Ditemukan 167 data
Urut Berdasarkan
Register : 19-03-2018 — Putus : 17-04-2018 — Upload : 09-07-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 185/PID.SUS/2018/PT MKS Tanggal 17 April 2018 — Pembanding/Penuntut Umum : NURJAYANTI, SH
Terbanding/Terdakwa : MUH.HAMDAN Alias ANDANG BinM.YUNUS
201 — 82
Terbanding/Terdakwa : MUH.HAMDAN Alias ANDANG BinM.YUNUS
201 — 82
Tim Hukum yang terdiri dari unsur POLRI, BNN, Kejaksaan danKemenkumham.Bahwa berdasarkan Pasal 54 Undangundang Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika, rehabilitasi medis dan rehabilitasi social wajin dijalani olehPecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika.Dalam Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,Pasal 1 Angka 13 menjelaskan bahwa Pecandu Narkotika adalah orang yangmenggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaanketergantungan pada Narkotika baik secara fisik maupun
Putus : 01-01-2010 — Upload : 23-09-2014
Putusan PN KUDUS Nomor 273 / Pid. B /2009 /PN.Kds Tanggal 1 Januari 2010 — - KOMARI bin SHOLEH
93 — 7
93 — 7
Saksi IS ABDUL ROFIO BIN ROCHIMIN, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknyasebagai berikut:Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupunhubungan pekerjaan dengan terdakwaBahwa saksi pernah diperiksa oleh PolisiBahwa keterangan saksi di Penyidik sudah benarBahwa benar saksi sebagai pengecer pupukBahwa hubungan pengecer dengan petani adalah sebagai pengarah petani kalau petaniakan mendapatkan sejumlah pupuk harus seimbang dengan lahan pertanianBahwa benar, pengecer wajin
Register : 22-06-2021 — Putus : 27-07-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan PA PEKANBARU Nomor 1038/Pdt.G/2021/PA.Pbr Tanggal 27 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
21 — 17
21 — 17
TergugatRekonvensi adalah Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah)sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini;Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tentangmutah berupa cincin emas seberat 1 (Satu) emas 24 karat, atau seberat 2 1%gram, dan di dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyanggupi sesuaituntutan Penggugat Rekonvensi, maka Majelis tidak perlu mempertimbangkanlagi, karena kesepakatan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi,berlaku sebagai undangundang bagi mereka keduanya, dan wajin
Putus : 19-03-2015 — Upload : 02-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1677 K/Pid/2014 Tanggal 19 Maret 2015 — MAZMUR SEMBIRING
32 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
32 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Stabat ternyata tidaksebagaimana mestinya menerapkan ketentuan Pasal 27 Undang Undang No. 14Tahun 1970 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman jo.Undang Undang No. 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang UndangNo. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yaitu :Ayat (1): Hakim sebagai penegak hukum dankeadilan wajib menggali, mengikuti danmemahami nilai nilai hukum yang hidupdalam masyarakat ;Ayat (2): Dalam mempertimbangkan berat ringannyapidana, Hakim wajin
Register : 02-11-2020 — Putus : 16-12-2020 — Upload : 16-12-2020
Putusan PA KENDAL Nomor 2444/Pdt.G/2020/PA.Kdl Tanggal 16 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
31 — 2
31 — 2
sebagian dan membantahsebagian yang lainnya dalildalil yang diajukan Penggugat;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengakui sebagian dalildalilgugatan Penggugat, maka pengakuan Tergugat tersebut sesuai pasal 174 HIRadalah bukti sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah sebagian dalildalil yang lainnya yang diajukan Penggugat, begitu pula Penggugat membantahjawaban yang diajukan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 163 HIRPenggugat dan Tergugat masingmasing dibebani wajin
Register : 22-01-2015 — Putus : 18-02-2015 — Upload : 27-03-2015
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 42-K / PM.II-09 / AD / I / 2015 Tanggal 18 Februari 2015 — SERTU WISNU FIRMANU
67 — 69
67 — 69
Perbuatan Terdakwa melanggar sapta marga dan 8 wajin TNI2.
Putus : 26-04-2012 — Upload : 26-01-2014
Putusan PN KUALA TUNGKAL Nomor 5/Pdt.G/2011/PN.Ktl. Tanggal 26 April 2012 — M. HELIUS MST, S.Fil, dkk vs PT. PSJ ( Makin Group )
95 — 57
95 — 57
PRODUKSAWITINDO JAMBI dan KOPERASI SERBA USAHA ( KSU ) PELANGJAYA adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum untuk wajin dipatuhi dandilaksanakan oleh kedua belah pihak ;Menolak Permohonan sita jaminan ( conservatoir Beslag ) Penggugat ;Menolak Permohonan putusan serta merta ( uit voerbaar bij vooraad ) ;Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadiladilnya ( ex aequo et bono ).16Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan
Putus : 28-10-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan PT PALEMBANG Nomor 94/PDT/2014/PT.PLG Tanggal 28 Oktober 2014 — AMAT FAHRUDIN vs PT. BFI Finance Cq. PT. BFI Finance Cabang Lahat
33 — 26
33 — 26
untuk mengakhiriperjanjian dan berhak atas kendaraan.14.15.16.17.Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil pada angka 1012 Gugatan Penggugat yangpada intinya menyatakan Tergugat akan mengambil secara paksa Kendaraan, denganalasan sebagai berikut:Bahwa dengan adanya peristiwa cidera janji yang dilakukan PEnggugat sebagaimana diatas, maka sesuai ketentuan Pasal 14.2 Perjanjian, Tergugat berhak untuk mengakhiriPerjanjian kemudian menyatakan seluruh kewajiban Penggugat menjadi jatuh temposeketika dan wajin
Register : 02-10-2018 — Putus : 18-04-2019 — Upload : 28-10-2019
Putusan PA MALANG Nomor 1943/Pdt.G/2018/PA.MLG Tanggal 18 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
1185 — 162
1185 — 162
Bahwa benar, Tergugat wajin menafkahi anak hasil pernikahandengan Penggugat, nafkah yang disanggupi untuk anak dimaksud sebesarRp.1.500.000, (satu Juta Lima ratus ribu rupiah) dengan berbagaipertimbangan kebutuhan tergugat lainnya yang harus dibayarkan setiapbulannya;17.
Register : 21-03-2018 — Putus : 17-09-2018 — Upload : 20-09-2018
Putusan PA LAMONGAN Nomor 0673/Pdt.G/2018/PA.Lmg Tanggal 17 September 2018 — Penggugat melawan Tergugat
17 — 2
17 — 2
Disamping itu setiap hari saksi memberi uang padaanak Penggugat dan Tergugat sebesar antara Rp. 20.000, sampai Rp.50.000,;Menimbang, bahwa sekalipun saat ini Tergugat tidak mempunyaipekerjaan dan penghasilan tetap, oleh karena Tergugat sebagai seorang suamyang wajin memberikan mut'ah kepada Penggugat sebagai istri yangditalaknya, dan Penggugat sebagai isteri telah mendampingi Tergugat sebagaisuami dalam kehidupan berumah tangga baik suka maupun duka kurang lebihselama 8 tahun dan telah mempunyai
Register : 02-12-2016 — Putus : 05-04-2017 — Upload : 19-04-2017
Putusan PA MAKASSAR Nomor 2366/Pdt.G/2016/PA.Mks Tanggal 5 April 2017 — PEMOHON
9 — 5
9 — 5
Besar kecilnya pendapatan Pemohon di pengaruhi olehjumlah pasien yang tidak menentu dan Pemohon masih berstatus TenagaKontrak. serta mengingat uang Mut'ah adalah kenangkenangan yangsifatnya tidak wajin (sunnat) Sebagaimana pasal 159 Kompilasi HukumIslam, maka Pemohon hanya mampu memberikan uang sebagai Mut'ahsebesar Rp. 1.000.000.3.
Register : 19-12-2019 — Putus : 27-01-2020 — Upload : 04-03-2021
Putusan PN LABUHA Nomor 2/Pdt.G.S/2019/PN Lbh Tanggal 27 Januari 2020 — Penggugat:
INDRA BAYU WIRA PERMANA
Tergugat:
1.ARMAN BANJAR
2.SANTI LADEHULU
75 — 36
INDRA BAYU WIRA PERMANA
Tergugat:
1.ARMAN BANJAR
2.SANTI LADEHULU
75 — 36
P7 Peraturan MahkamahCopy darijBukti ini +menunjukanAgung Nomor 2 tahunlasji/Salinan tata cara penyelesaian2015 gugatan sederhana,Serta menjelaskan8 P8 Undangundang NomorCopy dariBukti ini menunjukan7 tahun 1992 yOlasi/Salinan bahwa dalamUndangundang Nomor melakukan aktivitasnyal10 Tahun 1998 Tentang wxserbanikan penggugat wajib taat9 P9 UndangUndang NomorCopy dariBukti ini menjelaskan21 Tahun 2011 tentanglasi/Salinan bahwa sebagai debitur,Otoritas Jasa Keuangan tergugat juga memilikihakhak yang wajin
Register : 18-06-2013 — Putus : 28-05-2013 — Upload : 18-06-2013
Putusan PN BARABAI Nomor 73/Pid.Sus/2013/PN.Brb Tanggal 28 Mei 2013 — - JUNAIDI Bin IMIS
27 — 6
27 — 6
FAKO maka jelas negaratelah dirugikan sebagaimana yang telah dilakukan olehterdakwa vide Peraturan Menteri Kehutanan nomor P 55/Menhut02 / 2006 pasal 13 ayat (1) mengacu pada16Undangundang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutananpasal 50 ayat (3) huruf h;e Bahwa Peraturan Menteri Kehutanan nomor P 55/Menhut02 / 2006 pasal 13 ayat (7) berbunyi bahwa setiappengangkutan Kayu Olahan berupa gergajian serpih/chips,vinir, kayu lapis, dan Laminated vinir Lamber (LVL) yangdiangkut dari dan ke industri kayu wajin
Register : 08-01-2015 — Putus : 28-01-2015 — Upload : 11-09-2015
Putusan DILMIL I 07 BALIKPAPAN Nomor 14-K/PM.I-07/AD/I/2015 Tanggal 28 Januari 2015 — Pelda Muhammad Idrus NRP 598501 Babinsa Koramil 0906-02 Loa Kulu Kodim 0906/Tgr
55 — 21
55 — 21
Terdakwa meminta maaf atas kesalahannya kepada parasaksi.MenimbangMenimbangMenimbang18Halhal yang memberatkan : a.Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AD dimatamasyarakat.Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan makna SaptaMarga, Sumpah Prajuritdan 8 wajin TN nomor6 dan 7Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan halhal tersebutdiatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantumpada diktum dibawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahanTerdakwa.Bahwa oleh karena Terdakwa harus
Register : 30-12-2013 — Putus : 10-06-2014 — Upload : 20-12-2017
Putusan PN LAHAT Nomor 20/PDT.G/2013/PN.LT Tanggal 10 Juni 2014 — Penggugat:
AMAT FAHRUDIN
Tergugat:
PT. BFI Finance Cq. PT. BFI Finance Cabang Lahat
151 — 33
151 — 33
berhakuntuk mengakhiri perjanjian dan berhak atas kendaraan.14.Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil pada angka 1012 GugatanPenggugat yang pada intinya menyatakan Tergugat akan mengambil secarapaksa KENDARAAN, dengan alasan sebagai berikut:15.Bahwa dengan adanya peristiwa cidera janji yang dilakukan PEnggugatsebagaimana di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 14.2 PERJANUJIAN,Tergugat berhak untuk mengakhiri PERJANJIAN kemudian menyatakanseluruh kewajiban Penggugat menjadi jatun tempo seketika dan wajin
Register : 05-10-2016 — Putus : 08-11-2016 — Upload : 20-03-2017
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 194-K/PM II-09/AD/X/2016 Tanggal 8 Nopember 2016 — PELDA BENNI
86 — 33
86 — 33
Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Maraga,Sumpah Prajurit dan 8 Wajin TNI.Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan halhal tersebut diataas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukumansebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbangdengan kesalahan Terdakwa.Bahwa setelah mengkaji pertimbangan unsur dakwaan serta sifat danhakekat serta halhal yang memberatkan dan meringankan pidananyatersebut diatas maka terhadap Tuntutan Pidana sebagaimanadisampaikan oleh Oditur Militer
Register : 23-05-2016 — Putus : 13-06-2016 — Upload : 03-04-2018
Putusan PN LARANTUKA Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2016/PN lrt Tanggal 13 Juni 2016 — Penuntut Umum:
ERWIN SAUT, SH
Terdakwa:
HASAN PIRI alias HASAN
114 — 38
ERWIN SAUT, SH
Terdakwa:
HASAN PIRI alias HASAN
114 — 38
tentang Perikanan menjelaskan bahwa setiap kapalpengangkut ikan wajib memiliki SIKPI kecuali nelayan kecil sehinggadapat saya sampaikan bahwa kapal perikanan dengan bobot 6 GT wajibmemiliki SIKPI dalam melakukan pengangkutan Ikan ; Bahwa setiap kapal perikanan yang akan berlayar meninggalkanpelabuhan perikanan wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB)sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (8) Permen KP No.3Tahun 2013 ; Bahwa sedangkan kapal ikan milik Terdakwa yaitu KMN BERKAHGT 6 wajin
Register : 03-01-2010 — Putus : 24-01-2011 — Upload : 17-10-2011
Putusan DILMIL III 16 MAKASSAR Nomor 01- K/Mil/2010 Tanggal 24 Januari 2011 — Serka Didy Justira
76 — 33
76 — 33
Perbuatan Terdakwabertentangan dengandelapan wajin TNI.Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkapdalam persidangan antara Terdakwa dengan korbanyaitu.
Putus : 14-11-2017 — Upload : 17-01-2018
Putusan PN TEBO Nomor 150/Pid.Sus/2017/PN Mrt Tanggal 14 Nopember 2017 — ABDUL HALIM BIN M. RASYID
283 — 39
283 — 39
;Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa pengangkutan hasil hutan kayuyang berasal dari hutan hak yang tumbuh secara alami, mengikutiKetentuan dalam peraturan menteri Lengkungan Hidup dan KehutananNomor P43/MenlhkSetjen/2015 tentang Penata Hasil Hutan kayuyang berasl dari hutan alam bahwa setiap pengangkutan, penguasaanatau peilikan hasil hutan kayu wajin di lengkapi bersamasama dengandokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, sehinggadokumen yang harus di miliki untuk mengangkut, menguasai ataumemiliki
Register : 18-08-2016 — Putus : 26-09-2016 — Upload : 10-06-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 103/PDT/2016/PT SMR Tanggal 26 September 2016 — Pembanding/Penggugat : RUSTANI Diwakili Oleh : AGUS TALIS JONI, S.H, M.H dan KUKUH TUGIYONO, S.H
Terbanding/Tergugat : PT. MULTI HARAPAN UTAMA (MHU)
101 — 47
Terbanding/Tergugat : PT. MULTI HARAPAN UTAMA (MHU)
101 — 47
Multi Harapan Utama (MHU) dengankoordinasi antara pengawas tambang ;8) Kelompok Tani "BAJASEPA" wajib menjaga, lingkungan dan sumber airsesuai AMDAL;9) Kelompok Tani "BAJASEPA" wajin mengusahakan perbaikan Jalanselama pemakaian dalam kegiatan tambangnya :10) Kelompok Tani "BAJASEPA" wajib selalau menjaga keamananlingkungan tambang terhadap unit peralatan dan tenaga kerjannya11) Kelompok Tani "BAJASEPA" berhak memberikan kesejahteraanmasyarakat di lingkungan tambang ;Bahwa Tergugat berdasarkan Surat