dan dibesarkan, aspek filsafatpemidanaan guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam halpemidanaan (sentencing of disparity), dan aspek model Sistem Peradilan Pidana yangideal di Indonesia dimana pertimbanganpertimbangan tersebut Majelis perlu uraikandan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Majelis kepada masyarakat,ilmu hukum itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum, Negara dan bangsa sertademi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.Menimbang, bahwa dikaji

dari aspek kejiawaan/psikologis TerdakwaKARNOTO Bin SUTARMO ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelisterdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan seperti gejala sosiopatik atau depresimental hal mana tersirat selama persidangan dalam hal terdakwa menjawab setiappertanyaan Majelis, begitu pula dari aspek phisik ternyata terdakwa tidak adamenderita sesuatu. penyakit sehingga secara yuridis terdakwa dapatdipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya.Menimbang, bahwa dikaji

dari aspek edukatif dimana terdakwa tinggal dandibesarkan seharusnya aspek tersebut tidaklah membentuk tingkah laku negatifdimana pada dasarnya pendidikan yang dimiliki terdakwa seharusnya tidakmenjadikan diri terdakwa melakukan suatu tindak pidana ;Menimbang, bahwa dikaji dari aspek filsafat pemidanaan guna melahirkankeadilan dan mencegah adanya disparitas maka pada dasarnya pidana dijatuhkansematamata bukan bersifat pembalasan akan tetapi pidana dijatuhkan hendaknyajuga berorientasi kepada aspek

banding tersebut telah diberitahnukansecara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Oktober 2020;Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1664/Pid.Sus/2020/PT MDNMenimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa telahmenyerahkan memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan NegeriPematang Siantar pada tanggal 27 Oktober 2020 dan memori banding tersebuttelah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 04 November 2020yang pada pokoknya sebagai berikut1.Bahwa, dalam hal ini selain harus dikaji

fakta dengan unsurunsur yangterdapat pada pasalpasal yang telan didakwakan kepada seorang terdakwa,maka juga harus dikaji pula mengenai tepat ataukah tidak pertanggungjawaban dimintakan kepada seseorang tersebut sebagaimana yang telahdidakwakan oleh Penuntut Umum.

Selanjutnya, apabila semua unsur delik dapat dibuktikan,maka yang kemudian harus dikaji adalah patutkah pertanggung jawabanpidana ditujukan kepada terdakwa dengan menjatuhkan pemidaan (celaan)kepada dirinya atau adakah alasan pembenar atau alasan pemaaf yang dapatmelepaskan Terdakwa dari dakwaan penuntut umum yang dalam ilmu hukumpidana dikenal dengan istilah Strafuits/uitingsgronden;Bahwa kami berpendapat, ketika melihat dari unsurunsur yang ada padaPasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang

tenteram berada bersama Pemohon, sedangkan anak kedua Pemohondan Termohon yang diasuh oleh Termohon telah nyaman dan tenteramberada bersama Termohon, dalam hal ini prinsip yang harus dikedepankandalam pengasuhan anak adalah prinsip kepentingan terbaik anak;Pertimbangan Majelis Hakim atas Petitum PemohonMenimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas faktahukum diatas, maka petitum permohonan Pemohon dapat dipertimbangkansebagai berikut :Tentang Permohonan Cerai TalakMenimbang bahwa apabila dikaji

Mlg.terkait dengan penetapan hak asuh anak, maka berdasarkan fakta hukumsebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangansebagai berikut :Menimbang bahwa dalam perkara ini, perlu dikaji terlebin dahulusecara mendalam tentang parameter yang dijadikan landasan dalamputusan tersebut.

Parameter tersebut nantinya akan dijadikan patokandalam menilai dan menentukan kelayakan pemegang hak asuh anak;Menimbang bahwa apabila dikaji dari sudut pandang norma hukumpositif, sebagaimana ketentuan yang ada pada Pasal 105 huruf (a) InstruksiPresiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), makahak asuh anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya;Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 105 KHItersebut perlu dikaji terlebih dahulu apakah ketentuan hukum hak asuh anaktersebut

Hal ini dikarenakanparameter dalam menentukan bahwa seseorang diberi hak asuh anakberdasarkan jenis kelamin, bukan berdasarkan pada siapa yang palingmampu memberi jaminan terwujudnya kepentingan terbaik anak (vide BukuPembaruan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak di Indonesia PerspektifKeadilan Jender, UllPress: 2015, h. 19);Menimbang bahwa jika dikaji Ssecara mendalam dan denganmengunakan interpretasi teleologis maka dapat diketahui bahwa tujuan dariadanya Pasal 105 KHI tersebut yang memberikan hak asuh

Jika semua ketentuan hukum yang terkaitdengan anak tersebut dipahami dan dimaknai sebagai sistem hukum anakyang antar satu dengan yang lain saling berkait erat maka akan dapatdisimpulkan bahwa kepentingan terbaik anak yang harus dijadikan pijakandalam proses penentuan pemegang hak asuh anak;Menimbang bahwa Pasal 105 KHI jika dikaji dengan interpretasihistoris maka akan ditemukan pemahaman bahwa pasal tersebut banyakdidominasi oleh ketentuan hukum Islam klasik yang bias gender olehpembuat UndangUndang

SELAMA 8 (delapan)bulan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan maka kini sampailah kepadaberapa lamanya hukuman (sentencing atau staftoemeting ) yang dianggap paling cocok,selaras dan tepat yang kira kira sepadan untuk dijatuhkan kepada para terdakwa yangsesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakahpermintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat,ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa.Menimbang, bahwa dikaji

dari aspek KEADILAN DALAM MASYARAKATmaka perbuatan terdakwa secara tidak langsung akan menimbulkan prasangkaprasangkanegatif didalam kehidupan sosial masyarakat dikarenakan judi hanya mengajarkan orangmenjadi pemalas dan tidak ada usaha untuk bekerja keras dalam pembangunan negaraIndonesia sehingga mengakibatkan kemiskinan ekonomi di masyarakat akan tetapberlangsung ;Menimbang, bahwa dikaji dari aspek KEJIWAAN/PSIKOLOGIS terdakwa ternyatasepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis terdakwa tidaklah

menderita gangguankejiwaan seperti gejala SOSIOPATIK atau DEPRESI MENTAL hal mana tersirat selamapersidangan dalam hal terdakwa menjawab setiap pertanyaan Majelis, begitu pula dariaspek phisik ternyata terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit sehingga secarayuridis terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telahdilakukannya ;Menimbang, bahwa dikaji dari aspek EDUKATIF dan AGAMIS/RELIGIUS dimanaterdakwa tinggal dan dibesarkan seharusnya aspek tersebut tidaklah membentuk tingkah1718laku

dan dibesarkan, aspek filsafatpemidanaan guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam halpemidanaan (sentencing of disparity), dan aspek model Sistem Peradilan Pidana yangideal di Indonesia dimana pertimbanganpertimbangan tersebut Majelis perlu uraikandan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Majelis kepada masyarakat,ilmu hukum itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum, Negara dan bangsa sertademi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.Menimbang, bahwa dikaji

aspek kejiawaan/psikologis Terdakwa AGUSOLIMIN Bin DARMO ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis1112terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan seperti gejala sosiopatik atau depresimental hal mana tersirat selama persidangan dalam hal terdakwa menjawab setiappertanyaan Majelis, begitu pula dari aspek phisik ternyata terdakwa tidak adamenderita sesuatu. penyakit sehingga secara yuridis terdakwa dapatdipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya.Menimbang, bahwa dikaji

dari aspek edukatif dimana terdakwa tinggal dandibesarkan seharusnya aspek tersebut tidaklah membentuk tingkah laku negatifdimana pada dasarnya pendidikan yang dimiliki terdakwa seharusnya tidakmenjadikan diri terdakwa melakukan suatu tindak pidana ;Menimbang, bahwa dikaji dari aspek filsafat pemidanaan guna melahirkankeadilan dan mencegah adanya disparitas maka pada dasarnya pidana dijatuhkansematamata bukan bersifat pembalasan akan tetapi pidana dijatuhkan hendaknyajuga berorientasi kepada aspek

Bahwa setelah mengkaji atas posita gugatan Penggugat, dikaji dari sisidata, khususnya mengenai adanya pemalsuan identitas, maka tidak bisadipungkiri, hal tersebut memang benar adanya, namun bila dikaji dari sisimotivasi (tujuan) diajukan gugatan ini, sebenarnyalah gugatan aquo lebihbanyak mudhorotnya dari pada manfaatnya, dengan analisa /perkiraansebagai berikut ;.

Sehingga dari dua kondisi tersebut rasanya sudah tidak adalagi peluang bagi Penggugat dan Tergugat , untuk mempertahankanperkawinannya , sehingga pula melalui jawaban ini para tergugat perkenanmempertanyakan apa motivasi Penggugat mengajukan gugatanPembatalan ini, karena jika dikaji dari sisi penghukuman bagi Tergugat ,maka penghukuman sebagaimana dimaksud telah peroleh dari putusanperkara pidananya ;.

Oleh karena itu dikaji dari perspektifaspek KETENTUAN DALAM KUHAP (UU 8 TAHUN 1981) khususnya ketentuanPasal 197 ayat (1) KUHAP menentukan anasiranasir yang harus ada dalam putusanpemidanaan.

diatas, yaitu aspek keadilankorban, aspek keadilan terdakwa dan kultur masyarakat Indonesia pada umumnya, aspekkejiwaan/psikologis terdakwa, aspek aganis/relijius dimana terdakwa tinggal dandibesarkan, dimana pertimbanganpertimbangan tersebut majelis perlu uraikan danjelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban majelis kepada kepada masyarakat,ilmu hukum itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum, negara dan bangsa serta demiKeadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;Menimbang, bahwa dikaji

;Menimbang, bahwa bahwa dikaji dari aspek keadilan korban dan masyarakatmaka perbuatan terdakwa akan menimbulkan korban yaitu diri terdakwa sendiri dankeluarga baik istri dan anakanak daripada terdakwa.

Dimana terdakwa belum dapatmelepaskan diri dari ketergantungan dengan obatobatan terlarang dan terdakwa tidak ikutmensukseskan program pemerintah yang sedang giatgiatnya memberantas dalampenyalahgunaan narkotika dan obatobatan terlarang lainnya serta dalam masyarakatperbuatan terdakwa lebih banyak memberikan dampak negatif pada masyarakat sehinggaakan berkorelasi adanya kemerosotan moral dan mental dari diri terdakwa sendiri dalamkehidupan bermasyarakat ;Menimbang, bahwa dikaji dari aspek KEJIWAAN

/PSIKOLOGIS terdakwa ADISUKMA KURNIAWAN Bin SOEWITO termyata sepanjang pengamatan dan penglihatanMajelis terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan seperti gejala SOSIOPATIK atauDEPRESI MENTAL hal mana tersirat selama persidangan dalam hal terdakwa menjawabsetiap pertanyaan Majelis, begitu pula dari aspek phisik ternyata terdakwa tidak adamenderita sesuatu penyakit sehingga secara yuridis terdakwa dapat dipertanggungjawabkanterhadap perbuatan yang telah dilakukannya ;4041Menimbang, bahwa dikaji

Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukaneksepsi yang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:1.Bahwa alasan gugatan Penggugat pada angka 4 (empat) mendalilkanKeputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan UndangUndang Nomor : 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral danBatubara, karena tidak prosedural dan melampui wewenang;Bahwa jika dikaji ketentuan Pasal 53 ayat (2) sub a UndangUndang Nomor :51 Tahun 2009

Majelis Hakimberwenang untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet onvankellijkverklaard);Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 8 (delapan) tidak menyebutkansecara konkret peraturan perundangundangan prosedural manakah yangdilanggar tidak bisa hanya berupa statemen dengan menyebut tidak adapemberitahuan, tidak ada undangan dan teguran ...dst.nya.Bahwa jika dikaji dan dianalisis UndangUndang Nomor : 4 Tahun 2009tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mulai dari Pasal 1 s/d Pasalterakhir 175

Jikaargumentasi Penggugat tersebut dikaji dari prespektif logika hukum antarapremis dengan simpulan tidak berkorelasi, untuk lebih jelas Tergugat akanpaparkan sebagai berikut, frasa Keputusan Tergugat di atas, mengabaikanAsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (sebagai premis) kemudiandiikuti dengan kata karena (sebagai copula) dan frase karena Tergugatdalam mengambil suatu Keputusan tidak berpedoman kepada peraturanperundangundangan dan peraturan menteri (simpulan).

PIDANAPENJARA SELAMA 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya daripidana yang dijatuhkan maka kini sampailah kepada berapalamanya hukuman (sentencing atau staftoemeting ) yangdianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira kirasepadan untuk dijatuhkan kepada terdakwa yang sesuai dengantindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya,apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadaiataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadandengan kesalahan terdakwa.Menimbang, bahwa dikaji

dari aspek KEADILAN DALAM1617MASYARAKAT maka perbuatan terdakwa secara tidak langsung akanmenimbulkan dan memelihara kemiskinan didalam kehidupansosial masyarakat dikarenakan judi hanya mengajarkan orangmenjadi pemalas dan tidak berusaha untuk bekerja keras dalammencari penghidupan bagi keluarganya sehingga mengakibatkankemiskinan ekonomi di masyarakat akan tetap berlangsung ;Menimbang, bahwa dikaji dari aspek KEJIWAAN/PSIKOLOGISterdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatanMajelis terdakwa

tidaklah menderita gangguan kejiwaan sepertigejala SOSIOPATIK atau DEPRESI MENTAL hal = mana tersiratselama persidangan dalam hal terdakwa menjawab setiappertanyaan Majelis, begitu pula dari aspek fisik ternyataterdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit sehingga secarayuridis terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadapperbuatan yang telah dilakukannya ;Menimbang, bahwa dikaji dari aspek EDUKATIF danAGAMIS/RELIGIUS dimana terdakwa tinggal dan dibesarkanseharusnya aspek tersebut tidaklah membentuk

Kecamatan Busang dan Kecamatan Telen, Kabupaten KutaiTimur;4 Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telahmengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:1 Bahwa alasan gugatan Penggugat pada angka 4 (empat) mendalilkanKeputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral danBatubara, karena tidak prosedural dan melampaui wewenang;2 Bahwa jika dikaji

Majelis Hakim berwenang untuk menyatakan gugatantidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);8 Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 8 (delapan) tidak menyebutkansecara konkret peraturan perundangundangan prosedural manakah yangdilanggar tidak bisa hanya berupa statement dengan menyebut tidak adapemberitahuan, tidak ada undangan dan teguran ........ dan seterusnya.Bahwa jika dikaji dan dianalisis UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mulai dari Pasal s/d Pasalterakhir

Jika argumentasi Penggugat tersebut dikaji dariperspektif logika hukum antara premis dengan simpulan tidakberkorelasi, untuk lebih jelas Tergugat akan paparkan sebagai berikut;frasa keputusan Tergugat di atas, mengabaikan AsasAsas UmumPemerintahan Yang Baik (sebagai premis) kemudian diikuti dengan katakarena (sebagai copula) dan frasa karena Tergugat dalam mengambilsuatu keputusan tidak berpedoman kepada peraturan perundangundangan dan peraturan menteri (simpulan).

terdakwa GUSTIN AGUSTINUS dan terdakwa I.ARDIANUS DATOK secara bersamasama, dengan demikian unsur perbuatan tersebut dilakukanoleh dua orang telah terpenuhi: Menimbang, bahwa dari fakia yurdis di alas, maka unsur dakwaan primer yang terkandungdalam dakwaan Penuntut Umum elah terenuhi dalam wujud perbuatan para terdakwa, sehingga untuk ituMaijelis Hakim berpendapat para terdakwa terbuki secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Pencurian dalam keadaan memberatkan, Menimbang, bahwa dikaji

Bumi Indah, Dengan demikian Majelis Hakim memperoleh kesimpulanbahwa kerugian yang diakibakan perbualan para terdakwa fidaklan terlalu besar; Halaman 20 dari 24Menimbang, bahwa dikaji dan aspek edukatf dan agamis / relegius dimana para terdakwafinggal dan di besarkan bahwa dari segi pendidikan, dan pemeriksaan para terdakwa adalah lulusan setarafSekolah Dasar dan Sekolah Menengah Perfama, dalam hal ini karena keterbafasan pendidikan namun halfersebut bukanlah suatu alasan bagi para terdakwa untuk

fingkat dasarpun para terdakwa telah dikenalkan dandiaiakan bahwa mengambil barang yang bukan milknya adalah perbualan yang dilarang oleh undangundang, dari segi agama Katholik yang dianut oleh para terdakwa, yang mana baik Khatolik maupunagamaagama yang lainnya melarang perbuatan mencun karena hal tersebut adalah perbuatan dosakarena merugikan orang lain, dalam kitab Injl Khatolik disebutkan ajaran jangan mencur seperti halnya yang temakiub dalam Injl Keluaran 20:15 dan Ulangan 5:19;Menimbang, bahwa dikaji

menghormai yang mana dapat mencipiakan kemakmuran,semua hal tersebut seharusnya dapat diresapi dan dapat menjadi pembelajaran bagi para terdakwakhususnya dan masyarakat pada umumnya, agar tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan oranglan seperi hal perouatan para terdakwa mencun barang milk orang lain, selain itu Kabupaten ManggaraiBarat adalah daerah pariwisata intemasional, perbualan para terdakwa tersebut dapat berakibat buruk bagicia pariwsata Kabupaten Manggarai Barat; Menimbang, bahwa dikaji

mempertimbangkan kelayakan Penggugat danTergugat untuk ditetapbkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anaktersebut;Bahwa oleh sebab baik ayah maupun tbu menurut hukum mempunyai hakdan kewajiban yang sama terhadap anak, maka gugatan mengenalpenguasaan anak atau hadhanah harus didasarkan atas faktafaktakonkrit yang mendukung kepentingan anak sehingga dapat diketahulOrang tua manakah (ayah atau ibu) yang lebih mampu menjaminkepentingan anak atau setidaktidaknya lebin dominan dapat memenuhikepentingan anak;Bahwa dikaji

Bahwa dikaji dari prespektif doktrin ulama fiqh bahwa dalam menentukansyaratsyarat pengasuh anak antara lain:a. Kitab AlIqna fi Halli Alfazhi Abi Syuja, Juz 2 halaman 195 sampaidengan 196 yang artinya sebagai berikut:aoldVig ailoVig aacdlg yurllg ayy Jas! au ailosdl Lilyjrooll so 99Igitia> caladw pil Gd azul sl Igio bp Jicl yld 795 yo glelySyaratsyarat hadhonah itu ada 7 (tujuh): 1. Berakal sehat 2.Merdeka; 3. Beragama Islam; 4. Iffah; 5.

Bahwa jika dicermati terlebin dikaji dari gugatan Penggugat sampaidirangkaian dengan alat bukti surat Penggugat dari P.1 sampai P.10dihubungkan dengan keterangan saksisaski Penggugat adalah relevan,sehingga gugatan Penggugat seyogyanya pantas untuk dikabulkanseluruhnya;3.

Tergugat Ill sehinggamengakibatkan bagi Tergugat , Il dengan muda/atau gampang sajamemanipulasi/memanfaatkan sertifikat tersebut guna kepentingankeserakahan/ketamakannya, artinya jika ada seseorang ingin menggugatkepada Tergugat , Il ataupun Tergugat Ill tentang tanah yang ada diwilayah Desa Bahu maka dengan mudahnya mereka akan mengajukanT.1, Il.1 (berupa sertifikat) sebagai alat bukti padahal nyata pada bukti T.1,Il.1 tersebut hanya menyebut Desa Bahu Bukan Nama tanah sengketa;Selanjutnya jika dikaji

diemban oleh suami isteriadalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yangsakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumahtangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jikasuami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun dan damai;Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas faktahukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapatdipertimbangkan sebagai berikut :Menimbang bahwa apabila dikaji

Bahwa anak bernama ANAK I, umur 3 tahun 9 bulan, dan ANAK II, umur 2tahun 1 bulan, keduanya masih di bawah umur;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum di atas, maka MajelisHakim akan mempertimbangkan gugatan hak asuh anak sebagai berikut;Menimbang bahwa dalam perkara ini, perlu dikaji terlebih dahulu secaramendalam tentang parameter yang dijadikan landasan dalam penetapanhalaman 24 dari 31 halaman, Putusan Nomor 3803/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlgtersebut.

Parameter tersebut nantinya akan dijadikan patokan dalam menilaidan menentukan kelayakan pemegang hak asuh anak;Menimbang bahwa apabila dikaji dari sudut pandang norma hukumpositif, sebagaimana ketentuan yang ada pada Pasal 105 huruf (a) InstruksiPresiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka hakasuh anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya;Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 105 KHItersebut perlu dikaji terlebin dahulu apakah ketentuan hukum hak asuh anaktersebut

masih relevan atau tidak dengan konteks kasus yang dihadapisehingga perlu penafsiran atau interpretasi dan kontekstualisasi untukmencapai tujuan dari suatu bunyi pasal atau norma tentang sengketa hak asuhanak tersebut;Menimbang bahwa jika dikaji Secara mendalam dan denganmengunakan interpretasi teleologis maka dapat diketahui bahwa tujuan dariadanya Pasal 105 KHI tersebut yang memberikan hak asuh anak kepada Ibuadalah agar kepentingan terbaik anak terjamin dan anak bisa tumbuh kembangdengan baik

Yuniar oleh Oditur Mlliter berupa suratsurat,setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai bahwa 2(dua) bukti tersebut tersebut merupakan barang.Hal 24 dari 45 hal Putusan No 2K/PM.II09/AL/I/2020Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa suratsurat tersebutMajelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagaiberikut:1.

Barang:a. 1 (satu) buah BPKB Nomor: H00791573,setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilaibahwa BPKB tersebut merupakan milik Saksi1 yangdiserahkan kepada Terdakwa yang awalnya akandibaliknama dari plat E ke F dan atas namaSaksi1, namun BPKB tersebut dijadikan jaminanpinjaman Terdakwa di PT Kredit Plus Multi Finance,hal ini dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi,ternyata berhubungan dan bersesuaian denganbuktibukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikansebagai barang bukti dalam perkara ini.b

Yuniar, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakimmenilai bahwa surat tersebut merupakan buktikwitansi pembelian mobil jenis Daihatsu Xenia tahun2010 warna Merah Metalik Nopol E 1029 PI olehSaksi1 dari Sdri.Yuniar, hal ini dibenarkan olehSaksi1 dan Saksi2, ternyata berhubungan danbersesuaian dengan buktibukti lain maka olehkarenanya dapat dijadikan sebagai barang buktidalam perkara ini.2.

, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilaibahwa surat tersebut merupakan kesanggupanTerdakwa kepada Saksi1 untuk segera menebusBPKB di PT Kredit Plus Multi Finance, hal inidibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, ternyataberhubungan dan bersesuaian dengan buktibuktilain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagaibarang bukti dalam perkara ini.C. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan PajakKendaraan Bermotor a.n Sdri.

Yuniar, 1 (Satu) lembarDuplikat STNK a.n Sdri Yuniar, setelah dikaji danditeliti Majelis Hakim menilai bahwa surat tersebutmerupakan bukti yang menyatakan pemilik awalmobil jenis Daihatsu Xenia tahun 2010 warna MerahMetalik Nopol E 1029 PI adalah Sdri.Yuniar, hal inidibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, ternyataHal 25 dari 45 hal Putusan No 2K/PM.II09/AL/I/2020MenimbangMenimbangberhubungan dan bersesuaian dengan buktibuktilain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagaibarang bukti dalam perkara

mumayyiz atau belum berumur 12tahun maka yang berhak untuk mengasuh adalah ibu kandungnya;Menimbang, bahwa gugatan hak asuh anak pada prinsipnya harusmempertimbangkan kepentingan terbaik bagi masa depan anak baik dari aspekagama, pendidikan, kesehatan dan aspek lainnya;Menimbang, bahwa apabila dilihat dari sudut pandang fitrah manusiakhususnya ikatan tali kKasin maka ibu mempuyai hubungan yang lebih dekatdengan anak, karena ibu yang mengandung, melahirkan dan menyusui anak;Menimbang, bahwa apabila dikaji

dari sudut pandang norma hukum,ketentuan hak asuh anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya, apakahketentuan hukum tersebut bersifat memaksa ataukah bersifat mengaturataukah perlu penafsiran lain untuk mencapai tujuan dari suatu bunyi pasal ataunorma dalam suatu aturan yang mengatur hal tersebut;Menimbang, bahwa agar bisa memilah dan memilih keputusan yangberhasil guna, maka perlu dikaji dari sudut pandang tujuan ditetapkannya suatuaturan atau hukum tertentu;Menimbang, bahwa dalam hukum Islam,

bersifat mengatur bukan bersifat memaksa;Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan tersebut bersifat mengatur,maka patokan inti sebagai ukuran adalah terwujudnya maslahat bagi anak;Menimbang, bahwa bertolak dari alur pertimbangan yang demikian,aspek yang harus diperhatikan dalam pemberian hak asuh anak disampingmengacu kepada ketentuan yang bersifat normatif, tetapi juga harusdiperhatikan aspekaspek lain yang berkaitan dengan orang yang akanmemelihara anak tersebut;Menimbang bahwa apabila diteliti dan dikaji

Bahwa dikaji dari perspektif teori psikologi bahwa dalam menentukankepentingan terbaik bagi anak dalam kaitannya dengan hak hadhanahanak diukur dengan lima kriteria, yakni :a. Keinginan orang tua anak;b. Keinginan anak;c. Hubungan antara anak, orang tuanya, saudara kandung dan oranglain yang memberikan pengaruh signifikan pada kepentingan terbaikanak;d. Penyesuaian anak di rumah, sekolah dan masyarakat, dan;e.

Kesehatan fisik dan mental orangorang yang terlibat dengan anak;15.Bahwa dikaji dari perspektif teori sosiologis masih membutuhkan kasihsayang dan perawatan dari seorang ibu yang mengandungnya yangdapat memberikan kemashlahatan bagi anak tersebut;16.Bahwa dikaji dari prespektif doktrin ulama figh bahwa dalammenentukan syaratsyarat pengasuh anak antara lain:a.

No. 912 K/Pid/2014tanoa memperhatikan fakta persidangan pada halaman 37 (tiga puluh tujuh)alinea pertama yang mana termuat dalam pertimbangannya yang diuraikansebagai berikut :"pahwa dikaji dari aspek nilai kerugian korban bahwa dikaji dari Aspek inibahwa nilai kerugian yang dialami seseorang memang relative dalam artinilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) bagi satu orang bisa dianggapnominal yang tinggi sedangkan bagi orang lain nilai nominal tersebut bisadianggap rendah kemudian setelah Majelis

Oleh karena itu dikaji dari perspektif aspekKETENTUAN DALAM KUHAP (UU 8 TAHUN 1981) khususnya ketentuanPasal 197 ayat (1) KUHAP menentukan anasiranasir yang harus adadalam putusan pemidanaan.

Terhadap aspek ini,terlepas lamanya ammar/diktum tuntutan pidana JAKSA PENUNTUTUMUM tersebut memang apabila dikaji dan dianalisis maka di satu sisikebijakan formulatif pembentuk KUHAP tidak ada memberikan pedomanpemidanaan kepada Hakim sebagai Kebijakan Aplikatif dalam hal apapemilihan dapat dilakukan terhadap PIDANA MATI, PIDANA PENJARASEUMUR HIDUP ataukah PIDANA PENJARA SEMENTARA kemudianpemilihan penjatuhkan pidana dalam KUHAP tersebut apabila dianalisissecara lebih cermat ternyata bersifat singkat

;Menimbang, bahwa dikaji dari sistem perumusan lamanya sanksipidana (strafmaat) maka UndangUndang Narkotika menganut 2 (dua)jenis stafmaat yaitu' : pertama, menganut sistem fixed/indefinitesentence system atau sistem maksimum. Kedua, menganut sistemdeterminate sentence berupa ditentukannya batas minimum danmaksimum lamanya ancaman pidana.

Terdakwa tidak ikutmensukseskan program pemerintah yang sedang giatgiatnya memberantasdalam penyalahgunaan narkotika dan obatobatan terlarang lainnya sertadalam masyarakat perbuatan terdakwa lebih banyak memberikan dampaknegatif pada masyarakat sehingga akan berkorelasi adanya kemerosotan moraldan mental dari diri terdakwa sendiri dalam kehidupan bermasyarakat ;Menimbang, bahwa dikaji dari aspek KEJIWAAN/PSIKOLOGIS Terdakwa DWISULISTIYO Bin SLAMET ISTANTO ternyata sepanjang pengamatan dan48penglihatan

Majelis terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan sepertigejala SOSIOPATIK atau DEPRESI MENTAL hal mana tersirat selamapersidangan dalam hal terdakwa menjawab setiap pertanyaan Majelis, begitupula dari aspek phisik ternyata terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakitsehingga secara yuridis terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadapperbuatan yang telah dilakukannya ;Menimbang, bahwa dikaji dari aspek EDUKATIF dan AGAMIS/RELIGIUS DIMANA TERDAKWA TINGGAL dan DIBESARKAN seharusnyaaspek tersebut

KURANG SEPADAN dengankesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disinimerupakan kewajiban MAJELIS HAKIM untuk mempertimbangkan segalasesuatunya selain dari aspek YURIDIS yang telah dikemukakan diatasdimana pertimbanganpertimbangan tersebut Majelis perlu uraikan danjelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban MAJELIS KEPADAMASYARAKAT, ILMU HUKUM ITU SENDIRI, RASA KEADILAN DANKEPASTIAN HUKUM, NEGARA DAN BANGSA SERTA DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;Menimbang, bahwa dikaji

Daridimensi demikian ini maka walaupun setiap perkara bersifat kasuistikhendaknya sedapat mungkin menurut hukum pidana modern tidak terjadiDISPARITAS dalam pemidanaan (Sentencing of disparity) sehinggadalam penegakan hukum telah timbul adanya keadilan bagi terdakwa satudengan terdakwa lainnya;Menimbang, bahwa apabila dikaji dari perspektif model sistemperadilan pidana yang ideal bagi INDONESIA maka dengan dimensiyang demikian Majelis menyadari sepenuhnya model hukum pidanaINDONESIA yang dianut seperti

Majelis berpendirian bahwa tindakpidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuanpemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan sesuai denganTEORI RETRIBUTIF melainkan sebagai usaha PREEMATIF, PREVENSI danREPRESIF atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukan untukmenurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat EDUKATIF,KONSTRUKTIF dan MOTIVATIf agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagisesuai TEORI/FILSAFAT INTEGRATIF dan juga prevensi bagi masyarakatlainnya;Menimbang, bahwa dikaji