Ditemukan 72 data
FREDERICH FRANSISKUS BABA DJOEDYE
Tergugat:
BUPATI SIKKA
202 — 355
Ditetapbkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris,makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.Menimbang, bahwa isi dari suatu kaidah hukum pada pokoknya terbagimenjadi 3 yaitu kaidah hukum yang berisikan tentang : 1) Suruhan / gebod; 2)Larangan / verbod; 3) Kebolehan / mogen, dan ditinjau dari sifanya maka, kaidahhukum dapat bersifat imperatif yang berati tidak dapat dikesampingkan ataumemaksa (suruhan dan larangan) atau dapat pula bersifat fakultatif yang berartitidak
Ulul Absor
Tergugat:
Plt. Bupati Tegal
123 — 65
pengujian suatu Keputusan Tata Usaha Negara darisegi prosedur adalah berkaitan dengan tahapantahapan yang harus dilakukanoleh pejabat atau badan tata usaha negara sebelum menerbitkan suatuKeputusan Tata Usaha NeQara;2n enn nnn n nn enn nee n cece neeMenimbang, bahwa dalam menilai tindakan Pejabat/Badan Tata UsahaNegara apakah telah sesuai dengan Peraturan PerundangUndangan, makaperlu dipahami setiap kaedah/ norma hukum yang diatur dalam Pasalpasalisinya dibagi 3 (tiga) yaitu suruhan (Verbod), larangan (Gebod
Pembanding/Penggugat II : Prof.Dr.Ir.ING. MOKOGINTA
Pembanding/Penggugat III : Ir. MA. INEKE S.INDRARINI
Pembanding/Penggugat I : Dr. SIENTJE MOKOGINTA
Terbanding/Tergugat XIV : CORRY MOKOGINTA
Terbanding/Tergugat XII : WELLY MOKOGINTA
Terbanding/Tergugat X : ADEL MAHABUT
Terbanding/Tergugat VIII : TJENNY MOKOGINTA
Terbanding/Tergugat VI : ALEX INGKIRIWANG
Terbanding/Tergugat IV : SIAN MALEKE
Terbanding/Tergugat II : HENDRIK LIONO
Terbanding/Tergugat XVII : ROBBY SMITH
Terbanding/Tergugat XV : HERRY MOKOGINTA
Terbanding/Tergugat XIII : JANTJE MOKOGINTA
Terbanding/Tergugat XI : MAXI MOKOGINTA
Terbanding/Tergugat IX : FARI TENDEAN
Terbanding/Tergugat VII : ROY RUNGKAT
Terbanding/Tergugat V : ELLEN RUMAGIT
Terbanding/Tergugat III : NINI NANGIN
Terbanding/Tergugat XVIII : Kepala Badan Pertanahan Nasional BPNKota Kotamobagu
Terbanding/Tergugat I : ADRI LOMBAN
Terbanding/Tergugat XVI : STELLA MOKOGINTA
70 — 40
persidangan.Bahwa Pemohon Banding juga melihat hal yang tidak lazim dalamPersidangan secara khusus pada sidang pembacaan Putusan yangdilaksanakan pada hari Rabu, 21 Agustus 2018 dimana amar putusantidak dibacakan oleh Hakim ketua Majelis akan tetapi hanya di bacakanoleh hakim anggota dari awal sampai pada amar Putusan padahallazimnya, ketika akan dibacakan amar Putusan maka hakim ketuamajelis yang akan membacakannya.1Bahwa pembuktian memberi dasar dasar bagi pemutusan suatuperkara dan dapat berisi perintah (gebod
79 — 35
Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap ;e Bahwa dari sudut pandang teori norma, maka norma dalam pasal 2 ayat (2) huruf asampai dengan huruf d tersebut diatas mengandung adanya unsur syarat norma(condities norm) yang harus dipenuhi oleh karena frasa harus mengandung isinorma yang berupa keharusan (gebod/obligattere);Bahwa ....e Bahwa berdasarkan temuan faktafakta hukum sebagaimana tersebut diatas, makaDaftar Pemilih Tetap (DPT) Dusun Rangga
269 — 177 — Berkekuatan Hukum Tetap
ditentukanbagi mahasiswa seleksi mandiri tersebut, yang dikutip sebagaiberikut:Daya Tampung mahasiswa seleksi lainnya sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf c untuk setiap Program Studi padaPerguruan Tinggi Negeri selain Perguruan Tinggi Negeri badanhukum ditetapkan paling banyak 30% (tiga puluh persen):Oleh karenanya, kekhawatiran Pemohon VI tidak sudahterakomodasi dalam Permendikbud 6/2020:Sebagai otonomi Perguruan Tinggi Negeri, seluruh ketentuan diatas bersifat fakultatif dan merupakan norma kewenangan/gebod
HERLINA SAMOSIR, SH.,MH
Terdakwa:
NARSO Als NARSO
257 — 85
Dalamiimu tentang kaedah dibedakan ke dalam kaedah verbod (larangan), gebod(perintah) dan mogen (kebolehan). Dalam hukum pidana baik larangan maupunperintah dapat diformulasikan sebagai tindak pidana. Tindak pidana yangHalaman 48 dari 83 Halaman Putusan No. 24/Pid.SusTPK/2020/PN. Pbr dirumuskan sebagai larangan adalah delik komisi dan tindak pidana yangdirumuskan sebagai perintah untuk melakukan sesuatu disebut delik omisi.
185 — 88
Dalam ilmu tentang kaedah dibedakan ke dalam kaedah verbod(larangan), gebod (perintah) dan mogen (kebolehan). Dalam hukum pidanabaik larangan maupun perintah dapat diformulasikan sebagai tindakpidana. Tindak pidana yang dirumuskan sebagai larangan adalah delikkomisi dan tindak pidana yang dirumuskan sebagai perintah untukmelakukan sesuatu disebut delik komisi.
AGUNG IRAWAN, S.H.
Terdakwa:
ZULKIFLI EDDY Als PAK ITAM Bin M. YUNUS ALI. Alm
145 — 43
Dalamiimu tentang kaedah dibedakan ke dalam kaedah verbod (larangan), gebod(perintah) dan mogen (kebolehan). Dalam hukum pidana baik larangan maupunperintah dapat diformulasikan sebagai tindak pidana.
YONGKI ARVIUS,SH.MH
Terdakwa:
SYAFARUDIN ALS SAPAR BIN BOSE, Alm
51 — 27
Melawanhukum yaitu. perbuatan melanggar peraturan perundangundangan.Dalam ilmu tentang kaedah (vide Purnadi Purbacaraka dan SoerjonoSoekanto, Perihal Kaedah Hukum), kaedah dibedakan ke dalam kaedahverbod (larangan), gebod (perintah) dan mogen (kebolehan). Dalamhukum pidana baik larangan maupun perintah dapat diformulasikansebagai tindak pidana.
RAHMAT HIDAYAT, SH
Terdakwa:
ANAS Als KOMBET Bin MAKKUL ALM.
62 — 18
Melawanhukum yaitu. perbuatan melanggar peraturan perundangundangan.Dalam ilmu tentang kaedah (vide Purnadi Purbacaraka dan SoerjonoSoekanto, Perihal Kaedah Hukum), kaedah dibedakan ke dalam kaedahverbod (larangan), gebod (perintah) dan mogen (kebolehan). Dalamhukum pidana baik larangan maupun perintahn dapat diformulasikansebagai tindak pidana.
EDY BOENTORO
Tergugat:
1.YAYASAN TUNAS HARUM HARAPAN KITA SEMARANG
2.PO SOEN KOK
3.SOEBIYANTO PUTRO, SH
4.ELLY NINANINGSIH, SH
5.KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG atau ATR
304 — 161
Dengan kata lain, adanya norma hukum perintahdan larangan (gebod en verbod) oleh undangundang terhadapPenggunaan Nama Yayasan THHK Pimpinan Penggugat IlRekonvensi berdasarkan Akta Pendirian Yayasan No. 43,tertanggal 16 Desember 2009 oleh Tergugat Rekonvensi;Bahwa perkara Cohen melawan Lindenbaum menjadiYurisprudensi di Belanda yang dianut di Indonesia untukmenentukan kriteria Perbuatan Melawan Hukum Hukum (Prof.Dr. Rosa Agustina, S.H.
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Kalau aturan itubersifat normatif, maka aturanaturan hukum selalu bersifat suatu penyuruhanpenyuruhan, yaitu ada suatu kewajiban dan ada suatu larangan, ada suatukebolehan dan ada suatu pengijinan, atau biasa disebut gebod, verbod,vriistelling dan toestemming. Tanpa aturan itu, maka sebetulnya itu bukan suatunorma. Apabila ada undangundang yang kemudian melengkapi dengan komisikomisi, lembagalembaga peradilan yang ada, maka perlu dipermasalahkanbenar atau tidaknya.