terikatdalam ikatan suci Perkawinan dalam rangka membentuk keluarga Sakinah,Mawaddah, Warahmah;Bahwa Pemohon dan Pemohon II tidak pernah menerimah Kutipan AktaNikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi dan setelah parapemohon mengurusnya ternyata pernikahan antara Pemohon danPemohon II tidak terdaftar;Bahwa Pemohon telah berusaha mengurus diterbitkannya Kutipan AktaNikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi tidak mau menerbitkanKutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, sehingga paraHim

lain, mohon untuk menjatuhkanputusan yang seadiladilnya;Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, paraPemohon datang menghadap di persidangan;Bahwa para Pemohon telah menghadirkan anak para Pemohon, calonsSuaminya serta orang tua calon Suami anak para Pemohon di persidangan;Bahwa Pengadilan telah berupaya memberikan nasihat kepada paraPemohon, anak para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suamianak para Pemohon terkait resiko perkawinan di bawah umur, akan tetapi paraHim

permohonannya dan memohon kepada PengadilanAgama untuk menjatuhkan penetapannya;Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklahkepada halhal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara iniyang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohonadalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalahmohon agar para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikahkan anak paraHim

Pasal 69 ayat(3) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam,harus dinyatakan Pengadilan Soreang memiliki kompetensi relative ataspermohonan a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Kartu KeluargaPemohon II maka telah terbukti bahwa anak para Pemohon saat ini hidupbersama Pemohon II;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Kutipan akta kelahirananak para Pemohon' bernama Ika Kartika maka telah terbukti anak paraHim. 8 dari 14Penetapan 671/Pdt.P/2020/PA.SorPemohon

hukum, telah ternyata bahwaanak para Pemohon dan calon suami sudah menjalin hubungan yang sangatdekat dan keluarga menghawatirkan keduanya berbuat diluar norma agamadan kesusilaan maka Pengadilan berpendapat bahwa keadaan anak tersebutsudah termasuk kategori "alasan sangat mendesak" sebagaimana dimaksud 7ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahanatas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedangkanmengenai bukti yang cukup Pengadilan berdasarkan pengakuan paraHim

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohonadalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendalilkan dalam positaPermohonan yang intinya adalah Para Pemohon telah menikah pada tanggal21 Nopember 1998 di wilayah KUA Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon denganwali nasab dan disaksikan oleh dua orang saksi dengan maskawin uangsebesar Rp. 50.000, (limapuluh ribu rupiah) dan setelah akad nikah ParaHim

,masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hariitu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta paraHim. 5 dari 6 hlm. Putusan No. 816/Pdt.G/2020/PA.SbsHakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Salahuddin, S.H. sebagaiPanitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.Hakim Anggota, Ketua Majelis,Siti Marhamah, S.Ag Bustani, S.Ag.,M.M.,M.H.Hakim Anggota,Ali Akbarul Falah, S.H.I.Panitera Pengganti,H.

Para Pemohon maupun orangtua calon suami anak paraHim. 4 dari 6 hlm.

Nabil; Fajria; Miftahul Jannah; Halifah; Siti Fatiha Azzahra;Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yangmengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Pemohon II dan selama itupula Pemohon dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tetap terikatdalam ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk keluarga yangsakinah mawaddah warahmah;Bahwa Pemohon dan Pemohon II tidak pernah menerima kutipan AktaNikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Moutong dan setelah paraHim. 2 dari 15 hal.

Agama Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, dan HakimPemeriksa akan mempertimbangkannya sebagai berikut:Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Pemohon danPemohon II telah mengemukakan dalildalil dalam surat permohonan merekaberdua bahwa Pemohon dan Pemohon Il tidak mempunyai buku nikahsebagai bukti pernikahan karena pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar diKantor Urusan Agama Moutong mengingat petugas yang dimintakan bantuanoleh Para Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan ParaHim

danmengikat (bindende);Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon adalah orang terdekat ParaPemohon, di dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpahmenurut agama masingmasing, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 175R.Bg, maka bukti saksi Para Pemohon telah memenuhi syarat formil alat buktisaksi;Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Para Pemohon memilikiSumber pengetahuan yang jelas, mendengar atau melihat sendiri bukanketerangan dari orang lain (de auditu) dan keterangan kedua saksi ParaHIm

,masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hariitu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta paraHim. 14 dari 15 hlm. Penetapan No. 0032/Pdt.P/2019/PA.PkpHakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Saifuddin Rusydi, S.H. sebagaiPanitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.Hakim Anggota, Ketua Majelis,Drs. Herman Supriyadi Muhamad Syarif, S.HI., M.H.Hakim Anggota,Drs. H.

berlakunya UndangundangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun karena Para Pemohonmenyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentinganuntuk mencatatkan dan mengesahkan perkawinan para Pemohon, serta gunauntuk memenuhi kelengkapan administrasi membuat akta kelahiran diperlukanpenetapan pengesahan nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujukkepada ketentuan hukum Islam pasal 7 Ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e)Kompilasi Hukum Islam, maka akan memeriksa lebih lanjut permohonan ParaHim

Pasal 4 dan pasal 7 ayat (2) dan (8) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, dan terbukti pula bahwa pernikahan tersebut tidak adahalangan perkawinan sebagai mana dikehendaki pasal 8 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tidak bertentangan denganperaturan perundangundangan dan hukum syara serta dengan memperhatikankemaslahatan masa depan para Pemohon dan anakanak para Pemohontersebut, oleh karena itu permohonan para Pemohon tentang pernikahan ParaHim. 13 dari 15Penetapan 7/Pdt.P/2020/PA.MrbPemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakimberpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan paraPemohon tersebut;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan MenteriAgama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah,perbaikan perubahan biodata suami istri ini dilakukan Pegawai PencatatNikah/Kantor Urusan Agama yang bersangkutan, oleh karena itu Majelis Hakimmemerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan perubahan biodata paraHim

Bahwa akibat dari kesalahan biodata Kutipan Akta nikah tersebut, Makapara Pemohon ingin membetulkan biodata Pemohon II sesuai alasanalasantersebut diatas, nama ayah Pemohon II yang benar yaitu PEMOHON I, agardapat digunakan pula untuk pembetulan biodata Kartu keluarga ParaHim. 4 dari 8 him. Putusan No 0096/Pdt.P/2016/PA.JeprPemohon serta agar tidak terjadi kesalahan penyebutan hal hubungannasab atau asalusul Pemohon II dikemudian hari;8.

,masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hariitu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta paraHim. 5 dari 6 hlm. Penetapan No. 237/Pdt.P/2019/PA.SbsHakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Salhuddin, S.H sebagaiPanitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon Il.Hakim Anggota, Ketua Majelis,Siti Marhamah, S.Ag Bustani, S.Ag.,M.M.,M.H.Hakim Anggota,Ali Akbarul Falah, S.H.I.Panitera Pengganti,H.

Rouf, M.H.masingmasing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelispada hari itu juga dalam sidang terobuka untuk umum dengan dihadiri oleh paraHim. 4 dari 5 hlm. Penetapan No.0060/Pdt.P/2017/PA.Mlg.hakim anggota serta Eris Yudo Hendarto, S.H., M.H. sebagai paniteraPengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Pemohon Il;Hakim Anggota, Ketua Majelis,Drs. Munjid Lughowi Dra. NurlinaHakim Anggota,Drs. Abd.

belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat2 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubahdengan Undangundang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon merupakan pihakyang berkepentingan dalam perkara ini sehingga Pemohon mempunyai legalstanding untuk mengajukan permohonan ini;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2)PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili PermohonanDispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, anak ParaHIm

Para Pemohonmengajukan Permohonan agar anaknya yang bernama ANAK PARAHim. 9 dari 29 him. Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2020/PA.Prob.

Para Pemohonmengajukan Permohonan agar anaknya yang bernama ANAK PARAHim. 11 dari 29 him. Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2020/PA.Prob.

atas, dikaitkandengan buktibukti (P.1), (P.4), dan (P.6), Para Pemohon dan anak ParaPemohon, serta seorang lakilaki yang menjadi calon suami anak ParaPemohon berdomisili di Kota Probolinggo, yang merupakan wilayahhukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Probolinggo;Menimbang, bahwa selain tempat tinggal, yakni Para Pemohon dananak Para Pemohon, serta seorang lakilaki yang menjadi calon suamianak Para Pemohon bertempat tinggal di Kota Probolinggo, ParaPemohon dan anak Para Pemohon serta calon suami anak ParaHim

penentuan ahli waris, sehinggaperkara a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak ada sengketa dan tidakada lawan dalam perkara ini, maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara iniadalah Para Pemohon mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari PEWARIS yangmeninggal dunia pada tanggal 24 Juni 2019;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, ParaHim

Asuransi Pegawai Negeri(TASPEN) Pewaris, serta kepentingan administrasi lainnya;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas, dimana saatmeninggal dunia PEWARIS hanya meninggalkan ahli waris Para Pemohon, danternyata pula Para Pemohon tersebut tidak ada yang menghalangi untuk menjadiahli waris dan tidak pula terhalang untuk mendapatkan warisan sebagaimanadiisyaratkan dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka sesuaidengan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, ParaHim

Penggugat dan ParaTergugat tersebut, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapnyatelah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandangsebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugatsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan olehPenggugat sebelum pembacaan surat gugatan Penggugat atau sebelum ParaHim

,masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hariitu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta paraHim. 6 dari 7 him. Putusan No. 617/Pdt.G/2019/PA.SbsHakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Salahuddin, S.H sebagaiPanitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.Hakim Anggota,Siti Marhamah, S.AgHakim Anggota,Ketua Majelis,Bustani, S.Ag.,M.M.,M.H.Ali Akbarul Falah, S.H.I.Perincian Biaya Perkara:Panitera Pengganti,H.

KompilasiHukum Islam, maka Pengadilan Agama dapat menerima, memeriksa, danmemutus perkara a quo;Menimbang, bahwa dalam permohonan Para Pemohon menyatakanbahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan pembuatanakte kelahiran anak dan administrasi lainnya diperlukan penetapan pengesahannikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukumIslam Pasal 7 Ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam, maka akanmemeriksa lebih lanjut permohonan Para Pemohon, dan kedudukan ParaHim