Sutami Km.7, KelurahanCampang Jaya, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung 35122, denganperhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang kurang dibayar sebagaiberikut:Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN Rp 0,00b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN Rp 0,00c. Jumlah Seluruh Penyerahan Rp 0,00d.

dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar RpO,00 (nihil), dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajaka

Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN :a1. Ekspor 0a2. Penyerahan yang PPNnya hrs dipungut sendiri 2.130.050.000a3. Jumlah 2.130.050.000b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak dikenakan PPN 0c. Jumlah seluruh penyerahan 2.130.050.0002. Penghitungan PPN kurang bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 213.005.000b.

Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN :a1. Ekspora2. Penyerahan yang PPNnya hrs dipungut sendiria3. Jumlahb. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak dikenakan PPNc. Jumlah seluruh penyerahan. Penghitungan PPN kurang bayar02.130.050.000 2.130.050.0000 2.130.050.000 a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 213.005.000b.

Desember 2009 dengan kurang bayar sebesar Rp3.844.529.328,00seharusnya menjadiNihil denganpermohonan banding sebagai berikut:rincianperhitunganberdasarkan Keputusan Pemohon BandingNo Uraian Keberatan(Rp) (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajak 702.068.906.065,00 702.06PPh Pasal 15 terutang 2.597 .654.952,00 2.593 Kredit Pajaka. PPh Ditanggung Pemerintah b. Setoran masa c. STP (pokok kurang bayar) d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak e. Lainlain f. Kompensasi kelebinan ke Masa Pajak g.

Putusan Nomor 488/B/PK/Pjk/2018perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp0,00; (nihil) dengan perincian sebagai berikut: No Uraian (Rp) 1 Dasar Pengenaan Pajak2 PPh Pasal 15 terutang3 Kredit Pajaka. PPh Ditanggung Pemerintahb. Setoran masac. STP (pokok kurang bayar)d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajake. Lainlainf.

Mengubah perhitungan pada Keputusan Terbanding terkait pembayaranPPh Pasal 26 Pemohon Banding pada Masa Desember 2015 menjadisesuai dengan perhitungan Pemohon dalam SPT Masa Pemohon danjuga perhitungan menurut Pemohon dalam Surat Keberatan, sebagaiberikut: JUMLAH MENURUT in RAIAN PEMOHON BANDING1Penghasilan Kena Pajak/ Dasar 1.300.859.9992PPh Pasal 26 Yang Terutang 131.530.462Kredit Pajaka. PPh Ditanggung Pemerintahb. Setoran Masa 131.530.462 c. STP (Pokok Kurang Bayar)d.

Menetapkan bahwa kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 26 PemohonPeninjauan Kembali untuk Masa pajak Desember 2015 adalah Nihildengan rincian sebagai berikut: JUMLAH MENURUTURAIANPEMOHON BANDING Penghasilan Kena Pajak/ Dasar PengenaanPajak/PPh'Pasal 26 Yang Terutang. dS dS 1 580.462Kredit Pajaka. PPh Ditanggung Pemerintahb. Setoran Masa 131.530.462l/c. STP (Pokok Kurang Bayar) sdd. Kompensasi Kelebihan dari Masa Pajak...1.300.859.999g.

Jenderal Pajak NomorKEP00379/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 30 Maret 2017, tentangkeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakJuli 2011 Nomor 00007/207/11/093/16 tanggal 19 Januari 2016,atas nama: PT Mandiri Tunas Finance, NPWP01.343.661.3093.000, beralamat di Graha Mandiri Lantai 3A, JalanImam Bonjol Nomor 61 Menteng, Menteng, Jakarta Pusat, DKIJakarta 10310, dengan perhitungan sebagai berikut : No Uraian Jumlah1 Dasar Pengenaan Pajaka

Putusan Nomor 3489/B/PK/Pjk/2019Pengadilan Pajak, karena dalam perkara a quo berupa substansiyang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis PengadilanPajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambilalihpertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajaka quo karena in casu berupa substansi yang terkait dengan nilaipembuktian yang lebin mengedepankan asas kebenaran materieldan melandaskan prinsip substance over the form yang telahmemenuhi asas Ne Bis Vexan Rule sebagaimana

Kredit Pajaka. PPh ditanggung pemerintah Rp 0,00b. Dipotong/dipungut oleh pihak lain: PPh Pasal 23 Rp = 132.976.166,00c. Dibayar sendiri PPh Pasal 25 Rp 288.256.947,00 PPh Pasal 29 Rp 73.368.193,00Jumlah Rp 361.625.140,00d. Diperhitungkan: SKPPKP Rp 0,00e. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan Rp 494.601.306,007. Pajak yang tidak/kurang bayar Rp 821.398.641,008. Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 Ayat (2) UU KUP Rp 394.271.348,009.

Kredit Pajaka. PPh ditangqung pemerintah Rp 0,00b. Dipotong/dipungut oleh pihak lain: PPh Pasal 23 Rp 132.976.166,00c. Dibayar sendiri PPh Pasal 25 Rp 288.256.947,00 PPh Pasal 29 Rp 73.368.193,00Jumlah Rp 361.625.140,00d. Diperhitungkan: SKPPKP Rp 0,00e. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan Ro 494.601.306,007. Pajak yang tidak/kurang bayar Ro 621.398.641,008. Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 Ayat (2) UU KUP Ro 394.271.3486 009.

Sutami Km.7,Kelurahan Campang Jaya, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung 35122,dengan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang kurang dibayarsebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN Rp 0,00b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN Rp 0,00c. Jumlah Seluruh Penyerahan Rp 0,00d.

dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat PutusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp0,00 (nihil), dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajaka

Desember 2007 dengan kurang bayar sebesar Rp3.375.092.668,00seharusnya menjadi NIHIL dengan rincian perhitungan berdasarkanpermohonan banding sebagai berikut: Keputusan PemohonNo Uraian Keberatan Banding(Rp) (Rp)d Dasar Pengenaan Pajak 616.842.707.97 eiPPh Pasal 15 terutang 2.280.468.0019 23 Kredit Pajaka. PPh Ditanggung Pemerintahb. Setoran masac. STP (pokok kurang bayar)d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajake. Lainlainf. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajakg.

Uraian (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajak 2 PPh Pasal 15 terutang 3 Kredit Pajaka. PPh Ditanggung Pemerintah b. Setoran masa c. STP (pokok kurang bayar) d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak e. Lainlain f. Kompensasi kelebinan ke Masa Pajak g.

Sutami Km.7,Kelurahan Campang Jaya, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung 35122,dengan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang kurang dibayarsebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN Rp 0,00b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN Rp 0,00c. Jumlah Seluruh Penyerahan Rp 0,00d.

dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat PutusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp0,00 (nihil), dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajaka

Kredit Pajaka. PPh ditanggung pemerintah 0,00b. Setoran masa dan tahunan 2.441.270.030,00c. STP (pokok kurang bayar) 0,00d. Kompensasi kelebihan dari masa 0.00sebelumnyae. Lainlain 0,00f. Kompensasi kelebihan ke masa ... 0,00 . Jumlah pajak yang dapat dikreditkan9 Pale vane UEP 2.441.270.030,00 (at+b+c+d+e+f)4. Pajak Yang Tidak/Kurang Dibayar (23.g) 8.948.044.627,00Sanksi Administrasi:a. Bunga Pasal 13 (2) KUP 4.295.061.421,00b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 0,00c. Bunga Pasal 13 (5) KUP 0,00d.

Kredit Pajaka. PPh ditanggung pemerintah 0,00b. Setoran masa dan tahunan 2.441.270.030,00c. STP (pokok kurang bayar) 0,00d. Kompensasi kelebihan darimasa sebelumnya 0,00e. Lainlain 0,00 f. Kompensasi kelebihan kemasa ... 0,00 g. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (atb+c+d+e+f) 2.441.270.030,004. Pajak Yang Tidak/KurangDibayar (23.g) 8.948.044.627,005. Sanksi Administrasi:a. Bunga Pasal 13 (2) KUP 4.295.061.421,00b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 0,00c. Bunga Pasal 13 (5) KUP 0,00d.

.28/2017,tanggal 7 Agustus 2017 tentang keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasaatas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Agustus 2013Nomor 00006/277/13/322/16, tanggal 13 Juni 2016, atas nama PT AmanJaya Perdana, NPWP 01.213.515.8322.000, beralamat di Jalan Ir.SutamiKm.7, Kel.Campang Jaya, Kec.Sukabumi, Bandar Lampung 35122, denganperhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang kurang dibayar sebagaiberikut:Dasar Pengenaan Pajaka

dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar RpO,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajaka

Mengubah perhitungan pada Keputusan Terbanding terkait pembayaranPPh Pasal 26 Pemohon Banding pada masa Juli 2015 menjadi sesuaidengan perhitungan Pemohon dalam SPT Masa Pemohon dan jugaperhitungan menurut Pemohon dalam Surat Keberatan, sebagai berikut: Jumlah Menurut No Uraian Pemohon Banding (Rp)Penghasilan Kena Pajak/ Dasar Pengenaan Pajak 5.379.414.040,00PPh Pasal 26 yang Terutang 537.941.404,00Kredit Pajaka. PPh Ditanggung Pemerintahb. Setoran Masa 537.941.404,00c.

Nomor 430/B/PK/Pjk/2021Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Juli 2015 Nomor00044/204/15/059/17 tanggal 20 Juni 2017, dibatalkan demi hukumdan dinyatakan tidak berlaku;Menetapkan bahwa kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 26Pemohon Peninjauan Kembali untuk Masa pajak Juli 2015 adalahNihil dengan rincian sebagai berikut: JUMLAH MENURUTPEMOHON BANDINGURAIAN Penghasilan Kena Pajak/ Dasar PengenaanPajakPPh Pasal 26 Yang Terutang 537.941.404Kredit Pajaka

Ide Anak Agung GdeAgung Blok 6.2, Kuningan Timur, Setiabudi,Jakarta Selatan, sehinggaperhitungan menjadi sebagai berikut: : JumlahNo Uraian (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:a.1 Ekspor 0,00a.2 Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri 0,00b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN 0,00c.Jumlah Seluruh Penyerahan 0,002 Perhitungan PPNLebih Bayar:a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 0,00b.

alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang lebih dibayar dihitung kembali menjadisebesar Rp/7.715.604.425,00; dengan perincian sebagai berikut: No Uraian (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajaka

Dasar Pengenaan Pajaka. Atas penyerahan barang dan jasa yang terutang PPN :a.1. Ekspor 0,00a.2.Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 0,00a.3.Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 12.134.308.775,00a.4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 23.000.000,00a.5. Jumlah seluruh penyerahan 12.157.308.775,00b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN 0,00c. Jumlah seluruh penyerahan 12.157.308.775,002.

Dasar Pengenaan Pajaka. Atas penyerahan barang dan jasa yang terutang PPN :a.1. Ekspor Rp 0,00a.2.Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 0,00a.3.Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 12.134.308.775,00a.4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Rp 23.000.000,00a.5. Jumlah seluruh penyerahan Rp 12.157.308.775,00b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN Rp 0,00c. Jumlah seluruh penyerahan Rp 12.157.308.775,002.

Kredit Pajaka. Setoran Masa dan Tahunan 0,00b. Kompensasi kelebihan tahun sebelumnya 0,00c. STP (pokok) 0,00d. SKPKB (pokok) 0,00e. SKPKBT (pokok) 0,00f. lainlain 0,00g. jumlah 0,00h. dikurangih.1. kompensasi kelebihan ke tahun YAD 0,00h.2. SKPLB 0,00h.3 Jumlah 0,004. Jumlah kekurangan/kelebihan pembayaran pokok pajak 0,005. Sanksi Administrasia. Bunga Pasal 13 (2) KUP 0,00b. Jumlah Sanksi Administrasi 0,006.

Kredit Pajaka. Setoran Masa dan Tahunan 0,00b. Kompensasi kelebihan tahun sebelumnya 0,00c. STP (pokok) 0,00d. SKPKB (pokok) 0,00e. SKPKBT (pokok) 0,00f. lainlain 0,00g. jumlah 0,00h. dikurangih.1. kompensasi kelebihan ke tahun YAD 0,00h.2. SKPLB 0,00h.3. Jumlah 0,004. Jumlah kekurangan/kelebihan pembayaran pokok pajak 0,005. Sanksi Administrasia. Bunga Pasal 13 (2) KUP 0,00b. Jumlah Sanksi Administrasi 0,006.

Kredit Pajaka. PPh ditanggung pemerintah Rp 0,00b. Dipotong/dipungut oleh pihak lainb.2. PPh Pasal 22 Rp 10.015.063,00b.3. PPh Pasal 23 Rp 492.536.279,00b.6. Jumlah Rp 502.551.342,00c. Dibayar sendiri Rp 0,00d. Diperhitungkan: SKPPKPe. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan Rp 502.551.342,007. Pajak yang lebih dibayar Rp 502.551.342,008.

Kredit Pajaka. PPh ditanggung pemerintah Rp 0,00b, Dipotong/dipungut oleh pihak lain Rpb.2. PPh Pasal 22 Rp 10.015.063,00b.3, PPh Pasal 23 Rp 492.536.279,00b.6. Jumlah Rp 02.551 .342,00c. Dibayar sendiri Rp 0,00d. Diperhitungkan: SKPPKP Rpe. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan Rp 502.551.342.007, Pajak yang lebih dibayar Rp 502.551.342,008.

Musi Banyuasin Indah, NPWP: 01.062.064.9.092000, beralamat di:Jalan Blabak Nomor 2A Rt. 28, Kecamatan 3 lIlir, llir Timur Il, Palembang,dengan perhitungan menjadi sebagai berikut : No Uraian1 Dasar Pengenaan Pajaka Ekspor(Rp) b.Penyerahan yang PPNnya harus dipungutc.Penyerahan yang PPNnya tidak dipungutd.Penyerahan yang dibebaskan dariJumlah10.480.111.447,006.376.979.750,0016.857.091.197,002 Penghitungan PPN kurang bayar1.048.011.145,00a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayarb.1.

alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut : No Uraian (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajaka

Juni2015, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2012Nomor 00086/207/12/058/14 tanggal 24 Maret 2014 atas namaPT Bridgestone Kalimantan Plantation, NPWP 01.870.026.0058.000,beralamat di Desa Bentok Darat, Kecamatan Batibati, Kabupaten TanahLaut, Kalimantan Selatan 70700, sehingga perhitungan Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2012 menjadi sebagai berikut: JumlahUraian (Rp) Dasar Pengenaan Pajaka

Dasar Pengenaan Pajaka. Atas penyerahan barang dan jasa yang terutang PPN :a.1. Ekspor 5.676.792.055,00a.2.Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 203.001.600,00a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 1.364.852.852,00a.6. Jumlah seluruh penyerahan 7.244.646.507,00b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN 0,00c. Jumlah seluruh penyerahan 7.244.646.507,002. Pajak keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 20.300.160,00Dikurangi :a.

tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Nilai00037/207/11/123/14 tanggal 2 Juli 2014 Masa Pajak Desember 2011, yangterdaftar dalam berkas sengketa Nomor: 160989052011, atas nama PTVictor Jaya Raya, NPWP 01.531.965.0123.000, beralamat di Jalan JaminGinting Km 8,5 (Royal Sumatera), Mangga, Medan Tuntungan, Medan,Pertambahan Barang dan Jasa Nomor:Sumatera Utara, sehingga Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Desember 2011 menjadi: Uraian aumnileb(Rp)1.Dasar Pengenaan Pajaka

alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp17.905.558,00; dengan perincian sebagai berikut: Uraian (Rp)1.Dasar Pengenaan Pajaka

terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00089/KEB/WPJ.22/2017tanggal 4 April 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakJanuari 2015 Nomor 00001/207/15/431/16 tanggal 16 Maret 2016, atasnama PT Omron Manufacturing of Indonesia, NPWP 01.081.583.5431.000,beralamat EJ/P Industrial Park Plot 5C, Serang, Cikarang Selatan, Bekasi,sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut: No Uraian Jumiah(RpDasar Pengenaan Pajaka

demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar nihil, dengan perincian sebagai berikut : No Uraian (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajaka