Bahwa Objek Sengketa adalah produk yang diterbitkan olehKepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur selakuPejabat Tata Usaha Negara berdasarkan wewenang yang adapadanya (attribute competence) atau diberikan padanya dalam Putusan Perkara Nomor : 29/G/2021/PTUN.PLKPage 14bidang urusan Pemerintahan (delegated competence) serta diberimandat atas pelimpahan wewenang berdasarkan PeraturanPerundangundangan badan atau pejabat pemerintanan yang satukepada badan atau pejabat pemerintahan lain dalam

With Win-Win Success, delegating party: KIM KHAP HAN, delegated party: DELWATY TASIR.BSC, tanggal 20 Maret 2018.14. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Ijin Tinggal Tetap Elektronik (e-KITAP) atas nama KIM KAP HAN, AJGAA11362, Permit number: 2D11AM3007-M, date of expiry 29-07-2018;15. Perjanjian Kerjasama Impor tanggal 2 Maret 2018 antara Mr.KIM KHAP HAN (Direktur Utama PT. With Win Win Success dan DEDY IRAWAN (Komissaris) sebanyak 5 (lima) lembar;16.

With WinWin Success,delegating party: KIM KHAP HAN, delegated party: DELWATYTASIR.BSC, tanggal 20 Maret 2018.1 (satu) lembar fotokopi Kartu lin Tinggal Tetap Elektronik (eKITAP)atas nama KIM KAP HAN, AJGAA11362, Permit number:2D11AM3007M, date of expiry 29072018;Perjanjian Kerjasama Impor tanggal 2 Maret 2018 antara Mr.KIM KHAPHAN (Direktur Utama PT.

With WinWin Success,delegating party; KIM KHAP' HAN, delegated party) DELWATYTASIR.BSC, tanggal 20 Maret 2018.1 (satu) lembar fotokopi Kartu jin Tinggal Tetap Elektronik (eKITAP) atasnama KIM KAP HAN, AJGAA11362, Permit number: 2D11AM3007M, dateof expiry 29072018;Perjanjian Kerjasama Impor tanggal 2 Maret 2018 antara Mr.KIM KHAPHAN (Direktur Utama PT.

With WinWin Success,delegating party: KIM KHAP HAN, delegated party: DELWATYTASIR.BSC, tanggal 20 Maret 2018.14.1 (satu) lembar fotokopi Kartu jin Tinggal Tetap Elektronik (eKITAP)atas nama KIM KAP HAN, AJGAA11362, Permit number: 2D11AM3007M, date of expiry 29072018;15.Perjanjian Kerjasama Impor tanggal 2 Maret 2018 antara Mr.KIM KHAPHAN (Direktur Utama PT.

Kewenangan dari DelegasiYaitu pemberian wewenang pemerintah berdasarkan pendelegasian dari badanatau jabatan TUN yang telah memperoleh kewenangan secara atribusi yangbertindak sebagai delegated legislator, seperti Presiden yang diberikanwewenang untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah kemudian melimpahkanwewenangnya kepada Badan atau jabatan tertentu dalarn hal ini Badan ataujabatan TIJN yang mendapat limpahan kewenangan tersebut bertanggung jawabpenuh terhadap perbuatannya, sehingga apabila terjadi

Sebagaimanapendapat hukum / doktrin Indroharto S.H yang berpendapat bahwa pada atribusiterjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuandalam peraturan perundangundangan disinilah dilahirkan atau diciptakan suatuwewenang baru, dan lebih lanjut disebutkan bahwa legislator yang kompetenuntuk memberikan atribusi wewenang pemerintahan itu dibedakan antara yangberkedudukan sebagai original legislator dan delegated legislator, dimana padadelegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang

PerangkatDesa, tanpa harus menguji dan menilai substansi Peraturan BupatiBoyolali Nomor 15 Tahun 2017 yang bukan merupakan kewenanganPengadilan Tata Usaha Negara, maka dalam sengketa in casuPengadilan mengesampingkan Peraturan Bupati dimaksud sebagaidasar pengujian obyek sengketa oleh karena mengatur tim pengujimenyampaikan hasil ujian tertulis berdasarkan daftar peringkat kepada camat paling lambat1 (satu) harisetelahpelaksanaanujiandimana pengaturan a quo bukan merupakan pelaksanaan perintah (tidakada delegated

SebagaimanaHalaman 53 dari 65 halaman, Putusan Perkara No. 105/G/2020/PTUN.Sby.pendapat hukum / doktrin Indroharto S.H yang berpendapat bahwa pada atribusiterjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuandalam peraturan perundangundangan disinilah dilahirkan atau diciptakan suatuwewenang baru, dan lebih lanjut disebutkan bahwa legislator yang kompetenuntuk memberikan atribusi wewenang pemerintahan itu dibedakan antara yangberkedudukan sebagai original legislator dan delegated

BoyolaliNomor 15 Tahun 2017 yang bukan merupakan kewenangan PengadilanTata Usaha Negara, maka dalam sengketa in casu PengadilanHalaman 66 dari 75 halaman Putusan Nomor : 85/G/2017/PTUN.Smg.mengesampingkan Peraturan Bupati dimaksud sebagai dasar pengujianobyek sengketa oleh karena mengatur tim penguji menyampaikan hasilujian tertulis berdasarkan daftar peringkat kepada camat paling lambat 1(satu) hari setelah pelaksanaan ujian dimana pengaturan a quo bukanmerupakan pelaksanaan perintah (tidak ada delegated

termasuk jenis peraturan perundangundangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 juncto Pasal 8 UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011, karena Peraturan Direktur Jenderal Pajak aquo merupakan peraturan kebijakan (beleidsregel, policy rule) yangditerbitkan oleh pejabat yang tidak mempunyai kewenangan yangbersumber dari UUD 1945, undangundang atau peraturan perundangundangan lainnya untuk membuat peraturan perundangundanganmengenai pengenaan pajak bumi dan bangunan sektor perhutanan yangbersifat pelimpahan (delegated

Nomor 525 K/Pdt/2017dengan Peraturan Menteri.Peraturan menteri yang dibentuk atas dasar perintah dari undangundangtersebut dikategorikan sebagai peraturan perundangundangan atas dasardelegasi (delegated legislation).

., yang berpendapat bahwa pada atribusi terjadi pemberianwewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturanperundangundangan disinilah dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru,dan lebih lanjut disebutkan bahwa legislator yang kompeten untuk memberikanatribusi wewenang pemerintahan itu dibedakan antara yang berkedudukansebagai original legislator dan delegated legislator, dimana pada delegasiterjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatanTata Usaha

Sebagaimanapendapat hukum / doktrin Indroharto S.H yang berpendapat bahwa pada atribusiterjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuandalam peraturan perundangundangan disinilah dilahirkan atau diciptakan suatuwewenang baru, dan lebih lanjut disebutkan bahwa legislator yang kompetenuntuk memberikan atribusi wewenang pemerintahan itu dibedakan antara yangberkedudukan sebagai original legislator dan delegated legislator, dimana padadelegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang

The Govermnent represented by theMinister of Mines and Energy who has in turn delegated for administering theCCA to the Director General of Mines......In the meeting it was correctly agreed that the three deferrals of the KPCdivestment obligation until 31 March 1998 were valid.

Sebagaimanapendapat hukum / doktrin Indroharto S.H yang berpendapat bahwa pada atribusiterjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalamperaturan perundangundangan disinilah dilahirkan atau diciptakan suatuwewenang baru, dan lebih lanjut disebutkan bahwa legislator yang kompeten untukHalaman 57 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 8/G/2020/PTUN.SBYmemberikan atribusi wewenang pemerintahan itu dibedakan antara yangberkedudukan sebagai original legislator dan delegated legislator

Sebagaimana pendapat hukum / doktrin Indroharto S.H yang berpendapatbahwa pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatuketentuan dalam peraturan perundangundangan disinilah dilahirkan atau diciptakansuatu wewenang baru, dan lebih lanjut disebutkan bahwa legislator yang kompetenuntuk memberikan atribusi wewenang pemerintahan itu dibedakan antara yangberkedudukan sebagai original legislator dan delegated legislator, dimana padadelegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang

Ujian tertulis nilai : 60, karena tidak terdapat dalam hirarkiPeraturan Perundangundangan dan bukan merupakan pelaksanaanperintah (tidak ada delegated legislation) dari peraturan perundangundangan yang lebih tinggi yang termasuk dalam hirarki PeraturanPerundangundangan, maka tidak diakui keberadaannya dan tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat dan dikesampingkan dayaberlakunya dalam perkara ini, sebab di dalam Pasal 11 ayat (1)Peraturan Bupati Pemalang Nomor 37 Tahun 2015 tentang PetunjukPelaksanaan

Sebagaimana pendapat hukum/doktrin Indroharto S.Hyang berpendapat bahwa pada atribusi terjadi pemberian wewenangpemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundangHalaman 73 dari 95 halaman, Putusan Perkara Nomor : 171/G/2018/PTUN.SBYundangan disinilah dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru, dan lebihlanjut disebutkan bahwa legislator yang kompeten untuk memberikan atribusiwewenang pemerintahan itu dibedakan antara yang berkedudukan sebagaioriginal legislator dan delegated

Sebagaimana pendapat hukum / doktrin Indroharto S.H yangberpendapat bahwa pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahanyang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundangundangandisinilah dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru, dan lebih lanjutdisebutkan bahwa legislator yang kompeten untuk memberikan atribusiwewenang pemerintahan itu dibedakan antara yang berkedudukan sebagaioriginal legislator dan delegated legislator, dimana pada delegasi terjadilahpelimpahan suatu wewenang

/PN Ambyang mengatur dan sifatnya abstrak dan umum maka dalam praktekpenyelenggeraan bernegara UndangUndang harus dijabarkan lebihlanjut dalam peraturan pelaksanaan, adakalnya penjabarannyaberdasarkan delegated yang diperintahkab secara langsung olehUndangUndang yang dimaksud dalam prinsip hukumnya delegatedlegislation maupun oleh penyelenggeraan UndangUndang itu yangmembuat aturan teknisnya.

perundangundangan yang lebih tinggi yang termasukdidalam Jenis dan hierarki Peraturan Perundangundangan, hal demikian diperlukan sebabPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas Di66Lingkungan Pemerintah Daerah adalah tidak termasuk Jenis dan hierarki Peraturan Perundangundangan (legislasi) sehingga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 TentangTata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah tersebut didalam ilmu perundangundangan dikenal dengan istilah delegated

Sebagaimanapendapat hukum / doktrin Indroharto S.H yang berpendapat bahwa pada atribusiterjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalamperaturan perundangundangan disinilah dilahirkan atau diciptakan suatuwewenang baru, dan lebih lanjut disebutkan bahwa legislator yang kompetenuntuk memberikan atribusi wewenang pemerintahan itu dibedakan antara yangberkedudukan sebagai original legislator dan delegated legislator, dimana padadelegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang