Bahwa, mengenai harta bersama berupa rumah di jalan Medokan Surabaya,Penggugat Rekonpensi mohon kerelaan tergugat Rekonpensi agar rumah tersebutdapat dihibahkan secara notaril kepada kedua anak Penggugat Rekonpensi danTergugat Rekonpensi untuk masa depan kedua anak tersebut kelak. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Termohon Konpensi/PenggugatRekonpensimohon sudilah kiranya Yang Terhormat Bapak Ketua Majelis Hakim yangmengadili perkara ini berkenan memutuskan:PRIMAITIR.Dalam Konpensi:1.

Menetapkan rumah di di jalan Medokan Surabaya, sebagai harta bersama yangdihibahkan secara notaril kepada XXXX dan XXXX sebagai anak PenggugatRekonpensi dan Tergugat Rekonpensi. . Menyatakan perkawinan antara Pemohon Konpensi (PEMOHON) denganTermohon Konpensi (TERMOHON) putus karena cerai talak setelah tercapainyakesepakatan sebagaimana tersebut pada butir 1 di atas. . Menirimkan salinan putusan Pengadilan Agama Surabaya dalam perkara ini kepadaKantor Pusat PT. Telekomonikasi Seluler, Tbk.

Menetapkan rumah di jalan Medokan Surabaya, sebagai harta bersama yangdihibahkan secara notaril kepada XXXX dan XXXX sebagai anak PenggugatRekonpensi dan Tergugat Rekonpensi. Menyatakan perkawinan antara Pemohon Konpensi (PEMOHON) denganTermohon Konpensi (TERMOHON) putus karena cerai talak setelah tercapainyakesepakatan sebagaimana tersebut pada butir 1 di atas. Mengirmkan salinan putusan Pengadilan Agama Surabaya dalam perkara inikepada Kantor Pusat PT. Telekomonikasi Seluler, Tbk.

Menyatakan AKTA JAMINAN FIDUSIA yang dibuat tidak secaraAKTA NOTARIL dinyatakan Batal Demi Hukum Pada Umumnyaterkhusus nya AKTA JAMINAN FIDUSIA yang mengikat 1 UnitKendaraan ber roda Dua dengan data sbb;Merk : HONDA;Type : VARIO 150 Plus;Tahun : 2020;Warma : SILVER;Nopol : R.6434.WR;No.Rangka : MH1KF4128LK052834;No.Mesin > KF41F2056948;Sesuai dalam Perjanjian Pembiayaan No. 01201008874 dinyatakanBATAL DEMI HUKUM;6.

Klausul Baku dan apa yang dimaksuddengan perjanjian baku, sedangkan apa yang debitur laksanakandengan kreditur dalam perjanjian pembiayaan sebagaimana disepakatidalam perjanjian kredit No. 01201008874 termasuk dalam perjanjianbaku yang sebagaimana dijamin kebenaran formilnya di hadapanhukum sehingga dalil penggugat tersebut terlalu dibuatbuat dan tidakberdasarkan hukum dan tidak dapat dibenarkan secara hukum;e) Posita angka ke5 bahwa Menyatakan AKTA JAMINAN FIDUSIAyang dibuat tidak secara AKTA NOTARIL

dinyatakan batal demi hukumbahwa dalam kenyataanya akta tersebut terbit berdasarkan AKTANOTARIL dan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan kebenaran formilnya di hadapan hukum, terkait denganpenerbitan akta fidusia pihak Penggugat tidak dibenarkan menyatakanbahwa AKTA JAMINAN FIDUSIA tersebut tidak berdasarkan akta notaril,yang berhak menyatakan pernyataan tersebut melalui putusanpengadilan adminitrasi negara yang menyatakan sah atau tidaknya aktaitu terbit, jadi menurut hemat Tergugat

Bahwa Tergugat membantah serta menolak dengan tegas dalilPenggugat dalam Posita angka ke5 (lima) yang menyatakan bahwa AKTAJAMINAN FIDUSIA yang dibuat tidak secara AKTA NOTARIL dinyatakanbatal demi hukum bahwa dalam kenyataannya akta tersebut terbitberdasarkan AKTA NOTARIL dan dijamin keabsahanya dan dapatdipertanggungjawabkan kebenaran formilnya di hadapan hukum, terkaitdengan penerbitan akta fidusia pihak Penggugat tidak dibenarkanmenyatakan bahwa AKTA JAMINAN FIDUSIA tersebut tidak berdasarkanakta

Notaril, yang berhak menyatakan pernyataan tersebut melalui PutusanPengadilan Adminitrasi Negara yang menyatakan sah atau tidaknya Akta ituterbit;8.

Bahwa kesepakatan itu dituangkan secara notaril dalam akta perjanjian kerjasama pembangunan Ruko Nomor 02 tanggal 16 April 2013 yangditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat di hadapan Raditya EkoHartanto, SH,MKn, Notaris di Gresik, selanjutnya dalam perkara ini cukupdisebut dengan akta perjanjian.7. Bahwa dalam akta perjanjian tersebut telah disepakati antara lain tentang:a.

Dan Rencana Anggaran Biaya (RAB)Menimbang bahwa, setelah Tergugat melihat Penyelidikan tanah, GambarBangunan dan RAB tersebut menyatakan sanggup membangun ruko sesuaigambar tersebut, selanjutnya pada tanggal 16 April tahun 2013 Penggugat danTergugat telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama membangun 4(empat) Ruko, masingmasing Ruko terdiri 3 (tiga) lantai diatas tanah tersebut yangsecara Notaril dalam Akta Perjanjian Kerja sama Pembangunan Ruko Nomor: 02tanggal 16 April 2013 yang ditanda

AC.637.0003791, tertanggal 28 November 2013.Penggugat menjelaskan pula bahwa sebelum putusan tersebut diatas berkekuatanhukum tetap (Inkracht van gewijsde), antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 08Januari 2013 telah mengadakan Kesepakatan Perdamaian yang dituangkan dalamAkta Notaril dengan Nomor : 03 dihadapan Kristi Ananda Yulianes, SH, NotarisBandung.

Danbenar pula posita butir 2 (dua) selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugatmemiliki harta gono gini yang telah selesai dibagikan antara Penggugat danTergugat sebagaimana yang dituangkan dalam Akta Notaril Nomor : 03, tanggal 08Januari 2013, dibuat dihadapan Kristi Ananda Yulianes, SH, Notaris Bandung, yangsecara tegas dan jelas menyatakan : .......

NETTY S.R NAIBORHU, SH., MH., dibawah sumpahmenurut agamanya, pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut : Bahwa suatu akta Perdamaian bisa dibuat dibawah tangan atau secara Notaril(Otentik) ; Bahwa diabuatnya suatu akta Perdamaian adalah untuk mengakhiri suatuperselisihan ; Bahwa suatu Akta Perdamaian harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 1320HIm 19 dari 41 hlm Putusan Nomor 161/Pdt.G/2019/PN.BdgKUHPerdata ; Bahwa suatu Akta Perdamaian dibuat atas kesepakatan para pihak dimana isi dari AktaPerdamaian

Dan benar selama perkawinan antaraPenggugat dan Tergugat memiliki harta gono gini yang telah selesai dibagikan antaraPenggugat dan Tergugat sebagaimana yang dituangkan dalam Akta Notaril Nomor :03, tanggal 08 Januari 2013, dibuat dihadapan Kristi Ananda Yulianes, SH, NotarisBandung, yang secara tegas dan jelas menyatakan : ~........

telah dilaksanakan antaraPenggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/PenggugatKonpensi tersebut merupakan peristiwa hukum (perikatan) yang sah serta mengikat bagipara pihak, sesuai Pasal 1320 jo. 1338 KUHPerdata yang harus dilaksanakan olehHIm 36 dari 41 hlm Putusan Nomor 161/Pdt.G/2019/PN.BdgTergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi, dan tindakan TergugatRekonpensi/Penggugat Konpensi yang tidak tunduk dan patuh terhadap kesepakatanyang dibuat bersama yang dituangkan dalam Akta Notaril

Perk.No.493/Pdt/2015/PT.DKI2.Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan PerbuatanMelawan Hukum ;3.Menyatakan sah dan sesuai dengan hukum keputusan ParaPemegang saham PT.Bumimas Megah Prima diluar RUPS Maret2009 dan dapat dituangkan ke dalam Akta Notaril PernyataanKeputusan Penegang Saham di luar RUPS dalam rangkapersetujuan perubahan Anggaran Dasar dan PemberitahuanPerubahan data Perseroan PT.Bumimas Megah Prima;4.Memerintahkan Penggugat untuk menyatakan hasil Keputusan ParaPemegang Saham PT.Bumimas

Megah Prima diluar RUPS Maret2009 dihadapan Notaris dalam Akta Notaril pernyataan KeputusanPemegang Saham diluar RUPS PT.Bumimas Megah Prima5.Menyatakan batal dan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum atasKeputusan keputusan Para Pemegang Saham Turut Tergugat yang tertuang dalam akta akta tersebut dibawah ini berikut setiapdan segala perikatan dan akibat hukum yang timbul dari atausehubungan dengan :1.

terdaftar pada KepaniteraanPengadilan Negeri Pekanbaru dengan register nomor 901/SK/2019/PNPbr, menurut surat Permohonan Pembubaran Perseroan dalam perkaraNomor 251/Pdt.P/2019/PN Pbr, seluruhnya disebut sebagai ParaTermohon;yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiripersengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam suratpermohonan tersebut, dengan jalan perdamaian di luar persidangan danuntuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan KesepakatanPerdamaian yang dibuat secara notaril

Adapun kedua Akta Notaril tersebut yaitu AktaPerjanjian nomor: 10 tertanggal 13 Agustus 2003 antara MADE RIPEGdengan PANDE NYOMAN GEDE MARUTHA dan Akta Kuasa nomor: 11tertanggal 13 Agustus 2003. Adapun objek yang diperjanjikan dalamkedua akta tersebut adalah terhadap SHM nomor: 1507. Sehinggamenurut hukum acara perdata bahwa Notaris MADE PURYATMA, SHharuslah ditarik sebagai TERGUGAT atau TURUT TERGUGAT dalamperkara Aquo.

Karena ternyata pada tanggal13 Agustus 2003 ada Akta Notaril yaitu:i. Akta Perjanjian nomor: 10, tertanggal 13 Agustus 2003 yang dibuatoleh Notaris MADE PURYATMA, SH. Adapun perjanjian itu adalahantara MADE RIPEG, NI KETUT NIGEG (TERGUGAT I) denganPANDE NYOMAN GEDE MARUTHA dan ada tanda tangan dari MADE SURASTRA (TERGUGAT Ill), dan KETUT GEDE ARTA(TERGUGAT IV) tanpa melibatkan PUTU GEDESEMADI/TERGUGAT II.

Artinya PUTUGEDE SEMADI/TERGUGAT Il tidak mengetahui ada Perjanjiantertulis antara MADE RIPEG, NI KETUT NIGEG (TERGUGAT J), MADE SURASTRA (TERGUGAT Ill), dan KETUT GEDE ARTA(TERGUGAT IV) dengan PANDE NYOMAN GEDE MARUTHA;19.Bahwa dengan adanya 2 (dua) Akta Notaril Perjanjian masingmasing pada16 November 1982 dan 13 Agustus 2003 yaitu:Akta Notaril Perjanjian Jual Beli antara MADE RIPEG dengan PANDE PUTU GEDE WIJAYA., SH, PANDE PUTU GEDE WIJANA,PANDE GEDE WINAYA yang dibuat oleh Notaris KETUT RAMESISWARA

Akta Notaril Perjanjian antara MADE RIPEG dengan PANDENYOMAN GEDE MARUTHA yang dibuat oleh Notaris MADEPURYATMA, SH pada tanggal 13 Agustus 2003.

Harus ditarik sebagai TERGUGAT/TURUT TERGUGAT Notaris EDDYNYOMAN WINARTA, SH;vi.Harus ditarik sebagai TERGUGAT/TURUT TERGUGAT I MADEPURYATMA, SH;Halaman 49 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 948/Pdt.G/2020/PN Dps Bahwa karena adanya dua Akta Notaril yaitu Akta Perjanjiannomor: 10 dan Akta Kuasa nomor: 11 kesemuanya tertanggal 13Agustus 2003 dan kesemuanya dibuat oleh Notaris MADEPURYATMA, SH.

Addendum Perjanjian Kredit No. 09 Tanggal 05 November 2014 yangdibuat secara notaril dinadapan Notaris Wawan Syahrani S.H;iii.

Addendum Perjanjian Kredit No. 704 Tanggal 26 Januari 2016 yangdibuat secara notaril dinadapan Notaris Herdiyan Ibnu, S.H.Berdasarkan Komparisi Perjanjian Kredit tersebut disebutkan bahwa:Para Penghadap yaitu Tuan Fransisco H dan Nyonya Ivanna Sulistiotersebut diatas, yang bertindak untuk diri sendiri dan masingmasingHalaman 15 dari 76 Putusan Perkara Nomor 66/Pdt.G/2019/PN.

Smr/ Penggugat Konvensi sebagaimana telah dipersyaratkan dan diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit No. 22 Tanggal 27 Januari 2014 yang dibuat secara notaril dihadapan Notaris Soetanto Ambar Riatmadji S.H., Addendum Perjanjian Kredit No. 09 Tanggal 05 November 2014 yang dibuat secara notaril dihadapan Notaris Wawan Syahrani S.H. dan Addendum Perjanjian Kredit No. 704Tanggal 26 Januari 2016 yang dibuat secara notaril dinadapan Notaris Herdiyan Ibnu, S.H. di mana total tunggakan tercatat sebesar Rp.

Addendum Perjanjian Kredit No. 09 Tanggal 05 November 2014 yangdibuat secara notaril dinadapan Notaris Wawan Syahrani S.H;Halaman 71 dari 76 Putusan Perkara Nomor 66/Pdt.G/2019/PN. Smriii.

Bahwa dalam Aktaakta Notaril yang berisikan akad pembiayaanMudharabah wal Murabahah/ljarah (waad) juncto Akta dibawah tanganakad pembiayaan Mudharabah wal Murabahah/ljarah (waad) disebutkanPenggugat selaku pengelola (mudharib) dan Tergugat adalah pemilik modal(shahibul maal);3. Bahwa implementasi dari Aktaakta Notaril yang berisikan akad pembiayaanHalaman 2 dari 36 hal.Put.

Penggugat hanya sebesar Rp4.990.000.000,00 (empat miliarsembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) dengan 3 (tiga) kalipencairan sedangkan sisanya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh jutarupiah) tidak diberikan kepada Penggugat;4.9.Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) tanggal 3 Juni 2013yang merupakan Induk Pembiayaan dengan nilai pembiayaan sebesarRp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) diberikan seluruhnya olehTergugat kepada Penggugat dengan 5 (lima) kali pencairan;Bahwa di dalam Aktaakta Notaril

Akad Notaril yang terdiri:1.1 Akta Notaris Syamani, S.H., Nomor 31 tanggal 9 April 2007;1.2 Akta Notaris Syamani, S.H., Nomor 31 tanggal 12 Maret2008;1.3 Akta Notaris Syamani, S.H., Nomor 31 tanggal 23 Februari2009;1.4 Akta Notaris Syamani, S.H., Nomor 31 tanggal 23 Juni2009;1.5 Akta Notaris Selvi Fitrian Liu, S.H., tanggal 13 Agustus2010;Halaman 10 dari 36 hal.Put. Nomor 875 K/Pdt/20172.

Bahwa dalam Aktaakta notaril yang berisikan akad pembiayaanMudharabah Wal Murabahah/ljarah (Waad) juncto akta dibawahtangan akad pembiayaan Mudharabah Wal Murabahah/jarah(Waad) disebutkan Penggugat selaku pengelola (mudharib) danTergugat adalah sebagai Pemilik modal (Shahibul Maal);3.

Warungkiara, KecamatanWarungkiara, Kabupaten Sukabumi, telah diikat hak tanggungan peringkatpertama sebesar Rp. 1.609.000.000, (satu milyar enam ratus sembilan jutarupiah).Sesuai dengan surat penawaran pemberian kredit (SPPK) NomomrBBF.SMI/SPPK.278/2012, tertanggal 15 Oktober 2012, dengan perjanjiankontrak kredit selama 1 (satu) tahun serta bisa diperpanjang apabilaPENGGUGAT belum bisa melunasi utang pokok kepada TERGUGAT I danini terbukti dengan dibuatnya Addendum ke 2 (Dua) Perjanjian Kredit Modalkerja Notaril

Nomor 132, tertanggal 23 Oktober 2012 sebagai kelanjutan dariAddendum ke 1 (satu) pada tanggal 24 Oktober 2011 yang merupakankelanjutan pula dari perjanjian kredit notaril Nomor 132, tertanggal 25Oktober 2010.2 Bahwa pada awalnya usaha PENGGUGAT di bidang usaha tersebut diatasberjalan lancar dan tidak mengalami hambatan sehingga angsuan kepadaTERGUGAT I menjadi lamcar juga, dan berhubungan sistem perjanjian kontrakkreditnya itu berbentuk rekekening koran, maka angsuran boleh dibayar hanyabunganya

Bahwa selanjutnya Ir.Eddy Linson Harlianto selaku kepala Divisi KreditAgribisnis dan Ny.Tintin Wachjuni selaku Kepala Divisi Hukum danInvestigasi Kredit dan PT.Bank Bukopin telah membuat Surat KuasaMembebankan Hak Tanggugan dengan Akta Notaril No. 3 tanggal 26Januari 2010 atas sebidang tanah HGB No.1/Air Amo seluas 56.460 m2,(lima puluh enam ribu empat ratus enam puluh meter persegi ) yang terletakdi Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung , Provinsi Sumatra Barat, denganmemilih domisili hukum yang tetap

Bahwa oleh karena pokok perkara yang diajukan penggugat adalahmengenai tuntutan agar Penggugat mendapatkan jijin untuk melakukanpelepasan ha katas sebidang tanah HGB No.1/Air Amo seluas 56.460 m2,(lima puluh enam ribu empat ratus enam puluh meter persegi ) yang terletakdi Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung , Provinsi Sumatra Barat sebagaimanapokok tuntutan dalam pentitum angka 6 (enam) maka, sesuai permintaanPenggugat yang berdasarkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggugandengan Akta Notaril No.3 tanggal

Bank Bukopin.Bahwa selanjutnya Akta Notaril No.11 dalam pasal 9 huruf n dengan jelasmenyebutkan bahwa PT.

Bahwa disamping itu pula Para Tergugat sampai dengan jawaban ini dibuat20.tidak ada menerima dokumen yang menjadi dasar gugatan perkara a quoyaitu Akta Pernyataan No.6 dan 7 tertanggal 6 Februari 2014 yang dibuatdihadapan Notaris H.Durachmn di Cibitung yang merupakan hak ParaTergugat untuk menerima turunan/salinan akta notaril tersebut, hal manasudah dimintakan langsung kepada pihak Penggugat baik dalam sidangsidang mediasi dan juga melalui surat tanggal 4 November 2015 yangdikirimkan kuasa Penggugat

Turut Tergugat telah mengajukanJawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut :DALAM EKSEPSI ; nen1.Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecualiterhadap halhal yang diakui kebenaranmnya, dalam jawaban ini ; Bahwa pokok permasalahan dari gugatan ini adalah mengenai gugatan perdata berkaitanjual beli tanah a Quo antara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat yang tidakdilaksanakan secara sempurna karena jual beli dimaksud dilaksanakan dibawah tangantanpa suatu Akta Notaril

mengajukan eksepsi sebagaimana terurai diatas ; Menimbang, bahwa tentang eksepsi dari Tergugat sebagaimana terurai Pengadilandengan pertimbanganpertimbangan sebagaimana akan diuraikan dibawah ini, berpendapatsebagai berikut : Menimbang bahwa tentang ekskepsi angka 2 yang permasalahan dari gugatanmengenai gugatan perdata berkaitan jual beli tanah a Quo antara pihak Penggugat denganpihak Tergugat yang tidak dilaksanakan secara sempurna karena jual beli dimaksuddilaksanakan dibawah tangan tanpa suatu Akta Notaril

,tidak ada Majelis Hakimmenemukan pilihan domisili yang dipilih Penggugat dan Tergugat dalamperkawinannya, dan tidak menemukan bukti yang otentik yang bersifat notaril tentangperkawinan Penggugat dan Tergugat;Hal. 15 dari 23 Hal.

PutusanMahkamah Agung RI Nomor 62 K/Pdt/2011 (T.1, T.2 dan T.3) yang oleh JudexFacti telah menerapkan hukum yang kontradiksi dengan putusan (T.1, T.2 danT.3) tersebut dengan pertimbangan tidak ada pilihan hukum yang bersifatPerjanjian Notaril yang dijadikan dasar perkawinan Penggugat dan Tergugat, haltersebut telah bertentangan dengan Hukum Adat, kesepakatan secara lisan menuruthukum adat telah sah dan sudah merupakan keputusan, hukum adat tidakmengenal adanya perjanjian secara notaril, sehingga

Nomor 3146 K/Pdt/201520.26.2/.28.saat ini merupakan objek sengketa perkara in casu, objek sengketa manauntuk penjualannya telah Penggugat kuasakan kepada Tergugat melaluikuasa menjual notaril yang dibuat oleh Tini Prihantini, Notaris/PPATSemarang, pada awal tahun 2011;Bahwa Penggugat pun sangat terkejut karena SHM Nomor 2 seluas 823 m?dalam jual beli tersebut pun direkayasa menjadi SHM Nomor 2163/Karangrejo atas nama Penggugat yang hanya seluas 621 m?

adalah bertentangan dengan hukumbilamana objek lelang berdasarkan suatu eksekusi atas hak tanggungan,yang bilamana gagal lelang, tidak dapat dengan begitu saja dijual di bawahtangan, karena objek yang dijual bukan objek yang bebas tetapi masihterikat pada peraturan lelang dan kewenangannya berada pada penjuallelang dan bahwa menurut Penggugat, karena adanya fakta hukum yangdemikian maka Tergugat tidak mau melakukan penjualan sendiri/penjualanbawah tangan atas objek sengketa berdasarkan kuasa menjual notaril

dan Akta Jual Beli Nomor 222/2011 tanggal 28 Desember 2011selain merupakan suatu perbuatan melawan hukum, khusus untuk Akta JualBeli Nomor 222/2011 jelas sekali bertentangan dengan Peraturan LelangNomor 189 tahun 1908 karena yang seharusnya melakukan penjualan atasobjek sengketa in casu SHM Nomor 2 (direkayasa menjadi SHM Nomor2163) adalah penjual lelang berdasarkan permohonan lelang yang diajukanoleh Tergugat atas dasar APHT dan sertifikat hak tanggungan, sedangpada sisi yang lain kuasa menjual notaril

ketentuan Pasal 1813 KUH Perdata, halhal yangmengakhiri suatu pemberian kuasa adalah Pemberi Kuasa menarik kembalikuasa secara sepihak, atau salah satu pihak meninggal dunia dan ataupenerima kuasa melepas kuasa tersebut, dan jika ketiga aspek inidikonstatir dengan fakta hukum dalam jual beli atas objek sengketa in casu,maka jelas jual beli tersebut adalah tidak sah secara hukum karena tidakadan halhal termaksud dalam Pasal 1813 KUH Perdata tersebut yangsecara nyata ada untuk mengakhiri kuasa menjual notaril

memeriksa dan menilai alat bukti suratdalam perkara a quo, sampai pada taraf pengambilan putusannya;Bahwa Judex Facti sama sekali tidak ketentuan pasalpasal tentang dalamUU Hak Tanggungan dan juga ketentuan Peraturan Lelang Nomor 189/1908didalam memutus perkara a quo;Bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan dan menilai ketentuan Pasal 20Undang Undang Nomor 4/1996 tentang Hak Tanggungan dikaitkan denganPasal 22 perjanjian antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi dikatkan dengan adanya kuasa menjual notaril

Bahwa selanjutnya Penggugat terangterangan telah mengakui bahwaPenggugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuranHalaman 7 Putusan No257/Pdt.G/2020/PN.Cbikepada Tergugat sebagaimana telah disepakati sebelumnya dandituangkan dalam Perjanjian Kredit yang dilakukan secara notaril danlegalisasi Nomor: 053/ULMLWLG/PKMMR/IX/2015 Tanggal 08September 2015 Juncto Addendum Perjanjian Kredit Nomor 019/ULMLWLG/PKTMR/V/2017 Tanggal 23 Mei 2017 Juncto PerjanjianPembiayaan Notaril Nomor: 014 Tanggal 16

bangunan dengan bukti kepemilikan berupa SertifikatHalaman 9 Putusan No257/Pdt.G/2020/PN.CbiHak Milik No. 103/Karehkel, objek jaminan mana kemudian diikatsecara sempurna sebagai objek hak tanggungan berdasarkanSertifikat Hak Tanggungan No. 12756yang diterbitkan oleh KantorPertanahan Kabupaten Bogor;c) Bahwa selama masa pembiayaan Penggugat beberapa kalimelakukan penambahan fasilitas sebagaimana AddendumPerjanjian Kredit Nomor 019/ULMLWLG/PKTMR/V/2017 Tanggal23 Mei 2017 Juncto Perjanjian Pembiayaan Notaril

Menyatakan demi hukum dan mengikat Akta Perjanjian Perjanjian KreditNomor: 053/ULMLWLG/PKMMR/IX/2015 Tanggal 08 September 2015Juncto Addendum Perjanjian Kredit Nomor 019/ULMLWLG/PKTMR/V/2017Tanggal 23 Mei 2017 Juncto Perjanjian Pembiayaan Notaril Nomor: 014Tanggal 16 Agustus 2018 Juncto Addendum Perjanjian Kredit Nomor:037/ULMLWLG/PKRMR/X/2019 Tanggal 31 Oktober 2019, JunctoHalaman 12 Putusan No257/Pdt.G/2020/PN.CbiAddendum Perjanjian Kredit Nomor: 009/PK/ULMLWLG/II/2020 Tanggal 27Februari 2020;4

(satu)eksemplar surat perjanjian sewa menyewa Notaril Nomor25 tanggal 17 Maret 2010, 1 (satu) lembar kwitansipembayaran ganti uang bajak seluas 74,61 hektar sebesarRp 37.305.000, (tiga puluh tujuh juta tiga ratus limaribu rupiah) tertanggal 16 Juli 2010 dari Divisi GunungKatun yang diterima dan ditandatangani oleh HERMANSYAHHalaman 3 dari 57 halamanPutusan Pidana Nomor: 56/Pid.B/2012/PN.KB.KS dan KARIM, 1 (satu) lembar surat Pemberitahuan PajakTerhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) NOP:18.14.010.004.9000020.1

yangpembayarannya dilakukan secara bertahap yaitu untukpembayaran seluas 100 (seratus) hektar sebesar Rp210.000.000, (dua ratus sepuluh juta rupiah) dan Rp105.000.000, (seratus lima juta rupiah) untuk 50 (limapuluh) dibayar setelah diukur dan dibajak; Bahwa saksi menyerahkan uang sebesar Rp 210.000.000, (duaratus sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa dan Abdul Karim(DPO) sebegai pembayaran pertama sewa tanah di hadapanNotaris Mujiriyatno, S.H., sebagaimana tercantum dalamSurat Perjanjian Sewa Menyewa Notaril

Bahwa berdasarkan formulasi kalimat pada surat gugatan, maka gugatanPenggugat yang diajukan pada perkara ini menggugat EfendyPurnama, selaku pribadi;Halaman 5 dari 26 putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2019/Pn KdiEfendy Purnama pribadi tidak pernah melakukan transaksi hukum, baikberupa Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan ataupun Perjanjian jual belliberkenaan tanah obyek sengketa.Berdasarkan Akta Notaril, Akta Pengikatan Jual Beli, Nomor 55, tanggal 12 Juni 2014dan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah

(PPAT), Akta Jual Beli, Nomor 369/2017,tanggal 27 April 2017, yang datang menghadap pada Notaris guna membuat danmenandatangani Akta Notaril Nomor 55, tanggal 12 Juni 2014 dan Akta PPAT dhi.

Berdasarkan Akta Notaril, Akta Pengikatan Jual Beli, Nomor, 55, tangal 12Juni 2014 dan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Akta Jual Beli, Nomor,369/2017, tanggal 27 April 2017, yang datang menghadap pada Notaris guna membuatdan menandatangani Akta Notaril Nomor, 55, ttanggal 12 Juni 2014 dan Ata PPAT dhi.Akta Jual Beli, Nomor 369/2017, tanggal 27 April 2017 adalah Efendy Purnama selakuDirektur Utama PT.

AGTIKA DWISEJAHTERA tertanggal 26November 2010 yang dibuat secara Notaril dan diberi nomor 07. 3 (tiga) berkas surat jual beli saham yang dibuat secara dibawah tangan tertanggal 26November 2010. 3 (tiga) berkas Akta Penyimpanan Surat (Akta Depot) tertanggal 26 November 2010yang dibuat secara Notaril dan diberi nomor 08, 09 dan 10.Semua draft draft dan akta tersebut diatas dibuat dengan tanggal dimundurkan itu dengan tanggal26 November 2010 padahal draft dan akta tersebut diatas disodorkan oleh Tergugat

dan diberi nomor 07;e Akta Perjanjian Kerjasama antara Pemegang Saham PT.AGTIKA DWISEJAHTERA,antara para penggugat dan Tergugat I, secara Notaril dan yang diberi nomor 06; Surat Jual Beli Saham, secara di bawah tangan, tertanggal 26 November 2011; dariPenggugat I kepada Tergugat I; Surat Jual Beli Saham, secara di bawah tangan, tertanggal 26 November 2011; dariPenggugat III kepada Tergugat I;e Akta Penyimpanan Surat (Akta Depot) Jual Beli Saham, secara Notaril dan diberi nomor08, dari Penggugat

I kepada Tergugat I;e Akta Penyimpanan Surat (Akta Depot) Jual Beli Saham, secara Notaril dan diberi nomor09, dari penggugat III kepada Tergugat I;e Akta Penyimpanan Surat (Akta Depot) Jual Beli Saham, secara Notaril dan diberi nomor10, dari Ppenggugat II kepada Tergugat I;2.

Jula Beli yang dibuat secara Notaril makaTergugat II harus ikut bertanggung jawab secara Hukum atau dapat dijeratdengan hukum.2.

Bahwa, Tergugat II kurang cermat tentang rencana untuk mengelabuhi para Penggugatyang didisain oleh Tergugat II dimana untuk memuluskan rekayasa untukmengelabui para Penggugat, harusnya Tergugat II didalam membuat draftakta dibawah tangan maupun Akta Notaril tersebut diatas tidak dibuat dalamwaktu yag bersamaan sehingga tidak ada kecurigaan tentang tipu muslihatyang dilakukan oleh para Tergugat.3.

Akta Notaril Addendum Pernjian Kredit (Perpanjangan JangkaWaktu Kredit) No. 17 tanggal 12 Mei 2011;Bahwa. terhadap fasilitas kredit tersebut, Debitur dan penjamin telahmenyerahkan sebagai jaminan berupa SHMSHM (agunan kredit) dantelah diikat secara nyata dengan Hak Tanggungan yang dilakukan olehpejabat yang berwenang dan sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu :e Sertifikat Hak Milik No. O0408/Karangkedawung atas namaWarjono.

Namun demikian, Tergugat Il masihmemberikan kesempatan kembali sampai dengan 2X kepada Debituruntuk dapat menyelesaikan kewajibannya dan kedua belch pihak sepakatuntuk membuat peranjian restrukturisasi kredit sebagaimana tertuangdalam Akta Notanil Addendum Perjanjian Kredit (Restrukturisasi Kredit) No99 tanggal 30 Mei 2012 serta Akta Notaril Addendum Perjanjian KreditHal. 14 Putusan No.498/PDT/2015/PT.SMG10.11.

Selain itu Akta Notaril merupakanpembuktian yang sempuma, dan jika ada pihak yang menyangkalatas Akta tersebut maka yang menyangkal harus membuktkanbantahannya;Tergugat Il menolak dengan tegas keberatan Penggugat yangmemohonkan Parate Eksekusi harus dinyatakan batal demihukum, hal tersebut sangat tidak layak untuk dikabulkanmengingat sesuai dengan ketentuan Buku Il Mahkamah AgungTentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan AdministrasiPengadilan halaman 149 yang dengan tegas menyatakanbahwasuatupelelanganyangtelahdilaksanakan

Menyatakan Perjanjian antara Penggugat dan ParaTergugat yakni perjanjian tanggal 23 September 2015 danperjanjian hutangpiutang Waarmerking Turut Tergugat denganregister Notaril Nomor: 1615/T/D/8/2015 tertanggal 2 Oktober 2015adalah secara hukum ;3. Menyatakan Tergugat dan Tergugat II telah melakukanPerbuatan ingkar Janji/Wanprestas'i ;4. Menghukum Tergugat dan Il membayar kerugian materilkepada Penggugat secara tunai dan seketika sebesar Rp.1.000.000.000, (Satu miliar rupiah) ;5.

Menyatakan Perjanjian antara Penggugat dan ParaTergugat yakni perjanjian tanggal 23 September 2015 danperjanjian hutangpiutang Waarmerking Turut Tergugat denganregister Notaril Nomor: 1615/T/D/8/2015 tertanggal 2 Oktober 2015adalah sah secara hukum;3 Menyatakan Tergugat dan Tergugat II telah melakukanPerbuatan Ingkar Janji/Wanprestasi ;4.

Menyatakan perjanjian antara Penggugat dan ParaTergugat yakni Perjanjian Tanggal 23 September 2015 danPerjanjian Hutang Piutang Waarmerking Turut Tergugatdengan Register Notaril Nomor: 1615/T/D/8/2015 tertanggal 2Oktober 2015 adalah sah secara hukum;3. Menyatakan Tergugat dan Tergugat II telah melakukanperbuatan ingkar janji/wanprestasi;4.