;Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipangil tidakmenghadap, dan pula tidak ternyata bahwa tidak datang itu disebabkan sesuatuhalangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, makaTergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datangmenghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat dikabulkandengan Verstek;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 84 ayat (1 ) Undang undang No. 7tahun 1989 Majelis Hakim secara ex offisio

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil tidakmenghadap, dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatuhalangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, makaTergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang + menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat dikabulkan denganVerstek;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 84 ayat (1 ) Undang undang No. 7tahun 1989 Majelis Hakim secara ex offisio

talak yang diucapkannya setelah akad nikah, maka gugatan Penggugatdipandang telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum;Menimbang bahwa oleh karena alasan yang dapat dibuktikan Penggugattentang pelanggaran sighot talik talak oleh Tergugat maka Majelis harus menyatakanjatuh talak satu khuli dari Tergugat terhadap Penggugat dengan iwad1 Rp.10.000,sesuai Pasal 116 huruf (g) Kompilasasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 84 ayat (1 ) Undang undang No. 7tahun 1989 Majelis Hakim secara ex offisio

Bahwa walaupun Majelis Hakim secara ex offisio berwenang menetapkannafkah iddah dalam gugatan cerai, tetapi sifatnya kasuistis misalnya mantansuami mempunyai kemampuan cukup sedangkan dalam perkara ini, salahsatu. alasan gugatan cerai karena ketidak mampuan suami untukmemberikan nafkah..

mantan isteritelah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil,sebagaimana dimaksud Pasal 41 huruf c UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974sebagimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahiun 2019 JoPasal 149 Huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak mengajukan nafkahselama iddah, namun Pemohon dalam kesimpulannya bersedia memberikannafkah selama iddah kepada Termohon sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu jutalima ratus riobu ruliah), maka secara ex offisio

Majelis Hakim berwenangmenetapkan dan menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohonberupa nafkah selama iddah sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratusribu ruliah);Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak menuntut Mutahkepada Pemohon, namun Pemohon dalam kesimpulannya bersediamemberikan Mutah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp.500.000,00(lima ratus ribu ruliah), maka secara ex offisio Majelis Hakim berwenangmenetapkan dan menghukum Pemohon untuk membayar Mutah kepadaTermohon berupa

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum tentang kewenangan pengadilan (hakim) dalam mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri atas dasar hak ex offisio sebagaimana dalam pertimbangan hukum putusan tingkat pertama halaman 13, hal tersebut sudah benar mendasarkan pada Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.

No. 107 /Pdt.G/2013/PTA.Mksbekas isteri atas dasar hak ex offisio sebagaimana dalam pertimbanganhukum putusan tingkat pertama halaman 13, hal tersebut sudah benarmendasarkan pada Pasal 41 huruf c UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974Tentang Perkawinan jo Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipangil tidakmenghadap, dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatuhalangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, makaTergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang + menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat dikabulkan denganVerstek;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 84 ayat (1 ) Undang undang No. 7tahun 1989 Majelis Hakim secara ex offisio

tersebut di muka,maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah cukup beralasan dantidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam,permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;Menimbang bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon pernahrukun dan bada al dukhul, maka talak yang diizinkan oleh pengadilan untuk diikrarkanoleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj1;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam,maka secara ex offisio

nilainya akan disesuaikan dengan keadaansosial ekonomi Pemohon sebagai seorang Petani cengkeh yang berpenghasilan sekitarRp 5.000.000. ( lima juta rupiah) pertahun;Menimbang, bahwa sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan, dan Pemohonsebagai petani cengkeh, Majelis Hakim berpendapat wajar kalau Pemohon dibebaniuntuk memberikan mutah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp 500.000,00 (limaratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (b) dan pasal 152 KompilasiHukum Islam, secara ex offisio

hak asuh (hadhanah) terhadap seorang anak yang bernamaXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXKXXXX lahir tanggal 04 April 2010 yangselama ini Pemohon menghalangi Termohon bertemu anaknya tersebut;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 41huruf a dan Pasal 45 Undangundang Nomor Tahun 1974 maka kewajiban ayah dan ibumemelihara dan mendidik anakanak mereeka sematamata kepentingan anak, makaMajelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang pemeliharaan anak (hadhanah) dansecara ex offisio

berpendapat bahwa tuntutantersebut tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak diajukan pada persidangantingkat pertama dan baru diajukan pada tingkat banding, hal tersebut telah diatur dalamketentuan Pasal 132 a ayat (2) HIR yang menyatakan bahwa jika dalam sidang tingkatpertama tidak diajukan gugatan melawan (tuntutan) maka dalam tingkat bandingtidakboleh diajukan gugatan tersebut,Menimbang, bahwa walaupun tuntutan Pembanding tersebut tidak diterima,namun Pengadilan Tinggi Agama secara ex offisio

qaul ulama figqih dalam kitab GhayatulMarom yang diambil mejelis sebagai pendapatnya sendiri yangartinya sebagai berikutJika istri sudah sangat tidak senangnya kepada suaminya,maka Hakim boleh menjatuhkan talak suami tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangantersebut diatas, maka = gugatan ceral Penggugat dapatHalaman 7dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasar ketentuan pasal 84 UndangUndang No.7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah untukkedua kalinya, maka Majelis secara ex offisio

akan tetapi tidak datang menghadapharus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat dikabulkan dengan Verstek;Menimbang bahwa oleh karena alasan yang dapat dibuktikan Penggugattentang pelanggaran sighot ta lik talak oleh Tergugat maka Majelis harus menyatakanjatuh talak satu khuli dari Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl Rp.10.000,sesuai Pasal 116 huruf (g) Kompilasasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 84 ayat (1 ) Undang undang No. 7tahun 1989 Majelis Hakim secara ex offisio

No. 2380/Pdt.G/2016/PA.BksMenimbang, bahwa Akta Perdamaian tertanggal 16 Desember 2016adalah merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa kaidah hukum menyatakan bahwa kesepakatanberlaku sebagai undangundang bagi yang membuat kesepakatan tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi Kesepakatan antaraPenggugat dan Tergugat maka secara ex offisio Majelis menghukumPenggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatandimaksud;Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan

Pasal 35 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka secara ex offisio Majelis dapat Memerintahkan PaniteraPengadilan Agama Probolinggo untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggalPenggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugatdan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah diberi

cindy Putusan Nomor 0809/Padt.G/2016/PA Kas.Halaman 15 dari 19 halaman Bagi isteri yang diceraikan telah disetubuhi, baik talak baiin atau talak rajiharus diberi mutah ;Menimbang, bahwa Termohon menuntut pembayaran mut ah kepadaPemohon, namun tidak menyebutkan jumlahnya, sedangkan Pemohonbersedia memenuhi tuntutan/oembayaran beban dimaksud sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka majelis secara ex offisio denganmendasarkan pada asas kelayakan dan kepantasan mengingat Termohon telahdinikahi

(pasrah)bukan nusyus dan masih mencintai Pemohon, dan kepulangan Termohon kerumah orang tuanya di Desa Hadiwarno, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudusdiantarkan oleh Pemohon, maka sesuai Pasal 149 huruf (b) Kompilasi HukumIslam Termohon berhak atas nafkah iddah;Menimbang, bahwa Termohon menuntut nafkah iddah terhadapPemohon tanpa menyebutkan jumlah/nilainya, atas tuntutan nafkah iddah ini,Pemohon bersedia memenuhi sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratusribu rupiah), maka majelis secara ex offisio

bahwa dengan melihat pekerjaan Pemohon sebagai buruh denganpenghasilan ratarata perhari Rp.50.000,00 yang apabila dijadikan ratarata perbulanadalah Rp.1.500.000,00, dengan mempertimbangkan lamanya perkawinan Pemohondengan Termohon dimana isteri telah mendampingi suami dalam suka dan duka hinggadikaruniai 2 orang anak serta kepatutan yang diukur kemampuan suami sebagaimanatersebut diatas, dan kelayakan hidup di daerah Kabupaten Semarang dengan tujuanmemuliakan mantan isteri, maka majelis secara ex offisio

ditetapkankewajiban suami untuk membiayai nafkah untuk anakanaknya yang belum mencapaiumur 21 tahun,15Menimbang, bahwa terhadap biaya hadhanah tersebut Termohon menuntutRp.30.000,00 perhari sedangkan Pemohon keberatan dan hanya bersediamemberikannya Rp.300.000,00 perbulan, selanjutnya majelis denganmempertimbangkan keadilan dan kepatutan yang diukur dengan kemampuan Pemohonsebagai seorang buruh dengan penghasilan sebagaimana tersebut diatas dan kelayakanhidup di daerah Kabupaten Semarang, maka majelis secara ex offisio

bekerja sebagaiPegawai Negeri Sipil pada Dinas Perindusterian danPerdagangan, golongan II A dengan gaji sebesar Rp.2.127,500, ( Dua juta seratus dua puluh tujuh ribu limaratus rupiah) setiap bulannya, selain gaji adapenghasilan lain yaitu sebesar Rp.100.000, ( Seratus ribu rupiah ) sampai Rp. 200.000, ( Duaratus ribu rupiah ) setiap hari sebagaimana pengakuanPemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi/ Pembanding dalamsidang ;Menimbang, bahwa walaupun tidak dituntut olehPenggugat Rekonpensi secara ex offisio

Medan akan mempertimbangkannya sebagai berikut;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan AgamaMedan dalam putusannya tersebut belum mempertimbangkan halhal yangberkaitan dengan kewajiban seorang suami jika mentalak isterinya dan hakhakseorang isteri yang diceraikan, maka untuk mendekati rasa keadilan dan sesuaidengan Pasal 41 huruf (C) UndangUndang No.1 Tahun 1974 Jo Pasal 49 huruf(b) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim Tingkat Banding PengadilanTinggi Agama Medan secara Ex Offisio

maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah cukupberalasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 131 ayat (2)Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;16Menimbang bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon pernahrukun dan bada al dukhul, maka talak yang diizinkan oleh pengadilan untukdiikrarkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raji;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (a) dan pasal 158Kompilasi Hukum Islam, maka secara ex offisio

Majelis Hakim sangat beralasanmenghukum Pemohon untuk memberikan uang mutah kepada Termohon, yangjumlah nominalnya akan disesuaikan dengan keadaan sosial ekonomi Pemohonsebagai seorang petani;Menimbang, bahwa sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan, danPemohon sebagai petani, Majelis Hakim berpendapat wajar kalau Pemohondibebani mutah sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (b) dan pasal 152Kompilasi Hukum Islam, maka secara ex offisio

Pasal 35 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka secara ex offisio Majelis dapat Memerintahkan PaniteraPengadilan Agama Probolinggo untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggalPenggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugatdan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;n Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah diberi