Ditemukan 1577 data
43 — 5
masa yang akan datang ;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Pengadilanberpendapat alasan permohonan Pemohon tidak bertentangan denganketentuan hukum yang berlaku dan sudah sepantasnya Pengadilan untukmengabulkan permohonan untuk mengabulkan permohonan pemohon,namun pengadilan hanya sebatas pada perubahan nama, bukan padapembetulan atau kesalahan tuils redaksional karena urusan tersebut adalahwilayah pemerintahan dalam hal ini instansi pelaksana administrasikependudukan yang pada tataran
4 — 1
.> Bahwa, sejak bulan Oktober 2018 antara Penggugat dengan Tergugatsudah berpisah tempat tinggal.Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas terlihat bahwa kehidupanrumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam bulan pertama sesudah akadnikah sudah ada indikasi retaknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat,sebab dalam tataran umum biasanya pasangan suami isteri yang barumelaksanakan akad nikah akan menjalani dengan penuh ketenteraman dankasih sayang, tetapi yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat
Terbanding/Terdakwa : YUDISTIRA Alias TIRA
66 — 32
, menyimpan, menguasai, atau menyediakanNarkotika Golongan bukan tanaman, sebagaimana Pasal 112 ayat (1)UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain itu perbuatanterdakwa merupakan tindak pidana yang termasuk kejahatan yang luar biasa(extra ordinary crime) yang tidak hanya menimbulkan bahaya bagi pelakupenyalahguna akan tetapi lebih dari itu peredarannya dapat meracuni generasimuda Indonesia dan hal tersebut dapat mengancam bangsa dan negaraIndonesia secara keseluruhan.Bahwa dalam tataran
12 — 5
dibuatdihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN);Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikanatau setidaktidaknya diakui olen Negara adalah adanya akta nikah yang dibuatdihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN);Menimbang, bahwa terhadap pernikahan Pemohon dengan Pemohon IIyang dilaksanakan seminggu setelah diundangkannya undangundang nomor 1tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga walaupun dilaksanakan setelahberlakunya undangundang perkawinan namun patut dimaklumi bahwa saat itudalam tataran
125 — 28
Astra Agro Lestari Tbk (AAL)dengan memberikan kemudahan dan fasilitas untuk segala aspek manajemen danoperasional dengan ikut serta secara langsung dalam pelaksanaan manajemen "Affco"dengan maksud tercapainya tujuan perusahaan secara keseluruhan dengan cara seefisien seefektif mungkin "Affco" menjalankan kebijaksanaan yang telah ditentukan oleh AALdalam tataran operasional di lapangan.
86 — 24
173/Pdt.P/2018/PN PiliMenimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Pengadilanberpendapat alasan permohonan Pemohon tidak bertentangan denganketentuan hukum yang berlaku dan sudah sepantasnya Pengadilan untukmengabulkan permohonan untuk mengabulkan permohonan pemohon, namunpengadilan hanya sebatas pada perubahan nama, bukan pada pembetulanatau kesalahan tuils redaksional karena urusan tersebut adalah kompetensipemerintah dalam hal ini instansi pelaksana administrasi kepbendudukan yangpada tataran
143 — 113 — Berkekuatan Hukum Tetap
undangundang kepada masyarakat yang implementasinyatentu tergantung pada kemauan dan kehendak masyarakat yangbersangkutan;Bahwa oleh karena jiwa UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan adalah untuk mewujudkanpelayanan yang prima termasuk mengoptimalkan penyelesaianmasalah secara internal oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan,akan tetapi normanya tidak memadai atau tidak lengkap, sehingga untukmengisi kekosongannya, dalam rangka untuk memperkuat danmendorong penerapannya di tataran
18 — 3
yang terkaitdengan permas menda, maupunhubungan sesus UndangundangNomor 1 tahun laranganlaranganperkawinan yang dite Pasal 44 KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa pe umur minimal bagi seorangpria dan wanita untuk melangsungkan perkawinan tentulah mengandungmaksudmaksud kemaslahatan, diantaranya adalah agar seorang calonsuami/ calon isteri benarbenar mempunyai kesiapan fisik dan mental,kecakapan sosial dan kemampuan untuk mengemban tanggung jawabsebagai seorang suami/istri;Menimbang, bahwa dalam tataran
60 — 24
Surat Kuasa, angka 8, huruf d sebagaihukum cermin mempunyai kekuatan mengikat secara internal (ke dalam)sedangkan ekternal ( ke luar) hanya mempunyai dampak, dengan demikianMajelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara perlu mencari dasarhukum lain dalam tataran legislasi yang mempunyai sifat kombinasi normahukum yang abstrak UMUM)5 22 2 one nnn on nee nne nen nneMenimbang, bahwa di dalam Pasal 1816 Kitab UndangUndang HukumPerdata menentukan 5 ==
27 — 28
berpisah, dan sejak itupenggugat dan tergugat tidak pernah hidup bersama lagiMenimbang, bahwa berdasarkan dalildalil penggugat tersebut, karenatergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka pemeriksaan perkara iniditeruskan tanpa tanggapan dan bantahan dari tergugat;Menimbang, bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut dari persfektif hukumacara dianggap telah membenarkan dan mengakui dalildalil penggugat, namunpengakuan dalam perkara perceraian apalagi antara orangorang Islam dianggapmasih dalam tataran
66 — 27
diubah dengan pertimbangan sebagaiberikut;Menimbang, bahwa adalah benar Terdakwa telah terbukti bersalahmelakukan tindak pidana karena telah tanpa izin menggunakan alat penangkap ikanjenis jaring cantrang yang berpotensi mengganggu dan merusak keberlanjutansumber daya ikan, namun menurut Pengadilan Tinggi pidana yang dijatuhkankepada Terdakwa adalah terlalu berat, karena apa yang dilakukan oleh Terdakwapada dasarnya adalah mencari nafkah untuk kelangsungan hidup diri dankeluarganya dan bukan pada tataran
Terbanding/Jaksa Penuntut : ARIO DEWANTO, SH
66 — 36
dijadikan alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiridalam memutus perkara ini ditingkat banding, dengan perbaikan mengenai lamanyaPidana yang dijatuhkan kepada Terakwa dengan pertimbangan sebagai berikut : Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merusak rumah tangga orang lainsehingga kehidupan keluarga saksi Teddy Kurnia dan Yati Puspahayati menjadi ternoda dan berakibat keluarga saksi merasa malu ; Bahwa akibat perbuatan Terdakwa juga telah menodai nilainilai moral, nilaiagama dan tataran
161 — 29
Astra Agro Lestari Tbk (AALdengan memberikan kemudahan dan fasilitas untuk segala aspek manajemen danoperasional dengan ikut serta secara langsung dalam pelaksanaan manajemen 'Affcodengan maksud tercapainya tujuan perusahaan secara keseluruhan dengan cara seefisien seefektif mungkin 'Affco' menjalankan kebijaksanaan yang telah ditentukan oleh AALdalam tataran operasional di lapangan.
128 — 31
Astra Agro Lestari Tbk (AAL)dengan memberikan kemudahan dan fasilitas untuk segala aspek manajemen danoperasional dengan ikut serta secara langsung dalam pelaksanaan manajemen "Affco"dengan maksud tercapainya tujuan perusahaan secara keseluruhan dengan cara seefisien seefektif mungkin "Affco" menjalankan kebijaksanaan yang telah ditentukan oleh AALdalam tataran operasional di lapangan.
11 — 1
Penetapan No.0149/Padt.P/2019/PA.K.Kpskecakapan sosial dan kemampuan untuk mengemban tanggung jawabsebagai seorang suami/istri;Menimbang, bahwa dalam tataran ideal dan kondisi normal makaketentuan batasan umur minimal tersebut sangat penting untuk diterapkan.Namun dalam kondisi tertentu, ketika seorang pria dan wanita yang sudahmemenuhi syaratsyarat untuk melangsungkan perkawinan (kecuali syaratbatasan minimal umur untuk melangsungkan perkawinan) berkehendakuntuk menikah atas dasar su a, antara keduanya
25 — 5
Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf b, yang dimaksud denganwall hakim adalah wall nikah yang ditunjuk oleh Mentri agama atau Pejabatyang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindaksebagai wall nikah. yang dalam tataran pelaksanaannya wall hakim adalahKepala KUA atau penghulu yang diberi kewenangan untuk itu, sehinggaoleh karena Pemohon Il bertempat tinggal di wilayah kecamatanBungursari, maka wall hakim adalah Kepala KUA kecamatan Bungursariatau Penghulu KUA Kecamatan
153 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketa yang telahdipertimbangkan berdasarkan fakta, buktibukti dan penerapan hukumserta diputus dengan kesimpulan tetap dipertahankan oleh Majelis Hakimternyata terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum dan kekhilafansecara nyatanyata di dalamnya baik pada tataran kompetensi judexfactie maupun pada pelaksanaan hukum administrasi perpajakan, karenain casu: (a) bahwa dalam pengajuan keberatan a quo, Pemohon BandingHalaman 4 dari 10 halaman.
76 — 43
tersebut diatas maka Pengadilanberpendapat alasan permohonan Pemohon tidak bertentangan denganketentuan hukum yang berlaku dan sudah sepantasnya Pengadilan untukmengabulkan permohonan untuk mengabulkan permohonan pemohon,namun pengadilan hanya sebatas pada perubahan nama, bukan padapembetulan atau kesalahan tuils redaksional karena urusan tersebut adalahHalaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2018/PN Pliwilayah pemerintahan dalam hal ini instansi pelaksana administrasi kependudukanyang pada tataran
14 — 11
meninggalkan Pemohon hingga sekarangtanpa diketahui lagi alamat tempat tinggalnya;Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil Pemohon tersebut, karenaTermohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka pemeriksaan perkara inidilanjutkan tanpa tanggapan dan bantahan dari Termohon;Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut dari persfektifhukum acara dianggap telah membenarkan dan mengakui dalildalil Pemohon,namun pengakuan dalam perkara perceraian apalagi antara orangorang Islamdianggap masih dalam tataran
91 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jadi bukan hanya dari tataran formulatif saja atau tataran rumusansebagai suatu perbuatan pidana, tetapi juga dalam tataran aplikatif,misalnya ada pelanggaran dalam manejemen perbankan, maka hukumperbankan harus lebih dahulu sebelum hukum pidana.