barang b ukti dalam perkara ini.1 (Satu) lembar KTA TNI AD atas nama Surya Indrianta,pangkat Pratu NRP 31100100340590 setelah dikaji danditeliti Majelis Hakim menilai barang bukti tersebutternyata berhubungan dan bersesuian dengan buktibukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagaibarang b ukti dalam perkara ini.1 (Satu) Iembar SIM TNI BI atas nama Surya Indriantopangkat Sertu NRP 31100100340590 masa berlakusampai dengan tanggal 26 Mei 2023 setelah dikaji danditeliti Majelis Hakim menilai

1 / 2020setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barangbukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuiandengan buktibukti lain maka oleh karenanya dapatdijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.Hal 13 dari 27 hal.

RS BinaHusada No 563 SKM/RSBH/I/2020 setelah dikaji danditeliti Majelis Hakim menilai barang bukti tersebutternyata berhubungan dan bersesuian dengan buktibukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagaibarang bukti dalam perkara ini.1 (satu) lembar surat kematian dari Desa Nomor474. 3/9/I/2020 setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakimmenilai barang bukti tersebut ternyata berhubungandan bersesuian dengan buktibukti lain maka olehkarenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalamperkara ini.k

) 2 (dua) lembar surat permohonan pinjam pakai barangbuktikendaraan truk Mitsubishi Fuso Noreg 891803setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barangbukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuiandengan buktibukti lain maka oleh karenanya dapatdijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.1 (satu) lembar Berita Acara penyerahan pinjampakaibarang bukti kendaraan truk Mitsubishi FusoNoreg 891803 setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakimmenilai barang bukti tersebut ternyata berhubungandan

Beat Nopol F 2491JZ setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilaiHal 14 dari 27 hal.

Investatama denganbeberapa instansi daerah serta menyebutnya dengan suatu kejahatan modern,diantaranya bertuliskan:Perampasan sungai dengan dalih pembangunan Peningkatan &Normalisasi Saluran Outlet Kalibutuh berubah fungsi menjadi jalan aksesmenuju Apartemen Gunawangsa Tidar merupakan suatu bentuk kejahatanmodern yang telah mengabaikan hakhak warga sekitar, Apalagi didalamprosesnya terjadi pelanggaran terhadap UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,setelah dikaji

Investatama denganbeberapa instansi daerah serta menyebutnya dengan suatu kejahatan modern,diantaranya bertuliskan:Perampasan sungal dengan dalih pembangunanPeningkatan&Normalisasi Saluran Outlet Kalibutuh berubah fungsi menjadiJalan akses menuju Apartemen Gunawangsa Tidar merupakan suatu bentukkejahatan modern yang telah mengabaikan hakhak warga sekitar, Apalagididalam prosesnya terjadi pelanggaran terhadap UndangUndang Nomor 32Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,setelah dikaji

dengan beberapa instansi daerah serta menyebutnya dengansuatu kejahatan modern, diantaranya bertuliskan : Perampasan Sungai dengan dalih pembangunan Peningkatan& Normalisasi Saluran Outlet Kalibutuh berubah fungsi menjadi jalanakses menuju Apartemen Gunawangsa Tidar merupakan satu bentukkejahatan modern yang telah mengambaikan hakhak warga sekitar,apalagi didalam prosesnya terjadi pelanggaran terhadap UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup; setelah dikaji

siapa yang berhakakan tetapi asas kemaslahatan terbaik bagi anak, yaitu siapa yang dapatmemberikan kemaslahatan terbaik bagi anak;Menimbang bahwa bertolak dari alur pertimbangan yang demikian,aspek yang harus diperhatikan dalam pemberian hak asuh anak di sampingmengacu pada ketentuan yang bersifat normatif, tetapi juga harus diperhatikanaspekaspek lain yang berkaitan dengan orang yang mengasuh danmemelihara anak tersebut guna terwujudnya kemaslahatan bagi anak;Menimbang bahwa apabila diteliti dan dikaji

secara mendalam dankomprehensif ukuran atau standar terwujudnya tujuan kemaslahatan anakdalam konteks hak asuh anak ada banyak aspek yang berkaitan, akan tetapimenurut Majelis Hakim ada tiga aspek yang sangat penting dan sangat erathubungannya dengan orang yang akan memelihara anak yakni aspekmoralitas; aspek kesehatan; dan aspek kesempatan;Menimbang, bahwa sebelum menentukan siapa yang diberi hak asuhanak, perlu terlebih dahulu dikaji secara mendalam tentang parameter yangdijadikan landasan dalam

Parameter tersebut nantinyaakan dijadikan patokan dalam menilai dan menentukan pemegang hak asuhanak;halaman 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor 0957/Pdt.G/2015/PA.Kab.MlgMenimbang, bahwa apabila dikaji dari sudut pandang norma hukumpositif, sebagaimana ketentuan yang ada pada Pasal 105 huruf (a) InstruksiPresiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka hakasuh anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 105 KHItersebut perlu

dikaji terlebin dahulu apakah ketentuan hukum hak asuh anaktersebut masih relevan atau tidak dengan konteks kasus yang dihadapisehingga perlu. penafsiran atau interpretasi dan kontekstualisasi untukmencapai tujuan dari suatu bunyi pasal atau norma tentang sengketa hak asuhanak tersebut;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 105 KHItersebut problematis dari aspek keadilan jender.

Hal ini dikarenakan parameterdalam menentukan bahwa seseorang diberi hak asuh anak berdasarkan jeniskelamin, bukan berdasarkan pada siapa yang paling mampu memberi jaminanterwujudnya kepentingan terbaik anak;Menimbang, bahwa jika dikaji Ssecara mendalam dan denganmengunakan interpretasi teleologis maka dapat diketahui bahwa tujuan dariadanya Pasal 105 KHI tersebut yang memberikan hak asuh anak kepada Ibuadalah agar kepentingan terbaik anak terjamin dan anak bisa tumbuh kembangdengan baik karena Ibu

XII/2016/Mabesal tanggal 13 Desember 2016,dalam persidanganditerangkan oleh Saksi1 bahwa KPI tersebut adalah surat yangdikeluarkan dari Satuan Terdakwa yang membuktikan bahwa Saksi1 adalah istri dari Terdakwa dan yang tercatat dikesatuan Terdakwadan dibenarkan oleh Terdakwa dan juga telah diperlihatkan dandibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan sertadiakui oleh Terdakwa sebagai bukti bahwa Saksi1 adalah istri sahTerdakwa setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barangbukti

dan diteliti MajelisHakim menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan danbersesuaian dengan buktibukti lain oleh karenanya dapatdijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu) Keluarga Dinas Nomor30/KT/II/2008/Denma tanggal 12 Februari 2008,tersebut telahdiperlinatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksidipersidangan serta diakui oleh Terdakwa sebagai bukti daripernikahan Terdakwa dan Saksi1 setelah dikaji dan diteliti MajelisHakim menilai barang

teman sekantor dan primkopal Mabesal sertapemberian uang kepada Saksi1,tersebut telah diperlihatkan dandibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan sertadiakui oleh Terdakwa sebagai bukti dari pernikahan Terdakwa danSaksi1 setelan dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barangbukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian denganbuktibukti lain oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barangbukti dalam perkara ini. 6 (enam) lembar Fotokopi bukti pelunasan hutang olehTersangka kepada

teman sekantor dan primkopal Mabesal sertapemberian uang kepada Saksi1,tersebut telah diperlihatkan dandibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan sertadiakui oleh Terdakwa sebagai bukti dari pernikahan Terdakwa danSaksi1 setelan dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barangbukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian denganbuktibukti lain oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barangbukti dalam perkara ini. 9 (sembilan) lembar Fotokopi transfer Bank Mandiri dari SerkaTtu.

TutiSulistiawati (Saksi1) istri Tersangka,tersebut telah diperlinatkandan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidanganserta diakui oleh Terdakwa sebagai bukti dari pernikahan Terdakwadan Saksi1 setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilaibarang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaiandengan buktibukti lain oleh karenanya dapat dijadikan sebagaibarang bukti dalam perkara ini. 1 (Satu) lembar Fotokopi KU 17,tersebut telah diperlinatkandan dibacakan kepada Terdakwa dan para

Atas UndangUndang Nomor23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang pasal dan isinya tidakdiubah dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2016 tentangPenetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua AtasUndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jikaada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwapemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan hal inimerupakan. pertimbangan terakhir;Bahwa dikaji

Kesehatan fisik dan mental orangorang yang terlibat dengan anak;Bahwa dikaji dari perspektif teori sosiologis masih membutuhkan kasihsayang dan perawatan dari seorang ibu yang mengandungnya yangdapat memberikan kemashlahatan bagi anak tersebut;HImn. 25 dari 30 HIm. Ptsn. No. 3108/Pdt.G/2019/PA.

Bks.16.Bahwa dikaji dari prespektif doktrin ulama fiqh bahwa dalammenentukan syaratsyarat pengasuh anak antara lain:a.Kitab AlIqna fi Halli Alfazhi Abi Syuja, Juz 2 halaman 195 sampaidengan 196 yang artinya sebagai berikut:aoldVig ailoVig aacdlg yurllg ayy Jas! au ailosdl Lilyb.jroodl os 99Igitia> culadw pil Gd azul sl Igio byw Jicl old 795 yo gleeSyaratsyarat hadhonah itu ada 7 (tujuh): 1. Berakal sehat 2.Merdeka; 3. Beragama Islam; 4. Iffah; 5.

dibesarkan,aspek policy/filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan danmenghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (sentencing ofdisparity), dan aspek model Sistem Peradilan Pidana yang idealbagi INDONESIA dimana pertimbangan pertimbangan tersebut Majelisperlu. uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawabanMAJELIS KEPADA MASYARAKAT, ILMU HUKUM ITU SENDIRI, RASA KEADILANDAN KEPASTIAN HUKUM, NEGARA DAN BANGSA SERTA DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;Menimbang, bahwa dikaji

dari aspek KEJIWAAN/PSIKOLOGISTerdakwa SRI ATUN ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatanMajelis terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan seperti10gejala SOSIOPATIK atau DEPRESI MENTAL hal mana tersirat selamapersidangan dalam hal terdakwa menjawab setiap pertanyaan Majelis,begitu. pula dari aspek phisik ternyata terdakwa tidak adamenderita sesuatu) penyakit sehingga secara yuridis terdakwa dapatdipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya ;Menimbang, bahwa dikaji dari

aspek EDUKATIF danAGAMIS/RELIGIUS dimana terdakwa tinggal dan dibesarkan seharusnyaaspek tersebut tidaklah membentuk tingkah laku negatif dimana padadasarnya pendidikan yang dimiliki terdakwa seharusnya tidakmenjadikan diri terdakwa melakukan suatu tindak pidana ;Menimbang, bahwa dikaji dari aspek POLICY/FILSAFATPEMIDANAAN GUNA MELAHIRKAN KEADILAN DAN MENCEGAH ADANYA DISPARITASDALAM HAL PEMIDANAAN ( SENTENCING OF DISPARITY) yang dianut sistemhukum Indonesia maka pada dasarnya pidana dijatuhkan semata

Dari dimensi demikian ini maka walaupun setiap perkarabersifat kasuistik hendaknya sedapat mungkin menurut hukum pidanamodern tidak terjadi DISPARITAS dalam pemidanaan (Sentencing ofdisparity) sehingga dalam penegakan hukum telah timbul adanyakeadilan bagi terdakwa satu dengan terdakwa lainnya dan untuk itu11putusan dijatuhkan hakikatnya tidak menjadikan adanya disparitasdalam hal pemidanaan ;Menimbang, bahwa apabila dikaji dari perspektif modelSISTEM PERADILAN PIDANA yang ideal bagi INDONESIA maka

Oleh karena itu dikaji dari perspektif aspekKETENTUAN DALAM KUHAP (UU 8 TAHUN 1981) khususnya ketentuan Pasal197 ayat (1) KUHAP menentukan anasiranasir yang harus ada dalam putusanpemidanaan.

Dikaji dari sistem perumusan lamanya sanksi pidana (strafmaat) makaUndangUndang Narkotika menganut 2 (dua) jenis stafmaat yaitu : pertama,menganut sistem fixed/indefinite sentence system atau sistem maksimum. Kedua,menganut sistem determinate sentence berupa ditentukannya batas minimum danmaksimum lamanya ancaman pidana.

Terhadap aspek ini,terlepas lamanya ammar/diktum tuntutan pidana JAKSA PENUNTUT UMUMtersebut memang apabila dikaji dan dianalisis maka di satu sisi kebijakan formulatifpembentuk KUHAP tidak ada memberikan pedoman pemidanaan kepada Hakimsebagai Kebijakan Aplikatif dalam hal apa pemilihan dapat dilakukan terhadapPIDANA MATI, PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP ataukah PIDANAPENJARA SEMENTARA kemudian pemilihan penjatuhkan pidana dalam KUHAPtersebut apabila dianalisis secara lebih cermat ternyata bersifat singkat

diatas, yaitu aspek keadilan korban, aspek keadilan24terdakwa dan kultur masyarakat Indonesia pada umumnya, aspek kejiwaan/psikologisterdakwa, aspek agamis/relijius dimana terdakwa tinggal dan dibesarkan, dimanapertimbanganpertimbangan tersebut Majelis perlu uraikan dan jelaskan dalam rangkasebagai pertanggungjawaban Majelis kepada kepada masyarakat, ilmu hukum itu sendiri,rasa keadilan dan kepastian hukum, negara dan bangsa serta demi Keadilan BerdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa ;Menimbang, bahwa dikaji

sampaidengan pasal 125 ;Menimbang, bahwa dalam perkara terdakwa berdasarkan hasil pemeriksaanLaboratorium Forensik POLRI Cabang Semarang yang menyatakan bahwa barang buktiyang didapati ketika dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa oleh petugas PolisiPolres Purworejo berupa shabushabu yaitu sebuk kristal seberat 0.257 gram tersebutadalah mengandung metamfetamina positif terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61lampiran UndangUndang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;Menimbang, bahwa dikaji

milik Penggugat sampai terpenuhinya seluruh hak-hak Penggugat dan atau Tergugat II yang tidak dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum vide petitum pada poin tujuh ;

Menimbang, bahwa begitu pula dalam petitum pada poin kedelapan untuk memerintahkan Pengadilan Negeri Makssar baik secara langsung ataupun melalui Kantor Pelayananan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk menjual sebidang tanah milik Tergugat I yang terletak di Kabupaten Maros ;

Menimbang, bahwa setelah dikaji

Akan tetapi hendaknya putusan tersebut juga dikaji apakahputusannya telah mendasarkan pada penerapan dan pertimbangan hukumyang benar sehingga putusan Pengadilan tersebut tidak mencederaipenegakan hukum (Law Enforcement) itu sendiri.Mencermati berbagai pertimbangan Judex Facti baik pada putusanPengadilan Militer Il11 Yogyakarta Nomor : 57K/PM II11/AD/VII/2013tanggal 26 November 2013, maupun putusan Tingkat Banding Nomor : 26K/BDG/PMTII/AD/II/2014 tanggal 17 Februari 2014, Pemohon Kasasimelihat bahwa

/PMTII/AD/II/2014 tanggal 17 Februari 2014 yang menyatakan "Bahwa pidana yangdijatunkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusanberikut ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang telahdilakukan Terdakwa", menurut hemat Pemohon Kasasi pertimbangan JudexFactitersebut "tidak salah akan tetapi kurang tepat".Tinjauan pertimbangan "Keadilan" yang dijadikan dasar oleh Judex Factidalam menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 6 (enam) kepada diriTerdakwa, seharusnya lebih dikaji

Alasan Kedua :Mencermati apa yang menjadi tuntutan Pemohon Kasasi, sebagaimanadalam tuntutan, maupun dalam Memori Bandingnya serta amar putusanTingkat Banding Nomor : 26K/BDG/PMTII/AD/II/2014 tanggal 17 Februari2014, maka menurut hemat Pemohon Kasasi tuntutan pidana penjaraselama 1 (satu) tahun terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwatersebut, sudah sangatsangat tepat dan adil jika dikaji dari aspek sifat,hakekat maupun akibat perbuatan Terdakwa.

Bahwa tuntutan pidana penjara selama 1 (satu) tahun sebagaimana padaRequisitoir Pemohon Kasasi, sesungguhnya merupakan pertimbangan yangpaling tepat dan adil jika dikaji dari 4 (empat) aspek tinjauan keadilan yaknikepentingan Korban, kepentingan Kesatuan, kepentingan Masyarakatmaupun kepentingan Terdakwa.c.

Bahwa penjatuhan sanksi pidana penjara selama 6 (enam) bulan oleh JudexFacti (Majelis Hakim Tingkat Banding), sangat terlalu ringan bila dikaji dari 4(empat) aspek tinjauan keadilan yakni kepentingan Korban, kepentinganKesatuan, kepentingan Masyarakat maupun kepentingan Terdakwa, danpastinya kurang memberikan efek diteren bagi anggota yang lainnya.Dengan mencermati ke3 (tiga) uraian kesimpulan di atas maka dapat PemohonKasasi tarik kesimpulan bahwa putusan Tingkat Banding Nomor : 26K/BDG/PMTII/AD

yangmenuntut mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, majelis hakimakan mempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa petitum nomor 1 tersebut adalah sangat berkaiterat dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akanmempertimbangkannya setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitumyang lain;Menimbang, bahwa petitum nomor 2 gugatan Penggugat yangmenuntut jatuh talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat, majelishakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang bahwa apabila dikaji

secara mendalamtentang parameter yang dijadikan landasan dalam penentuan tersebut.Parameter tersebut nantinya akan dijadikan patokan dalam menilai danmenentukan pemegang hak hadlanah;halaman 18 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1624/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn.Menimbang, bahwa apabila dikaji dari sudut pandang norma hukumpositif, sebagaimana ketentuan yang ada pada Pasal 105 Instruksi PresidenNomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), makapemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur

12 tahunadalah hak ibunya (huruf a) dan pemeliharaan anak yang sudah mumayyizdiserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagaipemegang hak pemeliharaannya (huruf b);Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 105KHI tersebut perlu dikaji terlebih dahulu apakah ketentuan hukum hak asuhanak tersebut masih relevan atau tidak dengan konteks kasus yang dihadapisehingga perlu penafsiran atau interpretasi dan kontekstualisasi untukmencapai tujuan dari suatu bunyi pasal atau

sengketa hakasuh anak tersebut;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 105KHI tersebut, khususya huruf (a), problematis dari aspek keadilan jender.Hal ini dikarenakan parameter dalam menentukan bahwa seseorang diberihak asuh anak berdasarkan jenis kelamin, bukan berdasarkan pada siapayang paling mampu memberi jaminan terwujudnya kepentingan terbaik anak(vide buku Pembaruan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak di IndonesiaPerspektif Keadilan Jender, UllPress, hal. 19);Menimbang, bahwa jika dikaji

Jikasemua ketentuan hukum yang terkait dengan anak tersebut dipahami dandimaknai sebagai sistem hukum anak yang antar satu dengan yang lainsaling berkait erat maka akan dapat disimpulkan bahwa kepentingan terbaikanak yang harus dijadikan pijakan dalam proses penentuan pemegang hakasuh anak;Menimbang, bahwa Pasal 105 KHI jika dikaji dengan interpretasihistoris maka akan ditemukan pemahaman bahwa pasal tersebut banyakdidominasi oleh ketentuan hukum Islam klasik yang dewasa ini perludilakukan proses

akanmempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yangtelah dikemukakan di atas, yaitu dari aspek Penyebab terjadinyaTindak Pidana dalam perkara ini, aspek tujuan pemidanaan, halhalyang memberatkan dan = ~meringankan~ Terdakwa, dimanapertimbanganpertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikandan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban MajelisHakim kepada Korban, Masyarakat, Rasa Keadilan dan kepastianHukum serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ; e Bahwa dikaji

Pra, bahwa dikaji dariKepastian Hukum untuk mencegah terjadinya disparitaspenjatuhan Pidana maka Majelis berpendapat terhadapPenjatuhan Pidana terhadap Terdakwa dan Sari seharusnya atausebisa mungkin sama atau tidak beda jauh karena Terdakwadan Sari melakukan Tindak Pidana yang sama yang merekalakukan secara bersamasama akan tetapi dalam TuntutanPidananya, Penuntut Umum menuntut Sari dengan PidanaPenjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 1(satu) tahun sedangkan terhadap Terdakwa Penuntut

mengucapkan kata talak kepada Sarisehingga kemudian Terdakwa menganggap bahwa Perkawinanantara Sari dengan Muhamad Tohir secara agama sudah Putuskarena perceraian karena menurut Pengetahuan Terdakwabahwa perceraian dengan kata talak yang di ucapkan olehMuhamad Tahir sudah Sah, bahwa berdasarkan Fakta tersebutdi atas Majelis juga berkeyakinan bahwa secara Fakta memangrumah tangga Sari dan Muhamad Tahir sudah Putus akan tetapiyang dilakukan oleh Terdakwa hanya Masalah AdministrasiNegara semata ; Bahwa dikaji

berpendapat bahwa ikatan lahir bathin antara MuhamadTahir dengan Sari sebagai suami istri dengan tujuanmembentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekalberdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yangdiamanatkan dalam pasal 1 Undangundang Nomor : 1 Tahun1974, secara Fakta memang sudah tidak ada lagi yang adahanyalah bahwa secara Administrasi Negara mereka Masihterikat tali Perkawinan dan saat ini juga Saksi KorbanMuhamad Tahir sudah terikat tali perkawinan dengan wanitalain; e Bahwa dikaji

sebagai pembalasan maupun nestapa bagiTerdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelakdikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadarikesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untukmenjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaranpenuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengantekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhatihati didalammenapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi ataumelakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang ; e Menimbang, bahwa dikaji

hakimakan mempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa petitum nomor 1 tersebut adalah sangat berkaiterat dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akanmempertimbangkannya setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitumyang lain;Menimbang, bahwa petitum nomor 2 gugatan Penggugat yangmenuntut jatuh talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat, majelishakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:halaman 12 dari 26 halaman, Putusan Nomor 100/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn.Menimbang bahwa apabila dikaji

secara mendalamtentang parameter yang dijadikan landasan dalam penentuan tersebut.Parameter tersebut nantinya akan dijadikan patokan dalam menilai danmenentukan pemegang hak hadlanah;Menimbang, bahwa apabila dikaji dari sudut pandang norma hukumpositif, sebagaimana ketentuan yang ada pada Pasal 105 Instruksi PresidenNomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), makapemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahunadalah hak ibunya (huruf a) dan pemeliharaan anak yang sudah

mumayyizdiserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagaipemegang hak pemeliharaannya (huruf b);Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 105KHI tersebut perlu dikaji terlebih dahulu apakah ketentuan hukum hak asuhanak tersebut masih relevan atau tidak dengan konteks kasus yang dihadapisehingga perlu penafsiran atau interpretasi dan kontekstualisasi untukhalaman 18 dari 26 halaman, Putusan Nomor 100/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn.mencapai tujuan dari suatu bunyi pasal atau

sengketa hakasuh anak tersebut;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 105KHI tersebut, khususya huruf (a), problematis dari aspek keadilan jender.Hal ini dikarenakan parameter dalam menentukan bahwa seseorang diberihak asuh anak berdasarkan jenis kelamin, bukan berdasarkan pada siapayang paling mampu memberi jaminan terwujudnya kepentingan terbaik anak(vide buku Pembaruan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak di IndonesiaPerspektif Keadilan Jender, UllPress, hal. 19);Menimbang, bahwa jika dikaji

Jikasemua ketentuan hukum yang terkait dengan anak tersebut dipahami dandimaknai sebagai sistem hukum anak yang antar satu dengan yang lainhalaman 19 dari 26 halaman, Putusan Nomor 100/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn.saling berkait erat maka akan dapat disimpulkan bahwa kepentingan terbaikanak yang harus dijadikan pijakan dalam proses penentuan pemegang hakasuh anak;Menimbang, bahwa Pasal 105 KHI jika dikaji dengan interpretasihistoris maka akan ditemukan pemahaman bahwa pasal tersebut banyakdidominasi oleh

dengan buktbukt lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkaraini.Satu pucuk pisau dapur, yang menerangkan bahwa pada bulan April 2012 padasaat Saksi memasak di dapur rumah Saksi di Komplek TNI AL Blok D9 No.01Sukamanah Jonggol Jawa Barat, fba filba suami Saksi (Terdakwa) datanglangsung menendang wadah tempat sayuran dan mengambil pisau dapurditodongkan pada bagian perut Saksi sambil mengancam akan membunuh Saksiimaka Majelis Hakim, setelah dikaji dan diteliti Majelis

Hakim menilai barang bukttersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan buktibukti lain maka olehkarenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.Satu batang kayu warna coklat ukuran panjang kurang lebih satu meter lebar limacenti meter, adalah barang berupa kayu yang dipergunakan Terdakwa sebagaisarana untuk menusuknusuk tubuh Saksi1 pada tanggal 30 Nopember 2014 ,setelah dikaji dan ditelifi Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut ternyataberhubungan dan bersesuaian dengan

buktibukti lain maka oleh karenanyadapat dijadikan sebagai alat bukt dalam perkaraini.Satu potong baju kaos anak warna putih biru bekas darah, menerangkan bahwakaos tersebut digunakan oleh Saksi1 untuk menutup luka di kepala Saksi yangmengeluarkan darah karena terkena piring kecil yang dilemparkan oleh Terdakwake Saksi1 pada bulan Maret 2012 sekira pukul 23.30 di rumah Terdakwa diKomplek TNI AL Blok D9 No.01 Rt05 Rw.01 Sukamanah Jonggol Jawa Barat,setelah dikaji dan ditelifi Majelis Hakim menilai

sebagai alat bukti dalam perkara ini.Satu lembar foto copy Katu Keluarga TNI Nomor Klg/187/XI/2008 tanggal 04Nopember 2008 adalah foto kopi surat yang dikeluarkan oleh Komandan DenmaLantamal Ill yang menerangkan susunan keluarga yang menjadi tanggunganSaksi1, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti tersebutternyata berhubungan dan bersesuaian dengan buktibukti lain maka olehkarenanya dapat dijadikan sebagai alat bukt dalam perkara ini.Satu lembar foto copy Kartu Penunjukan

dipergunakan Terdakwa untukmelakukan kekerasan fisik terhadap Saksi1, setelah dikaji dan ditelit MajelisHakim menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaiandengan buktibukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat buktidalam perkara ini.Satu lembar surat pengaduan yang dibuat oleh Sdri.

sebagai berikut:Menimbang, bahwa petitum nomor 1 tersebut adalah sangat berkaiterat dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akanhalaman 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor 93/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn.mempertimbangkannya setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitumyang lain;Menimbang, bahwa petitum nomor 2 gugatan Penggugat yangmerupakan pokok dalil pertama yang menuntut jatuh talak satu bain sughraTergugat kepada Penggugat, majelis hakim akan mempertimbangkansebagai berikut:Menimbang bahwa apabila dikaji

secara mendalamtentang parameter yang dijadikan landasan dalam penentuan tersebut.Parameter tersebut nantinya akan dijadikan patokan dalam menilai danmenentukan pemegang hak hadlanah;Menimbang, bahwa apabila dikaji dari sudut pandang norma hukumpositif, sebagaimana ketentuan yang ada pada Pasal 105 Instruksi PresidenNomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), makapemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahunadalah hak ibunya (huruf a) dan pemeliharaan anak yang sudah

mumayyizhalaman 18 dari 18 halaman, Putusan Nomor 93/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn.diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagaipemegang hak pemeliharaannya (huruf b);Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 105 KHItersebut perlu dikaji terlebin dahulu apakah ketentuan hukum hak asuh anaktersebut masih relevan atau tidak dengan konteks kasus yang dihadapisehingga perlu penafsiran atau interpretasi dan kontekstualisasi untukmencapai tujuan dari suatu bunyi pasal atau

Hal inidikarenakan parameter dalam menentukan bahwa seseorang diberi hakasuh anak berdasarkan jenis kelamin, bukan berdasarkan pada siapa yangpaling mampu memberi jaminan terwujudnya kepentingan terbaik anak (videbuku Pembaruan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak di Indonesia PerspektifKeadilan Jender, UllPress, hal. 19);Menimbang, bahwa jika dikaji secara mendalam dan denganmengunakan interpretasi teleologis maka dapat diketahui bahwa tujuan dariadanya Pasal 105 KHI tersebut yang memberikan hak asuh anak

Jikasemua ketentuan hukum yang terkait dengan anak tersebut dipahami dandimaknai sebagai sistem hukum anak yang antar satu dengan yang lainsaling berkait erat maka akan dapat disimpulkan bahwa kepentingan terbaikanak yang harus dijadikan pijakan dalam proses penentuan pemegang hakasuh anak;Menimbang, bahwa Pasal 105 KHI jika dikaji dengan interpretasihistoris maka akan ditemukan pemahaman bahwa pasal tersebut banyakdidominasi oleh ketentuan hukum Islam klasik yang dewasa ini perludilakukan proses

adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tanggayang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupanberumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisadicapai jika Ssuami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga denganrukun, tenteram dan damai:;Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas faktahukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapatdipertimbangkan sebagai berikut :Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam

secara mendalamtentang parameter yang dijadikan landasan dalam penentuan tersebut.Parameter tersebut nantinya akan dijadikan patokan dalam menilai danmenentukan pemegang hak hadlanah;Menimbang, bahwa apabila dikaji dari sudut pandang norma hukumpositif, sebagaimana ketentuan yang ada pada Pasal 105 Instruksi PresidenNomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), makapemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahunadalah hak ibunya (huruf a) dan pemeliharaan anak yang sudah

mumayyizdiserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagaipemegang hak pemeliharaannya (huruf b);Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 105KHI tersebut perlu dikaji terlebih dahulu apakah ketentuan hukum hak asuhanak tersebut masih relevan atau tidak dengan konteks kasus yang dihadapisehingga perlu penafsiran atau interpretasi dan kontekstualisasi untukmencapai tujuan dari suatu bunyi pasal atau norma tentang sengketa hakasuh anak tersebut;Menimbang, bahwa Majelis

Hakim berpendapat bahwa Pasal 105KHI tersebut, khususya huruf (a), problematis dari aspek keadilan jender.Hal ini dikarenakan parameter dalam menentukan bahwa seseorang diberihak asuh anak berdasarkan jenis kelamin, bukan berdasarkan pada siapayang paling mampu memberi jaminan terwujudnya kepentingan terbaik anak(vide buku Pembaruan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak di IndonesiaPerspektif Keadilan Jender, UllPress, hal. 19);Menimbang, bahwa jika dikaji secara mendalam dan denganmengunakan interpretasi

Jikasemua ketentuan hukum yang terkait dengan anak tersebut dipahami dandimaknai sebagai sistem hukum anak yang antar satu dengan yang lainsaling berkait erat maka akan dapat disimpulkan bahwa kepentingan terbaikanak yang harus dijadikan pijakan dalam proses penentuan pemegang hakasuh anak;Menimbang, bahwa Pasal 105 KHI jika dikaji dengan interpretasihistoris maka akan ditemukan pemahaman bahwa pasal tersebut banyakdidominasi oleh ketentuan hukum Islam klasik yang dewasa ini perludilakukan proses

Nomor 660 PK/Pdt/2017atau menganalisa fakta dan bukti hukum dengan cermat sehingga padagilirannya salah menerapkan pertimbangan hukum karena hanya melihatdan membaca bukti formil yang diajukan oleh termohon tanpamempertimbangkan bukti materiil dan bukti formil yang diajukan olehpemohon padahal uraian ini harus dikaji dengan cermat dan telitisehingga tidak keliru dalam menerapkan pertimbangan hukum;Pendapat Pemohon beralasan karena pada tahun 1986 almarhum KubaUsman selaku Kepala Desa Labuan Bajo

Apabila bukti P3 dikaji dan dianalisa dengan cermatdan dapat dijadikan pertimbangan, mengapa sehingga Surat Pernyataanyang diajukan oleh para saksi pada saat sidang pembuktian tidak dikaji dandianalisa sehingga tidak dijadikan pertimbangan dalam menerapkanhukum? Kajian atau analisa pertimbangan dan penerapan hukum tentangbukti P3 amat sangat dangkal sehingga menghasilkan penerapan hukumyang salah.

Jika dikaitkan dengan kutipan halaman 10 alinea 1yang menjelaskan tentang keterangan saksi Usman Dua, sungguh nyatatapi aneh apa bila dikaji dan dianalisa dengan cermat:Pendapat pemohon diatas beralasan karena saksi menerangkan pada saattransaksi jual beli tidak ada pemberian uang kepada Laane, Kalau demikianmaka pertanyaannya bahwa Kalau tidak menerima uang maukah Laanemenandatangani Transaksi jual beli? Benarkah Laane yang dimaksudadalah Laane Ibrahim? Ataukah Laane adalah Laane?

Hal inipenting dikaji karena bertalian erat dengan bukti yang diacungkan olehtermohon ada tercantum nama Laane dan bukan Laane Ibrahim. Dalilpemohon diatas beralasan karena sesuai dengan bukti baru yang diajukanoleh pemohon sebagaimana terlampir. Dengan demikian maka daliltermohon tidak dapat dipertahankan karena tidak bernilai hukum dan olehkarena itu mohon majelis hakim peninjauan kembali menolak semua buktiyang diajukan oleh termohon dalam perkara ini;6.

Berdasarkan halhal yang menimpa pemohon sebagaimana diuraikanterdahulu diatas mohon dikaji dan dipertimbangkan oleh majelis hakimpeninjauan kembali karena berindikasi adanya persekongkolan ataupermufakatan, betapa tidak?

yangmenuntut mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, majelis hakimakan mempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa petitum nomor 1 tersebut adalah sangat berkaiterat dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akanmempertimbangkannya setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitumyang lain;Menimbang, bahwa petitum nomor 2 gugatan Penggugat yangmenuntut jatuh talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat, majelishakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang bahwa apabila dikaji

secara mendalamtentang parameter yang dijadikan landasan dalam penentuan tersebut.Parameter tersebut nantinya akan dijadikan patokan dalam menilai danmenentukan pemegang hak hadlanah;Menimbang, bahwa apabila dikaji dari sudut pandang norma hukumpositif, sebagaimana ketentuan yang ada pada Pasal 105 Instruksi PresidenNomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), makapemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahunadalah hak ibunya (huruf a) dan pemeliharaan anak yang sudah

mumayyizdiserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagaipemegang hak pemeliharaannya (huruf b);Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 105KHI tersebut perlu dikaji terlebih dahulu apakah ketentuan hukum hak asuhanak tersebut masih relevan atau tidak dengan konteks kasus yang dihadapisehingga perlu penafsiran atau interpretasi dan kontekstualisasi untukmencapai tujuan dari suatu bunyi pasal atau norma tentang sengketa hakasuh anak tersebut;Menimbang, bahwa Majelis

(vide buku Pembaruan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak di IndonesiaPerspektif Keadilan Jender, UllPress, hal. 19);Menimbang, bahwa jika dikaji secara mendalam dan denganmengunakan interpretasi teleologis maka dapat diketahui bahwa tujuan dariadanya Pasal 105 KHI tersebut yang memberikan hak asuh anak kepadaIbu adalah agar kepentingan terbaik anak terjamin dan anak bisa tumbuhkembang dengan baik karena Ibu lebin sayang dan memiliki waktu luangyang banyak untuk mengasuh dan memelihara anak serta untukmewujudkan

Jikasemua ketentuan hukum yang terkait dengan anak tersebut dipahami dandimaknai sebagai sistem hukum anak yang antar satu dengan yang lainsaling berkait erat maka akan dapat disimpulkan bahwa kepentingan terbaikanak yang harus dijadikan pijakan dalam proses penentuan pemegang hakasuh anak;halaman 20 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1514/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn.Menimbang, bahwa Pasal 105 KHI jika dikaji dengan interpretasihistoris maka akan ditemukan pemahaman bahwa pasal tersebut banyakdidominasi oleh

hiduptenteram dan nyaman bersama Pemohon selaku ayah kandungnya, hal inimenunjukkan Pemohon selaku ayah kandung anak tersebut lebih banyak dapatmenjamin kepentingan anak dari Termohon selaku ibu kandung anak tersebut;Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas faktahukum diatas, maka petitum permohonan Pemohon dapat dipertimbangkansebagai berikut :Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 2tentang cerai talak dipertimbangkan sebagai berikut :Menimbang bahwa apabila dikaji

Hakimdalam memutus perkara harus memperhatikan serta mengusahakan secaramaksimal agar putusan yang dijatunkan akan menyelesaikan masalah dan tidakmenimbulkan perkara baru;Menimbang, bahwa dalam perkara ini, perlu dikaji terlebin dahulu secaramendalam tentang parameter yang dijadikan landasan dalam penetapantersebut.

Parameter tersebut nantinya akan dijadikan patokan dalam menilaidan menentukan kelayakan pemegang hak asuh anak;Menimbang, bahwa apabila dikaji dari sudut pandang norma hukumpositif, sebagaimana ketentuan yang ada pada Pasal 105 huruf (a) InstruksiPresiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka hakasuh anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 105 KHItersebut perlu dikaji terlebin dahulu apakah ketentuan hukum hak asuh

Hal ini dikarenakan parameterdalam menentukan bahwa seseorang diberi hak asuh anak berdasarkan jeniskelamin, bukan berdasarkan pada siapa yang paling mampu memberi jaminanterwujudnya kepentingan terbaik anak (vide Buku Pembaruan Hukum SengketaHak Asuh Anak di Indonesia Perspektif Keadilan Jender, UllPress: 2015, h. 19);Menimbang, bahwa jika dikaji Secara mendalam dan denganmengunakan interpretasi teleologis maka dapat diketahui bahwa tujuan dariadanya Pasal 105 KHI tersebut yang memberikan hak asuh

memberi makna bahwa Hakim harus betulbetul menjadikan kepentinganterbaik anak sebagai landasan utama dalam menentukan siapa yang berhakmendapatkan hak asuh anak;Menimbang, bahwa jika parameter kemaslahatan dan kepentinganterbaik anak yang digunakan maka harus digali rekam jejak orang tua(Pemohon dan Termohon) anak dalam perkara ini, siapa diantara keduanyayang mampu menjamin terwujudnya kepentingan terbaik anak maka dialahyang diberi hak untuk mengasuh anak;Menimbang, bahwa apabila diteliti dan dikaji

hakimakan mempertimbangkan sebagai berikut:halaman 14 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1443/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn.Menimbang, bahwa petitum nomor 1 tersebut adalah sangat berkaiterat dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akanmempertimbangkannya setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitumyang lain;Menimbang, bahwa petitum nomor 2 gugatan Penggugat yangmenuntut jatuh talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat, majelishakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang bahwa apabila dikaji

secara mendalamtentang parameter yang dijadikan landasan dalam penentuan tersebut.Parameter tersebut nantinya akan dijadikan patokan dalam menilai danmenentukan pemegang hak hadlanah;Menimbang, bahwa apabila dikaji dari sudut pandang norma hukumpositif, sebagaimana ketentuan yang ada pada Pasal 105 Instruksi PresidenNomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), makapemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahunadalah hak ibunya (huruf a) dan pemeliharaan anak yang sudah

mumayyizhalaman 20 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1443/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn.diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagaipemegang hak pemeliharaannya (huruf b);Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 105KHI tersebut perlu dikaji terlebih dahulu apakah ketentuan hukum hak asuhanak tersebut masih relevan atau tidak dengan konteks kasus yang dihadapisehingga perlu penafsiran atau interpretasi dan kontekstualisasi untukmencapai tujuan dari suatu bunyi pasal atau

sengketa hakasuh anak tersebut;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 105KHI tersebut, knhususya huruf (a), problematis dari aspek keadilan jender.Hal ini dikarenakan parameter dalam menentukan bahwa seseorang diberihak asuh anak berdasarkan jenis kelamin, bukan berdasarkan pada siapayang paling mampu memberi jaminan terwujudnya kepentingan terbaik anak(vide buku Pembaruan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak di IndonesiaPerspektif Keadilan Jender, UllPress, hal. 19);Menimbang, bahwa jika dikaji

Jikasemua ketentuan hukum yang terkait dengan anak tersebut dipahami dandimaknai sebagai sistem hukum anak yang antar satu dengan yang lainsaling berkait erat maka akan dapat disimpulkan bahwa kepentingan terbaikanak yang harus dijadikan pijakan dalam proses penentuan pemegang hakasuh anak;Menimbang, bahwa Pasal 105 KHI jika dikaji dengan interpretasihistoris maka akan ditemukan pemahaman bahwa pasal tersebut banyakdidominasi oleh ketentuan hukum Islam klasik yang dewasa ini perludilakukan proses

Apabila Putusan tersebut telah mempertimbangkankepentingan Terdakwa.Satu hal yang harus diperhatikan oleh penegak keadilan jikaakan menerapkan ke4 (empat) elemen syarat pertimbangankeadilan tersebut, hendaknya ke4 (empat) elemen syaratpertimbangan keadilan tersebut diposisikan dan dikaji secaraseimbang satu sama lainnya.

Mengkaji masalah kepastian hukum suatu prosespenegakan hukum (Law Enforcement) hendaknya tidak hanyasekedar dikaji dari aspek adanya putusan pengadilan semata, akantetapi putusan yang ada hendaknya juga dikaji dari aspek keadilan,sehingga suatu perkara yang dikatakan telah memiliki kepastianhukum itupun tidak menimbulkan persoalan baru ditengahmasyarakat.Mencermati berbagai pertimbangan Majelis Hakim TingkatPertama yang dijadikan dasar dalam mengadili perkara Terdakwasebagaimana terurai dalam Putusan

Kepentingan Umum.Jika Majelis Hakim Tingkat Pertama benarbenarmemperhatikan masalah kepentingan umum dalammemeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, maka yangseharusnya diperhatikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertamaadalah, masyarakat berhak untuk mendapatkan rasa aman.Jika dikaji secara mendalam apa yang dilakukan olehTerdakwa, maka hal ini bukan saja mengganggu kepentinganSaksi1 (Sdri.

sifat dari diri Terdakwa yang sudah 3(tiga) kali melakukan tindak pidana yang sama, oleh MajelisHakim Tingkat Pertama tidak dikaji dari aspek TABIAT. Jikasaja hal itu yang dilakukan oleh Majelis Hakim TingkatPertama maka penilaian layak dan tidak layak untuk tetapmenjadi prajurit TN! tidak mungkin ditawar lagi.b.

Bahwa tuntutan pidana pokok berupa pidana penjaraselama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana tambahanpemecatan sebagaimana pada Redauisitoir Oditur Militer,sesungguhnya merupakan pertimbangan yang paling tepatdan adil jika dikaji dari 4 (empat) aspek tinjauan keadilan yaknikepentingan Korban, kepentingan Kesatuan, kepentinganMasyarakat maupun kepentingan TerdakwaCc.