ASTILYA TAMPUBOLON MERUPAKAN PEMILIK SAH DARI TANAH DANBANGUNAN a quo;Bahwa pada tanggal 30 Mei tahun 2011, Para Penggugat melalui kuasahukumnya Lembaga Advokasi & Hukum Lumbun Informasi (LIRA) telahmeminta kepada Para Tergugat tidak menyewakan terhadap sebagian tanah danbangunan a quo dengan pihak lain, bahkan tindakan Para Tergugat semakinmerajarela melakukan pembangunan kamarkamar di sebagian tanah danbangunan a quo, dan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak Para Penggugatsebagai Pemilik Sah

Ronald Sinjal Lumbun, S.H., M.H., Staf Grade 5, DirektoratJenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum danHak Asasi Manusia;Faraitody Rinto Hakim, Analis Pendapat Hukum dan AdvokasiDirektorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, KementerianHukum dan Hak Asasi Manusia;Daniel Duardo Noorwijonarko, Analis Pendapat Hukum danAdvokasi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum,Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor M.HH.HM.07.0343,tanggal 1 September 2016;Halaman

Lumbun (Pro KontraRencana Pembuatan Peraturan untuk Melindungi Pejabat Publik,http:/Awww.hukumonline.com, diakses tanggal 8 Maret 2016)mendefinisikan diskresi sebagai berikut: Diskresi adalah kebijakan daripejabat negara dari pusat sampai daerah yang intinya membolehkanpejabat publik melakukan sebuah kebijakan yang melanggar undangundang, dengan tiga syarat, yakni, demi kepentingan umum, masih dalambatas wilayah kewenangannya, dan tidak melanggar AzasAzas UmumPemerintahan yang Baik (AUPB).

diberi tanda T-2 ;- Fotocopi Surat Gadai ladang /darat dari Ardin tambunan kepada AL.Nainggolan tanggal 1 Februari 1984 atas sebidang tanah di Dusun saut Pardamean Marubun jaya (fotocopi diatas fotocopy) yang telah dilegalisir dan diberi materai ...................................................................................selanjutnya diberi tanda T-3 ;- Fotocopi Surat Keterangan Pengembalian Hak Gadai Atas Tanah yang terletak di Dusun Saut Pardamean Marubun Jaya tanggal 5 Januari 2012 dari Lumbun

tersebut dikarenakan terdakwa telah menebus gadai dari AL.Nainggolan,dimana sebelumnya AL.Nainggolan menerima gadai dari Arden Tambunan (orang tuaterdakwa) sebagaimana bukti surat Terdakwa T.3 berupa Surat Gadai Ladang/Daratdari Ardin Tambunan kepada AL.NAINGGOLAN tanggal 1 Februari 1984 atas sebidangtanah di Dusun Saut Pardamean marubun Jaya dan sesuai bukti surat T.4 berupa SuratKeterangan pengembalian Hak gadai Atas Tanah yang terletak di Dusun SautPardamean Marubun Jaya tanggal 5 Januari 2012 dari Lumbun

telah dipanggil sebanyak 3 (tiga)kali;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 130 HIR dan PeraturanMahkamah Agung Repulik Indonesia Nomor. 1 Tahun 2008, Majelis Hakimberkewajiban untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, denganmemberikan alternatif penyelesaian melalui Mediasi atau upaya perdamaian yangakan dilakukan secara langsung oleh para pihak yang berperkara tersebut ; Menimbang, bahwa untuk keperluan tersebut Majelis Hakim telah menunjukHakim Mediator yakni Sdr.DR.RONALD S LUMBUN

.2.880.000,SMA Negeri 5, Rp.1.140.000,SMP Negeri 4, Rp.3.420.000,SMP Negeri 6, Rp.2.040.000, SMP Negeri 7, Rp.1.650.000, SMP Negeri 11, Rp.1.140.000,SMP Negeri 8, Rp.3.420.000,SMK Negeri 1, Rp.3.270.000,SMK Negeri 7, Rp.2.250.000,SMP Negeri 12, Rp.3.810.000,KPU, Rp.5.700.000,Sanggar Kegiatan Belajar, Rp.510.000,Kecamatan Siantar Sitalasari, Rp.6.090.000,Dinas Kesehatan, Rp.43.800.000,SMP Negeri 1, Rp.4.800.000, 1 (satu) lembar Tembusan Slip Setoran Tabungan Bank Sumut tanggal 2 Juli2012 kepada Inggrid Lumbun

Tobing sebesar Rp. 4.060.000, .17671,te.73.74,79.76.77.78.79.80.81.82.83.84.85.1(satu) lembar Tembusan Tembusan Slip Setoran Tabungan Bank Sumut tanggal01 Mei 2012 kepada Inggrid Lumbun Tobing sebesar Rp. 3.900.000, 1 (satu) lembar Tembusan Setoran tunai BNI kepada Juni A.

.2.880.000,SMA Negeri 5, Rp.1.140.000,SMP Negeri 4, Rp.3.420.000,SMP Negeri 6, Rp.2.040.000,SMP Negeri 7, Rp.1.650.000,SMP Negeri 11, Rp.1.140.000,SMP Negeri 8, Rp.3.420.000,SMK Negeri 1, Rp.3.270.000,SMK Negeri 7, Rp.2.250.000,SMP Negeri 12, Rp.3.810.000,KPU, Rp.5.700.000,Sanggar Kegiatan Belajar, Rp.510.000,Kecamatan Siantar Sitalasari, Rp.6.090.000, Dinas Kesehatan, Rp.43.800.000,SMP Negeri 1, Rp.4.800.000,1 (satu) lembar Tembusan Slip Setoran Tabungan Bank Sumut tanggal 2 Juli2012 kepada Inggrid Lumbun

Tobing sebesar Rp. 4.060.000, .1(satu) lembar Tembusan Tembusan Slip Setoran Tabungan Bank Sumut tanggal01 Mei 2012 kepada Inggrid Lumbun Tobing sebesar Rp. 3.900.000, 1 (satu) lembar Tembusan Setoran tunai BNI kepada Juni A.

Lumbun (Pro KontraRencana Pembuatan Peraturan untuk Melindungi Pejabat Publik,htto:/Awww.hukumonline.com, diakses tanggal 8 maret 2016)mendefinisikan diskresi sebagai berikut: Diskresi adalah kebijakan daripejabat negara dari pusat sampai daerah yang intinya membolehkanpejabat publik melakukan sebuah kebijakan yang melanggar undangundang, dengan tiga syarat, yakni, demi kepentingan umum, masihdalam batas wilayah kewenangannya, dan tidak melanggar AzasAzasUmum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

setelah saksi tahudibangun Patane ada pohon kayuBahwa saksi tidak tahu = siapa yang ttanah =~=mohon ssjati ;Bahwa tanah Tongkonan To Batu itu bagian luas tanah Tongkonan ;Bahwa saksi tahu namanama Penggugat yaitu Sulle Likka, Marselinus Batara,Martinus Baso, Simon Sali Padang, Kangkang Simon Padang, Laurensius Matoto danAgustina Palamba, banyak itu merupakan mewakili perwakilan dari tiap rukunTongkonan ;Bahwa diluar bisa dibagi pekarangan tanah Tongkonan, rumah tanah TongkonanToraja dan 1 rumah lumbun

dan mengusahailahan terebut dengan ditanami pisang, pokat, durian dana tanaman lainnyaHalaman 3 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Padt.G/2020/PN BIg10.clitsdan tidak pernah ada yang melarang atau merasa keberatan atas itu danjuga telah berdiri Pekuburan dan tugu diatasnya.Bahwa Penggugat merupakan salah satu dari keturuan dari Op SioholakDamanik yang merupakan generasi ke8 dari Op Siohalak Damanik yangmerupakan Raja Lumban Bolon Sijambur;Bahwa keberadan Op Siohalak Damanik sebagai Raja Lumbun

Lumbun (ProKontra Rencana Pembuatan Peraturan untuk Melindungi Pejabat Publik,http:/Awww.hukumonline.com, diakses tanggal 8 maret 2016)mendefinisikan diskresi sebagai berikut: Diskresi adalah kebijakan dariHalaman 28 dari 54 halaman, Putusan Perkara Nomor : 64/G/2021/PTUN.SBY.pejabat negara dari pusat sampai daerah yang intinya membolehkanpejabat publik melakukan sebuah kebijakan yang melanggar undangundang, dengan tiga syarat, yakni, demi kepentingan umum, masih dalambatas wilayah kewenangannya,

Saksi Rahmawati Lumbun Taruan, yang dibacakan di persidangan padapokoknya sebagai berikut:Bahwa pada tanggal 22 September 2018 sekira Pukul 19.00 WIBbertempat di Perum Tiga Putri Kencana, Kel. Tanah Mas, Kec. TalangKelapa, Kab.

(duapuluh ribu meter persegi) atas nama Antonius Lumbun Raja;Sertifikat Hak Milik Nomor 767/Desa Rejosari, Surat Ukur Nomor271/Rejosari/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 20.000 m? (duapuluh ribu meter persegi) atas nama Rosniawati Bangun;Sertifikat Hak Milik Nomor 768/Desa Rejosari, Surat Ukur Nomor272/Rejosari/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 20.000 m?

Lumbun Pinasa dengan hargapenawaran Rp. 560.929.600,, PT. Rizgan Farabi dengan hargapenawaran sebesar Rp. 565.356.000, PT. CV. Sembilan Bersaudaradengan harga penawaran Rp. 582.848.750, dan PT. Madu AbadiJaya dengan harga penawaran Rp. 579.064.600,Ketua Panitia sdr. YAYAT SETIA pada tanggal 9 Nopember 2010melalui suratnya nomor : 012/PU.LNON ALKES.KBN KSG/10/XI/10mengusulkan calon pemenang kepada PPK terdakwa Drs.

Lumbun Pinasa dengan hargapenawaran Rp.560.929.600,, PT. Rizgan Farabi dengan hargapenawaran sebesar Rp.565.356.000, PT. CV. Sembilan Bersaudaradengan harga penawaran Rp.582.848.750, dan PT. Madu Abadi Jayadengan harga penawaran Rp. 579.064.600,Ketua Panitia sdr. YAYAT SETIA pada tanggal 9 Nopember 2010melalui suratnya nomor : 012/PU.LNON ALKES.KBN KSG/10/XI/10mengusulkan calon pemenang kepada PPK terdakwa Drs.

tersebutmaka untuk membuktikan kebenaran dari dalil eksepsi tersebut haruslah memeriksapokok perkara sehingga materi eksepsi tentang kurangnya pihak akandipertimbangkan bersama dengan pokok perkara;Menimbang, bahwa ternyata Pengadilan Tingkat Pertama setelah memeriksamateri perkara, knhususnya memeriksa alat bukti surat berupa Perjanjian Kredit Perjanjian kredit (P8; P9; P10), tidak mencermati dengan saksama bahwa pihakpeminjam adalah Michael Andris, dalam jabatannya sebagai Direktur Utama,Chandra Lumbun

Lumbun Sari, Kec. Rumbai, Kota Pekan Baru, Riau ;4. DASMIEL ARIFIN, beralamat di Jl. Mangga No. 17 RT. 10/19, Kota Baru, Bekasi Barat ;5. IRFAN ARIFIN, beralamat di Jl. Kenanga No. 91, Kel. Napar, Kec. Payakumbuh Utara, Sumatera Barat ;6. NIFIRA ARIFIN, beralamat di Jl. Cijengkol Kramat No. 2 RT. 002/008, Desa Cijengkol, Kec. Setu, Kab. Bekasi ;7. YUNIARTI, beralamat di Jl. Pakis Gunung Raya No. 8, Taman Yasmin Sektor 2 RT. 005/09, Kel. Ciledek Timur, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor ;8.