Kontrak tersebut adalah untukmelaksanakan pekerjaanpekerjaan Tergugat dan Tergugat Il berupaworkover / reaktivasi / perawatan sumur (well service) yang berlokasi dilapangan minyak dan gas bumi Pandan, Petanang, dan Tapus yangterletak di Kecamatan Lembak, Kabupaten Muara Enim, ProvinsiSumatera Selatan;Bahwa menindaklanjuti Kontrak Jasa Rental Workover/Well Service RigKapasitas 550 HP Nomor : 034/KONETT/X14 tersebut Tergugat danTergugat Il menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Pekerjaan(SPMP) kepada

Penggugat melalui Surat Nomor :019/PROCETT/III15,Tanggal 6 Maret 2015 Perihal : Surat Perintah Melaksanakan Pekerjaan(SPMP) Mobilisasi Rental Workover/Well Service Rig Kapasitas 550 HP;Bahwa perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat danTergugat Il adalah untuk jangka waktu 6 (Enam) bulan sejak Tergugat dan Tergugat Il menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Pekerjaan(SPMP) yakni tanggal 6 Maret 2015 sebagai acuan waktu bagiPenggugat dalam memulai menjalankan pekerjaan Tergugat danTergugat

Dalam surattersebut Penggugat menyatakan bahwa Kontrak Jasa RentalWorkover/Well Service Rig Kapasitas 550 HP Nomor : 034/KONETT/X14 dengan masa kontrak 6 (Enam) bulan yang dihitung sejak PenggugatHalaman 5 dari 74 Putusan Perdata Nomor 778/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel17.18.19.menerima SPMP tertanggal 6 Maret 2015 sampai dengan Tanggal 6September 2015 dengan Nilai Kontrak maksimum sebesar USD860.000,00 (Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Koma Nol Nol DollarAmerika Serikat);Bahwa dalam surat elektronik tertanggal

dari asli Lampiran Jadwal D Pemilahan Tanggung Jawab,diberi tanda P5;Fotokopi dari fotokopi Lampiran Jadwal E Kompensasi danPembayaran, diberi tanda P6;Fotokopi dari fotokopi Jadwal E1 SCHEDULE E1 Rincian TarifDasar Harian Rig, diberi tanda P7;Fotokopi dari fotokopi Nilai Kehilangan Peralatan Dalam Sumur, diberitanda P8;Fotokopi dari asli surat dari Tergugat dan Tergugat Il kepadaPenggugat berupa Surat Nomor : 019 /PROCETT /Ill15, Tanggal 6Maret 2015, Perihal Surat Perintah Melaksanakan Pekerjaan (SPMP

Fotokopi dari asli Surat KSO Pertamina EP Energi Tanjung TigaNo.019/PROCETT/III15, Perihal: Surat Perintah MelaksanakanPekerjaan (SPMP) tertanggal 6 Maret 2015, diberi tanda T.22;3. Fotokopi dari asli Surat KSO Pertamina EP Energi Tanjung Tiga No.175/GM/EXT/IX16 tertanggal 15 September 2016, diberi tanda T.23;Foto Cipi dari asli Material & Service Requisition, diberi tanda T.2.4.;Fotocpi dari asli Harga Perhitungan Sendiri Rental Rig WO/WS untuk 6(enam) dan 3 (tiga) sumur reaktivasi.

Suatu sebab yang halal;Menimbang, bahwa syaratsyarat tersebut telah terpenuhi di dalamseluruh perjanjian tertulis yang dibuat antara Para Penggugat dengan Tergugatyang tertuang dalam Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Neo MitraUsaha Nomor SPMP/KNMU/056/X1/2018 dan Nomor SPMP/KNMU/031/IX /2019 sehingga telah terjadi hubungan hukum perikatan yang sah menurut hukumantara Para Penggugat dengan Tergugat sehingga petitum Poin 2 beralasanhukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya

Mitra Andalan Batam dengan pembayaranmenggunakan L/C (Letter of Credit) namun tidak dapat di cairkan,kemudian dilakukan pembayaran melalui cek cash dan juga tidak bisadicairkan karena saldo tidak cukup;Bahwa awalnya berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Pembelian(SPMP) Purchase Order tanggal 28 November 2016 PT. GemilangTrymo Mulyatama melakukan pembelian minyak solar industri sebanyak2000 (dua ribu) Kilo Liter dari PT.

Mitra Andalan Batamyang bergerak dibidang usaha penjualan bahan bakar minyak;Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Pembelian (SPMP)Purchase Order tanggal 28 November 2016 PT. Gemilang TrymoMulyatama melakukan pembelian minyak solar industri sebanyak 2000(dua ribu) Kilo Liter dari PT. Mitra Andalan Batam yang manapembayarannya akan menggunakan L/C (Letter Of Credit), kemudianpihak PT.

Gemilang Trymo Mulyatama; Bahwa pada tanggal 28 November 2016 Terdakwa selaku direktur PT.Gemilang Trymo Mulyatama membuat surat perintah melaksanakanpembelian (SPMP) / Purchase Order Nomor: 017/PoHSD/GTM/X/2016tanggal 28 November 2016 sebagai pengajuan untuk melakukanpembelian minyak di PT. Mitra Andalan Batam sebanyak 2000 (dua ribu)kilo liter dengan cara pembayaran menggunakan L/C (Letter Of Credit)akan tetapi tidak diterima oleh PT.

Gemilang TrymoMulyatama membuat surat perintah melaksanakan pembelian (SPMP) /Halaman 47 dari 66 Putusan Nomor 296/Pid.B/2020/PN BtmPurchase Order Nomor: 017/PoHSD/GTM/X/2016 tanggal 28 November 2016sebagai pengajuan untuk melakukan pembelian minyak di PT. Mitra AndalanBatam sebanyak 2000 (dua ribu) kilo liter dengan cara pembayaranmenggunakan L/C (Letter Of Credit) akan tetapi tidak diterima oleh PT.

Unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan :Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan sebagaiberikut: Bahwa pada tanggal 28 November 2016 Terdakwa selaku direktur PT.Gemilang Trymo Mulyatama membuat surat perintah melaksanakanpembelian (SPMP) / Purchase Order Nomor: 017/PoHSD/GTM/X/2016tanggal 28 November 2016 sebagai pengajuan untuk melakukanpembelian minyak di PT.

Biaya sejumlah Rp. 2.000.000,00. dengan rincian sebagai berikut:;e Biaya Surat Paksa sejumlah Rp. 1.500.000,00;e Biaya Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) sejumlah Rp.500.000,00;4. Bahwa pada tanggal 12 Nopember 2013, untuk memenuhi ketentuan Pasal117 jo. Pasal 272 jo. Pasal 119 UU Kepailitan & PKPU, TERMOHON telahmembuat Daftar Tagihan Kreditor Konkuren Yang Diakui/Dibantah OlehKurator PT.

Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 45 KUP yaitu atas tagihan:e Nomor Kohir: 02766/106/07/112/07 tertanggal 10 Desember 2007sejumlah Rp. 100.000,00;e Biaya Surat Paksa sejumlah Rp. 1.500.000,00;e Biaya Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) sejumlah Rp.500.000,00;6.1. Bahwa tagihan PEMOHON ~ sebesar Rp. 12.273.121.260,00tergolong dalam kelompok tagihan konkuren karena hakmendahulunya telah hilang mengacu pada ketentuan Pasal 21 ayat(4) dan (5) jo.

Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 45 KUP, yaitu atastagihan:e Nomor Kohir: 02766/106/07/112/07 tertanggal 10 Desember 2007sejumlah Rp. 100.000,00;e Biaya Surat Paksa sejumlah Rp. 1.500.000,00;e Biaya Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) sejumlah Rp.500.000,00;20.1.Tergolong tagihan konkuren sebesar Rp. 12.273.121.260,00karena tagihan tersebut hak mendahulunya telah hilang mengacupada ketentuan Pasal 21 ayat (4) dan (5) jo.

Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 45 KUP yaitu atastagihan: Nomor Kohir: 02766/106/07/112/07 tertanggal 10 Desember2007 sejumlah Rp. 100.000,00;e Biaya Surat Paksa sejumlah Rp. 1.500.000,00; Biaya Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP)sejumlah Rp. 500.000,00;Bahwa tagihnan KPP Pratama Medan Belawan sebesar Rp.12.273.121.260,00 tergolong dalam kelompok tagihan konkurenkarena hak mendahulunya telah hilang mengacu pada ketentuanPasal 21 ayat (4) dan (5) jo.

Biaya sejumlahRp.2.000.000,00.dengan rinciansebagaiberikut:;e Biaya Surat Paksa sejumlah Rp. 1.500.000,00;e Biaya Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) sejumlah Rp.500.000,00;Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan sebagai berikut:a. Pasal 1134 Kitab Undangundang Hukum Perdata, mengatur:Hak istimewa adalah suatu hak yang diberikan undangundangkepada seorang Kreditor yang menyebabkan ia berkedudukanlebih tinggi dari pada yang lainnya, sematamata berdasarkan sifatpiutang itu.

Dalam Lampiran E disebutkan tarif demobilisasi sebesar US$ 145,000(vide Bukti P14);10.Bahwa oleh karena itu dengan melihat dalildalil yang Pemohon Kasasi(dahulu Terbanding/ semula Penggugat) uraikan di atas maka Pasal10.2.8 perjanjian a quo justru menegaskan kembali pasal pasal yangtelah Pemohon Kasasi (dahulu Terbanding/ semula Penggugat) uraikansebelumnya seperti Pasal 1.5 dan Pasal 3.2 perjanjian a quo termasukjuga Surat Perintah Melaksanakan Pekerjaan (SPMP) No.071/ C0O0000/Hal. 18 dari 27 hal

No. 489 K/Pdt/2010Hakim Pengadilan Tinggi pada halaman 6 alinea 2 yang menyebutkanbahwa perjanjian a quo bersifat on call basis adalah keliru;22.Bahwa sebelumnya berdasarkan Surat Perintah MelaksanakanPekerjaan (SPMP) No.071/C00000/2002S0 yang diterbitkan TermohonKasasi (dahulu Pembanding/ semula Tergugat) pada tanggal 31 Januari2002 (vide Bukti P10) telah pula dengan sangat tegas disebutkan bahwajangka waktu kontrak selama 535 (lima ratus tiga puluh lima) harikalender.

R158/TEP.M.EKKU/95, tertanggal 8Juni 1995; (Bukti P3b)Bahwa dengan ditunjuknya Penggugat sebagai pemenang dari lelang,maka pihak Penggugat berarti adalah pihak yang paling berkualifikasi danotomatis karenanya Dokumen Penawaran Penggugat juga dinyatakanlayak baik dari segi administrasi maupun teknis untuk mengerjakan ProyekPembangunan Block Station Lengkap dengan Pipa Salurnya di CLU;Bahwa pada tanggal 21 Juli 1995, Penggugat menerima Surat PerintahMelaksanakan Pekerjaan (SPMP) No. 1075/D0000/95S7

, dari Tergugat,yang isinya mengenai pernyataan agar Penggugat segera melaksanakanpekerjaan Proyek Pembangunan Block Station Lengkap dengan PipaSalurnya di CLU; (Bukti P4)Bahwa untuk selanjutnya setelah dikeluarkannya Surat PerintahMelaksanakan Pekerjaan (SPMP) tersebut barulah pihak Tergugatmengeluarkan :a.

Jaminan Bank iniharus dikeluarkan oleh Bank Umum atau perusahaan AsuransiKerugian yang mempunyai program surity bond sebagaimana terteradalam Pasal 7;Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan : 20 (dua puluh) bulan, terhitung2 bulan setelah SPMP No. 1075/D0000/95S7, tertanggal 21 Juli 1995,yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagaimana tertera dalam Pasal 8.ayat 1;Perubahan lingkup kerja yang disetujui harus dinyatakan secara tertulisdalam bentuk Addendum terhadap' Perjanjian Borongan inisebagaimana tertera

Rp998.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) danjangka waktu jaminan uang muka berlaku efektif selama 80 (delapanHalaman 18 dari 66 halaman Putusan No.12/PID.SUS TPK/2018/PT.KPGpuluh) hari kalender, mulai tanggal 05 Oktober 2015 sampai dengan 23Desember 2015, Surat Permintaan pembayaran Nomor 0000101/LSUM/KUPP/2015 tanggal 23 Oktober 2015 yang di tandatangani olehTHOMAS DIDIMUS OLA TOKAN, ST. selaku Pejabat PembuatKomitmen ditujukan kepada Agustina Ngedang, SE selaku PejabatPembuat SPMP

Nasional Jaya memperoleh dana sebesar Rp 311.194.545,00Halaman 19 dari 66 halaman Putusan No.12/PID.SUS TPK/2018/PT.KPGBahwa pembayaran termin Il diajukan melalui Surat PermintaanPembayaran nomor 00005/LSUM/KUPP/2015 tanggal 02 Desember2015 yang di tandatangani oleh Terdakwa THOMAS DIDIMUS OLATOKAN, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen ditujukan kepadaAgustina Ngedang, SE. selaku Pejabat Pembuat SPMP. dan atas dasarSurat Permintaan Pembayaran tersebut maka Agustina Ngedang, SE.selaku Pejabat SPM menandatangani

0961/009/BG/10/2015 dengan nilai sebesar Rp998.000.000,00 (Sembilan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) danjangka waktu jaminan uang muka berlaku efektif selama 80 (delapanpuluh) hari kalender, mulai tanggal 05 Oktober 2015 sampai dengan 23Desember 2015, Surat Permintaan pembayaran Nomor : 0000101/LSUM/KUPP/2015 tanggal 23 Oktober 2015 yang di tandatangani olehTerdakwa THOMAS DIDIMUS OLA TOKAN, ST. selaku Pejabat PembuatKomitmen ditujukan kepada Agustina Ngedang, SE. selaku PejabatPembuat SPMP

Nasional Jaya memperolehdana sebesar Rp 311.194.545,00Bahwa pembayaran termin Il diajukan melalui Surat PermintaanPembayaran nomor 00005/LSUM/KUPP/2015 tanggal 02 Desember2015 yang di tandatangani oleh THOMAS DIDIMUS OLA TOKAN, ST.selaku Pejabat Pembuat Komitmen ditujukan kepada Agustina Ngedang,SE. selaku Pejabat Pembuat SPMP. dan atas dasar Surat PermintaanPembayaran tersebut maka Agustina Ngedang, SE selaku Pejabat SPMmenandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00005/LSTerminI/KUPP/2015

sebesar Rp 886.964.739,2 Pada tanggal 28 Desember 2010, diterbitkan:a Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB);e = Nomor: 00002/257/05/046/10dengan utang pajak sebesar Rp.526. 926. 726,e = Nomor: 00040/207/05/046/10 dengan utang pajak sebesar Rp.116. 899. 558,b Surat Tagihan Pajak (STP);e Nomor: 00005/107/05/046/10dengan utang pajak sebesar Rp.15. 797.238,3 Pada tanggal 09 Juni 2009, diterbitkan :Surat Perintah Untuk Melakukan Penyitaan Nomor: SIT00013/WPJ. 21/KP.0604/2009dengan biaya penyampaian SPMP

Muara Manggalindo (dalam pailit) tersebuttelah memiliki kekuatan hukum yang tetap (inkracht) ;Menimbang, bahwa terhadap tagihantagihan berupa beaya untuk penyampaian SuratPerintah Untuk Melakukan Penyitaan (SPMP) dan Surat Paksa (SP), Majelis Hakimmempertimbangkan bahwa oleh karena dalil mana tidak didukung dengan alat bukti surat maupunsaksi, maka tagihan tersebut haruslah dinyatakan ditolak ;28Menimbang, bahwa terhadap tagihan berupa Estimasi STP Bunga Penagihan (Vide bukti P 12), Majelis Hakim

Dengan demikian,Surat Paksa langsung dapat dilaksanakan tanpa bantuan putusan pengadilanlainnya dan tidak dapat diajukan banding.11 Bahwa selanjutnya, dalam halPenanggung Pajak masih belummelunasi utang pajaknya,pelaksanaan penagihan ppajakberupa penyitaan akan dilakukandengan menerbitkan Surat PerintahMelaksanakan Penyitaan (SPMP)setelah lewat jangka waktu 2 x 24jam diterbitkannya Surat Paksasebagaimana diatur dalam Pasal 11UU PPSP sebagai berikut :Pelaksanaan Surat Paksa tidak dapat dilanjutkan

dengan penyitaansebelum lewat waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah SuratPaksa diberitahukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10. 12 Bahwa Tergugat I telahmenerbitkan Surat PerintahMelaksanakan Penyitaan (SPMP)sebagai berikut :SPMP Nomor : 01/WPJ.12/KP.0204/2010 tanggal 09 Desember 2010 yangditerbitkan dalam rangka melakukan penyitaan terhadap hutang pajak : No.

Nomor SKP/ Tanggal Tahun Pajak SaldoTunggakaSTP n01161/101/05/6 02/1 1/2006 2005 100.00022/0600004/206/07/6 15/03/2010 2007 2.966.234.04022/100001 1/207/07/6 15/03/2010 2007 3.514.817.20022/100095 1/107/07/6 15/03/2010 2007 283.453.00022/1000001/203/08/6 15/03/2010 2008 2.698.35122/1000005/240/07/6 15/03/2010 2007 132.015.14222/1000950/107/07/6 15/03/2010 2007 200.00022/10 Sehubungan dengan SPMP ini telah dilakukan penyitaan terhadap hartakekayaan Penanggung Pajak PT Insumo Prima Nusantara berupa

bertanda T1.34;sesualsesualsesualsesualsesualsesualsesualsesualsesualsesualsesualsesual35363738394041424344Foto Copy, Surat Paksa Nomor 0000044/WPJ.12/KP.0204/2010 beserta BeritaAcara Penyampaian Surat Paksa, sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhimaterai cukup bertanda T1.35;Foto Copy, Surat Paksa Nomor 0000127/WPJ.12/KP.0204/2011 beserta BeritaAcara Penyampaian Surat Paksa, sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhimaterai cukup bertanda T1.36;Foto Copy, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP

Kontrak tersebut adalah untukmelaksanakan pekerjaanpekerjaan Tergugat dan Tergugat II berupaworkover / reaktivasi / perawatan sumur (well service) yang berlokasi dilapangan minyak dan gas bumi Pandan, Petanang, dan Tapus yangterletak di Kecamatan Lembak, Kabupaten Muara Enim, ProvinsiSumatera Selatan;Bahwa menindaklanjuti Kontrak Jasa Rental Workover/Well Service RigKapasitas 550 HP Nomor : 034/KONETT/X14 tersebut Tergugat danTergugat Il menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Pekerjaan (SPMP)kepada

Penggugat melalui Surat Nomor : 019/PROCETT/III15, Tanggal6 Maret 2015 Perihal : Surat Perintah Melaksanakan Pekerjaan (SPMP)Mobilisasi Rental Workover/Well Service Rig Kapasitas 550 HP;Bahwa perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat danTergugat Il adalah untuk jangka waktu 6 (Enam) bulan sejak Tergugat dan Tergugat Il menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Pekerjaan(SPMP) yakni tanggal 6 Maret 2015 sebagai acuan waktu bagiPenggugat dalam memulai menjalankan pekerjaan Tergugat danTergugat

Dalam surattersebut Penggugat menyatakan bahwa Kontrak Jasa RentalWorkover/Well Service Rig Kapasitas 550 HP Nomor : 034/KONETT/X14 dengan masa kontrak 6 (Enam) bulan yang dihitung sejak PenggugatHalaman 5 dari 79 halaman Putusan Nomor 499/PDT/2020/PT DKI17.18.19.menerima SPMP tertanggal 6 Maret 2015 sampai dengan Tanggal 6September 2015 dengan Nilai Kontrak maksimum sebesar USD860.000,00 (Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Koma Nol Nol DollarAmerika Serikat);Bahwa dalam surat elektronik tertanggal 18

antara petitum satu dengan petitum lainnyadimaksudkan PENGGUGAT untuk mengaburkan fakta dimanasebenarnya PENGGUGAT telah melakukan kesalahan sendiri denganmelakukan pekerjaan tanpa didahului dengan persetujuan secara tertulisdari TERGUGAT II;Oleh karenanya, patut kiranya Majelis Hakim yang menangani perkara aquo untuk berkenan menolak Gugatan Penggugat;Terkait Proses Pengerjaan Perjanjian20.21,22.23.Bahwa Perjanjian secara efektif dimulai sejak dikeluarkannya SuratPerintah Melaksanakan Pekerjaan (SPMP

Biaya sejumlah Rp2.000.000,00. dengan rincian sebagai berikut:; Biaya Surat Paksa sejumlah Rp1.500.000,00; Biaya Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) sejumlahRp500.000,00;Bahwa pada tanggal 12 November 2013, untuk memenuhi ketentuanPasal 117 jo. Pasal 272 jo. Pasal 119 UU Kepailitan & PKPU,Termohon telah membuat Daftar Tagihan Kreditor Konkuren YangDiakui/Dibantah Oleh Kurator PT.

Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 45 KUPyaitu atas tagihan: Nomor Kohir: 02766/106/07/112/07 tertanggal 10Desember 2007 sejumlah Rp100.000,00; Biaya Surat Paksa sejumlah Rp1.500.000,00; Biaya Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP)sejumlah Rp500.000,00;6.2. Bahwa tagihan Pemohon sebesar Rp12.273.121.260,00tergolong dalam kelompok tagihan konkuren karena hakmendahulunya telah hilang mengacu pada ketentuan Pasal 21ayat (4) dan (5) jo.

FORESTER 2.0XT AWD CVT JF1SJGK85DG003915 FA20G906485adalah barang (mobil) milik para pelawan ; -------------------------------- Menyatakan terlawan I tidak mempunyai hak hukum apapun terhadap 7 (tujuh) dari 8 (delapan) unit mobil merek Subaru yang disita oleh terlawan Isebagaimana yang tertuang Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BA-01/WBC.11/KPP.MC.0104/2014 ; ------ Menyatakan Surat Perintah Melakukan Penyitaan Nomor SPMP-01/WBC.11/KPP.MC.01/2014 dan Berita Acara Pelaksanaan Sita

FORESTER 2.0XT AWD CVT JF1SJGK85DG003915 FA20G906485dari Surat Perintah Melakukan Penyitaan Nomor SPMP-01/WBC.11/KPP.MC.01/2014 dan Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BA-01/WBC.11/KPP.MC.0104/2014 ; ----------------------------- Menghukum terlawan I untuk mengembalikan dan menyerahkan 7 (tujuh) dari 8 (delapan) unit mobil merek Subaru ; ----------------------- No. Deskripsi Nomor Chasis Nomor Mesin1. SUBARU XV 2.0i AWD CVT PLPGP7KC5EA308056 FB20 12546912.

Biayasejumlah Rp. 2.000.000,00. dengan rincian sebagai berikut:; Biaya Surat Paksa sejumlah Rp. 1.500.000,00; Biaya Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP)sejumlah Rp. 500.000,00;Bahwa pada tanggal 12 Nopember 2013, untuk memenuhi ketentuanPasal 117 jo. Pasal 272 jo. Pasal 119 UU Kepailitan & PKPU,TERMOHON telah membuat Daftar Tagihan Kreditor Konkuren YangDiakui/Dibantah Oleh Kurator PT.

Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 45 KUP yaitu atastagihan:Nomor Kohir: 02766/106/07/112/07 tertanggal 10 Desember2007 sejumlah Rp. 100.000,00;Biaya Surat Paksa sejumlah Rp. 1.500.000,00;Biaya Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP)sejumlah Rp. 500.000,00;10.2.Bahwa tagihan PEMOHON ~ sebesar Rp. 12.273.121.260,00tergolong dalam kelompok tagihan konkuren karena hakmendahulunya telah hilang mengacu pada ketentuan Pasal 21ayat (4) dan (5) jo.

Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 45 KUP, yaitu atastagihan:Nomor Kohir: 02766/106/07/112/07 tertanggal 10 Desember2007 sejumlah Rp. 100.000,00;Biaya Surat Paksa sejumlah Rp. 1.500.000,00;Biaya Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP)sejumlah Rp. 500.000,00;24.2.Tergolong tagihan konkuren sebesar Rp. 12.273.121.260,00karena tagihan tersebut hak mendahulunya telah hilang mengacupada ketentuan Pasal 21 ayat (4) dan (5) jo.

Biayasejumlah Rp. 2.000.000,00. dengan rincian sebagai berikut:; Biaya Surat Paksa sejumlah Rp. 1.500.000,00; Biaya Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP)sejumlah Rp. 500.000,00;Bahwa pada tanggal 19 Nopember 2013, dilakukan Rapat Pencocokanatas seluruh tagihan yang telah terdaftar, termasuk didalamnya tagihanPajak yang diajukan oleh dan/atau melalui KPP Pratama MedanBelawan;Bahwa tagihan Pajak yang diajukan oleh dan/atau melalui KPP PratamaMedan Belawan, Kurator mengakui selurun tagihan dengan

pajak dan biaya penagihan pajak ;Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri KeuanganNomor : 24/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan DenganSurat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus, apabila setelahlewat waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak Surat Paksadiberitahukan kepada Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 12dan utang pajak tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak, Pejabat menerbitkanSurat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP

Nomor Kohir: 02766/106/07/112/07 tanggal 10 Desember 2007sejumlah Rp100.000,00; Nomor Kohir: 03257/101/03/112/04 tanggal 14 Juni 2004 sejumlahRp10.132,00;7.2.Biaya sejumlah Rp 2.000.000,00. dengan rincian sebagai berikut: Biaya Surat Paksa sejumlah Rp1.500.000,00; Biaya Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) sejumlahRp500.000,00;Bahwa pada tanggal 12 November 2013, untuk memenuhi ketentuanPasal 117 jo. Pasal 272 jo.

Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 45 KUPyaitu atas tagihan: Nomor Kohir: 02766/106/07/112/07 tanggal 10 Desember2007 sejumlah Rp100.000,00; Biaya Surat Paksa sejumlah Rp1.500.000,00; Biaya Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP)sejumlah Rp500.000,00;Bahwa tagihan Pemohon sebesar Rp12.273.121.260,00tergolong dalam kelompok tagihan konkuren karena hakmendahulunya telah hilang mengacu pada ketentuan Pasal 21ayat (4) dan (5) jo.

Biaya sejumlah Rp2.000.000,00. dengan rincian sebagai berikut: Biaya Surat Paksa sejumlah Rp1.500.000,00; Biaya Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) sejumlahRp500.000,00;. Bahwa pada tanggal 12 November 2013, untuk memenuhi ketentuan Pasal 117jo. Pasal 272 jo.

Pasal21, Pasal 22, dan Pasal 45 KUP yaitu atas tagihan:Nomor Kohir: 02766/106/07/112/07 tertanggal 10 Desember 2007sejumlah Rp100.000,00;Biaya Surat Paksa sejumlah Rp1.500.000,00;Biaya Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) sejumlahRp500.000,00;Bahwa tagihan Pemohon sebesar Rp12.273.121.260,00 tergolongdalam kelompok tagihan konkuren karena hak mendahulunya telahhilang mengacu pada ketentuan Pasal 21 ayat (4) dan (5) jo.

Nomor: 00005/107/05/046/10 dengan utang pajak sebesar Rp.15.797.238,3 Pada tanggal 09 Juni 2009, diterbitkan :Surat Perintah untuk melakukan Penyitaan Nomor: SIT0013/WPJ.21/KP.0604/2009 dengan biaya penyampaian SPMP sebesar Rp.100.000,4 Pada tanggal 23 Maret 2011, diterbitkan :Surat Paksa Nomor SP00047/WPJ.21/KP0604/2011 dengan biayapenyampaian SP sebesar Rp. 50.000,5 Pada tanggal 30 Maret 2011, diterbitkan :Surat Paksa Nomor SP00049/WPJ.21/KP0604/2011 dengan biayapenyampaian SP sebesar Rp. 50.000,6

, bahwa berdasarkan buktibukti yang diajukan oelhPembantah maupun Terbantah tidak ternyata terdapat bukti yangmenyatakan bahwa PT Muara Manggalindo (Dalam Pailit) sedangmelakukan banding kepada Pengadilan Pajak, oleh karenanya ketetapanketetapan pajak yang dikeluarkan o/eh Pembantah terhadap PT MuaraManggalindo (dalam pailit) tersebut telah memiliki kekuatan hukum yangtetap (inkraht);Menimbang, bahwa terhadap tagihantagihan berupa biaya untukpenyampaian Surat Perintah Untuk Melakukan Penyitaan (SPMP

/IV/2006/212 tanggal 12 April2006tersebut menerangkan bahwa maksud perjanjian borongantersebut adalah Pengadaan peralatan Rig/PerangkatPemboran Kapasitas 1000 HP untuk mendukung kegiatanoperasional pengeboran sumur min yak, gas dan papasbumi.Bahwa berdasarkan Pasal 12 Surat Perjanjian Borongan No.BO000/SPB/IV/2006/212 tanggal 12 April 2006 ditentukanbahwa jangka waktu surat perjanjian ditetapkan selama 12(dua belas) bulan kalender terhitungditandatanganinya Surat Perintah Melaksanakan Pekerjaan(SPMP

denganinisiatif sendiri menerbitkan surat No.mulaiBOO00/SPMP/IV/2006/187 yang ditujukan kepada TergugatIll, dimana dalam surat tersebut meminta agar TergugatIll meningkatkan kapasitas rig menjadi Rig KH1500 HPdan ditegaskan jangka waktu pekerjaan atas pekerjaanyang wajib dilaksanakan oleh Tergugat III terhitungmulai tanggal 5 April 2006 s/d 4 April 2007 atau selama12 (dua belas) bulan.Bahwa tanpa adanya dasar untuk melakukan perubahan yangmelanggar Syarat dan Ketentuan Lelang tersebut, TergugatIll

.25/KP.0103/2011 tanggal 19 april 2011.Terhadap surat yang dilayangkan oleh Pembanding/Penggugat, terbitSurat Keputusan Kepala Kanwil DJP Aceh nomor : KEP371/WPJ.25/2011 tentang Pengurangan atau Pembatalan KetetapanPajak Yang Tidak Benar Atas SKPKB PPh Pasal 25, tanggal 18 Oktober2011 yang pada intinya menyatakan Pembanding/Penggugat tetapharus membayar sebesar Rp102.699.870,00Selanjutnya, Terbanding/Tergugat melanjutkan tindakan penagihandengan menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP

)Nomor: SIT00008/WPJ.25/KP.0104/2013 tanggal 25 Nopember 2013.Bahwa Terkait dengan pemblokiran rekening Pembanding/Penggugat,Terbanding/Tergugat telah mengirimkan Surat Permintaan PemblokiranHarta Kekayaan Penanggung Pajak Nomor : S420/WPJ.25/KP.0104/2013 tanggal 25 Nopember 2013 kepadaPimpinan bank BRI Cabang Medan dan Pimpinan bank BRI CabangBanda Aceh dengan dilampiri Surat Paksa Nomor : SP0000104/WPJ.25/KP.0104/2010, tanggal 14 Oktober 2010 dan SuratPerintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) Nomor

tidak menggunakan hak untukmengajukan upaya hukum, sehingga demi hukum SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan (SKPKBPPh) Pasal 25 Nomor : 00005/205/08/101/10 tanggal 08 april2010 tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap,sehingga, dilakukan serangkaian tindakan penagihan pajakmulai dari penerbitan Surat Teguran Nomor : ST0000912/WPJ.25/KP.0104/2010 tanggal 11 Juni 2010, SuratPaksa Nomor : SP0000104/WPJ.25/KP.0104/2010, tanggal 14Oktober 2010, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP

Kepala Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, danTenggara menyatakan Gijzeling merupakan upaya terakhir yangdilakukan oleh JSPN dalam kegiatan penagihan aktif, setelahsebelumnya dilakukan tindakan persuasif berupa imbauan untukmengikuti Tax Amnesty dan tindakan aktif berupa penyampaian SuratTeguran (ST), Surat Paksa (SP), Surat Perintah Melakukan PenyitaanHalaman 6 dari 74 Halaman Putusan Nomor 202/Pdt/2021/PTMDN(SPMP), bahkan sampai Pencegahan.

Apabila utang pajak tidak dilunasi Penanggung Pajakdalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11,Pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.j) Tergugat Il menerbitkan Surat Perintah MelaksanakanPenyitaan (SPMP) setelah lewat jangka waktu 2 x 24 jamditerbitkannya Surat Paksa sebagaimana diatur dalam Pasal 11dan Pasal 12 ayat (1) UU PPSP dengan Nomor SIT00001/WPJ.26/KP.0404/2018 tanggal 14 Mei 2018 dan Nomor SIT00050/WPJ.26/KP.0404/2019 tanggal 8 Juli 2019.k) Ketentuan Pasal

Tergugat Il menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan(SPMP) setelah lewat jangka waktu 2 x 24 jam diterbitkannya SuratPaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 12 ayat (1)UU PPSP dengan Nomor SIT00001/WPJ.26/KP.0404/2018 tanggal14 Mei 2018 dan Nomor SIT00050/WPJ.26/KP.0404/2019 tanggal 8Juli 2019.Halaman 54 dari 74 Halaman Putusan Nomor 202/Pdt/2021/PTMDNj Selanjutnya, Tergugat dan Tergugat II melakukan penyitaan atasbarang bergerak milik Wajid Pajak in casu Penggugat berupasebuah