yang pada pokoknya akan dipertimbangkan seperti yang dibawah ini;Menimbang, bahwa sebagaimana suatu fakta dipersidangan yaitu darijawab menjawab dihubungkan dengan bukti TII,III,IV9, telah nyata bahwasesungguhnya objek yang disengketakan saat ini adalah sama dengan objekPerkara Nomor : 39/PDT.G/2016/PN.Amd tanggal 15 November 2017 Jo.Nomor : 71/PDT/2018/PT.MND tanggal 19 Juli 2018 dan perkara tersebutsedang dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, sehingga untuk mencegahPutusan yang saling tumpang tindin

II Intervensi/objek sengketa (Bukti T1 dan T2 =T.Il Int.1), yang diklaim oleh Penggugat bahwa sebahagian tanah milikPenggugat seluas 0.5 Ha telah masuk ke dalam objek sengketa;Menimbang, bahwa dengan mencermati Bukti T3 dan T7 maka dapatdiasumsikan posisi tanah Tergugat II Intervensi sebelah Barat dan Timur diapitoleh tanah Murni Tumanggor sedangkan sebelah Utara dengan Sungai Kecilyang artinya berbatasan dengan batas alam, maka yang paling logis sebelahSelatan yang kemungkinan terjadi tumpang tindin

halaman, PUTUSAN NO. 120/B/2017/PTTUN.SBYAyat (2) : Cacad Hukum Administrasi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) antara lain : a. kesalahan prosedur dalam proses penetapandan/atau pendaftaran hak atas tanah ; b. kesalahan prosedur dalam proses pendaftaranperalihan hak dan/atau sertipikat pengganti ; c. kesalahan prosedur dalam proses pendaftaranpenegasan dan/atau pengakuan hak atas tanahbekas milik adat ; d. kesalahan prosedur dalam proses pengukuran,pemetaan dan/atau perhitungan luas ; e. tumpang tindin

Kabupaten Poso, tepatnya di Jalan Tengah PasarSentral Poso;Bahwa ceritanya sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan, pada hariSenin tanggal 24 Desember 2012 sekitar pukul 07.10 Wita, di KelurahanKayamanya Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso, saksi sementaramembuka tempat jualan saksi, saksi mendengar suara motor terdakwa danmemarkir di depan jualan saksi, setelah itu saksi menyusun jualan saksiyang berada didalam toko saksi, tidak lama kemudian tibatiba saksimelihat terdakwa terjatunh dengan posisi di tindin

No. 1, khususnya batas sebelah selatannya, yaitu berbatasandengan tanah milik Hendrik Chandra (Tergugat ) yang sekarangmenjadi objek sengketa, sehingga tidak ada keraguan bagi Tergugat IIketika menerbitkan SHM No. 01284, karena berdasarkan data yang adapadanya tidak terjadi tumpang tindin antara bidang tanah dalamsertipikat HPL No. 1, dengan SHM No. 01284 (ic.

Menyatakan Sertifikat Hak Milik No.521 yang ditempatkan secaratumpang tindin (Overlapping) di tanah Kohir C No.1787 Persil 130a.S.Il milik Penggugat adalah tidak sah menurut hukum ;5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No.521 milik Tergugat adalah tidaksah menurut hukum ;6. Menyatakan Sita Jaminan sah dan berharga yang telah diletakkanterhadap tanah objek sengketa sebagaimana batasbatas tanahdalam posita gugatan ;7.

Bahwa Judex Facti telah membuat suatu kekeliruan, dimana dalil PositaGugatan para Penggugat/para Terbanding/Termohon Kasasi yang salingtumpang tindin satu sama lain (dalil gugatan yang kabur/obscuur libelle)telah mendapat pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dibawah ini : Bahwa posita poin ke1 yang mendalilkan CV.

Zubaedah, dan dihapus dari Buku Tanah dan daftar umumlainnya sepanjang tanah tersebut tumpang tindin dengan kepunyaan YanWalandow gq PT Pabrik Kayu Indonesia (terlampir bukti PR6);6. Bahwa Pengumuman Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Timur buktiPR6 tersebut juga telah diumumkan kepada khalayak ramai pada tanggal 28Maret 2001 melalui berbagai surat kabar (terlampir bukti PR7 a dan bukti PR7b);7. Bahwa hak kepemilkan Penggugat Rekonvensi atas tanah ex SerfikatHalaman 12 dari 24 Hal. Put.

Surya Bara yang diserahkan kepadaPenggugat, kecuali Tergugat secara pribadi mengurus secara tidak benar atasnama Penggugat yakni lokasi yang tumpang tindin dengan areal kuasaPertambangan perusahaan lain (IUP PT. Indexim Coalindo), lalu kemudianTergugat mengajukan Surat Penciutan sebagaimana dalam bukti P 8 di bawah ; Menimbang, bahwa mengenai bukti P8 adalah berupa surat dari Tergugatkepada Bupati Kutai Timur cq.

;Bahwa, mengenai sengketa overlaping atau sengketa batasbatas tanahyang tumpang tindin bukan merupakan wewenang Pengadilan TataUsaha Negara akan tetapi merupakan wewenang absolut dariPengadilan Negeri;Berdasarkan perihal tersebut di atas, maka Penggugat telah salah memilihyurisdiksi dalam mengajukan gugatan, seharusnya gugatan Penggugatdiajukan kepada Pengadilan Negeri bukan kepada Pengadilan Tata UsahaNegara.

VIII/2020 dan mengundang kepada AGUS LUTFHIuntuk hadir pada tanggal 5 Agustus 2020;Selanjutnya Kantor Pertanahan juga mengundang Rektor UniversitasJember pada tanggal 12 Agustus 2020 Nomor 875/35.09.800/VIII/2020;Hasil undangan Klarifikasi pada tanggal 2 September 2020 Nomor946/35.09.800/IX /2020 disepakati untuk akan melakukan cek lapangandilokasi tanah sengketa tersebut pada tanggal 15092020 dan hasilnyadiketahui bahwa tanah sertipikat Hak Milik Nomor 3/Kelurahan Sumbersariada indikasi tumpang tindin

alinea kedua yang menyatakan : Bahwa, olehkarena bidang tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 3 Kel.Sumbersari atas nama Penggugat ternyata juga menjadi bagian daribidang tanah yang dilekati SERTIFIKAT HAK PAKAI No. 81 Kel.Sumbersari (obyek sengketa) maka Penggugat merupakan pihakyang dirugikan,......(4) Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat yang tercantum padahalaman 6 huruf f yang menyatakan : .........dan hasilnya diketahuibahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 3/Kelurahan Sumbersari adaindikasi tumpang tindin

kertaspetok nomor 1403 yang lebih baru, yang menunjukkan jika pencatatan petoknomor 1403 ditulis kembali menggunakan kertas lain karena pada dasarnyakedudukan letter C merupakan pencatatan mengenai penguasaan suatu lokasiyang dalam pencatatannya itu berurutan sehingga menurut Majelis Hakim buktiletter C tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat untukmenjelaskan adanya perbedaan persil tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas,maka dengan adanya tumpang tindin

., sebagai Pemohon IV (BuktiP8B)menilai Permen LHK Nomor P.39 menyebabkan tata kelola hutannegara di masa mendatang akan semerawut, mengingatpengelolaan hutan yang juga diberikan kepada pemegang IPHPSmenyebabkan tumpang tindin dengan pengelolaan hutan yang yangdiberikan negara kepada Perum Perhutani sebagai BUMN khususkehutanan. Sehingga batas tanggungjawab masingmasing pihakmenjadi tidak jelas.

Tertanggal 28 Agustus2017 antara lain menyatakan pemberian IPHPS di dalam kawasan hutanwilayah pengelolaan Perum Perhutani, berdasarkan kajian aspek hukum,tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundangan diatasnya, yaitu UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 TentangKehutanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 TentangTata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan SertaPemanfaatan Hutan (Bukti, P11).Dikatakan Sukarwo, implementasi Permen LHK Nomor 39 berpotensiterjadinya tumpang tindin

Putusan Nomor 56 P/HUM/2017 pada ayat (1) huruf a adalah ketua kelompok tani hutan setempat atauketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).Dengan demikian dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwakehadiran ribuan pemegang IPHPS akan menimbulkan ketidakpastianhukum, konflik horizontal dan tumpang tindin adalah hal yang tidakberdasar dan oleh karenanya harus ditolak. 16.

kewilayahan, makanya izin usaha pertambangan yang bermasalahdari aspekaspek tersebut kami melakukan pertimbangan untuk ditunjau atauHal 30 Putusan No. 6/G/2019/PTUN.PLdicabut terutama yang tumpang tindih, dan setelah dilakukan proses verifikasiuntuk dilakukan pencabutan saat itu;Bahwa saat itu semua izin usaha pertambangan yang berada di MorowaliUtara kami petakan, termasuk izin usaha pertambangan dari Kontrak Karya,ketika kami tampilkan dalam bentuk peta, nampak ada izin pertambangan yangsaling tumpang tindin

Trinusa Dharma Utama (Penggugat) yang diterbitkanoleh Bupati Morowali serta dinyatakan jika lokasi izin' usahapertambangannya bertumpang tindin dengan wilayah pertambangan PT.INCO yang telah berubah menjadi PT. VALE (vide Bukti P1=T9 sertaketerangan saksi dibawah sumpah Eddy Sam Elu );6.

Gugatan Penggugat Kabur;Bahwa terjadi kontradiksi antara posita dan petitum yang tidak sinkronterutama mengenai tumpang tindin tanah obyek sengketa dankepentingan serta kerugian Penggugat;2. Gugatan Penggugat melewati tenggang waktu;Bahwa terhadap upaya administrasi yang dilakukan oleh Penggugatkepada Tergugat yang tidak dijawab oleh Tergugat seharusnyaPenggugat melakukan upaya banding administrasi, sehingga gugatanPenggugat telah lewat waktu;3.

Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;Bahwa oleh karena Pengugat merasa memiliki kepentingan hukumdan kerugian akibat terjadinya tumpang tindin maka perkara a quomenjadi kompetensi absolut Pengadilan Negeri;Menimbang, bahwa oleh karena didalam jawaban yang diajukan olehTergugat dan tergugat II Intervensi memuat dalildalil eksepsi yang dibantaholeh Penggugat, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukumterhadap eksepsieksepsi tersebut sebelum mempertimbangkan mengenalpokok perkara, namun

Karang Joang, yang nota bene dibuatkan SuratKeterangan perbaikan letak objek pajak oleh Tergugat selaku Ketua RT.33Kelurahan Karang Joang yang diakuakui Para Penggugat sebagaitanahnya tidak tumpang tindin dengan tanah Para Penggugatberdasarkan SHM.4119 / 2007 / Karang Joang;2.3. Jika bertitik tolak dari dalil Para Penggugat tersebut di atas,maka seharusnya menurut hukum HJ. SIT FATIMAH ditarik sebagaipihak tergugat dalam perkara ini.

Bukanlah TERBANDING.Dihubungkan dengan Gugatan PARA PEMBANDING yang manasepanjang kalimat "PARA PENGGUGAT mengalami kerugian dengan adanyaSurat Keterangan Ketua RT 33 dijadikan salah satu dasar bukti oleh SitiFatimah untuk menggugat Para Penggugat perihal tumpang tindih tanah dalamperkara No. 65/Pdt/2014/PN.Bpp, dimana seolaholah dua bidang tanah SitiFatimah in casu SHM No. 1229/Karang Joang (bukti T5) & SHM No.1281/Karang Joang (bukti T6) tumpang tindin dengan dua bidang tanah ParaPenggugat in casu

Tidak terdapat tumpang tindin Hak Atas Tanah;g. Data Yuridis atau data Fisik yang diperoleh adalah benar,atauh. Tidak terjadi kesalahan lainnya yang bersifat Nukumadministratif.7.

Secara fakta hukum Penggugat pada saat peninjauan setempat yangdi lakukan pada tanggal 12 Maret 2015 tidak dapat menunjukanbatasbatas tanah miliknya, akan tetapi Penggugat didalamgugatanya mengakui adanya tumpang tindin tanah dengan tanahmilik Tergugat Il Intervensi dengan Sertipikat Hak Guna BangunanNomor 571/ Desa Kutajaya, dengan luas 2.640 M? ternyata dasarhukum gugatan Penggugat adalah seluas 3.640 M?

untuk mengadili sengketa tersebut, sebab permohonanpembatalan atas Keputusan Tata Usaha Negara merupakan kompetensiabsolute dari Peradilan Tata Usaha Negara.Bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut majelis berpendapatpersinggungan antara kewenangan Peradilan Agama dan Peradilan TataUsaha Negara dalam hal sengketa kepemilikan yang berkaitan denganpembatalan Keputusan Tata Usaha Negara harus dipetakan secara jelas agartidak terjadi kesalahan dalam pemeriksaan perkara yang mengakibatkan terjaditumpang tindin

Menyatakan Sertifikat Hak Milik No.521 yang ditempatkan secaratumpang tindin (Overlapping) di tanah Kohir C No.1787 Persil 130a.S.Il milik Penggugat adalah tidak sah menurut hukum ;5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No.521 milik Tergugat adalah tidaksah menurut hukum ;6. Menyatakan Sita Jaminan sah dan berharga yang telah diletakkanterhadap tanah objek sengketa sebagaimana batasbatas tanahdalam posita gugatan ;7.

keterangan menurut peraturanyang berlaku;Bahwa Menurut Ahli bukti yang kuat dalam pembuktian sengketaadalah SHM;Bahsa Jual beli tanah dianggap sah menurut ketentuan yang berlakuapabila memenuhi syarat dan sepakat;Bahsa Apabila suratsurat tidak ada dengan cara mendengarketerangan saksisaksi dan surat pernyataan tidak dalam sengketa;Bahwa yang berwenang mengeluarkan surat keterangan tanahadalah kepala desa atau kepala wilayah dimana kedudukan tanahtersebut;Bahwa Mekanisme perihal sertifikat tumpang tindin

dan cara pendaftaran tanah menurut PP nomor 24tahun 1997 adalah identitas pemohon, fotokopi KK pemohon, buktiHalaman 52 dari 61 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2017/PN Sigperolehan tanah, bukti pembayaran PBB tahun terakhir, NPWP danSurat pernyataan tanah tidak sengketa;Bahwa menurut PP nomor 24 tahun 1997 pembuatan sertifikat tanahharus Sesuai dengan prosedur ;Bahwa yang dimaksud dengan Cacat hukum administrasi merupakanyang berkaitan dengan tentang kesalahan prosedur;Bahwa sertifikat ganda atau tumpang tindin