukmembuka blokir karena menurut keterangan saksiPraktikno yang merupakan petugas pajak dan saksi RudyRakian tidak mungkin blokir dapat dibuka hanya denganuang sebesar Rp. 657.331.220, (enam ratus lima puluhtujuh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu

Guna Karya Nusantara padahaluang tersebut diperuntukkan terdakwa bukan untukmembuka blokir namun untuk operasional perusahaan PT.Guna Karya Nusantara milik terdakwa tanpasepengetahuan dan seijin dari saksi korban.Dengan demikianunsurinitelahterbuktisecarasah danmeyakinkan menurut hukum terpenuhi** Bahwa saksi yang diperiksa dipersidangan dalam perkara terdakwaIr.

Guna Karya Nusantara sejak bulan Juli 2018dengan alasan untuk membuka blokir namun uang tersebut tidakdipepergunakan oleh terdakwa untuk membuka blokir.

yang mengaku sebagai PNS pada DinasPendidikan Kabupaten Kepulauan Sula mendatangi saksi korban bersamasuaminya (saksi SARDI UMAMIT Alias SARDI) mengatakan akan masuk kekost milik saksi korban yang beralamat di Desa Falahu Kecamatan SananaKabupaten Kepulauan Sula dengan biaya sewa kost perbulannya Rp700.000, (tujuh ratus ribu rupiah); Bahwa pada bulan Maret 2019 saksi korban mendatangi Terdakwauntuk menagih pembayaran sewa kost, namun Terdakwa belum bisamembayar dan mengatakan bahwa ATM gaji di blokir

Terdakwa terus menempati rumah kost saksi korbanhingga bulan Juli 2020, namun sejak bulan Juni 2019 Terdakwa tidakmembayar uang sewa kost dengan alasan setiap kali ditagih oleh saksikorban Terdakwa beralasan bahwa ATM gaji Terdakwa di blokir oleh DinasPendidikan; Bahwa Terdakwa telah dipecat dengan tidak hormat sebagai PNS padaDinas pendidikan Kabupaten Kepulauan Sula pada tahun 2018 karenaterjerat tindak pidana korupsi, sebagaimana Surat Keputusan BupatiKepulauan Sula Nomor : 166.H Tahun 2018 tanggal

saksi sempat melaporkan kejadian ini ke KantorPolisi sehingga dari pihak kepolisian melaksanakan mediasi sebanyak 2kali dengan surat pertanyaan; Bahwa saksi tidak tahu dan tidak diberitahu oleh Terdakwa ataukeluarganya bahwa Terdakwa telah di pecat dari PNS; Bahwasaksi korban tidak tahu kalu Terdakwa pernah terjerat kasus yanglain; Bahwa setiap bulannya saksi korban meminta pembayaran uang kostkepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak memberikan uang tersebutdengan alasan bahwa ATM gaji Terdakwa di blokir

istri saksi sempat melaporkan kejadian ini ke KantorPolisi sehingga dari pihak kepolisian melaksanakan mediaasi sebanyak 2kali dengan surat pertanyaan;Bahwa saksi tidak tahu dan tidak diberitahu oleh Terdakwa ataukeluarganya bahwa Terdakwa teah di pecat dari PNS;Bahwa saksi korban tidak tahu kalu Terdakwa pernah terjerat kasus yanglain;Bahwa setiap bulannya saksi korban meminta pembayaran uang kostkepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak memberikan uang tersebutdengan alasan bahwa ATM gaji Terdakwa di blokir

korbanmengatakan untuk segera mengupayakan pembayaran sewa kost;Bahwa pada bulan Agustus saksi koroban kembali menagih pembayaranuang sewa kost dan Terdakwa mengatakan akan ke rumah saksi korbanuntuk membayar, selanjutnya tersangka mendatangi rumah saksi korbandan membayar uang sewa kost untuk 5 bulan sebanya Rp 3.500.000..Bahwa Terdakwa menempati rumah kost saksi korban hingga bulan Juli2020, namun sejak bulan Juni 2019 tersangka tidak membayar uangsewa kost dengan alasan ATM gaji Terdakwa di blokir

BPKBdengan Nopol B 7943 PJ atas nama PT Cosmex Corporatama denganNomor MBU/PSU/2015 tanggal 21 Mei 2015 yang digunakan mengajukanKredit Usaha Mikro atas nama Arvanda Ananda;1 (satu) lembar fotocopi yang dilegalisir surat Permohonan Blokir BPKBdengan Nopol B 1287 BOC atas nama Eliza dengan NomorMBU/PSU/2015 tanggal 21 Mei 2015 yang digunakan mengajukan KreditUsaha Mikro atas nama Hendra Irawan;1 (satu) lembar fotocopi yang dilegalisir surat Permohonan Blokir BPKBdengan Nopol B 1389 UZQ atas nama

Hery Santoso dengan NomorMBU/PSU/2015 tanggal 21 Mei 2015 yang digunakan mengajukan KreditUsaha Mikro atas nama Nila Kusumawati;1 (satu) lembar fotocopi yang dilegalisir surat Permohonan Blokir BPKBdengan Nopol B 9089 JZ atas nama Sukarmi dengan NomorMBU/PSU/2015 tanggal 21 Mei 2015 yang digunakan mengajukan KreditUsaha Mikro atas nama Dede Sulaeman;1 (satu) lembar fotocopi tanda terima sementara penyerahan BPKBdengan Nopol B 7943 PJ atas nama PT Cosmex Corporatama danDirektorat Lalu lintas Polda

Putusan Nomor 7583 K /Pid.Sus/20181 (satu) lembar fotocopi yang dilegalisir surat Permohonan Blokir BPKBdengan Nopol B 7943 PJ atas nama PT Cosmex Corporatama denganNomor MBU/PSU/2015 tanggal 21 Mei 2015 yang digunakan mengajukanKredit Usaha Mikro atas nama Arvanda Ananda;1 (satu) lembar fotocopi yang dilegalisir surat Permohonan Blokir BPKBdengan Nopol B 1287 BOC atas nama Eliza dengan NomorMBU/PSU/2015 tanggal 21 Mei 2015 yang digunakan mengajukan KreditUsaha Mikro atas nama Hendra Irawan;1 (satu

) lembar fotocopi yang dilegalisir surat Permohonan Blokir BPKBdengan Nopol B 1389 UZQ atas nama Hery Santoso dengan NomorMBU/PSU/2015 tanggal 21 Mei 2015 yang digunakan mengajukan KreditUsaha Mikro atas nama Nila Kusumawati;1 (satu) lembar fotocopi yang dilegalisir surat Permohonan Blokir BPKBdengan Nopol B 9089 JZ atas nama Sukarmi dengan NomorMBU/PSU/2015 tanggal 21 Mei 2015 yang digunakan mengajukan KreditUsaha Mikro atas nama Dede Sulaeman;1 (satu) lembar fotocopi tanda terima sementara penyerahan

Madureso dari atas nama Taufik Apriliyantomenjadi atas nama Pemohon tetap tidak dapat diproses oleh Termohon,padahal blokir dari Abdul Malik dari tahun 2012 tersebut tidak dilampiri dengangugatan di Pengadilan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 126 PeraturanMenteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 3 Tahun1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun1997 Tentang Pendaftaran Tanah seharusnya blokir tersebut sudah hapusdemi hukum dalam waktu 30 (tiga

puluh) hari sejak pencatatan blokir tersebutCilAKUKAN =n nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nce nnn nnn nnn een nnn nnee6.Bahwa pada bulan Mei 2017 Pemohon memperoleh informasi Abdul Malikmengajukan permohonan blokir lanjutan tertanggal 05 Mei 2017 yang dilampiridengan gugatan perkara No. 20/Pdt.G/2017/PN.Tmg tertanggal 02 Mei 2017di Pengadilan Negeri Temanggung, dimana Taufik Apriliyanto selaku Tergugat dan Mastur selaku Tergugat IIHalaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor : 1/P/FP/2018/PTUNSmg.7.Bahwa pada

mengajukanpermohonan balik nama kepada Termohon dengan alasan gugatanPerkara No. 20/Pdt.G/2017/PN.Tmg di Pengadilan Negeri Temanggung tidakditindaklanjuti dengan adanya Putusan Sita Jaminan (vide Pasal 126 ayat(4) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor: 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan PemerintahNomor: 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah), sehinggablokirseharusnya sudah hapus demi hukum dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejaktanggal pencatatan blokir

Madureso pada tanggal19 Januari 2012 diajukan pemblokiran oleh Abdul Malik yang berdasarkanPasal 126 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan PelaksanaanPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,blokir tersebut hapus dengan sendirinya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari(blokir hapus dengan sendirinya tanggal 18 Februari 2012); 3.Bahwa pada tanggal 30 Januari 2012 Pemohon mengajukan permohonanbalik nama sertipikat

Madureso atas nama TaufikApriliyanto ke Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung (Termohon) untukdibalik nama menjadi atas nama Mastur (Pemohon) namun permohonantersebut tidak dapat diproses karena pemblokiran dari Abdul Malik atas tanahtersebut akan hapus dengan sendirinya pada tanggal 18 Februari 2012; 4.Bahwa sejak blokir hapus dengan sendirinya pada tanggal 18 Februari 2012sampai dengan adanya blokir kembali dari Abdul Malik tertanggal 05 Mei 2017yang dilampiri dengan gugatan perkara No. 20/Pdt.G

Armansyah,selanjgutiya, diberi famda DOK cicicssssawsesccasanneneaaesas amuse cas va aowaea asa esseP15 ;Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 187 atas nama Feri Irawan, selanjutnyaGiberi Cand, BURG +5 wesiniiaas sss cexamnme ave ss wwsmcmin v4 1 ss ewawene es 15 5 owemmNN 28 e Fs ERNE LO P16Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 151 atas nama Feri Irawan, selanjutnyadiberi tanda DUKtI 2.0... cece cece eee ener e cent eee ence eae ene ena enae ene eeeey P17Foto copy Tanda Bukti Setoran Pencatatan Blokir

HM 19, selanjutnya diberi tandaDUkth occ cence ener e eee rene ee eben e seers nese en eee seen en eas P18 ;Foto copy Tanda Bukti Setoran Pencatatan Blokir HM 20, selanjutnya diberi tandaDUkti occ cece een e rene ease nese eben e seers nese ea eee seen enegs P19 ;Foto copy Tanda Bukti Setoran Pencatatan Blokir HM 21, selanjutnya diberi tandaDUkth occ cence ener e eee rene ee eben e seers nese en eee seen en eas P20 ;Foto copy Tanda Bukti Setoran Pencatatan Blokir HM 22, selanjutnya diberi tandaDUK

ic cris exsnmene es sss awnmmone es +5 ewmimaona 28 155 nea 8 455 MeERICONE OFS eMMONE a8 848 ONG P21;Foto copy Tanda Bukti Setoran Pencatatan Blokir HM 79, selanjutnya diberi tandaDUkth occ cence ener e eee rene ee eben e seers nese en eee seen en eas P22 ;Foto copy Tanda Bukti Setoran Pencatatan Blokir HM 80, selanjutnya diberi tanda24242s26Dl2829303132Foto copy Tanda Bukti Setoran Pencatatan Blokir HM 81, selanjutnya diberi tandaDUkth occ cence ener e eee rene ee eben e seers nese en eee seen

en eas P24 ;Foto copy Tanda Bukti Setoran Pencatatan Blokir HM 82, selanjutnya diberi tandaDUK ic cris exsnmene es sss awnmmone es +5 ewmimaona 28 155 nea 8 455 MeERICONE OFS eMMONE a8 848 ONG P25 ;Foto copy Tanda Bukti Setoran Pencatatan Blokir HM 83, selanjutnya diberi tandaDUkth occ cence ener e eee rene ee eben e seers nese en eee seen en eas P26 ;Foto copy Tanda Bukti Setoran Pencatatan Blokir HM 163, selanjutnya diberiTA, DOK ssaaesss ss xosmmmes vo 9s swommcmes v9 9s wmeUEmOS 418s aineIIEN

4 68 a slORNETIRS 66 va URESP27;Foto copy Tanda Bukti Setoran Pencatatan Blokir HM 167, selanjutnya diberi tandaDuUkth oo cece ete eee e renee ene ee eae nene ea ene ne ea en eee eae enegs P28 ;Foto copy Tanda Bukti Setoran Pencatatan Blokir HM 178, selanjutnya diberiT2006 FO 01 6P29 ;Foto copy Tanda Bukti Setoran Pencatatan Blokir HM 185, selanjutnya diberitanda DUKE occ eee renee eee e eens e rere eee e bees been eee easP30 ;Foto copy Tanda Bukti Setoran Pencatatan Blokir HM 186, selanjutnya diberiHe

Rp16.442.500.416,00 yang terdiri atas: koreksi kas positif perubahan aktiva lain sebesar Ro11.024.457.346,00, koreksi atas kas masuk dari inventaris penjualan aktiva tetap sebesarHalaman 3 dari 34 halaman Putusan Nomor 688/B/PK/PJK/2016Rp4.465.136.606,00, koreksi atas jasa diluar usaha perbankan secara umum sebesarRp952.906.464,00 yang terdiri dari: PPK JL Asuransi sebesar Rp558.397.973,00, PPK JL Notaris sebesar Rp170.422.440,00, PPK JL dalam rangka proses kredit sebesar Rp204.287.051,00, PPK JL Blokir

diterima Pemohon Banding adalah dari debiturPemohon Banding sehubungan dengan transaksi kredit debitur denganPemohon Banding, oleh karenanya jasa yang berhubungan dengan kreditmerupakan jasa perbankan yang menurut ketentuan Pasal 4 A ayat (3)termasuk dalam "penetapan jenis jasa yang tidak dikenakan PajakPertambahan Nilai sebagaimana dalam ayat (1) didasarkan atas kelompokkelompok jasa sebagai berikut: (d) jasa dibidang perbankan, asuransi, dan sewaguna usaha dengan hak opsi;Bahwa faktanya jasa blokir

PPK JL Blokir BPKB Rp 4.984.000,00e.

(semula Pemohon Banding)sebagai persyaratan dalam rangka pemberian kredit kepadanasabah.Bahwa penyerahan jasa tersebut adalah terjadi antara Rekanan(pihak pemberi jasa notaris, asuransi, jasa administrasi blokir BPKB,Jasa lain dalam rangka proses kredit dan jasa lainnya) dengannasabah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding),yang pembayarannya dilakukan oleh nasabah Pemohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) melalui Pihak PemohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang

BPKB, jasa lain dalam rangkaproses kredit dan jasa lainnya kepada nasabah PemohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).Bahwa semua jasa tersebut dilakukan oleh pihak lain yangmerupakan Rekanan Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) dalam rangka untuk persyaratan pemberiankredit kepada nasabah.Dengan demikian TIDAK TERBUKTI ADANYA PENYERAHANJasa Kena Pajak yang dilakukan oleh Pemohon PeninjauanKembali (Ssemula Pemohon Banding) berupa jasa notaris, jasaasuransi, jasa blokir BPKB,

Memberikan izin kepada Pemohon Sapna Mare Sajena (ibu kandung) sebagai wali dari anak-anak Pemohon yang belum dewasa yaitu:

atas harta bersamasebagaimana disebut dalam rekening diatas, kepada Pengadilan AgamaPekanbaru sebagaimana terdaftar di kepaniteraan Pengadilan AgamaPekanbaru dengan Nomor: 32/Pdt.G/2010/PA.Pbr, tanggal 7 Januari 2010 danhal ini juga diberitahukan kepada Tergugat ; Bahwa akan tetapi pada saatkeluarnya penetapan dari Pengadilan Agama Pekanbaru dengan penetapantertanggal 14 Januari 2010, tanpa sepengetahuan Penggugat, Pihak Tergugat atas permintaan Tergugat Il telah membuka blokir rekening tersebut

No. 2040 K/Padt/2011he8.Menyatakan pembukaan blokir oleh Tergugat dan memberi izin menggantirekening dari Nomor rekening 00194550766 kepada Nomor 0180101727atas nama Tergugat Il adalah cacat hukum dan batal demi hukum;Menyatakan Tergugat dan Il telah melakukan perbuatan melawan hukumkepada Penggugat karena telah membuka blokir dan mengganti rekeningterperkara milik Penggugat tanpa meminta persetujuan dari Penggugatterlebih dahulu;Menghukum Tergugat dan Il untuk memblokir rekening terperkara danmenyerahkan

Bahwa tidak jelas/kaburnya gugatan dari Penggugat dapat kita temukandari dasar gugatan Penggugat, bahwa ternyata Penggugat menyampaikanpermohonan blokir rekening tanoa dasar hukum; Bahwa disamping bahwa kedudukan Penggugat tidak jelas dalampembukaan rekening a quo, dan juga tidak jelas status hukum terhadapHal. 5 dari 21 hal. Put. No. 2040 K/Padt/2011harta gono gini dalam permasalahan sengketa perkawinan antaraPenggugat dan Tergugat Il.

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tangerang halaman 24alinea ke2 (dua) menyatakan :Menimbang bahwa petitum gugatan PENGGUGAT point 4 berbunyiMenyatakan pembukaan blokir oleh TERGUGAT dan memberi izinmengganti rekening dari Nomor Rekening 0019450766 kepada Nomor0180101727 atas nama TERGUGAT Il cacat hukum dan batal demi hukumBahwa pertimbangan hukum tersebut diatas menyatakan TERGUGAT membuka blokir dan memberi izin dan mengganti rekening atas namaTERGUGAT Il adalah cacat hukum dan batal

Bahwa Tergugat salah dengan membuka blokir rekening gono giniPenggugat dengan Tergugat Il dan mengijinkan dialihkan seluruh isi rekeningke rekening selanjutnya atas nama Tergugat Il.Bahwa lagi pula alasanalasan tersebut mengenai penilaian hasilpembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidakdapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karenaHal. 19 dari 21 hal. Put.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada bank BCA KCU Sutomo untuk membuka blokir rekening 6241048427 An. Kokom Komariah dan menarik seluruh dana milik Pemohon yang telah Pemohon transfer ke rekening tersebut untuk dikembalikan kepada Pemohon;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon ini sejumlah Rp156.000,00. (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

nama Kokom Komariah yang diberikan oleh Giri sejumlahRp.153.000.000, (Serratus lima puluh tiga juta rupiah) dan setelah di transferternyata pemilik mobil memberitahukan belum menerima uang yang ditransferPemohon tersebut; Bahwa setahu saksi, Pemohon ada membuat laporan ke polisi perihal penipuanyang dilakukan oleh Giri Sulistio lalu Pemohon juga melakukan pemblokiranrekening Bank melalui Halo BCA agar uang Pemohon yang telah berada dalamrekening tersebut tidak dapat ditarik; Bahwarekening yang di blokir

VOLARIS MARISI, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah nasabahpada Bank BCA di tempat saksi bekerja; Bahwa setahu saksi, Pemohon ada membuat laporan ke polisi perihal penipuanlalu Pemohon juga melakukan pemblokiran rekening Bank melalui Halo BCA; Bahwarekening yang diblokir atas nama Kokom Komariah; Bahwauntuk membuka blokir tersebut harus ada penetapan dari Pengadilanyang mana dasamya setahu saksi adalah Undang Undang Nomor 10 Tahun1998

Kokom Komariah,Pemilik mobil menyatakan belum menerima uang tersebut dan karenanyamobil tersebut tidak diserahkan (bukti P 4); Bahwa benar Pemohon telah membuat laporan polisi dengan diterimanyasurat dari kepolsian (bukti P 3); Bahwa benar tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untukdapat Pemohon membuka blokir rekening BCA Nomor : 624108427 atasnama Kokom Komariah dan menarik uang yang menjadi milik Pemohon; Bahwa untuk membuka blikir rekening tersebut harus dengan adanyapenetapan dari

diuraikandiatas, Pengadilan dapat memahami bahwa Pemohon adalah benar telahmengalami penipuan dengan adanya transaksi jual beli mobil yang dilakukandengan seseorang bernama Giri Sulitio dengan menggunakan rekening atasnama Kokom Komariah;Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas menuruthemat Pengadilan permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalampetitum angka 2 permohonannya tersebut adalah beralasan menurut hukumuntuk dikabulkan dengan memerintahkan kepada Bank BCA KCU Sutomountuk membuka blokir

KepalaKantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk untuk menghapusadanya catatan blokir atau sita.c.

Pst.waris, dalam hal permohonan blokir tentang sengketa hartabersama dalam perkawinan dan/atau pewarisan; dan Putusan Pengadilan berkenaan dengan utang piutang atauakta perjanjian perikatan jual beli, akta pinjam meminjam, aktatukar menukar yang telah dilegalisir oleh pejabat yangberwenang, dalam hal permohonan blokir tentang perbuatanhukum.7) syarat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.Mengenai jangka waktu blokir dipertegas dalam Pasal 13 PeraturanMenteri Agraria dan Tata

IndonesiaNomor 13 Tahun 2017 disebutkan bahwa :(1) Catatan blokir oleh perorangan atau badan hukum hapus apabila:a. jangka waktu blokir berakhir dan tidak diperpanjangsebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;b. pihak yang memohon' pencatatan telah mencabutpermintaanya sebelum jangka waktu berakhir;c.

Kepala Kantor menghapus blokir sebelum jangka waktunyaberakhir; ataud. ada perintah pengadilan berupa putusan atau penetapan.(2) Dalam hal catatan blokir diperpanjang atas perintah pengadilansebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) maka catatanblokir dapat dihapus apabila ada perintah pengadilan berupaputusan atau penetapan;(3) Permohonan penghapusan catatan blokir sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf b disampaikan secara tertulis kepada KepalaKantor Pertanahan.Hal. 49dari73 Putusan No.173

Berdasarkan Pasal 3 ayat 2 Peraturan Menteri Agraria dan TataRuang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNomor 13 Tahun 2017 ditegaskan bahwa Pencatatan blokir diajukan : Dalam rangka perlindungan hukum terhadap kepentingan atastanah yang dimohon blokir; dan Paling banyak 1 (satu) kali kali oleh 1 (Satu) pemohon pada 1(satu) objek tanah yang sama.6.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada bank BCA KCU Sutomo untuk membuka blokir rekening 6241048427 An. Kokom Komariah dan menarik seluruh dana milik Pemohon yang telah Pemohon transfer ke rekening tersebut untuk dikembalikan kepada Pemohon;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon ini sejumlah Rp156.000,00. (seratus lima puluh enam ribu rupiah);