Penetapan Nomor 61 1/Pdt.P/2014/PA Lbt.Menimbang, bahwa terlebin dahulu akan dipertimbangkan kompetensiabsolut dan relatif Pengadilan dalam menerima, memeriksa dan mengadili perkaraini.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa pria dan wanita yangdapat melangsungkan perkawnan masingmasing telah berusia minimal 19(sembilan belas) tahun dan 16 (enam belas) tahun, kecuali usia tersebut dapatdisimpangi setelah orang tua yang

Sedangkan ayah kandung calonistri anak Pemohon, meskipun memiliki hubungan darah dengan calon istri, namuntidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan Pemohon, sehingga tidak termasukgolongan orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud ketentuan dalamPasal 172 ayat (1) angka (1) dan (2) R.Bg., yang mengatur bahwa keluarga dalamgaris lurus karena sedarah atau karena perkawnan, saudara lakilaki atauperempuan dari ibu dan anakanak dari saudara perempuan dari salah satu pihakberperkara tidak

RAHIM, umur 17 tahun 6bulan, untuk melangsungkan pernikahan dengan calon istrinya yang bernamaSALMA DJAFAR binti JAFAR INSANI.Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (1) UndangUndang Nomor 1Tahun 1974, mengatur bahwa perkawnan hanya diizinkan jika pihak pria sudahmencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur16 (enam belas) tahun.

Dan dalam penjelasan umum undangundang tersebut padapoin (4) huruf (d) menyatakan bahwa undangundang ini menganut prinsip, bahwacalon istri isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkanperkawnan, agar Supaya dapat mewujudkan tujuan perkawnan secara baik tanpaberakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk ituharus dicegah adanya perkawnan antara calon istri isteri yang masih di bawahumur.

Disamping itu, perkawnan mempunyai hubungan dengan masalahkependudukan. Ternyatalah bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorangwanita untuk kawn, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkandengan batas umur yang lebih tinggi. Berhubung dengan itu, maka undangundangHal. 15 dari 19 hal.

Pemohon dan Pemohon Il tidak tercatat sehinggaPemohon dan Pemohon Il tidak mempunyai bukti perkawinan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di Majelis hakimberpendapat dalildalil pbermohonan Pemohon dan Pemohon Il telah terbuktikebenarannya, dengan demikian telah dapat dipertimbangkan lebih lanjut,sebagai berikut:Menimbang, bahwa mengenai Itsbat Nikah, Majelis Hakim perludikemukakan abstak hukum sebagai berikut :i:UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat 1disebutkan: Perkawnan

adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukummasingmasing agama dan kepercayaannya,Kompilasi Hukum Islam:a.Pasal 4 menyebutkan: Perkawnan adalah sah apabila dilakukanmenurut hukum Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UndangUndangNo. 1 Tahun 1974,Pasal 7 ayat (1) menyebutkan: Perkawnan hanya dapat dibuktikandengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;Pasal 7 ayat (2) menyebutkan: Dalam hal perkawnan tidak dapatdibuktikan dengan Akata Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya kePengadilan

Pasal 7 ayat (8) menyebutkan : Salah satu itsbat nikah yang dapatdiajukan ke Pengadilan Agama adalah yang berkenaan dengan adanyaperkawnan yang terjadi sebelum berlakunya Undangundang No.1Tahun 1974 dan Perkawnan yang dilakukan oleh mereka yang tidakmempunyai halangan perkawnan menurut UndangUndang No.1 Thun1974,e.

olehPenggugat dalam surat gugatannya tersebut, dapat dijadikan dasar / alasanuntuk perceraian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkanfakta dan buktibukti yang diajukan oleh pihak Penggugat di persidangan ;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat menyangkutmengenai perceraian, maka akan dipertimbangkan terlebin dahulu apakahantara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan yang sahmenurut hukum, dimana menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun1974 menyatakan : Perkawnan

adalah sah apabila perkawnan tersebutHal. 8 dari 16 hal.Putusan Nomor 158/Pdt.G/2017/PN Dpsdilakukan menurut hukum masingmasing agamanya dan kepercayaannya itudan dalam ayat ( 2 ) nya menentukan tiaptiap perkawnan dicatat menurutperaturan perundangundangan yang berlaku ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 berupa llikita PengesahanPerkawinan Nomor : 52/DAB/BBD/Th.2011 tertanggal 25 Desember 2011 yangdikeluarkan oleh Desa Adat Bebandem, Kecamatan Bebandem, KabupatenKarangasem terungkap fakta antara

sering terjadipertengkaran dan perselisihan yang berlangsung terus menerus yang membuatrumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis dan bahagiasebagaimana layaknya rumah tangga pada umumnya;Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Ril.Nomor : 534 K/ Pdt/ 1996 tanggal 18 Juni 1996 bahve dalam perceraiantidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcokan atau karena salahsatu. pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalahperkawnan itu sendiri, apakah perkawnan

itu masih dapat dipertahankan atautidak, karena itu hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawnan itusendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipunsalah satu pihak tetap menginginkan perkawnannya supaya tetap utuh,apabila perkawnan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkanperkawnan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawnan itu tetappecah * (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., 1996 halaman 292 ) ;Hal. 11 dari 16 hal.Putusan Nomor 158/Pdt.G

istrinya berstatus perawan, dirinya tidak dipaksaoleh siapapun untuk menikah dan tidak ada pihak yang keberatan, dan dirinyasudah siap lahir dan batin untuk menjadi seorang kepala rumah tangga.Menimbang, bahwa terlebin dahulu akan dipertimbangkan kompetensiabsolut dan relatif Pengadilan dalam menerima, memeriksa dan mengadili perkaraini.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa pria dan wanita yangdapat melangsungkan perkawnan

UndangUndangNomor 1 Tahun 1974, mengatur bahwa yang dimaksud dengan Pengadilan dalamundangundang ini adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam,dan ketentuan dalam Pasal 49 huruf (a) angka (8) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 tentang Peradilan Agama, mengatur pada pokoknya bahwa PengadilanAgama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang perkawnan

Dan dalam penjelasan umum undangundang tersebut padapoin (4) huruf (d) menyatakan bahwa undangundang ini menganut prinsip, bahwacalon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkanperkawnan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawnan secara baik tanpaberakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk ituharus dicegah adanya perkawnan antara calon suami isteri yang masih di bawahumur.

Disamping itu, perkawnan mempunyai hubungan dengan masalahkependudukan. Ternyatalah bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorangHal. 13 dari 17 hal. Penetapan Nomor 608/Pdt.P/201 4/PALbt.wanita untuk kawn, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkandengan batas umur yang lebih tinggi.

Pendapat inididasarkan pada alasan bahwa dalam Islam tidak ada ketentuan yang tegas/definitiftentang batas umur untuk melangsungkan perkawnan...Menimbang, bahwa berdasarkan halhal di atas, maka Majelis Hakimsependapat dengan pendapat jumhur ulama dan fatwa MUI tersebut bahwa dalamIslam pernikahan di bawah umur diperbolehkan/tidak ada ketentuan yangtegas/defenitif tentang batas usia untuk melangsungkan pernikahan.

Perk.No.593/PDT/2017/P T.DKsegala sesuatu yang berhubungan dengan perkawnan berdasarkanalas undangundang ini, maka dengan berlakunya undangundang iniketentuanketentuan yang diatur dalam Kitab UndangUndang HukumPerdata (Burgelijk Wetboek), Ordonansi Perkawnan Indonesia Kristen(Huvelijks Ordonnantie Christen Indonesiers S.1933 No.74), PeraturanPerkawnan Campuran (Regeling Op de gemengde huvelijken S.1898No.158), dan peraturanperaturan lain yang mengatur tentangperkawnan sejauh telah diatur dalam Undangundang

ini, dinyatakantidak berlaku, maka: ketentuan yang berhubungan dengan perkawnan di dalam Kitab UndangUndang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek) dinyatakan tidak berlaku termasuk ketentuan mengenai harta benda suami istri di dalam perkawnan.

Bahwa berdasarkan UndangUndang RI No. 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan Bab XIV Pasal 66 yang berbunyi untuk perkawnan dansegala sesuatu yang berhubungan dengan perkawnan berdasarkanalas undangundang ini, maka dengan berlakunya undangundang iniketentuanketentuan yang diatur dalam Kitab UndangUndang HukumPerdata (Burgelijk Wetboek), Ordonansi Perkawnan Indonesia Kristen(Huvelijks Ordonnantie Christen Indonesiers S.1933 No.74), PeraturanPerkawnan Campuran (Regeling Op de gemengde huvelijken S.1898No.158

), dan peraturanperaturan lain yang mengatur tentangperkawnan sejauh telah diatur dalam Undangundang ini, dinyatakantidak berlaku, ketentuan yang berhubungan dengan perkawnan didalam Kitab UndangUndang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek) dinyatakan tidak berlaku termasuk ketentuan mengenai harta benda suami istri di dalam perkawnan.

Bukit sementara Tergugat Rekonvensi/Penqgugat Konvensi boru Sembiring Maha dan perlu dicatat perkawnan antara Pengqugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pengqqugat Rekonvensi dilakukan secara adat istiadat Karo.

memerlukan penetapan pengesahannikah untuk keperluan pengurusan Buku Kutipan Akta Nikah dari KantorUrusan Agama Kecamatan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di Majelis hakimberpendapat dalildalil pbermohonan Pemohon dan Pemohon II telah terbuktikebenarannya, dengan demikian telah dapat dipertimbangkan lebih lanjut,sebagai berikut:Menimbang, bahwa mengenai lItsbat Nikah perlu dikemukakan abstakhukum sebagai berikut :1.UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat 1disebutkan: Perkawnan

Pasal 4 menyebutkan: Perkawnan adalah sah apabila dilakukanmenurut hukum Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UndangUndangNo. 1 Tahun 1974,b. Pasal 7 ayat (1) menyebutkan: Perkawnan hanya dapat dibuktikandengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;Hal. 8 dari 11 halaman Pen. No.106/Pdt.P/2017/MSLsmTgl.05.10.17c. Pasal 7 ayat (2) menyebutkan: Dalam hal perkawnan tidak dapatdibuktikan dengan Akata Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya kePengadilan Agama;d.

Pasal 7 ayat (4), menentukan bahwa: Yang berhak mengajukanpermohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anakanak mereka,vali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawnan itu;Menimbang, bahwa Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menentukanbahwa rukun untuk melaksanakan perkawinan harus ada: a). Calon Suami, b).Calon Isteri, c). Wali nikah, d).

pernikahan tersebut, Pemohon dan Pemohon Iltetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Pemohon Ildan bukti suratsurat serta keterangan dua orang saksi di muka persidangan yangmemberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan saling bersesuaiansatu sama lain, maka Majelis berpendapat telah terobukti bahwa pernikahanHal. 8 dari 11 HalamanPemohon dengan Pemohon II memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi HukumIslam yang berbunyi untuk melaksanakan perkawnan

Kitab l'anatut Thalibin juz MV halaman 254 berbunyi :Sg carlarg oly gad Cy Alay pli Adana S 4 BI pal cole CUS: co alll AsArtinya: "Pengakuan perkawnan dengan seorang perempuan harus dapatmenyebutkan sahnya perkawnan dahulu dan umpamanya wali dandua orang saksi yang adil "2.

perempuanitu. yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplahpemikahannya itu "Dan Hakim mengambil alih isi dan maksud dalildalil tersebut sebagai bahanpertimbangan dalam penetapan ini;Menimbang, bahwa pada dasarnya kewenangan perkara Itsbat Nikahbagi Pengadilan Agama dalam sejarahnya adalah diperuntukkan bagi merekayang melakukan perkawinan sebelum berlakunya UU No 1 1974 th jo PeraturanPemerintah no.9 th 1975, hal ini dapat dilinat dari pasal 64 undangundang no 1tahun 1974 yang berbunyi : untuk perkawnan

dan segala sesuatu yangberhubungan dengan perkawnan yang terjadi sebelum undangundang ini berakuyang dijalankan menurut peraturanperaturan lama, adalah sah dan dipertegaspelaksanaannya dalam aturan organik, sebagaimana dalam pasal 49 PP no 9tahun 1975, pada ayat (1) menyatakan : Peraturan Pemerintah ini mulai befakupada tanggal 1 oktober 1975 dan pada ayat (2) berbunyi mulai berlakunyaPeraturan Pemerintah ini, merupakan pelaksanaan secara efektif dari UU no 1tahun 1974 tentang perkawinan.Menimbang

Suaminyayang bernama Syamsar Dairi Barus;Menimbang bahwa apakah pengesahan perkawinan tersebut bertentangandengan peraturan perundangundangan yang berlaku maupun azas kepatutan yang adadalam masyarakat maupun menyinggung perasaan orang lain dalam masyarakatIndonesia ;Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 UndangUndang No. 1 tahun1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa, : Perkawnan adalah ikatan lahir batinantara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentukkeluarga

atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan YangMaha Esa ;Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang No.1tahun 1974 tentang Perkawinan,menyebutkan bahwa :Perkawnan adalah sah apabiladilakukan menurut hukum masingmasing agama dan kepercayaannya itu *Menimbang, bahwa selanjutnya dari surat bukti tanda Bukti P4 dan didukungdengan keterangan saksisaksi tersebut diatas,maka diperoleh fakta hukum bahwabenar Bungampe Br Purba (ic .pemohon )secara agama Kristen di

membutuhkan pengesahanperkawinan tersebut untuk kepentingan hukum pemohon dan anakanaknya dikemudianhari, sehingga untuk mendaftarkan perkawinan Pemohon dengan suami Pemohontersebut, maka Pemohon memerlukan suatu Penetapan pengesahan Perkawinan dariPengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 jo Pasal 35 huruf aUndangUndang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Tata CaraPendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, disebutkan bahwa Perkawnan

yang sahberdasarkan ketentuan Peraturan Perundangundangan wajib dipalorkan oleh pendudukkepada istansi pelaksana ditempat terjadinya perkawnan paling lambat 60 (enampuluh) hari sejak tanggal perkawnan dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenaipersyaratan pencatatan perkawinan setelah mendapatkan Penetapan PengadilanNegeri;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri mencermati apa yangdimohonkan Pemohon beserta seluruh alat bukti yang diajukannya dipersidangan suratbukti tanda P 1 s/d P5 Pengadilan

memerlukan penetapan pengesahannikah untuk keperluan pengurusan Buku Kutipan Akta Nikah dari KantorUrusan Agama Kecamatan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di Majelis hakimberpendapat dalildalil pbermohonan Pemohon dan Pemohon Il telah terbuktikebenarannya, dengan demikian telah dapat dipertimbangkan lebih lanjut,sebagai berikut:Menimbang, bahwa mengenai lItsbat Nikah perlu dikemukakan abstakhukum sebagai berikut :1;UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat 1disebutkan: Perkawnan

Pasal 4 menyebutkan: Perkawnan adalah sah apabila dilakukanmenurut hukum Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UndangUndangNo. 1 Tahun 1974,b. Pasal 7 ayat (1) menyebutkan: Perkawnan hanya dapat dibuktikandengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;c. Pasal 7 ayat (2) menyebutkan: Dalam hal perkawnan tidak dapatdibuktikan dengan Akata Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya kePengadilan Agama;d.

Pasal 7 ayat (4), menentukan bahwa: Yang berhak mengajukanpermohonan itsbat nikah talah suami atau Isteri, anakanak mereka,vali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawnan itu;Hal. 9 dari 12 halaman Pen. No.114/Pdt.P/2017/MSLsmTgl.05.10.17Menimbang, bahwa Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menentukanbahwa rukun untuk melaksanakan perkawinan harus ada: a). Calon Suami, b).Calon Isteri, c). Wali nikah, d).

disepakatinya dan menginginkan agar perjanjiankawin sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris tentang Perjanjian KawinNomor 11 tanggal 24 Juni 2014 yang dibuat oleh Notaris ANDYNASUSIAWATI ACHMAD, SH, M.Kn, MH Notaris di Kabupaten Pasuruanjuga disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan dan tercatat dalam bukuregister perkawinannya yang ada di Kantor Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kota Malang;Menimbang, bahwa Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 tentangperkawinan berbunyi : (1) Pada waktu atau sebelum perkawnan

dilangsungkan kedua belah pihakatas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yangdisahkan oleh pegaweai pencatat perkawnan, setelah mana isinyaberlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut;(2) Perkawnan tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batasbatas hukum, agama dan kesusilaan;(3) Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawnan dilangsungkan;(4) Selama perkawnan dilangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah,kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan

belum disahkan oleh pegawai pencatat nikah dan dicatatdalam buku register perkawinannya;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) UU nomor 1 tahun1974 tentang Perkawinan berbunyi: Pada waktu atau sebelum perkawnandilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapatmengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatatperkawnan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketigatersangkut dan ayat (3) pasal tersebut berbunyi: Perjanjian tersebut dimulaiberlaku sejak perkawnan

mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan persoalan pokoksebagaimana diuraikan di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akanmempertimbangkan pokok persoalan yang pertama yaitu tentang apakah diantara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawnan yang sah menuruthukum ?

, yang selengkapnya sebagaimana terurai di bawah ini ;Menimbang, bahwa Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan menyatakan bahwa Perkawnan ialah ikatan lahir batinantara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuanmembentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa.Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan Perkawnan adalah sah,apabila dilakukan

, yang selengkapnya sebagaimana terurai di bawah ini ;Menimbang, bahwa Pasal 38 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawnan dapat putus karenakematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni1996, terdapat kaidah hukum yaitu : bahwa dalam hal perceraian tersebuttidak perlu dilihat dari siapa penyebabnya percecokkan atau karena salahsatu pihak meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat dari perkawnan itusendiri, apakah perkawnan itu masih dapat dipertahankan atau tidak,karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka tidak mungkindipersatukan lagi;b.

dilangsungkan, makasatu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyaikekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkanHalaman 21 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2018/PN Lbppula kepada Pegavai Pencatat tempat perkawnan dilangsungkan dan olehPegavai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatanperkawnan, dan bagi perkawnan yang dilangsungkan di luar negeri, salinanitu disampaikan kepada Pegauai Pencatat di Jakarta.Menimbang, bahwa

kepentingan dari Penggugat dan anakanak.Bahwa kemudian selain halhal tersebut,Tergugat tidak pernahmenghargai diri Penggugat sebagai kepala rumah tangga bahkan disetiapada permasalahan kecil untuk dibicarakan bersama didalam rumahtangga, Tergugat selalu ingin menang sendiri dan mempertahankan sifategoismenya,sehingga berbuntut sering kali terjadi percokcokan walaupunitu menyangkut persoalanpesoalan sepele yang biasa terjadi dalamsetiap rumah tangga.Bahva kemudian hal lain yang berdampak buruk didalam perkawnan

Banjar Blubuh Sari, Desa Dalung, Kecamatan Kuta UtaraKabupaten Badung.Sedangkan Penggugat bersama anakanak tinggaldan berada Jalan Merta Ayu Desa Kerobokan Kelod, Kecamatan KutaUtara Kabupaten Badung, bahkan selama Tergugat memisahkan diri dantidak kumpul dengan Penggugat, telah terjadi putusnya hubungankomunikasi antara Penggugat dengan Tergugat demikian pula dengananakanak.Bahve terkait dari permasalahan yang terjadi didalam perkawnan /rumah tangga penggugat dan Tergugat tersebut, telah pula dicoba

Sehingga terakhir kesimpulan dari masingmasingHalaman 4 dari 22 Putusan Nomor 471/Padt.G/2017/PN Dpskeluarga besar Tergugat maupun dari keluarga besar Penggugat,menyerahkan kembali penyelesaian permasalahan didalam perkawnan /rumah tangga tersebut kepada sikap dan pribadi dari Penggugatmaupun kepada sikap dan pribadi dari Tergugat.5.

majelis hakimmenilai Mahkamah Syariyah Simpang Tiga Redelong berwenang menerima,memeriksa, dan mengadili permohonan Para Pemohon;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebihdahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum para pihakdalam perkara ini;Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) KompilasiHukum Islam disebutkan : yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikahjalah suami atau isteri, anakanak mereka, wali nikah dan pihak yangberkepentingan dengan perkawnan

saudarasaudaramu yang lakilaki; anakanak perempuan darisaudarasaudaramu yang perempuan; ibuibumu yang menyusui kamu; saudaraHalaman 9 dari 12 halamanPenetapan Nomor 027/Pdt.P/2014/MSSTR perempuan sepersusuan; ibuibu isterimu (mertua); anakanak isterimu yangdalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campun, tetapi jika kamubelum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidakberdosa kamu mengawninya; (dan diharamkan bagimu) isteriisteri anakkandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawnan

Kabupaten BenerMeriah, tanggal 22 Juni 1972 tersebut dapat dinyatakan sah menurut hukum,sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) KompilasiHukum Islam disebutkan : ifsbat nikah yang dapat diajukan ke PengadilanAgama terbatas mengenai halhal yang berkenaan dengan : a. adanyaperkawnan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c.adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawnan

; d.adanya perkawnan yang terjadi sebelum berlakunya Undangundang No. 1Tahun 1974, dan; e. perkawnan yang dilakukan oleh mereka yang tidakmempunyai halangan perkawnan menurut halangan perkawnan Undangundang No. 1 Tahun 1974,Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana dikutipdi atas, maka permohonan jtsbat nikah yang diajukan Pemohon telahbersesuaian dengan peraturan yang berlaku, karena sesuai dengan maksudPasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perkawinan yangterjadi

uraianPasal 29 ayat (1) UU Perkawnan, perjanjiankawin dapat berlaku kepada pihak ketiga setelah perjanjian kawin yangtertulis disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan (Kantor Catatan Sipil).Hlm . 4 Putusan No. 354/Pdt.G/2016/PN.SbyHal senada diuraikan pula dalam ketentuan Pasal 152 Juncto Pasal 147KUHPerdata, yang selengkapnya berbunyi demikian :Pasal 152 : Ketentuan tercantum dalam peranjian perkawnan, yangmengandung penyimpangan dari persatuan menurut undangundang,seluruhnya atau untuk sebagian

, tak akan berlaku terhadap pihak ketiga,sebelum hari ketentuanketentuan itu dibukukan dalam suatu registerumum, yang harus diselenggarakan untuk itu di kepaniteraan padaPengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya perkawnan itutelah dilangsungkan, atau, jika perkawnan berlangsung di luar negeri, dikepaniteraan dimana akta perkawnan dibukukannya.Juncto, Pasal 147:Atas ancaman kebatalan, setiap penanjian perkawnan harus dibuatdengan akta notaris sebelum perkawnan berlangsung.

Perjanjian mulaiberlaku semenjak saat perkawnan dilangsungkan; lain saat untuk itu takboleh ditetapkannya.13.Bahwa akta pernyataan bersama, nomor 13 tanggal 25 November 2008yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dihadapan Turut Tergugatsecara terang dan jelas melanggar ketentuan pasal 29 ayat (1) Juncto pasal 29 ayat (2) juncto pasal 29 ayat (3) juncto pasal 29 ayat (4) UUPerkawinan serta Pasal 152 Juncto Pasal 147 KUHPerdata sehingga harus dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum.14.Bahwa sangat

Sejak saatdilangsungkannya perkawnan, maka menurut hukum terjadi harta bersamamenyeluruh antara suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakanketentuanketentuan lain dalam perjanjian perkawnan.

Harta bersama itu,selama perkawnan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengansuatu persetujuan antara suami isteri.Hlm . 6 Putusan No. 354/Pdt.G/2016/PN.Sby22.Bahwa akta pernyataan bersama yang dibuat dihadapan Turut Tergugatsangat jelas melanggar ketentuan pasal 119 KUHPerdata tersebut diatasdan merupakan suatu perbuatan melawan hukum.23.Bahwa pada pasal 186 (2) KUHPerdata (dikutip)......"

dicatat menurut peraturanperundangundangan yang berlaku,Menimbang, bahwa selanjutnya Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Bab Il tentang Pencatatan Perkawinanpada Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa Pencatatan Perkawnan darimereka yang melangsungkan perkawnannya menurut agamanya dankepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai PencatatPerkawnan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud

dalam berbagaiperundangundangan mengenai Pencatatan Perkawnan.

dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumumankehendak perkawnan oleh Pegavai Pencatat seperti yang dimaksud dalamPasal 8 Peraturan Pemerintah ini;(2) Tata cara perkawnan ini dilakukan menurut hukum masingmasing agamadan kepercayaannya itu;(3) Dengan mengindahkan tata cara perkawnan menurut masingmasinghukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawnan dilakukan dihadapan Pegavai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi;Pasal 11(1) Sesaat sesudah dilangsungkan perkawnan sesuai dengan ketentuanketentuan

Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelaimenandatangani akta perkawnan yang telah disiapkan oleh PegavaiPencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku;(2) Akta perkawnan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu selanjutnyaditangatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yangmenghadiri perkawnaan ........... dstnya;(3) Dengan penandatanganan akta perkawnan, maka perkawnan telah tercatatsecara resmi;Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9Tahun 1975 tentang

dicatat menurut peratuanperundangundangan yang berlaku,Menimbang, bahwa sebagai Peraturan Pelaksana dari ketentuantersebut maka diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 1 tahun 1974 dimana di dalam Pasal 3menyatakan : Setiap orang yang akan melangsungkan perkawnan menberitahu kehedaknya itu kepada Pegavai Pencatat di tempat perkawnan akandilangsungkan dan pemberitahuan tersebut dilakukan seurangkurangnya 10(sepuluh) hari kerja sebelum perkawnan dilangsungkan

pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastianhukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum,Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam dikatakan sah apabilapelaksanaan perkawinan tersebut telah sesuai rukun dan syarat sahnyaperkawinan menurut syariat Islam (vide pasal 2 ayat (1) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam);Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rukun perkawinanadalah sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yangberbunyi:untuk melaksanakan perkawnan

bahwapernikahan Pemohon dan Pemohon Il telah terbukti memenuhiketentuan hukum lslam, yaitu adanya wali, mahar, kedua mempelai dandua orang saksi serta ijab kabul sebagaimana ketentuan Pasal 14, 21ayat (1) dan 30 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin ahli figqh Islam, yangdalam penetapan ini telah diambil alin sebagai pendapat Majelis Hakimmenyatakan;SGA Cydrlag cols gai cya Ab 9 pig Aine 83 Biya) gle & Si 6 ge MN 4 511Artinya : Dan didalam pengakuan telah terjadinya perkawnan

lanatutthalibin juz lV halaman 254).Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu = mengemukakanketerangan dalam kitab Ushul Fiqh, Abdul Wahhab Khallaf, halaman 93yang diambil alin sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagaiberikut :Wel gil cole Jala 4 aly al alate dung jy ages Gob day ) ADE LS GyeArtinya : Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itusebagai isteri seorang lakilaki, maka dihukumkan masih tetap adanyahubungan suamiistri selama tidak ada buktibukti yang menentukan lain(putusnya perkawnan

Bagir Manan, SH, yang menyimpulkan bahwa:pencatatan perkawnan adalah suatu yang penting saja untukdilakukan, oleh karena itu tidak mengurangi keabsahan perkawnan itusendin. Pendapat Prof. DR. Mahfud MD, SH, yang menyatakan bahwa :perkawnan Simi tidak melanggar konstitusi, karena di jalankanberdasarkan akidah Agama yang dilindungi UndangUndang Dasar1945; Pendapat DR. H.

., berpandangan bahwa :kalau perkawnan yang tidak dicatatkan merupakan gejala umum dandidasarkan atas itikat baik atau ada faktor darurat, maka hakim harusmempertimbangkan.

perundangundangan yang berlaku,karena pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan selainitu juga Para Pemohon selama menikah belum pernah putus akibat perceraian;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) KompilasiHukum Islam disebutkan : /tsbath nikah yang dapat diajukan ke PengadilanAgama terbatas mengenai halhal yang berkenaan dengan : a. adanyaperkawnan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c.Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawnan

; d.adanya perkawnan yang terjadi sebelum berlakunya UndangUndang Nomor 1tahun 1974, dan e. perkawnan yang dilakukan oleh mereka yang tidakmempunya halangan perkawnan menurut halangan perkawnan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana dikutipdi atas, maka permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon telahbersesuaian dengan peraturan yang berlaku, karena sesuai dengan Pasal 7ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;Hal. 8 dari 10 Penetapan No.0350

memerlukan penetapan pengesahannikah untuk keperluan pengurusan Buku Kutipan Akta Nikah dari KantorUrusan Agama Kecamatan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di Majelis hakimberpendapat dalildalil pbermohonan Pemohon dan Pemohon II telah terbuktikebenarannya, dengan demikian telah dapat dipertimbangkan lebih lanjut,sebagai berikut:Menimbang, bahwa mengenai lItsbat Nikah perlu dikemukakan abstakhukum sebagai berikut :i:UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat 1disebutkan: Perkawnan

Pasal 4 menyebutkan: Perkawnan adalah sah apabila dilakukanmenurut hukum Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UndangUndangNo. 1 Tahun 1974,b. Pasal 7 ayat (1) menyebutkan: Perkawnan hanya dapat dibuktikandengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;c. Pasal 7 ayat (2) menyebutkan: Dalam hal perkawnan tidak dapatdibuktikan dengan Akata Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya kePengadilan Agama;d.

Pasal 7 ayat (4), menentukan bahwa: Yang berhak mengajukanpermohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anakanak mereka,vali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawnan itu;Hal. 8 dari 11 halaman Pen. No.103/Pdt.P/2017/MSLsmTgl.05.10.17Menimbang, bahwa Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menentukanbahwa rukun untuk melaksanakan perkawinan harus ada: a). Calon Suami, b).Calon Isteri, c). Wali nikah, d).

tersebut, makaMajelis Hakim berpendapat pernikahan Para Pemohon harus dinyatakan sahmenurut hukum Islam maupun peraturan perundangundangan yang berlaku,karena pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan selainitu juga Para Pemohon selama menikah belum pernah putus akibat perceraian;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3)Kompilasi Hukum Islam disebutkan : itsbath nikah yang dapat diajukanke Pengadilan Agama terbatas mengenai halhal yang berkenaan dengan :a. adanya perkawnan

Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salahsatu syarat perkawnan; d. adanya perkawnan yang terjadi sebelum berlakunyaUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, dan e. perkawnan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunya halangan perkawnan menurut halanganperkawnan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana dikutipdi atas, maka permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon telahbersesuaian dengan peraturan yang berlaku, karena sesuai dengan Pasal 7ayat