Ansharullah adalah dokter umum yang bertugas di rumah sakitBhayangkari Polda Kalimantan Barat, namun ia tidak dapat menunjukkan ijin prakteksebagaimana diatur dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 6 Tahun 2011.Karena ahli hanya sebagai dokter umum yang tidak memiliki Sertifikat Kompetensi/SertifikatKualifikasi Tambahan, maka hasil rekam medis yang dibuat dalam visum et repertumadalah cacat formil dan tidak sah. Demikian pula dengan ahli bernama Armijn Ch.

dakwaan harus disusun secara cermat, jelas dan lengkap mengenaitindak pidana yang didakwakan, sehingga oleh karenanya dakwaan tersebut kabur (obscuurlibel), juga telah dipertimbangkan dan diputus dalam putusan sela tersebut; Bahwa perihal keberatan Penasihat Hukum Terdakwa atas didengarnya keterangan ahli yangtidak memiliki Sertifikat Kompetensi/Sertifikat Kualifikasi Tambahan sebagaimana diaturdalam UndangUndang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang PraktekKedokteran juncto Peraturan Konsil

Kedokteran Nomor 6 Tahun 2011, Pengadilan Tinggiberpendapat bahwa untuk dapat diterima menjadi ahli di persidangan tidak harus tundukpada ketentuan sebagaimana diatur dalam UndangUndang Republik Indonesia Nomor 29Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran juncto Peraturan Konsil Kedokteran Nomor 6 Tahun2011, cukup apabila ahli tersebut menyatakan pendapatnya di sidang pengadilan danpendapat tersebut berhubungan dengan pengetahuan yang dipelajarinya/pengetahuankarena pekerjaannya dan keterangan tersebut

2004 junto Peraturan Menteri KesehatanRI Nomor: 512/MENKES/PER/TV/2007 tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan PraktekKedokteran adalah sbb :17e Sesuai pasal 29 ayat (1), (2), (3) dan (4) danUU No. 4 tahun 2004, yaitu :(1)Setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran diIndonesia wajib memiliki surat tanda registrasi dokter dan surat tandaregistrasi dokter gigi. (2)Surat tanda registrasi dokter dan surat tandaregistrasi dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkanoleh Konsil

Nomor: 512/MENKES/PER/IV/2007 adalah : (/)Praktek kedokteran adalahrangkaian yang dilakukan oleh Dokter dan Dokter Gigi terhadap pasiendalam melaksanakan upaya kesehatan, (3)Surat jin Praktek selanjutnyadisebut SIP adalah bukti tertulis yang diberikan Dinas KesehatanKabupaten/Kota kepada dokter dan dokter gigi yang telah memenuhipersyaratan untuk menjalankan praktek kedokteran. (5)Surat tandaregistrasi dokter dan dokter gigi yang selanjutnya disebut STR adalahbukti tertulis yang diberikan oleh Konsil

Setidaktidaknya menjelang SIP yang baruterbit, Penggugat sudah bisa menunjukkan BUKTI NOTA KEPENGURUSAN SIP dariDINAS KESEHATAN KOTA BATAM setelah Penggguat mendapatkan STR (SuratTanda Register) dari KKI (Konsil Kedokteran Indonesia).Maka seharusnya mekanismenya adalah sebelum November 2011, Penggugat mengurusSTR di KKI, setelah itu mendaftarkan ke Dinas Kesehatan Kota Batam.

Putusan Nomor 76 P/HUM/2018(4) Standar kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3)disusun oleh Organisasi Profesi dan konsil masingmasing TenagaKesehatan dan ditetapkan oleh Menteri;(5) Mahasiswa pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)yang lulus Uji Kompetensi memperoleh Sertifikat Kompetensi yangditerbitkan oleh Perguruan Tinggi;Bahwa sehubungan dengan itu, sesuai dengan UndangUndang Nomor12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi jo Pasal 17 dan Pasal 21Undangundang Nomor 36 Tahun

Standar kompetensi kerja sebagaimanadimaksud pada ayat (3) disusun oleh Organisasi Profesi Perawatdan Konsil Keperawatan dan ditetapkan oleh Menteri;(4) Mahasiswa pendidikan vokasi Keperawatan yang lulus UjiKompetensi diberi Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan olehperguruan tinggj;(5) Mahasiswa pendidikan profesi Keperawatan yang lulus UjiKompetensi diberi Sertiltkat Profesi yang diterbitkan oleh perguruantinggi;(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan UjiKompetensi diatur dengan

Konsil Keperawatan;Halaman 41 dari 106 halaman. Putusan Nomor 76 P/HUM/2018Setelah standar kompetensi keperawatan disusun, maka Menterimenetapakan standar kompetensi kerja keperawatan;e. Untuk mahasiswa pendidikan vokasi keperawatan yang lulus ujikompetensi diberikan sertifikat kompetensi;f. Untuk mahasiswa pendidikan profesi keperawatan yang lulus ujkompetensi diberikan sertifikat profesi;g.

Konsil Keperawatan berwenang menyelenggarakan sistemregistrasi dengan menerbitkan STR kepada Perawat;d. Pemerintah daerah Kabupaten/Kota berdasarkan rekomendasipejabat kesehatan berwenang menerbitkan SIPP kepadaPerawat:Pejabaran Skema dalam UndangUndang Nomor 38/2014 di atasdiperjelas kembali dalam bentuk tabel dibawah ini :No. Lembaga Kewenangan Dasar h1. Perguruan Tinggi Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 5 UU KepTinggi Keperawatan2.

Konsil Keperawatan STR Pasal 18 UU Ke Halaman 45 dari 106 halaman.

PENGGUGAT maka PENGGUGATmengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara / PTUN JakartaNomor : 198/G/2013/PTUNJKT ;Bahwa terdapat gugatan PENGGUGAT Nomor : 198/G/2013/PUTNJKT,Pengadilan Tata Usaha Negara telah menjatuhkan Putusan tanggal 29 April2014 yang telah berkekuatan hukum tetap (In Kracht van Gewijsade) danyang pada intinya menyatakan MEMBATALKAN Surat Keputusan MKDKItentang Disiplin Profesional Dokter Dan Dokter Gigi Atas Pengaduan Nomor44/P/MKDKVVIV2010 tertanggal 29 juli 2013 dan Surat Konsil

PETITUMBerdasarkan uraian tersebut di atas mohon dengan hormat Pengadilan NegeriKarawang memutuskan sebagai berikut :PERMOHONAN PROVISI :1.Mengabulkan Permohonan provisi PENGGUGAT untuk seluruhnya.Memerintahkan kementiran kesehatan Republik Indonesia, konsil kedokteranIndonesia dan Majelis Kehormatan Disiplin kedokteran Indonesia untukmenonaktifkan sementara izin praktek TERGUGAT, yang melakukanpembedahan terhadap pasien demi menghindari hal hal yang tidak diinginkanoleh semua pihak sampai perkara

hukum karenatelah melakukan tindakan medis yang beresiko tinggi (Membedah) Pasien tanpaada pemberitahuan penjelasan dan persetujuan (informed consent) lebih dahuluPENGGUGAT.Menyatakan TERGUGAT telah bersalah karena terbukti selalu salah dalammemeriksa, mendiagnosa penyakit pada Pasien bahkan setelah pembedahanmasih juga berubah ubah (tidak jelas sakit apa), dan melakukan pembedahantanpa izin bahkan membuat pasien menjadi CACAT selama hidupnya.Memerintahkan kementiran kesehatan Republik Indonesia, konsil

Surat Kutipan Akta Kelahiran (tidak ada aslinya);12.13.Surat Hasil Pemeriksaan Radiologi tertanggal 16 Februari 2009Surat ldentitas Pasien Gedung A Rawat Inap terpadu tertanggal 1 Juli 2009(tidak ada aslinya);Surat pengaduan kepada Majelis Kehormatan Kehormatan Disiplin KddokteranIndonesia (tidak ada aslinya);Surat Konsil Kedokteran Indonesia (tidak ada aslinya);Surat Identitas Pasien Rawat inap atas nama Nina Dwijayanti tanggal 16 Februari2009 (tidak ada aslinya);Surat Hasil Pemeriksaan Radiologi

Terdapat penegasan dilengkapi oleh aturan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) berupaPeraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 dalamPasal 8 ayat (1) a.

Para Pemohonselalu mengikuti hasil Uji Materiil di MK dengan adanya Nomor82PUUXIII2015 bahwa Konsil Kedokteran Indonesia bersifatindependen dan bertanggung jawab kepada Presiden secaraHalaman 6 dari 45 halaman.

ProfesiDokter atau Dokter Gigi serta Permenristekdikti Nomor 11 Tahun 2016tentang Sertifikat Profesi Dokter atau Dokter Gigi dalam Pasal 7 Padasaat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ijazah Dokter atau Dokter Gigiyang telah diterbitkan oleh perguruan tinggi sebelum Peraturan Menteriini diundangkan, tetap dinyatakan sah dan berlaku;Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkanpetikan putusan ini kepada Ombudsman, Persatuan Dokter UmumIndonesia(PDUI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Konsil

Fotokopi Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RINomor 11 Tahun 2016 (Bukti P3);Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon (Bukti P4):Fotokopi UndangUndang Dasar 1945 (Bukti P5);Fotokopi UndangUndang Nomor 29 Tahun 2004 (Bukti P6);Fotokopi Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 6 Tahun 2011(Bukti P7);8. Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUUXIII/2015,tanggal 14 Desember 2016 (Bukti P8);9.

Terdakwa ADHITAMA selaku pemilikklinik melakukan perekrutan terhadap tenaga medis dan karyawan yangbekerja pada Klinik Utama Cahaya Mentari;Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 420/PID.SUS/2020/PT DKIBahwa berdasarkan keterangan Ahli DR Fahannudin Rusdi ahli dari DinasKesehatan Provinsi DKI Jakarta menerangkan bahwa perbuatan TerdakwaADHITAMA merupakan perbuatan pidana sebagaimana unsur Pasal 80 ayat(1) Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokterandan berdasarkan Pasal 27 Peraturan Konsil

Kedokteran Indonesia Nomor17 Tahun 2013 tentang Registrasi Sementara dan Registrasi bersyarat bagidokter dan dokter gigi warga negara asing disebutkan bahwa setiap dokterdan dokter gigi warga negara asing yang melakukan kegiatan pelayanankesehatan di bidang kedokteran atau kedokteran gigi di Indonesia harusmengikuti penyetaraan ijazah dan system pendidikan akademik oleh DitjenDIKTI berdasarkan permintaan tertulis dari Konsil Kedokteran ;Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Prof.

,FACLM Ahli dari Konsil Kedokteran Indonesia menerangkanbahwa pemilik klinik yaitu Terdakwa ADHITAMA dapat dikatakan sebagaisubjek delik dalam Pasal 80 Undang Undang Praktek Kedokteran denganmemperkerjakan Li Shengzhou ( Terdakwa dalam berkas perkara lain)dimana Li Shengzhou telah melakukan tindakan tindakan kedokteran danLi Shengzhou tidak memiliki legalitas termasuk Surat Tanda Registrasi danSurat Izin Praktek ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 80 ayat (1) Jo Pasal

H
Terbanding/Tergugat : Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kesehatan selaku Ketua Panitia Seleksi Calon Anggota Konsil Tenaga Kesehatan Tahun 2020

Surat Tanda Registrasi Dokter (Konsil Kedokteran Indonesia) atas nama MantikWibisono (incasu : PENGGUGAT), No.

Registrasi 7111401106002918, tertanggal04 April 2006, yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia, yaitu suatu badanotonom..........otonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifat independen, yang terdiri atas KonsilKedokteran, yang mempunyai kewenangan menerbitkan sertipikat kompetensisebagai surat tanda pengakuan terhadap kemampuan PENGGUGAT sebagai dokterdalam menjalankan praktik kedokteran di seluruh Indonesia, setelah PENGGUGATdinyatakan lulus uji kompetensi ;Surat Izin Praktik Dokter Spesialis

Praktik tersebut adalah merupakanbukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah bahwa PENGGUGAT telah diberikaniin untuk berpraktik di Rumah Sakit Adi Husada Undaan Wetan Surabaya, alamatJalan Undaan Wetan No.4044 Surabaya (Tergugat II), karena PENGGUGAT telahmemenuhi persyaratan, antara lain : Memiliki yazah dokter spesialis ; Mempunyai surat pernyataan telah mengucapkan sumpah / janji dokter ; Memiliki Surat Keterangan sehat fisik dan mental ; Memiliki Surat Tanda Registrasi Dokter (STR) dari Konsil

Kedokteran Indonesiayang masih berlaku ; Mempunyai tempat praktik ; Memiliki rekomendasi dari organisasi profesi ;Bahwa sebagai pengemban profesi kedokteran yang memiliki Surat Tanda RegistrasiDokter (STR) dari Konsil Kedokteran Indonesia dan Surat Izin Praktik Dokter Spesialis(SIP) dari Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Surabaya untuk praktik Dokter SpesialisPenyakit Dalam di Rumah Sakit Adi Husada Undaan Wetan Surabaya, alamat JalanUndaan Wetan No.4044 Surabaya (Tergugat II), PENGGUGAT selain

ROBI SUGARA berdasarkandata di Konsil kedokteran Indonesia dan khususnya di data base PDGIPekanbaru bahwa terdakwa Robi Sugara tidaklah terdaftar / terregistersebagai dokter ataupun dokter gigi di Indonesia, selanjutnya terdakwadiserahkan kekantor Polresta Pekanbaru untuk ditindak lanjuti. Berdasarkan keterangan Ahli Drg.

untukpemasangan Behel yang dilakukan oleh terdakwa sudah termasuk praktikkedokteran gigi Specialis Orthoddoncia yang harus dilakukan oleh dokter gigiSpecialis Orthodoncia yang sudah memiliki sertifikat kKompetensi specialisHalaman 5 dari 34 halaman Putusan No. 1180/Pid.Sus/2016/PN PbrOrtodontik, sehingga yang boleh melakukan kegiatan spesialis Ortodontikadalah dokter gigi yang sudah lulus program pendidikan SpecialisOrthodoncia, lulus ujian kompetensi, memiliki surat Tanda Registrasi yangdikeluarkan oleh Konsil

BEHEL SHOP"bertuliskan Spesialis Orthodontik dan juga turut mencamtumkan LogoPDGI berwarna Ungu, sementara berdasarkan data di Konsil KedokteranIndonesia dan khususnya di Data base PDGI Pekanbaru bahwa sdr ROBItersebut tidaklah terdaftar/teregistrasi sebagai dokter ataupun dokter gigidi Indonesia, dan sudah pasti juga tidak memiliki Izin Praktek untukmelakukan kegiatan layaknya seorang dokter gigi.

Fotocopy Surat Tanda Registrasi yang diterbitkan dan dilegalisasi aslioleh Konsil Kedokteran Indonesia.b. Surat Pernyataan mempunyai tempat praktik atau surat keterangandari fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat praktik.c. Surat Persetujuan dari atasan langsung bagi dokter dan dokter gigiyang bekerja pada instansi atau fasilitas pelayanan kesehatan lainsecara purna waktu.d. Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi sesuai tempat praktik.e.

telahmemfosting di media social dan atas interogasi yang dilakukan oleh saksi Drg.Chairul Sahri terhadap terdakwa yang mengaku lulusan kedokteran USU Medandan metode yang digunakan adalah metode dokter gigi dan terdakwamenggunakan baju warna putih layaknya seorang dokter gigi bertuliskan Drg.ROBI SUGARA dan alat alat yang digunakan seorang dokter gigi specialisuntuk membersihkan karang gigi dan pemasangan Behel yang sudah termasukdalam praktik kedoteran gigi Spesialis Orthodoncia sedangkan berdasarkandata di Konsil

Kuwg..PERMOHONAN PROVISIL :mengabulkan Permohonan provisi PENGGUGAT untuk seluruhnya.Memerintahkan Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, Konsil KedokteranIndonesia untuk menonaktifkan sementara izin praktekTERGUGAT,melakukan pembedahan terhadap Pasien demi menghindari halhal yang tidak diinginkan oleh semua pihak sampai perkara ini selesai.Menyatakan pihak TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukumkarena telah melakukan tindakan medis yang berisiko tinggi (Pembedahan)Pasien tanopa ada pemberitahuan

Provisi ini.DALAM POKOK PERKARAMenerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukumkarena telah melakukan tindakan medis yang berisiko tinggi (Pembedahan)Pasien tanopa ada pemberitahuan penjelasan dan persetujuan (informedConsent) lebih dahulu dari PENGGUGAT.Menyatakan TERGUGAT telah bersalah karena melakukan pembedahantanpa izin bahkan membuat Pasien menjadi CACAT selama hidupnya.Memerintahkan Kemertian Kesehatan Republik Indonesia, Konsil

Surat Konsil Kedokteran Indonesia (tidak ada aslinya);16. Surat ldentitas Pasien Rawat inap atas nama Nina Dwijayanti tanggal 16Februari 2009 (tidak ada aslinya);Hal. 22 dari 29 hal Putusan. Nomor :38/Pat.G/2015./PN. Kuwg..17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.20.Surat Hasil Pemeriksaan Radiologi dari RS. Ciptomangun Kusumo tanggal 15Februari 2009Surat Laporan Pembedahan dari RS. Ciptomangun Kusumo tanggal 16Februari 2009;Surat Permintaan Isi Resum Medis kepada RS.

cassu TermohonKasasi);Bahwa sebagaimana yang telah Pemohon Kasasi/dahuluPembanding/Penggugat sampaikan dalam gugatan dan memoribandingnya, pada tanggal 21 Oktober 2014 Pemohon Kasasi/dahuluPembanding/Penggugat telah mengadukan TermohonKasasi/Terbanding/Tergugat ke Majelis Kehormatan Disiplin KedokteranIndonesia mengenai dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan olehTermohon Kasasi/dahulu Terbanding/Tergugat dengan nomorpengaduan Nomor 48/P/MKDKI/IX/2014 dimana pengaduan tersebuttelah diputus oleh Konsil

Andjojo Djojohandoko (vide Bukti P15dan P16) yang amarnya memutuskan sebagai berikut:MemutuskanMenetapkan : Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia tentangPelaksanaan Keputusan Majelis Kehormatan DisiplinKedokteran Indonesia Dalam Penegakan SanksiDisiplin Terhadap Saudara drg.

Barat, Provinsi DKI Jakarta.Kedua : Bahwa dalam hal ini teradu~ dicabut STRnya/kewenangannya sehingga yang bersangkutantidak berhak melakukan praktik kedokteran/kedokterangigi selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulaitanggal 18 Juli 2016 sampai dengan 18 Juli 2017;Ketiga : Segala perizinan dan penugasan dinyatakan tidakberlaku;Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.Bahwa untuk lebih jelasnya Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf f,huruf h, huruf i, huruf j, Peraturan Konsil

Nomor 3203 K/Pdt/20179.10.Bahwa berdasarkan Putusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor15/KKI/KEP/VII/2016 (vide Bukti P15 dan P16) telah terbukti bahwaTermohon Kasasi/dahulu Terbanding/Tergugat telah melakukanpelanggaran kode etik/disiplin profesi Kedokteran berdasarkan Pasal 3ayat (2) huruf a, huruf b, huruf f, huruf h, huruf i, huruf j, PeraturanKonsil Kedokteran Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang DisiplinProfesional Dokter dan Dokter Gigi sehingga pertimbangan hukumsebagaimana termuat pada hal

Bahwa ketentuan Pasal 49 UndangUndang No. 36 Tahun 2014 tentangTenaga Kesehatan mengatur bahwa untuk menegakkan disiplin TenagaKesehatan dalam penyelenggaraan praktik, konsil masingmasing TenagaKesehatan menerima pengaduan, memeriksa, dan memutuskan kasuspelanggaran disiplin Tenaga Kesehatan; singkatnya, konsil masingmasingtenaga kesehatan setelah menerima pengaduan kemudian melakukanpemeriksaan, dan kemudian memutuskan serta menentukan ada tidaknyakesalahan atau kelalaian.2.

Bahwa belum ada hasil pemeriksaan dari konsil mengenai ada tidaknyakesalahan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh dokter yang pernahbekerja pada Tergugat tersebut, oleh karenanya, Gugatan yang demikianterbukti prematur.3.

Bahwa gugatan dari Penggugat Konvensi tersebut diatas sangat jelas kurangpihak karena tidak memasukkan Majelis Kehormatan Disiplin KedokteranIndonesia (MKDKI), hal ini karena Tergugat Konvensi IIl adalah dokter yangtergabung dalam Organisasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan tunduk padaPeraturan Konsil Kedokteran Indonesia.

Fotocopy Surat Tanda Registrasi Dokter, Nomor Registrasi: 3111402106008815 yang dikeluarkan oleh konsil kKedokteran Indonesia diberitanda T33;4. Fotocopy Sertifikat Kompetensi No624/Resertifikasi/VI/2016 diberi tanda T34;5. Fotocopy UndangUndang Nomor 29 Tahun 2004 tentangPraktik Kedokteran diberi tanda T35;6.

Fotocopy Surat Konsil Kedokteran Indonesia NomorHalaman 131 dari 138 halaman Putusan Nomor 864/Pdt.G/2019/PN Jkt BrtHK.01.02/03/KKI/V/1157/2019 tentang penyamaian keputusan KKI diberi tandaTV5;6.

BAMBANGSUPRAPTO, SpB. yang dikeluarkan Rumah Sakit TkIV Madiun, tertanggal6 Pebruari 2008 ;1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Registrasi Dokter No. 3411101106054232 an.BAMBANG SUPRAPTO yang dikeluarkan Konsil Kedokteran Indonesia, tertanggal20 Nopember 2006 ;1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar No.035/IDI/MD/XII/2006 an. Dr.

BAMBANGSUPRAPTO, SpB. yang = dikeluarkan Rumah Sakit Tk.IV Madiun, tertanggal6 Pebruari 2008 ;1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Registrasi Dokter No. 3411101106054232 an.BAMBANG SUPRAPTO yang dikeluarkan Konsil Kedokteran Indonesia, tertanggal20 Nopember 2006 ;1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar No.035/IDI/MD/XII/2006 an. Dr.

Fotokopi surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi yang diterbitkandan dolegalisir asli oleh Konsil Kedokteran Indonesia yang masih berlaku ;322. Surat pernyataan mempunyai tempat Praktek, atau surat keterangan dari sarana pelayananKesehatan sebagai tempat prakteknya ;3. Surat rekomendasi dari organisasi profesi, sesuai tempat praktek ;4.

BAMBANGSUPRAPTO, SpB. yang dikeluarkan Rumah Sakit TkIV Madiun, tertanggal6 Pebruari 2008 ;28. 1(Satu)..........4128.1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Registrasi Dokter No. 3411101106054232 an.BAMBANG SUPRAPTO yang dikeluarkan Konsil Kedokteran Indonesia, tertanggal20 Nopember 2006 ;29.1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar No.035/IDI/MD/XII/2006 an. Dr.

BAMBANGSUPRAPTO, SpB. yang dikeluarkan Rumah Sakit Tk.V Madiun, tertanggal6 Pebruari 2008 ;1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Registrasi Dokter No. 3411101106054232 an.BAMBANG SUPRAPTO yang dikeluarkan Konsil Kedokteran Indonesia, tertanggal20 Nopember 2006 ;1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar No.035/IDI/MD/XII/2006 an. Dr. BAMBANGSUPRAPTO, Sp.B,M.Surg yang dikeluarkan IDI Cabang Madi, tertanggal11 Desember 2006 ;30.

Ked. tidak diperbolehkan oleh peraturanperundangundangan karena belum bisa dikatakan sebagai dokter.Bahwa cara untuk mendapatkan STR adalah : Yang bersangkutanharus lulus dokter (punya ijasah dokter); Mengikuti ujian kompetensiHalaman 13 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Gpruntuk mendapatkan sertifikat kompetensi; Selanjutnya setelahmelengkapi persyaratan tersebut diajukanlah ke KKI (Konsil KedokteranIndonesia) untuk diterbitkan STR.

;Bahwa persyaratan untuk mendapatkan SIP adalah : Surat Pengajuandari pemohon; Surat Tanda Registrasi (STR), yaitu Bahwa yangbersangkutan terdata dalam database Dokter pada Konsil KedokteranIndonesia (KKI); Rekomendasi dari Organisasi Profesi (IDI); Pas foto4x6 dua lembar.Bahwa jika hanya memiliki ljasan Sarjana Kedokteran (S.Ked) belumbisa dikatakan sebagai dokter (profesi dokter) teregistrasi, karena yangbersangkutan belum bisa menunjukkan STR.

Registrasi adalah pencatatanresmi terhadap dokter dan dokter gigi yang telah memiliki sertifikatkompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya serta diakuisecara hukum untuk melakukan tindakan profesinya, pada angka 7 Surat izinpraktik adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada dokter dandokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhipersyaratan dan pada angka 8 Surat tanda registrasi dokter dan dokter gigiadalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil

Penggugat:
1.Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia
2.Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Radiologi Indonesia
3.Kolegium Radiologi Indonesia
Tergugat:
1.Perhimpunan Dokter Spesialis Radiologi Klinik Indonesia
2.Kolegium Radiologi Klinik Indonesia
Turut Tergugat:
Konsil Kedokteran Indonesia

Bahwa Keputusan MKDKI Nomor 10/P/MKDKI/V/2012 tentangDugaan Pelanggaran Disiplin Kedokteran Indonesia telah dilaksanakanoleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dengan mengeluarkanKeputusan KKI Nomor 27/KKI/KEP/IX/2013 tentang PelaksanaanKeputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia DalamPenegakan Sanksi Disiplin Terhadap Saudara Tamtam OtamarSamsudin,dr,SpOG, pada pokoknya metakukan pencabutan Surat TandaRegistrasi (STR) sementara selama 12 (dua belas) bulan terhadapTergugat .

Nomor 3695 K/Pdt/2016dokter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, f, g, hdan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 4 Tahun 2011tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi, serta ketentuanPeraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1438/Menkes/ Per/ IX/201 0tentang Standard Pelayanan Kedokteran Pasal 1 ayat (1), Pasal 2huruf a dan b, Pasal 3 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan Pasal 10 ayat(2) (Bukti P 17 dan Bukti P 18);29.

Nomor 3695 K/Pdt/2016* Bahwa, Gugatan Penggugat juga dikatakan kurang pihak, karenaPenggugat lupa menarik pemerintah, pemerintah daerah, OrganisasiProfesi dan KKI (Konsil Kedokteran Indonesia) sebagai pihak pengawasdidalam setiap penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimanadisebutkan dalam pokok gugatan dan diatur didalam ketentuan Pasal 6ayat 1 huruf c UndangUndang Nomor 44 Tahun 2009 tentang RumahSakit dan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor1438/Menkes/Per/IX/2010, tanggal

membina dan mengawasi penyelengaraan Rumah Sakit;Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor1438/Menkes/Per/IX/2010, tanggal 24 September 2010 jugamenyebutkan : Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan PemerintahDaerah Kabupaten/Kota bersama dengan organisasi profesi melakukanpembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan standar pelayanankedokteran atau kedokteran gigi;Pasal 71 UndangUndang Nomor 29 Tahun 2004 tentang PraktekKedokteran juga menyebutkan :Pasal 71 : Pemerintah Pusat, Konsil

Kedokteran Indonesia, Pemerintahdaerah, Organisasi profesi membina serta mengawasi praktik kedokteransesuai dengan fungsi dan tugastugas masingmasing;Atas dasar fakta hukum tidak ditariknya dokter Anestesi, Perawat yangberkecamata dan atau perawat yang dianggap tidak professional dan atauPemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Organisasi Profesi, Konsil KedokteranIndonesia selaku pengawas praktek kedokteran sebagai pihak karena telahdisebutkan didalam pokok gugatan dan diatur UndangUndang maka jelasgugatan

TERGUGAT Ill dalam menjalankan profesinya sebagai seorangdokter, terbukti telah melanggar disiplin profesinya sebagai seorangdokter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, f, g, hdan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No. 4 Tahun 2011tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi, serta ketentuanPeraturan Menteri Kesehatan RI No. 1438/Menkes/ Per/ IX/201 0tentang Standard Pelayanan Kedokteran Pasal 1 ayat (1), Pasal 2huruf a dan b, Pasal 3 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan Pasal

(Vide, BuktiTerlampir).Tambahan Eksepsi Dari Tergugatille Bahwa, Gugatan Penggugat juga dikatakan kurang pihak, karenaPenggugat lupa menarik pemerintah, pemerintah daerah, OrganisasiProfesi dan KKI (Konsil Kedokteran Indonesia) sebagai pihak pengawasHal 28 dari 141 Hal Putusan No. 312/Pdt.G/2014PN.

Keputusan MKDKI No.09/P/MKDKIVV/2011, tanggal 5 Juni 2013tentang disiplin dokter dan bukan Malpraktek dokter lagi pula sedangdigugat ke PTUN Jakarta karena mengandung cacat administratif danmelanggar isi Pasal 56 peraturan konsil Nomor 2 Tahun 2011.Hal 80 dari 141 Hal Putusan No. 312/Pdt.G/2014PN.

;Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor27 /KKVKEP/IX/2013 tentang PelaksanaanKeputusan Majelis Kehormatan DisiplinKedokteran Indonesia Dalam PenegakanSanksi Disiplin Terhadap Sudara TamtamOtamar Samsudin, dr.Sp.0G tanggal 2September 2013.;Berita Negara Republik Indonesia PeraturanKonsil Kedokteran Indonesia Nomor 4 Tahun2011 Tentang Disiplin Profesional Dokter danDokter Gigi.

Jkt.Selberdasarkan pasal 3 ayat(2) huruf a, huruf f,huruf g,huruf h dan huruf n,Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 4 tahun 2011 tentang DisiplinProfesional Dokter dan Dokter Gigi yaitu :b. melakukan praktek kedokteran dengan tidak kompeten, dalam hal initidak memiliki Kompentensi menolong persalinan dengan water birth;a. Tidak melakukan tindakan/ asuhan medis yang memadai pada situasitertentu yang dapat membahayakan pasien.

tentang Peserta YangLolos Penetapan NIP Seleksi Pengadaan CPNS Daerah PemerintahKabupaten Jombang Tahun 2018, point (3) khusus nomor urut 5 (lima)atas nama Muhammad Hamzah Asadullah, berupa usulan penetapan NIPyang tidak bisa di proses, dengan alasan bahwa STR (Surat TandaRegistrasi) yang dimiliki Penggugat tidak sesuai dengan yangdipersyaratkan, yaitu STR (Surat Tanda Registrasi) Definitif, sedangkanSTR (Surat Tanda Registrasi) yang dimiliki oleh Penggugat adalah STRInternsip;Bahwa menurut KKI (Konsil

Putusan Perkara Nomor : 133/G/2019/PTUN.SBY.Tanda Registrasi (STR) sesuai dengan keahlianya yang di keluarkan oleh ;= Bagi tenaga Dokter/Dokter Spesialis/Dokter Gigi/Dokter Gigi spesialis dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI)/Konsil KedokteranGigi (KKGI);Bahwa dalam tata cara pendaftaran romawi VII angka 2 huruf (g) tersebutdi atas.Panselda (Panitia Seleksi Daerah) tidak menyebutkan sama sekalitentang STR Internsip atau Definitif, akan tetapi hanya menyebutkanpserta untuk tenaga kesehatan

Dasar (SKJD) Calon Pegawai Negeri SipilKabupaten Jombang Tahun 2018, tertanggal 28 Oktober2018;Fotokopi sesuai asli, Kartu Peserta Ujian CPNS atas namaMuhammad Hamzah Asadullah;Fotokopi sesuai asli, ljasah Sarjana Kedokteran Nomor Seri :15.2.033.00887 dari Universitas Muhammadiyah Malangtertanggal 15 Mei 2015;Fotokopi sesuai asli, Nomor Seri Iljasah : 119012017008444dari Universitas Muhammadiyah Malang dalam kelulusanPendidikan Profesi Dokter (dr) tertanggal 11 Nopember 2017;Fotokopi sesuai asli, Konsil

Konsil Kedokteran Indonesia (KK)Kemudian pendekatan kepada Rumah sakit Intan barokah,menghubungi pihakpihak yang berkompeten dengan prosespengeluaran ijin praktek bagi Tergugat dan Penggugat sebagaijaminan kepada pihakpihak dengan tujuan agar Surat TerdaftarRegistrasi (STR) dan ijin praktek Tergugat dapat terbit.

Hal tersebutdilakukan Penggugat dengan berharap Tergugat dapat berubahsikap mental dan prilakunya sebagai seorang suami dan kepalarumah tangga yang baik dan bertanggung jawab;Bahwa pada tahum 2011 akhirnya upaya yang dilakukan olehPenggugat membuahkan hasil yaitu Surat Tanda Registrasi (STR) atasnama Tergugat dapat diterbitkan oleh Lembaga Konsil KedokteranIndonesia (KKI) ;Bahwa setelah Penggugat berhasil memperjuangkan diterbitkannyaSurat Terdftar Regristasi (STR) atas nama Tergugat, sikap prilakuTergugat

Konsil Kedokteran Indonesia nomor 3111100107083706 an. Ahmad Muzammil tanggal 24 April2007 yang dikeluarkan oleh Ketua Konsil Kedokteran, cocok dengan aslinya bermaterai cukupditandai P.5 ;Menimbang, bahwa disamping bukti surat, kuasa Penggugat telah mengajukan saksisaksimasing masing bernama sebagai berikut :1.