Ditemukan 241 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 18-03-2011 — Putus : 24-08-2011 — Upload : 30-05-2013
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 3/G/2011/PTUN.BJM
Tanggal 24 Agustus 2011 — cv.putera tanah bumbu, bupati tanah bumbu
11246
  • PE Tanggal 26 Juli 2005 a/n CV.Putra Tanah Bumbu (Bukti P. 4)5 Bahwa Penggugat sangat terkejut setelah menerima Surat Kepala DinasPertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 545/ 219/ PU/TAMBEN Tertanggal 23 Februari 2011 yang menyatakan :1 Dilokasi yang memasuki areal izin KP sebagaimana point (1) diatas sejakTanggal 13 Juni 2008 telah terbit izin KP. Eksploitasi atas nama CV.Nawfal Pratama dengan No. 545/ 65/ KP/ D. PE TB.08 JUNPR 552 Dilokasi yang memasuki areal izin KP.
    Nawfal Pratama Nomor 002/NP/TAMBEN/ V/2008tertanggal 17 Mei 2008 (Bukti T 7) ; danb. Surat Permohonan PT. Inti Tiga Berlian Mulia Nomor 07/MSTB/BB/I/2009tertanggal 5 Agustus 2008 (Bukti T 8).7. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor545/046/IUPOP/D.PE/2009 tertanggal 16 Nopember 2009 tentang PersetujuanIjin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.
    /PU/Tamben/2008, tertanggal 29 Maret2008. Sebagai bukti tanda terima Permohonan Perpanjangan KP dan Kadis TambenTanah Bumbu menjelaskan dalam suratnya bahwa KP Eksplorasi Batu Bara CVPutra Tanah Bumbu, dimana sedang dalam, proses Penyelesaian, namun surat yangkami temukan tersebut belum bertanda tangan Kadis Pertambangan dan Energi Kab.Tanah Bumbu sdra. H.
    Nomor : 19/CV.PTB/IV/2007, perihalPerpanjangan Kuasa Pertambangan Eksplorasi,ditujukan kepada Bupati Tanah Bumbu ;Foto copy sesuai dengan copynya Surat KeteranganDinas Pertambangan dan Energi Kabupaten TanahBumbu Nomor : 545/ /PU/Tamben/2008 tertanggal29 Maret 2008 ;Menimbang, bahwa di persidangan para pihak telah diberi kesempatan untukmengajukan saksinya, dimana pihak Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi,sedangkan pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyatakan tidak mengajukansaksi
    Putra Tanah Bumbu telah mengajukan permohonanPerpanjangan jin Kuasa Pertambangan Eksplorasi ke Dinas Pertambangan danEnergi Kabupaten Tanah Bumbu pada bulan April 2007 yang diketahuinya daribukti surat masuk, permohonan tersebut dijawab oleh Dinas Pertambangan danEnergi Kabupaten Tanah Bumbu dengan Surat Keterangan Nomor : 545/ = /PU/Tamben/2008 tanggal 29 Maret 2008 (bukti P.3.1) yang isi pokoknya adalahmemberitahukan kepada CV.
Register : 02-05-2013 — Putus : 31-07-2013 — Upload : 19-06-2014
Putusan PN BATULICIN Nomor 115/Pid.Sus/2013/PN.Btl
Tanggal 31 Juli 2013 — HAMDI bin (alm) PAYAK
2314
  • YAHYAsesuai Surat Perintah Tugas Nomor : 094/069/SET/TAMBEN/2013 TanggalMaret 2013 dengan menggunakan GPS (Global Positioning System) merkGarmin Map 60 CSx di lokasi bukaan tambang yang terletak di PIT MuliaDesa Sungai Cuka Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu PropinsiKalimantan Selatan dimana pengecekan dilakukan dalam kondisi cuacaterang dengan tingkat akurasi 4 (empat) meter yang kemudianhasilpengecekan dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Titik Koordinatbeserta lampirannya di titik koordinat
    , memberikan keterangan yang padapokoknya sebagai berikut:Bahwa hari ini Senin tanggal 18 Maret 2013 sekira jam 10.00 wita diPolres Tanah Bumbu telah memberikan keterangan selaku ahli dalambidang pertambangan , adapun saksi memberikan keterangan selaku saksiahli atas permintaan pihak polres tanah bumbu yang dituangkan dalamsurat nomor : B/02/III/2013/RESKRIM, tanggal 11 Maret 2013, tentangbantuan pengecekan koordinat dan keterangan ahli dan selanjutnyaberdasarkan surat tugas Nomor : 094/069/SET/TAMBEN
    dibawahnya;Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka unsur melakukan usahapenambangan telah terpenuhi dan terbukti secara sah;3 Unsur TANPA IJIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP);Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang sebagaimana tersebutdiatas diketahui berdasarkan Laporan MUHAMMAD ARSYAD, ST Bin MYAHYA, yang dituangkan dalam surat nomor : B/02/III/2013/RESKRIM, tanggal11 Maret 2013, tentang bantuan pengecekan koordinat dan keterangan ahli danselanjutnya berdasarkan surat tugas Nomor : 094/069/SET/TAMBEN
Putus : 13-10-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1732 K/Pdt/2013
Tanggal 13 Oktober 2014 — LAI’ RINDA, Dkk vs LOSONG, Dkk
4414 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., Advokat, beralamat di JalanSadan Nomor 45 B, Rantepao, Toraja Utara, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 29 Maret 2012;6 SAJUTA, bertempat tinggal di Buntang, Lingkungan BatanPadang, Kelurahan Batan, Kecamatan Kesu, Kabupaten TorajaUtara;7 TAMBEN, bertempat tinggal di Lingkungan Batan Padang,Kelurahan Batan, Kecamatan Kesu, Kabupaten Toraja Utara;8 ATI, dahulu bertempat tinggal di Lingkungan Batan Padang,Kelurahan Batan, Kecamatan Kesu, Kabupaten Toraja Utara,sekarang tidak diketahui alamatnya
    Tergugat VII dalam surat gugatan tertulis Tamben, dahulu bertempat tinggalBuntang, Lingkungan Batan Padang, Kelurahan Batan, Kecamatan Kesu,Kabupaten Toraja Utara, sekarang tidak diketahui alamatnya di Indonesia,sedang saudara kandung Tergugat I dan V yang ikut berhak dan menguasai tanahobjek sengketa secara langsung sebagai Budel peninggalan almarhum Dendaadalah bernama Andarias Tamben alias Anda, sekarang bertempat tinggal diJalan Martadinata Nomor 22, Kelurahan Rimba Jaya, Kecamatan Merauke,Kabupaten
Register : 27-04-2018 — Putus : 31-05-2018 — Upload : 03-09-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 317 K/TUN/2018
Tanggal 31 Mei 2018 — GUBERNUR SUMATERA SELATAN VS PT. TRANS POWER INDONESIA;
5617 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dari Pemohon Kasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,putusan Judex Facti sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalampenerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa persetujuan pencadangan wilayah telah diberikan oleh Bupati,areal Izin Usaha Pertambangan PT Trans Power Indonesia tidaktumpang tindin dan Surat Keputusan Izin Usaha Pertambangan OperasiProduksi Nomor 236/KPTS/TAMBEN
Putus : 04-08-2011 — Upload : 12-12-2013
Putusan PN MALILI Nomor 27/Pid.B/2011/PN. MLL
Tanggal 4 Agustus 2011 — ABDULLAH SYAMSU
591211
  • LuwuTimur dengan surat nomor : 660/210/Tamben & LH/2008 tanggal 05 Juni 2008telah melakukan teguran kepada pihak PKS Luwu Unit I Burau agarmelakukan perbaikan terhadap pengelolaan limbah cair kelapa sawit, namunhingga dilakukan pengambilan sampel pada tanggal 13 Januari 2010 pihakPTPN XIV (persero) PKS Luwu Unit I Burau belum melakukan perbaikan danpara meter untuk TSS, BOD, COD, grease dan oil selalu melebihi standar bakumutu; Bahwa terdakwa pencemaran baku mutu air limbah yang dihasilkan olehPTPN
    kegiatan produksi tersebut;e Bahwa limbah cair diatas ambang baku mutu yang masuk dalam aliran sungaimenyebabkab air sungai tersebut tidak dapat dimium dan tidak dibenarkanmembuang limbah cair diatas baku mutu;e Bahwa PTPN XIV Luwu Unit I Burau menghasikkan limbah cair sejak PKSBurau beroperasi, tetapi saksi tidak mengetahui bahwa limbah cai yangdihasilkan oleh PKS Burau tersebut melampaui standar baku mutu nanti padabulan April tahun 2008 setelah mendapat surat dari Pemda Luwu TimurNomor : 660/96/Tamben
    pengambilan sampel limbah cair pada hari Rabu tanggal 1320Januari 2010 ada beberapa parameter yang selalu melebihi standar baku mutuyakni TSS, BOD, COD, Grease & Oil;Bahwa dampak yang ditimbulkan dari adanya parameter yang melebihi standarbaku mutu tersebut adalah bahwa mahluk hidup dalam air tidak dapat hidupdan menimbulkan bau tidak sedap disekitar lokasi pabrik kelapa sawit;Bahwa Pemkab luwu timur telah memberikan surat teguran sebanyak 1 (satu)kali kepada PKS Burau. dengan nomor surat teguran660/210/Tamben
    Oktober 7,00 95 193 2.170 0 20,011 November 8,20 92 185 1,929 0 15,0 Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan surat teguran dari Asisten BidangEkbang pemerintah kabupaten Luwu Timur nomer : 660/Tamben & LH /2008tertanggal 5 juni 2008 yang ditandatangani oleh Ir.
    LuwuTimur pernah mendapatkan surat teguran dari Asisten Bidang Ekbang pemerintahkabupaten Luwu Timur nomer : 660/Tamben & LH /2008 tertanggal 5 juni 2008 yangditandatangani oleh Ir. Syahruddin Wahid yang pada intinya memerintahkan kepadapihak pihak Pabrik PTPN XIV (persero) PKS Luwu Unit I di Desa Lagego Kec. BurauKab.
Putus : 06-01-2015 — Upload : 11-02-2015
Putusan PT PALEMBANG Nomor 182/ PID /2014/ PT PLG
Tanggal 6 Januari 2015 — Hermansyah Bin Suhiman
2916
  • Duta Bara Utama mendapatkan persetujuanpeningkatan izin usaha pertambangan eksplorasi batubara menjadi izin usahapertambangan operasi produksi batubara dengan Keputusan Bupati Muara EnimNo. 721/KPTS/Tamben/2011 tanggal 12 Desember 2011, Dimana PT.
Register : 01-03-2012 — Putus : 18-04-2012 — Upload : 11-09-2014
Putusan PN BATULICIN Nomor NO.48/Pid.Sus/2011/PN.Btl
Tanggal 18 April 2012 — ARUL bin H. ABDUL KARIM
5617
  • Penambangan yang menerbitkan adalah Bupati selakuKepala Daerah.e Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi bagi seseorang yang akanmengajukan ijin pertambangan batubara harus memiliki :e Surat Permohonane Akte perusahaan dibidang tambange Peta wilayah yang diusulkane Laporan keungan terakhir yang diketahui akuntan publice Uang Jaminan kesungguhane Bahwa di lokasi usaha penambangan yang dilakukan terdakwa, setelahdilakukan pengecekan koordinat oleh saksi sesuai Surat Perintah TugasNomor : 094 / 476 / SET / TAMBEN
    alattertangkap oleh pihak yang berwajib, bukaan tambang yang dihasilkan belummenghasilkan batubara.e Bahwa pekerjaan penambangan di lokasi tersebut dikerjakan menggunakanalat berat berupa excavator Hyundai PC 320 yang terdakwa sewa dariRahman.e Bahwa terdakwa memerintahkan operatornya untuk bekerja di lokasi lain diluar yang semula terdakwa kerjakan.e Bahwa di lokasi usaha penambangan yang dilakukan terdakwa, setelahdilakukan pengecekan koordinat oleh saksi sesuai Surat Perintah TugasNomor : 094/476/SET/TAMBEN
Putus : 12-09-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1801 K/Pdt/2017
Tanggal 12 September 2017 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, cq. MENTERI DALAM NEGERI di JAKARTA, cq. GUBERNUR MALUKU di A mbon, cq. BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT VS AGUSTINUS THIODORUS
4642 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 1801 K/Pdt/2017Bahwa Jika dicermati jawaban Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugattertanggal 3 Februari 2016 pada poin 3 dan duplik Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat tertanggal, 24 Februari 2016 pada point 2, PemohonKasasi/Pembanding/Tergugat secara tegas membantahn bahwahargapekerjaan penimbunan Pasar Omele Saumlaki yang katanya telah disetujuioleh Dinas PU Tamben Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebesarRp50.595.781.000,00 tertanggal 10 Desember 2014, Bantahan tersebutdidasarkan pada alasan bahwa
    Pembanding/Tergugat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk dibuktikan oleh PemohonKasasi/Pembanding/Tergugat, maka tentu bantahan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dapat dibuktikan, karena sesuai dengan faktapersidangan berupa alat bukti surat antara lain : bukti T3 dan bukti T4,membuktikan bahwa Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat juga hadirdalam pertemuan bersama Pembanding/Tergugat untuk melakukan presentasihasil perhitungan pekerjaan penimbunan Pasar Omele Saumlaki yang dihitungoleh Dinas PU Tamben
    Majelis hakim, sudah tentu faktafakta persidangan tidak ada satubuktipun yang membuktikan bahwa harga pekerjaan Penimbunan PasarOmele bernilai Ro50.595.781.000,00 yang oleh Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat diklaim telah disetujui oleh Dinas PU Kabupaten Maluku TenggaraBarat pada tanggal 10 Desember 2014, karena bukti P4 hanyalah berisikanRancangan Anggaran Biaya yang ditanda tangani secara sepihak olehTermohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, pada tanggal 15 Mei 2015 tanpapersetujuan Dinas PU Tamben
Register : 09-03-2020 — Putus : 21-04-2020 — Upload : 13-06-2020
Putusan PN PALOPO Nomor 47/Pid.B/2020/PN Plp
Tanggal 21 April 2020 — Penuntut Umum:
1.FITRIANI BAKRI, SH
2.YANUAR FIHAWIANO SH
Terdakwa:
AYUB ROMBE TODING Als. AYUB Bin RUBEN SENENG
2515
  • ACENG Bin NATANIEL TAMBEN dan anakanak daerah Patene,karena sehari sebelumnya terjadi perkelahian di daerah tersebut yangmembuat teman Terdakwa menjadi korban; Bahwa benar Terdakwa lalu melihat saksi SYANRIANTO Als. SANDIdan saksi MUH. IDHAM ADI PUTRA. S Als. IDAM dengan menggunakansepeda motor berjalan ke arah Terdakwa dan temantemannya berkumpul; Bahwa melihat hal tersebut, Terdakwa lalu memanggil saksiSYANRIANTO Als.
    ACENG Bin NATANIEL TAMBEN dan anakanak daerah Patene,Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Plpkarena sehari sebelumnya terjadi perkelahian di daerah tersebut yangmembuat teman Terdakwa menjadi korban; Bahwa benar Terdakwa lalu melihat saksi SYANRIANTO Als. SANDIdan saksi MUH. IDHAM ADI PUTRA. S Als. IDAM dengan menggunakansepeda motor berjalan ke arah Terdakwa dan temantemannya berkumpul; Bahwa melihat hal tersebut, Terdakwa lalu memanggil saksiSYANRIANTO Als.
    ACENG Bin NATANIEL TAMBEN dan anakanak daerah Patene,karena sehari sebelumnya terjadi perkelahian di daerah tersebut yangmembuat teman Terdakwa menjadi korban; Bahwa benar Terdakwa lalu melihat saksi SYANRIANTO Als. SANDIdan saksi MUH. IDHAM ADI PUTRA. S Als. IDAM dengan menggunakansepeda motor berjalan ke arah Terdakwa dan temantemannya berkumpul; Bahwa melihat hal tersebut, Terdakwa lalu. memanggil saksiHalaman 14 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN PlpSYANRIANTO Als.
Register : 01-04-2013 — Putus : 08-10-2013 — Upload : 24-06-2014
Putusan PN BATULICIN Nomor 85/Pid.Sus/2013/PN.Btl
Tanggal 8 Oktober 2013 — Hj. MIRNA binti MIDI
2310
  • menghentikan kegiatan untukmenanyakan legalitas usaha pertambangan tersebut :Bahwa terdakwa pada saat ditanyakan mengenai ijin legalitas tidakdapat menunjukkan sehingga MUHAMMAD YUSUF bersama denganTENNY OKI LIBRAWAN (anggota Polsek Satui) langsungmenghentikan kegiatan penambangan yang diperintahkan oleh terdakwatersebut ; Bahwa kemudian dilakukan pengecekan mengenai koordinatpenambangan yang dilakukan terdakwa oleh ARIADI ABDI, A.Md binAHMAD RIVAT sesuai Surat Perintah Tugas Nomor : 094/330 / SET /TAMBEN
    menanyakan legalitas usahapertambangan tersebut ; 4 LAMIN CAHYO PRABOWO :Bahwa terdakwa pada saat ditanyakan mengenai jin legalitas tidak dapatmenunjukkan sehingga MUHAMMAD YUSUF bersama dengan TENNY OKILIBRAWAN (anggota Polsek Satui) langsung menghentikan kegiatanpenambangan yang diperintahkan oleh terdakwa tersebut ; Bahwa kemudian dilakukan pengecekan mengenai koordinat penambangan yangdilakukan terdakwa oleh ARIADI ABDI, A.Md bin AHMAD RIVAT sesuai SuratPerintah Tugas Nomor : 094 / 330 / SET / TAMBEN
Register : 13-01-2022 — Putus : 04-04-2022 — Upload : 21-06-2022
Putusan PN BATULICIN Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Bln
Tanggal 4 April 2022 — Penuntut Umum:
HANINDYO BUDIDANARTO, SH., MH
Terdakwa:
Drs H SISWA YUSRIANTO MM bin alm H MUHAMMAD ALI SD
12625
  • 2013 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara kepada PT Annisa Sukses Makmur;
  • 1 (satu) buku Laporan Eksplorasi PT Annisa Sukses Makmur;
  • 1 (satu) buku Laporan Rencana Reklamasi PT Annisa Sukses Makmur;
  • 1 (satu) buku Laporan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya PT Annisa Sukses Makmur;
  • 1 (satu) buku Laporan Studi Kelayakan PT Annisa Sukses Makmur;
  • 1 (satu) bundel Surat Keterangan Pengiriman Hasil Tambang Nomor 545/1656.S/PU/TAMBEN
    /2014 tanggal 15 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Pertambangan dan Energi;
  • 1 (satu) bundel Surat Keterangan Pengiriman Hasil Tambang Nomor 545/2293.S/PU/TAMBEN/2014 tanggal 16 November 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Pertambangan dan Energi;
  • 1 (satu) bundel Surat Keterangan Pengiriman Hasil Tambang Nomor 545/2243.S/PU/TAMBEN/2014 tanggal 11 November 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Pertambangan dan Energi;
  • 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Rencana Kerja Anggaran
    Biaya 2014 PT Annisa Sukses Makmur Nomor 545/905/PU/TAMBEN/2014 tanggal 16 November 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Pertambangan dan Energi;
  • 1 (satu) bundel Surat Pengesahan Kepala Teknik Tambang PT Annisa Sukses Makmur Nomor 545/969/PU/TAMBEN/2014 tanggal 24 November 2014;
  • 1 (satu) bundel fotokopi Sumarry Report Drilling PT Annisa Sukses Makmur;
  • 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 503/1288/B.IV-DPMPTSP/2018 tanggal 22
Register : 06-10-2016 — Putus : 12-01-2017 — Upload : 08-04-2017
Putusan PN MAMUJU Nomor - 17/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Mam
Tanggal 12 Januari 2017 — - MUFTY INTY PRIYANTO
13548
  • Mikro Hidro (PLTMH); 11. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Mamuju Utara Nomor : 671.1/186/2009 tanggal 23 Februari 2009 tentang Penetapan Nama Desa dan Calon Penerima Bantuan Penyaluran Sistim Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) pada Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Mamuju Utara TA. 2009. 12. 1 (satu) lembar fotocopy surat Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Nomor : 540/32/II/DKPP TAMBEN
    /2009 tanggal 10 Februari 2009. 13. 1 (satu) lembar fotocopy surat Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Nomor : 540/32/II/DKPP TAMBEN/2009 tanggal 10 Februari 2009. 14. 1 (satu) lembar fotocopy surat Bupati Mamuju Utara Nomor : 671/003/V/ DESDM/2010 tanggal 18 Mei 2010. 15. 1 (satu) rangkap fotocopy surat Bupati Mamuju Utara Nomor : 671.1/1320/ IX/2011/ UMUM tanggal 27 September 2011. 16. 1(satu) rangkap fotocopy surat
    Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro(PLTMH);11. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Mamuju Utara Nomor : 671.1/186/2009tanggal 23 Februari 2009 tentang Penetapan Nama Desa dan Calon PenerimaBantuan Penyaluran Sistim Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)pada Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan EnergiKabupaten Mamuju Utara TA. 2009.12. 1 (satu) lembar fotocopy surat Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan,Pertambangan dan Energi Nomor : 540/32/II/DKPP TAMBEN
    /2009 tanggal 10Februari 2009.13. 1 (satu) lembar fotocopy surat Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan,Pertambangan dan Energi Nomor : 540/32/II/DKPP TAMBEN/2009 tanggal 10Februari 2009.14. 1 (satu) lembar fotocopy surat Bupati Mamuju Utara Nomor : 671/003/V/DESDM/2010 tanggal 18 Mei 2010.15. 1 (satu) rangkap fotocopy surat Bupati Mamuju Utara Nomor : 671.1/1320/1X/2011/UMUM tanggal 27 September 2011.16. 1 (satu) rangkap fotocopy surat Bupati Mamuju Utara Nomor : 671/97/IX/2012/DESDM tanggal
    Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH);1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Mamuju Utara Nomor : 671.1/186/2009tanggal 23 Februari 2009 tentang Penetapan Nama Desa dan Calon Penerima BantuanPenyaluran Sistim Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) pada DinasKoperasi, Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kabupaten MamujuUtara TA. 2009.12. 1 (satu) lembar fotocopy surat Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan,26Pertambangan dan Energi Nomor : 540/32/II/DKPP TAMBEN
    /2009 tanggal10 Februari 2009.13. 1 (satu) lembar fotocopy surat Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan,Pertambangan dan Energi Nomor : 540/32/II/DKPP TAMBEN/2009 tanggal10 Februari 2009.14. 1 (satu) lembar fotocopy surat Bupati Mamuju Utara Nomor : 671/003/V/DESDM/2010 tanggal 18 Mei 2010.15. 1 (satu) rangkap fotocopy surat Bupati Mamuju Utara Nomor : 671.1/1320/IX/2011/ UMUM tanggal 27 September 2011.16. 1(satu) rangkap fotocopy surat Bupati Mamuju Utara Nomor : 671/97/IX/ 2012/ DESDM tanggal
Putus : 28-05-2014 — Upload : 18-09-2014
Putusan PN STABAT Nomor 36/PDT.GG/2013/PN.STB
Tanggal 28 Mei 2014 — 1. SEKULA SEMBIRING KEMBAREN 2. NGAKURKEN GINTING M E L A W A N 1. PAINO SUDIBYO 2. L. SEMBIRING
9210
  • Bahwa pada tanggal 21 Desember 2009, Bupati Langkat menerbitkan SuratPersetujuan Izin Prinsip Pembangunan PLTA di Kabupaten Langkat nomor 5401007/Tamben/2009;Izin Prinsip tersebut di atas terbit sehubungan dengan Surat Permohonan Sdr. BermanPasaribu, SE sebagai Direktur Utama Pt.
    belum rampung.Alasan Gugatan 18Halaman 27 dari 48 halaman Putusan No. 36/Pdt.G/2013/PN.Stb.28Bahwa Tergugat I dan Tergugat II juga menyebutkan bahwa pembangunan proyek PLTAdi Desa Kuta Gajah tidak memiliki ijin Prinsip, padahal yang sebenarnya Pihak PemkabLangkat telah menerbitkan Jjin Prinsip atas Pembangunan Proyek tersebut;Jawaban Tergugat I dan IIKami persilahkan Penggugat dan Kuasa Hukumnya untuk membaca baikbaik Ijinprinsip yang dikeluarkan oleh Bupati Langkat dengan Suratnya nomor: 5401007/Tamben
    Bupati Langkat selambatlambatnya 3 bulan sebelum berakhir masaberlaku jin Prinsip ini.Surat Kedua :Jangka waktu Perpanjangan Ijin Lokasi ini berlaku selama tahun, apabila dalam jangka1 tahun belum selesai, maka perpanjangan Ijin Lokasi ini akan gugur dengan sendirinyadan tidak berlaku lagi.Kami tidak menyimpulkan tetapi silahkan anda artikan sendiri.28Bahwa pada tanggal 21 Desember 2009, Bupati Langkat menerbitkan Surat PersetujuanIzin Prinsip Pembangunan PLTA di Kabupaten Langkat nomor 5401007/Tamben
    Aek Simonggo Energy di Desa KutaGajah Kecamatan Kuta Mbaru Kabupaten Langkat, padahal dalam Surat BupatiLangkat terdahulu Nomor : 5401007/Tamben/2009 tanggal 21 Desember 2009 Perihal :Persetujuan Izin Prisip Pembangunan PLTA di Kabupaten Langkat yang ditujukankepada Sdr. Berman Pasaribu, SE, Direktur Utama PT. Aek Simonggo Energy, jelasmenyatakan/menetapkan bahwa Lokasi/Wilayah Pembangunan adalah di KecamatanBahorok dan Kecamatan Sungai Bingei.Ada apa sebenarnya ?
Register : 10-07-2020 — Putus : 23-07-2020 — Upload : 14-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 248/PID/2020/PT BDG
Tanggal 23 Juli 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : MUHAMMAD DJAKPAR SIDDIK
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : IMAN INDRA PRIBADI,SH
Terbanding/Penuntut Umum II : AKMAL MUHAJIR, SH
9437
  • Nomor 248/PID/2020/PT.BDG.Pada mulanya korban Adil Teguh memiliki sebidang tanah seluas18.096 M2 di Desa Taman Sari Kecamatan Pangkalan KabupatenKarawang dan ditanah tersebut telah dilakukan kegiatan usahapertambangan Operasi Produk Batu Gamping, sebagaimana JjinUsaha Pertambangan yang diterbitkan Dinas Perindustrian,Pertambangan dan Energi Kabupaten Karang Nomor341.3/707/04/IV.11IUP/Tamben tanggal 18 Juni 2011, atas namaLILI SURIWATI, dan dalam kegiatan operasional pertambangannyadilakukan oleh
    adalah oranglain perbuatan tersebut diakukan terdakwa dengan caracara antara lainsebagai berikut : Pada mulanya korban Adil Teguh memiliki sebidang tanah seluas18.096 M2 di Desa Taman Sari Kecamatan Pangkalan KabupatenKarawang atas nama istrinya yaitu Lili Sariwati, dan ditanahtersebut telah dilakukan kegiatan usaha pertambangan OperasiProduk Batu Gamping, sebagaimana Ijin Usaha Pertambanganyang diterbitkan Dinas Perindustrian, Pertambangan dan EnergiKabupaten Karang Nomor 341.3/707/04/IV.11IUP/Tamben
Register : 10-07-2013 — Putus : 02-10-2013 — Upload : 19-06-2014
Putusan PN BATULICIN Nomor 173/Pid.Sus/2013/PN.Btl
Tanggal 2 Oktober 2013 — AZHAR Alias ONJONG Bin (Alm) SEKAR ASMI
6950
  • enam) meter, lebar 5(lima) meter, sehingga saksi Meydiyani Saputra dan saksi Gunarso dan rekankerja dari Polres Tanah Bumbu menghentikan kegiatan untuk menanyakanlegalitas usaha pertambangan tersebut kepada saksi Helmani dan SaksiSadariyanto yang merupakan pelaksana lapangan atas perintah Terdakwa danSdr.Nanang (belum tertangkap);Bahwa kemudian dilakukan pengecekkan mengenai koordinat penambanganyang dilakukan terdakwa oleh Yohanes Yudho Yunianti, ST sesuai surat perintahtugas Nomor :094/113/SET/TAMBEN
    BIN M.TRI ASHARI, yang padapokoknya menerangkan sebagai berikut :e Bahwa Polres Tanah Bumbu meminta bantuan sebagaimana surat No.B/27/Tl/2013/Reskrim tanggal 24 Maret 2013, tentang bantuan pengecekkankoordinat dan memberikan keterangan sebagai ahli sebagaimana surat tugasno.094/113/SET/TAMBEN/2013, tanggal 8 Maret 2013;e Bahwa setelah dilakukan pengecekkan lokasi tempat kejadian penambanganbatubara yang dilakukan oleh Terdakwa Azhar Als.
Register : 04-10-2016 — Putus : 10-06-2016 — Upload : 04-10-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 46/Pra.Pid/2016/PN Mdn
Tanggal 10 Juni 2016 — - LUKITO WIBOWO (PEMOHON) - Kepala Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Cq.Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara (TERMOHON)
8935
  • MM)melalui Surat Nomor : 540/379/TAMBEN/2011, mencabutSurat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor540/461/K/2009 tanggal 11 Agustus 2009 tentangPersetujuan Peningkatan Izin Menjadi Izin UsahaPertambangan Operasi Produksi Kepada PT. MadinahMadani Mining.Akan tetapi pencabutan Surat KeputusanBupati Mandailing Natal Nomor : 540/461/K/2009 tanggal11 Agustus 2009 oleh Plt. Sekretaris Daerah MandailingNatal melalui Surat Nomor : 540/379/TAMBEN/ 2011tanggal 16 Maret 2011 tersebut dibatalkan oleh Pj.
    BupatiMandailing Natal (ASPAN SOFIAN) berdasarkan SuratNomor : 540/792/TAMBEN/2011 tanggal 31 Mei 2011yang menyatakan Surat Plt.
    Sekretaris Daerah MandailingNatal Nomor : 540/379/TAMBEN/ 2011 tanggal 16 Maret2011 tersebut Tidak Berlaku dan mengaktifkan kembali10.2.1.15.Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT.Madinah Madani Mining Nomor : 540/461/K/2009 tanggal11 Agustus 2009.Pada tanggal 16 Agustus 2012, PemerintahKabupaten Mandailing Natal melakukan revisi (perubahan)terhadap Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT.
    Sekretaris Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor :540/379/TAMBEN/2011 tanggal 16 Maret 2011 tentang Pencabutan IzinUsaha Pertambangan diberi tanda dengan bukti P 9.10.Surat Bupati Mandailing Natal Nomor : 540/702/ Tamben/2011 tanggal 31Mei 2011, perihal : Pengaktifan IUP Nomor : 540/461/2009 diberi tandadengan bukti P 10.11.Surat Bupati Mandailing Natal Nomor : 540/305/ Distamben/2012 tanggal 02Februari 2012, perihal : Pengaktifan Kembali Kegiatan Operasi ProduksiPT.
    dimiliki oleh PT Madinah Madani Mining ditindak lanjuti lagi denganSK Bupati mandailing Natal Nomor 540/461/K/2009 tanggal 11 Agustus 2009tentang Persetujuan peningkatan Izin menjadi Izin Usaha Pertambangan OperasiProduksi, meskipun SK Bupati tersebut pernah dibatalkan oleh Sekda KabupatenMandailing Natal Gozali,SH.MH pada tanggal 16 maret 2016, akan tetapikemudian IUP PT Madinah Madani Maning tersebut diaktifkan kembali oleh PjBupati Mandailing Natal ASPAN SOFIAN berdasarkan Surat Nomor540/792/TAMBEN
Putus : 29-05-2015 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3124 K/PDT/2014
Tanggal 29 Mei 2015 — YAYASAN ASSALAM vs YAYASAN SINGA PERBANGSA, Dkk
8132 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Surat izin pengambilan air bawah tanah dari Kepala DinasPerindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi KabupatenKarawang Nomor 546.2/292/05/III.11SIPA/Tamben, tanggal 11Maret 2011;10.6. Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit dari Komisi Akreditasi Rumah SakitNomor KARSSERT/227/XII/2011, tanggal 22 Desember 2011, yangmenyatakan Rumah Sakit Islam Karawang Lulus Tingkat Dasar;10.7.
    Surat Izin pengambilan air bawah tanah dari Kepala DinasPerindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi KabupatenKarawang Nomor 546.2/292/05/Ill.11SIPA/Tamben, tanggal11 Maret2011;4.6. Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit dari Komisi Akreditasi Rumah SakitNomor KarsSert/227/XII/2011, tertanggal 22 Desember 2011, yangmenyatakan Rumah Sakit Islam Karawang Lulus Tingkat Dasar;4.7.
    Surat izin pengambilan air bawah tanah dari Kepala DinasPerindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi KabupatenKarawang Nomor 546.2/292/05/IIIl.11SIPA/Tamben, tanggal 11 Maret2011;4.6. Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit dari Komisi Akreditasi Rumah SakitNomor: KARSSERT/227/XII/2011, tanggal 22 Desember 2011, yangmenyatakan Rumah Sakit Islam Karawang Lulus Tingkat Dasar;4.7.
Register : 20-07-2020 — Putus : 08-10-2020 — Upload : 08-10-2020
Putusan PT PALU Nomor 35/PDT/2020/PT PAL
Tanggal 8 Oktober 2020 — Pembanding/Penggugat : RUDDY TJANAKA Diwakili Oleh : ROYAL LANGGERONI, SH.,MH
Terbanding/Tergugat I : PT. Bumi Morowali Utama
Terbanding/Tergugat II : Presiden Republik Indonesia, Cq. Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah, Cq. Bupati Morowali
275110
  • Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor188.45/SK.0692/Tamben/2007 tanggal 31 Agustus 2007 tentang PemberianKuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Duta Inti Perkasa Mineral;b. Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor188.45/SK.0031/Tamben/2008 tanggal 25 Maret 2008tentang PemberianKuasa Pertambangan Eksploitasi kepada PT. Duta Inti Perkasa Mineral;Cc.
Register : 30-06-2015 — Putus : 13-07-2015 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SUMBER Nomor 252/PID.B/2015/PN Sbr
Tanggal 13 Juli 2015 — Jaksa Penuntut:
KUSTRIYO, S.H.
Terdakwa:
SAMI'AN BIN SARJAN
10418
  • Tidak adanya terasering untuk mencegah terjadinya longsorpada kegiatan penambangan ; Bahwa berdasarkan monitoring tersebut selanjutnya DinasPengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan PemerintahKabupaten Cirebon pada tanggal 8 April 2015 melakukan peneguranmelalui surat Nomor :754/685/Tamben kepada KUD Bumi Karya yangpada pokoknya KUD Bumi Karya agar penambangan dilakukan secarabertahap serta melaksanakan penambangan yang baik dan benar sesualkaidahkaidah pertambangan yang diatur dalam Keputusan
    SAMIAN selaku Ketua KUD Bumi Karya danTersangka SURATMAN selaku Kepala Produksi atau petugas lapangan Bahwa Dinas Pengelolaan sumber Daya Air dan Pertambangan Kab.Cirebon telah memberikan Surat Teguran Nomor : 754 / 685/ Tamben,tanggal 8 April 2015 kepada KUD Bumi Karya karena berdasarkan hasilmonitoring dinas PSDAP Kab. Cirebon pada hari Selasa tanggal 7 April2015 yang berlokasi di Gunung Kuda Blok Cicebak Desa Cipanas Kec.Dukupuntang Kab.
Register : 18-06-2015 — Putus : 30-07-2015 — Upload : 26-10-2015
Putusan PN TRENGGALEK Nomor 76/Pid.B/2015/PN.Trk
Tanggal 30 Juli 2015 — MUHAMAD JOHAN als G.M. JOHANSYAH G. bin GUPRAN SYAH;
6211
  • akademis Ahli adalah S1 jurusan teknikPertambangan UPN Jogjakarta ( tamat );Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala SeksiPertambangan umum pada Dinas Koperasi, Industri, Perdagangan,Pertambangan dan Energi Kabupaten Trenggalek adalah staf dibagianteknis pertambangan misalnya Pengecekan Peta Lokasi / wilayah usahaPertambangan;Bahwa dalam melakukan usaha pertambangan mekanismenya adalahpelaku usaha datang ke kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Propinsi JawaTimur yang mana Dinas Koperindag Tamben
    Trenggalekmendapatkan tembusannya;Bahwa berdasarkan data yang ada pada Dinas Koperindag Tamben Kab.Trenggalek , pada tahun 2012 tidak ada permohonan ljin UsahaPertambangan (IUP) yang diajukan oleh PT. BERINGIN RAYA INDONESIAyang berkantor di Jakarta;Dalam data di Koperindag tamben tidak ada perusahaan yang bernamaPT. BERINGIN RAYA INDONESIA yang melakukan~ usahapertambangan emas yang terletak di wilayah Cengkrong, DesaKaranggandu Kec. Watulimo Kab.