Menyatakan Terdakwa MUHAEMIN SAROF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 1.500.000,00 ( Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;3.

mana tempatkediaman sebagian besar saksi yang di panggil dan terdakwa ditahan lebihdekat pada tempat Pengadilan Negeri Yogyakarta daripada tempatkedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itudilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untukmemeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang sengaja memberiHalaman 2 dari 29 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN Yykbantuan pada waktu kejahatan dilakukan orang yang tidak memiliki keahliandan kewenangan untuk melakukan praktik

2017/PN YykBahwa Pehacain injeksi harus dibeli dengan resep dokter, karena itermasuk obat keras;Bahwa pengertian harus dengan resep dokter yaitu. untukmelakukan penjualan obat keras daftar G harus berdasarkan resepdokter dan itu hanya dapat dilakukan oleh sarana berijin sepertiapotek, rumah sakit, klinik yang mempunyai apoteker penanggungjawab;Bahwa Terdakwa selaku pengantar barang di Pedagang BesarFarmasi PT Rajawali Nusindo Cabang Yogyakarta tidak memilikikeahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik

Orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untukmelakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal108;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad. 1.Barangsiapa ;Menimbang, bahwa Yang dimaksud barangsiapa adalah subyekhukum yang dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta dapatmempertanggungjawabkan perbuatan tindak pidana yang dilakukandihadapan hukum.Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telahmenghadapkan seseorang

Unsur orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenanganuntuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalamPasal 108,Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 108 ayat (1) UU RI Nomor 36Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan praktikkefarmasian adalah meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutusediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan = danpendistribusian obat, pelayanan obatatas resep dokter, pelayanan informasiobat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional

harusHalaman 24 dari 29 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN Yykdilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dankewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan,sedangkan yang dimaksud dengan tenaga kesehatan dalam ketentuan iniadalah tenaga kefarmasian sesuai dengan keahlian dan kewenangannya.Dalam hal tidak ada tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan tertentu dapatmelakukan praktik kefarmasian secara terbatas, misalnya antara lain dokterdan/atau dokter gigi, bidan, dan perawat

Menyatakan terdakwa RAHMAT FAJRI panggilan AJI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;4.

Menyatakan terdakwa RAHMAT FAJRI panggilan AJl bersalah telahmelakukan Tindak Pidana tanpa keahlian dan kewenangan dengansengaja melakukan praktik kefarmasian sebagaimana diatur dalam Pasal198 jo Pasal 108 ayat (1) UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan, sebagaimana dalam surat dakwaan;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMAT FAUJRI panggilan Auldengan pidana denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)subsidair 6 (enam) bulan kurungan;3.

Sedangkan yang dimaksud dengan praktik kefarmasianadalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 108 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyebutkan:(1) Praktik kefarmasiaan yang meliputi pembuatan termasuk pengendalianmutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan danpendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayananinformasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisionalharus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai

keahlian dankewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;(2) Ketentuan mengenai pelaksanaan praktik kefarmasian sebagaimanadimaksud pada ayat (1) ditetapbkan dengan Peraturan Pemerintah.Menimbang, bahwa menurut UndangUndang Republik IndonesiaNomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang termasuk sediaan farmasiadalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik, sedangkan golonganobatobatan terdiri dari obat bebas, golongan obat bebas terbatas, golonganobat keras, golongan obat

Bengkulu Selatan sejak tahun 2016; Bahwa tugas dan tanggung jawab ahli sebagai Dokter yaitu melayani pasienyang berobat dan juga konsultasi dibidang kesehatan berdasarkan Undang Undang RI No. 29 Tahun 2004, tentang praktik kedokteran; Bahwa yang dimaksud Praktik Kedokteran, adalah rangkaian kegiatan yangdilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakanupaya kesehatan; Bahwa berdasarkan Undang Undang RI No. 29 Tahun 2004, tentangPraktik Kedokteran, yang dimaksud dengan Dokter

dan Dokter Gigi adalahdokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusanpendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luarnegeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai denganperaturan perundang undangan; Bahwa berdasarkan Undang Undang RI No. 29 Tahun 2004, tentangPraktik Kedokteran, yang dimaksud dengan Surat Izin Praktik adalah buktitertulis yang diberikan pemerintah kepada dokter dan dokter gigi yang akanmenjalankan praktik kKedokteran

setelah memenuhi persyaratan; Bahwa berdasarkan Pasal 36 UU No. 29 tahun 2004 tentang PraktikKedokteran menyebutkan bahwa Setiap dokter dan dokter gigi yangmelakukan praktik kKedokteran di Indonesia wajib memiliki Surat izin praktik;Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN MnaBahwa Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) UU No. 29 tahun 2004 tentangPraktik Kedokteran menyebutkan bahwa Dokter atau dokter gigi dalammenyelenggarakan praktik kedokteran wajib mengikuti standar pelayanankedokteran atau

kedokteran gigi;Bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (2) Undang Undang RI No. 29 Tahun2004, tentang Praktik Kedokteran, menyebutkan bahwa setiap orangdilarang menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikanpelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah olah yangbersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki Surat tandaregistrasi dan / atau surat izin praktik;Bahwa berdasarkan Undang Undang RI No. 36 Tahun 2014, tentangTenaga Kesehatan, yang dimaksud Tenaga Kesehatan

DESI tentang keluhan yang dirasakannya;Bahwa Terdakwa tidak memiliki kompetensi untuk menjalankanpraktikkedokteran ataupun tenaga kesehatan;Bahwa Terdakwa bukan merupakan dokter (tenaga medis) atau perawatatau bidan (tenaga kesehatan) dan Terdakwa juga tidak memiliki keahliankhusus dibidang kesehatan serta tidak memiliki ijazah yang sah;Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Praktik dari pemerintah untukmenjalankan praktik kedokteran ataupun tenaga kesehatan;Menimbang, bahwa dari pengertian unsur

Berita Acara Pernyataan Selesai Pekerjaan Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nomor: 133/BA-PSP/DIKNAS/2011 tanggal 19 Desember 2011 ;4. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nomor : 134/ BA-PP/DIKNAS/2011 tanggal 19 Desember 2011 ;5. Berita Acara Persetujuan Pembayaran Lunas Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nomor : 135/BA-PPL/KEU/LS-DIKNAS/2011 tanggal 19 Desember 2011;6.

Kartu Kendali Kegiatan Bulan Desember SKPD Dinas Pendidikan Program Wajib Belajar Sembilan Tahun Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa ;11. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0570/SPM/LS/1.01.01/XII/11 tanggal 21 Desember 2011 ;12. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 18099/SP2D/LS/XII/2011 tanggal 23 Desember 2011 ;13.

Dokumen Hasil Pelelangan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Pekerjaan Belanja Alat - alat olahraga dengan total HPS Rp.4.997.575.000.00 (empat milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;20.

Kartu Pengawas Kontrak Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Kegiatan Pengadan Alat Praktik dan Peraga Siswa mata anggaran 5.2.2.02.06 pekerjaan belanja alat- alat olahraga ;33.

Laporan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau nomor SR-4549/PW28/5/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas penyimpangan pengadaan alat praktik dan peraga siswa dan belanja alat - alat olahraga pada Dinas Pendidikan kabupaten natuna TA 2011 ;50.

BAPP/DIKNAS/2011 tanggal 19 Desember 2011.Berita Acara Persetujuan Pembayaran Lunas Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan PeragaSiswa Nomor: 135/BAPPL?

Natuna yangdapat merugikan keuangan Negara/Daerah berdasarkan Surat Panggilan dari KejaksaanNegeri Ranai;Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang kegiatan pengadaan alat praktik dan peraga siswapekerjaan belanja bahan alat olah raga pada Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna TA.2011, saksi hanya sebagai penerima barang bantuan saja berupa alatalat praktik olahragasiswa, dimana saksi sebagai Kepala Sekolah SDN 001 Cemaga;Bahwa bukan saksi yang menerima langsung alatalat praktik olahraga siswa tersebut,yang

Natuna untukmengantarkan barangbarang berupa alat praktik olahraga siswa tersebut ke sekolah saya;Bahwa barangbarang berupa alat praktik olah raga siswa tersebut sekaligus diterima dihariyang sama; Bahwa barangbarang berupa alat praktik olah raga siswa yang saksi terima sudah sesuaidengan jenis dan jumlah barang sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyerahanbarang, namun untuk kwalitas barang saksi tidak mengetahuinya;Bahwa sebagian barangbarang tersebut dapat dipergunakan dengan baik, tetapi

Natuna TA. 2011; Bahwa saksi menerima alatalat praktik olahraga siswa tersebut di SDN 009 Air Raya Jl.Hang Nadim Kec. Bunguran Timur Kab.

menang tender proyek pengadaan alat praktik danperaga siswa pekerjaan belanja bahan alat olahraga pada Dinas PendidikanKab.

Sebagaimana yang tersebutdalam UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Mengingatselama Tergugat menjalankan tugasnya di Klinik Dermaster, pada waktuitu belum mempunyai izin praktik, sedangkan pekerjaan yang dilakukanTergugat disana adalah melakukan praktik kedokteran;Secara aturan berdasarkan UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang PraktikKedokteran, menyebutkan pada :BAB VII PENYELENGGARAAN PRAKTIK KEDOKTERANBagian Kesatu Surat Izin PraktikPasal 36Setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran diIndonesia wajib memiliki surat izin praktik.Maka pekerjaan yang

PraktikKedokteran dinyatakan :BAB VII PENYELENGGARAAN PRAKTIK KEDOKTERANBagian Kesatu Surat Izin PraktikPasal 42Pimpinan sarana pelayanan kesehatan dilarang mengizinkan dokter ataudokter gigi yang tidak memiliki surat izin praktik untuk melakukan praktikkedokteran di sarana pelayanan kesehatan tersebut;Sehingga apa yang telah dilakukan Penggugat dalam perjanjiankerjasama dokter tanggal 4 Januari 2016 tersebut dapat dikenakan sanksisesuai UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, yakni :BAB

praktik untuk melakukan praktikkedokteran di sarana pelayanan kesehatan tersebut.Karena perjanjian tersebut telah bertentangan dengan UU Nomor 29Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran maka berdasarkan Pasal 1320KUHPerdata, perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat ke4 sahnyaperjanjian tentang suatu sebab yang halal.Untuk mengetahui apakah suatu perjanjian adalah sah atau tidak sah,maka perjanjian tersebut harus diuji dengan beberapa syarat.

Sudah jelas juga dikatakan di dalamundangundang praktik kedokteran pasal 42 pimpinan sarana dilaranguntuk meperkerjakan dokter atau dokter gigi yang tidak mempunyai izinpraktek.

Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD HARYANTO BIN SUKARLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian;2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa MOHAMMAD HARYANTO BIN SUKARLI ,dengan pidana denda sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;3.

Menyatakan Terdakwa Mohammad Haryanto Bin Sukarli telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untukmelakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalampasal 108 sesuai dengan Pasal 198 UU No 36 Tahun 2009tentang Kesehatan ;2. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa MohammadHaryanto Bin Sukarli dengan pidana denda sebesar Rp.1000.000, (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;3.

dalampasal 196 UU No36 tahun 2009 tentang Kesehatan.ATAUKETIGABahwa ia terdakwa MOHAMMAD HARYANTO bin SUKARLI pada hariKamis tanggal 28 Agustus 2014 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaktidaknyapada waktu lain dalam bulan Agustus 2014 bertempat ditoko terdakwaKelurahan Badean Rt.23 Rw.03 Kecamatan Bondowoso KabupatenBondowoso atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasukdalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso terdakwa yang tidakmemiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik

Sebagaimana yang tersebutdalam UndangUndang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.Mengingat selama Tergugat menjalankan tugasnya di Klinik Dermaster,pada waktu itu belum mempunyai izin praktik, sedangkan pekerjaan yangdilakukan Tergugat disana adalah melakukan praktik kedokteran;Secara aturan berdasarkan UndangUndang Nomor 29 Tahun 2004tentang Praktik Kedokteran, menyebutkan pada :BAB Vil PENYELENGGARAAN PRAKTIK KEDOKTERANBagian Kesatu Surat Izin PraktikPasal 36Setiap dokter dan dokter gigi

yang melakukan praktik kedokteran diIndonesia wajib memiliki surat izin praktik.Maka pekerjaan yang dilakukan Tergugat mengacu kepada perjanjiankerjasama dokter, jelasjelas bertentangan dengan undangundangpraktik kedokteran tersebut.

dinyatakan :BAB VIl PENYELENGGARAAN PRAKTIK KEDOKTERANBagian Kesatu Surat Izin PraktikPasal 42Pimpinan sarana pelayanan kesehatan dilarang mengizinkan dokter ataudokter gigi yang tidak memiliki surat izin praktik untuk melakukan praktikkedokteran di sarana pelayanan kesehatan tersebut;Sehingga apa yang telah dilakukan Penggugat dalam perjanjiankerjasama dokter tanggal 4 Januari 2016 tersebut dapat dikenakan sanksisesuai UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran,yakni :BAB XKETENTUAN

Dalam perjanjiantersebut diatur mengenai tehnis pekerjaan tenaga kesehatan seorangdokter yakni Penggugat Rekonvensi pada Klinik Demaster milik TergugatRekonvensi namun dalam perjanjian tersebut status dokter PenggugatRekonvensi belum memiliki surat izin praktik (SIP) sebagaimana diaturdalam UndangUndang No.29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran ;Perjanjian kerjasama dokter tanggal 2016 tersebut disiapkan olehTergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi langsung disodorkanHalaman 14 Putusan No.

(SIP), sementara surat izinpraktek (SIP) Penggugat Rekonvensi baru keluar pada tahun 2017 ini.Sehingga hal ini melanggar UndangUndang Nomor 29 Tahun 2004tentang Praktik Kedokteran, menyebutkan pada :BAB VIl PENYELENGGARAAN PRAKTIK KEDOKTERANBagian Kesatu Surat Izin PraktikPasal 36Setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran diIndonesia wajib memiliki surat izin praktik.Dan:Pasal 42Pimpinan sarana pelayanan kesehatan dilarang mengizinkan dokter ataudokter gigi yang tidak memiliki

Bahwa penyelenggaraan praktik kedokteran yang merupakan inti dariberbagai kegiatan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan harusHal. 5 dari 18 hal. Put.

Perangkat hukum yang ~~ mengaturpenyelenggaraan praktik kedokteran dan kedokteran gigi dirasakanbelum memadai, selama ini masih didominasi oleh kebutuhan formal dankepentingan pemerintah, sedangkan porsi profesi masih sangat kurang;.

Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindunganhukum, untuk meningkatkan, mengarahkan dan memberi landasanhukum serta menata kembali berbagai perangkat hukum yang mengaturpenyelenggaraan praktik kedokteran agar dapat berjalan sesuai denganperkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka perlu diaturpraktik kedokteran dalam suatu undangundang. Untuk itu, perludibentuk UndangUndang Tentang Praktik Kedokteran;2.

Isi Pasal 12 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tidak bertentangan dengan Pasal 47 UndangUndangNomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran;e Rekam Medis digunakan di dalamnya terdapat segala catatantentang tindakan, pelayanan, terapi, waktu terapi, tanda tangandokter yang merawat , tanda tangan pasien yang bersangkutan,dan lainlain.

Dapat ditanggapi sebagaiberikut:Permasalahan utama yang diuji adalah apakah benar telah terjadiinkonsistensi antara Permenkes dan aturan yang lebih tinggi dalamhal ini UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran sepertidi dalilkan Pemohon dalam Permohonannya.

KUSMUNIselaku Kepala Puskesmas Bluto Kabupaten Sumenep menerangkan : Bahwatindakan memencet benjolan atau menyedot dengan menggunakan sped/alatsuntik dan atau membedah dengan menggunakan alat lain kemudian menjahittubuh pasien tersebut tidak dibenarkan karena tindakan tersebut merupakantindakan medik yang hanya bisa dilakukan dokter ;Perbuatan ia Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal78 Undangundang RI No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran ;ATAU :KEDUA :Bahwa ia Terdakwa H

MATNAWI Desa Panagaan, Kecamatan Gapura, KabupatenSumenep, atau setidaktidaknya masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Sumenep tanpa izin melakukan praktik pelayanankesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi, sehinggamengakibatkan luka, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan carasebagai berikut :Bermula ia Terdakwa H. MATNAWI pada tahun 1989 pernah belajarmeracik jamu obat tradisional dan Terdakwa H.

;Bahwa terhadap unsur Setiap Orang dan unsur Dengan Sengaja dariPasal 78 UndangUndang RI No.29 Tahun 2004 Pemohon Kasasi/Terdakwasependapat dengan pertimbangan hukum dari judex facti kalau PemohonKasasi/Terdakwa dinyatakan telah terbukti, akan tetapi terhadap unsurMenggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanankepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolaholah yangbersangkutan adalah doter atau dokter gigi yang telah memiliki Surat TandaRegistrasi dan/atau Surat Izin Praktik

No.981 K/Pid.Sus/2013e Bahwa Terdakwa menjalani praktik pengobatan tradisonal ini selamakuranglebih 30 (tiga puluh) tahun lamanya, dan hingga sekarang belum ada pihakpasien atau anggota masyarakat yang merasa dirugikan dan melaporkanTerdakwa, kecuali pihak yang melaporkan Terdakwa yaitu saksi Drs.

mereka datang ke tempat praktik Terdakwa tidak merasadirugikan dan penyakit yanga dirasakan relatif mengalami perbaikan ataukesembuhan.

Menyatakan Terdakwa ROPI AHYANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian ;2. Menghukum Terdakwa ROPI AHYANI oleh karenanya dengan pidana denda sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;3.

Pertamina Pasarra atau setidaktidaknya pada suaturah hukum Pengadilan Negeri Siak, yanguntuk melakukan praktik kefarmasian tersebut dilakukan terdakwa dengan carBahwa pada waktu dan tempat sebagairTugas yang ditandatangani Kepala Balaacara sebagai!

AHYANI yang tidakmemiliki kKeahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasiansebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 UU RI Nomor 36 Tahun 2009.Keterangan terdakwa tersebut diberikan secara bebas tanpa paksaansesuai dengan apa yang ia ketahui atau alami sendiri, sehingga telahmemenuhi ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf b, Pasal 189 ayat (1) dan (3)KUHAP.

DalamKabupaten Siak; Bahwa terdakwa tidak memiliki kKewenangan keahlian dan obat kerasDaftar G hanya dapat didistribusikan oleh apotik yang memiliki apoteker; Bahwa terdakwa mengetahui jika toko obat tidak dibolehkan menyimpandan menjual obat keras Daftar G dan obat keras Daftar G hanya dapatdiperjualbelikan di apotik, sedangkan toko obat hanya dibenarkan menjualobat bebas, obat bebas terbatas, obat tradisional dan kosmetika.Dengan demikian unsur Tidak memiliki keahlian dan kewenanganmelakukan praktik

toko obat Bundo Basamo tersebut terdakwaperoleh dari sales obat yang datang ke toko obat terdakwa lalu terdakwajual kepada masyarakat sekitar selaku konsumen.Dengan demikian unsur Pengadaan, penyimpanan danpendistribusian obat telah terbukti secara sah dan meyakinkanmenurut hukum.Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh unsurunsur dakwaanPrimair tersebut maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan Tindak Pidana tidak memiliki keahlian dankewenangan untuk melakukan praktik

Menyatakan Terdakwa ROPI AHYANI telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tidak memiliki keahliandan kewenangan melakukan praktik kefarmasian ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROPI AHYANI oleh karena itudengan pidana denda sebesar Rp. 7.000.000, (tujuh juta rupiah)dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwamaka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;3.

Menyatakan Terdakwa ROJAI Bin ISNAENI terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tidak mempunyai keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 2 ( dua ) bulan ;3.

unsur lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi, sehinggadakwaan alternatif kesatu menurut Majelis tidak terbukti;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu tidak terbukti makaselanjutnya Majelis akan membuktikan dakwaan alternatif kedua yakni melanggarPasal 198 UU R.I Nomor. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ;Menimbang, bahwa Pasal 198 UndangUndang R.I Nomor 36 Tahun 2009Tentang Kesehatan berbunyi sebagai berikut: Setiap orang yang tidak memilikikeahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik

Tenaga Kefarmasian yang terdiri dari Apoteker danTenaga Tehnis Kefarmasian (Vide Pasal 33 (1) PP No.51 Tahun 2009 TentangPekerjaan Kefarmasian), yang dibuktikan dengan memiliki Surat Izin Praktek danselain itu terhadap Tenaga Kesehatan diluar tenaga kefarmasian juga dapat diberikankewenangan melakukan pekerjaan kefarmasian yang dilaksanakan sesuai denganketentuan perundangundangan (Vide Penjelasan Pasal 35 (1) PP No.51 Tahun2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian);Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan praktik

memiliki kewenangankhusus untuk dapat menjual pil Dextromethorpan tersebut;Menimbang, bahwa dari hasil uji pemeriksaan laboratorium kriminalistikNo.Lab: 1072/NOF/2012 tanggal 12 Oktober 2012 terhadap tablet warna kuning daribarang bukti, disimpulkan adalah Dextromethorphan merupakan obat batuk;Menimbang, bahwa Dextromethorphan adalah sediaan farmasi jenis obatbatuk, yang peredarannya adalah bebas terbatas, yang berarti bebas dapat dibeli tanparesep dokter akan tetapi halhal yang berhubungan dengan praktik

diancam dengan pidana dendayang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dan berdasarkan Pasal 30 ayat 220KUHP apabila denda tidak dibayar maka haruslah diganti dengan hukuman kurunganyang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan;Menimbang, bahwa sebelum Majelis menetapkan pidananya kepada Terdakwa,maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan halhal yang memberatkan dan yangmeringankan pidana bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut :Halhal yang memberatkan : e Perbuatan Terdakwa telah menyalahi praktik

bersalah dan dijatuhipidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada Terdakwaharus pula dibebani untuk membayar beaya perkara yang besarnya akan ditentukandalam amar putusan ini ;Mengingat Pasal 198 Undangundang RI Nomor 36 Tahun 2009 TentangKesehatan, KUHAP dan peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI:1 Menyatakan Terdakwa ROJAI Bin ISNAENI terbukti secara sah danmenyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tidak mempunyaikeahlian dan kewenangan melakukan praktik

Menyatakan Terdakwa JESS FRANS RIZAL MALAU tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tidak Memiliki Keahlian dan Kewenangan Untuk Melakukan Praktik Kefarmasian sebagaimana dalam dakwaan tunggal; -----------------------------2.

September 2016 tentang penetapan hari sidang; Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan; Setelah mendengar keterangan Saksisaksi, Ahli, dan Terdakwa sertamemperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: 1Menyatakan Terdakwa Jess Frans Rizal Malau telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tidak memiliki keahliandan kewenangan untuk melakukan praktik

Aidityas Karya Mandiriuntuk paket pekerjaan Pengadaan AlatAlat Peraga/Praktik Sekolahpada Dinas Pendidikan Kota Bontang Tahun Anggaran 2010, denganNilai Penawaran Rp3.207.229.300,00 (tiga miliar dua ratus tujuh jutadua ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah);1 (satu) bundel Dokumen Penawaran dari PT.

Reggy Perdana Putrauntuk paket pekerjaan Pengadaan AlatAlat Peraga/Praktik Sekolahpada Dinas Pendidikan Kota Bontang Tahun Anggaran 2010, denganNilai Penawaran Rp3.251.284.300,00 (tiga miliar dua ratus limapuluh satu juta dua ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus rupiah);1 (satu) bundel Dokumen Penawaran dari PT.

Jeris Fani Hidayatuntuk paket pekerjaan Pengadaan AlatAlat Peraga/Praktik Sekolahpada Dinas Pendidikan Kota Bontang Tahun Anggaran 2010, denganNilai Penawaran Rp3.662.717.300,00 (tiga miliar enam ratus enampuluh dua juta tujuh ratus tujuh belas ribu tiga ratus rupiah);1 (satu) bundel Dokumen Penawaran dari PT.

= AlatAlatPeraga/Praktik Sekolah dengan Pasca Kualifikasi, Penyedia Jasa:PT.

2010;1 (satu) lembar Bukti Kas Nomor (Tanpa Nomor) dari BendaharaPengeluaran Dinas Pendidikan Kota Bontang untuk pembayaranBelanja Modal Pengadaan AlatAlat Peraga/Praktik Sekolah olehPenyedia Jasa PT.