Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB :1847/NNF/2019 tanggal 23 Juli 2019 dan Nomor LAB : 1999/NNF/2019tanggal 31 Juli 2019, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristalkristal putin yang diperiksa positif mengandung metamfetamina yang terdaftarsebagai Golongan Nomor Urut 61 pada Lampiran UU RI Nomor : 35 Tahun2009 tentang Narkotika.Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo.Pasal 132 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun

Setelah dilakukan pemeriksaan urine, diperoleh hasil bahwa urine terdakwapositif mengandung metamfetamina, berdasarkan Berita Acara PemeriksaanLaboratoris Kriminalistik Nomor Lab.1847/NNF/2019 tanggal 23 Juli 2019,didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa urine Huzer Bin Mustopa yangdiperiksa positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagaiGolongan Nomor Urut 61 pada Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika.Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf

Dan saat Terdakwa akan menerima narkotika jenissabu yang ia pesan sebelumnya dari saksi Herman,la pun ditangkap;Menimbang,bahwa dan memang benar Terdakwa sudah lama menjadipengguna Narkotika sebagaimana yang ia akui sendiri dan juga hasil LaboratoriumKriminalistik No.Lab:1847/NNF/2019 Puslabfor Bareskrim Polri,LaboratoriumForensik Cabang Palembang, tanggal 23 Juli 2019 atas urine dari Terdakwa HuzerBin Mustofa yang positif mengandung Metamfetamina;Halaman 15 dari 19 halaman Putusan.No.52/PID/2020

Agustus 2018 Penggugat melalui Kuasa Hukumnya Membenarkan pernyataan isisurat permohonan tersebut dan menyatakan bahwa Penggugat akan mencabutSurat Gugatan Penggugat Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Mrb;Menimbang, bahwa pada hari persidangan tersebut Para Tergugat tidakhadir karena tidak dipanggil untuk menghadap persidangan;Menimbang, bahwa HIR/RBG tidak mengatur secara eksplisit mengenaipencabutan Gugatan, namun pencabutan gugatan diatur dalam Pasal 271 danPasal 272 RV (Reglement Op De Decht VorderingStb.1847

Judex Facti telah salah menerapkan hukum (Staatsblad 1847 Nomor 52Jo. 1849 Nomor 63, Pasal 378 dan 379 Rv.) dan melanggar hukum Pasal 136HIR dengan cara melencengkan pertimbangan dan kesimpulannya dari dalilgugatan, yaitu: Hakim tingkat pertama (putusan hal. 26) telah mempertimbangkan dalamperkara a quo, Pelawan mengajukan derdenverzet sebelum eksekusidilaksanakan yaitu pada tanggal 5 September 2016, sedangkan eksekusidilaksanakan pada tanggal 22 September 2016 (artinya, memahami dalilgugatan); Hakim

(artinya, adanya niat melencengkanpertimbangan); Hakim tingkat pertama salah menerapkan hukum dimana menerapkanStaatsblad 1847 Nomor 52 jo. 1849 Nomor 63 adalah hukum acara perdatauntuk golongan Eropa dan tidak ada hubungannya dengan perkara a quo; Hakim tingkat pertama menerapkan Pasal 378 Rv. tanpa menjelaskandefinisinya (disembunyikan=tidak jujur) dan menerapkan Pasal 379 Rv. denganmenjelaskan definisinya (sebagaimana hal. 26 putusan Hakim tingkat pertama); Oleh karena Hakim tingkat pertama tidak

Penggugat Rekonvensi sebagaimana tertuang dalam AktaPerjanjian No. 73 tanggal 21 Agustus 2000 dibuat berdasarkan AktaPerdamaian (Dading) No. 72 tanggal 21 Agustus 2000 yang dibuatdi hadapan Termohon Kasasi semula Pembanding/turut TergugatIV Konvensi, dan telah dibayar sebagian besar dan seluruh seluruhharga penjualan yang disepakati;Bahwa kebenaran Akta Perjanjian No. 73 tanggal 21 Agustus 2000dan Akta Perdamaian (Dading) No. 72 tanggal 21 Agustus 2000dikukuhkan oleh putusan Mahkamah Agung RI No. 1847

PutusanPengadilan Negeri Denpasar No. 253/Pdt.G/2004/PN.Dps. tanggal11 Agustus 2005 yang telah mempunyai kekuatan hukum yangtetap, sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI No. 1847 K/Pdt/2008 tanggal 16 Desember 2008 diktum putusan angka 2 butir ke3dan butir ke4;b.

nebis in idemadalah bilamana gugatan yang diajukan ternyata mempunyai alasanhukum yang sama, diajukan dan terhadap pihakpihak yang sama dandalam suatu hubungan yang sama pula sehubungan dengan perkarayang telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht vangewijsde);Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Denpasar No. 69/PDT/2010/PT.Dps. tanggal 8 November 2010 dalam pertimbanganhukumnya halaman 7 dan 8, menyatakan yang pada intinya dengantelah turunnya putusan Mahkamah Agung RI No. 1847

2009/PN.Dps. tanggal 12 Januari 2010 pihakpihak pihak yang digugat dandinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum adalahTermohon Kasasi Il semula Terbanding III/Tergugat Konvensi danTermohon Kasasi Ill Semula turut Terbanding 1/Tergugat Il Konvensi/Penggugat Rekonvensi;Bahwa Termohon Kasasi II semula Terbanding III, Tergugat Konvensiadalah bukan pihak dalam perkara gugatan ingkar janji (wanprestasi)yang telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap yaituputusan Mahkamah Agung RI No. 1847

menyatakanHal. 33 dari 35 hal.Put.No. 762 K/Pdt/2011sependapat dan menyetujui Putusan Judex Facti Tingkat PertamaPengadilan Negeri Denpasar No. 84/Pdt.G/2009/PN.Dps tanggal 12 Januari2010;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebut MahkamahAgung berpendapat :Bahwa alasanalasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karenaputusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar yaitu telah tepatmempertimbangkan adanya putusan yang sudah in kracht van gewisjde yaituputusan Mahkamah Agung No. 1847

(Reglemen Hukum AcaraPerdata Reglement op de Rechtsvordering Stb. 1847 Nomor 52 jo.1869 Nomor 43) ;Memperhatikan, segala ketentuan hukum syariat Islam sertaketentuan perundangundangan lainnya yang bersangkutan denganperkara ini;MENETAPKAN:1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor81/Pdt.P/2021/PA.Mrs dari Pemohon;Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PA.Mrs. Hal. 4 dari 52. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkaratersebut dalam register perkara;3.

(Reglement op de RechtsvorderingStb. 1847 52 jo. 1849 63) maka pencabutan tersebut harus dikabulkan.Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan tersebut, makaMajelis Hakim tidak lagi mempertimbangkan pokok perkaranya.Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan tersebut makakepada Panitera Pengadilan Agama Maros diperintahkan untuk mencatatpencabutan perkara tersebut dalam register perkara.Menimbang, bahwa meskipun gugatan penggugat dicabut, namun karenaperkara ini telah didaftar dalam register

(Reglemen Hukum Acara Perdata Reglement op de Rechtsvordering Stb. 1847 Nomor 52 jo. 1869 Nomor 43);Memperhatikan segala ketentuan hukum syara serta pasalpasalperaturan perundangundangan yang bersangkutan;MENETAPKAN:1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor264/Pdt.G/2020/PA.Mrs dari Penggugat;2.

nominaljumlah yang dapat dikenakan biaya perkara sebagaimana dimaksud dalamPasal 58 UndangUndang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara sebesarRp.366.000,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah);Memperhatikan ketentuan UndangUndang No. 13 Tahun 2003, danUndangUndang No. 2 Tahun 2004, serta pasal 271 Reglement op deHalaman 3 dari 5 Putusan Nomor 13/Pdt.SusPHI/2019/PN Palburgerlijkke rechtsvordering(Rv,Staadblad tahun 1847

Penuntut Umum, tanggal 19 Juni 2015 No.B144/N.2.22.7/Euh.1/07/2015 sejak tanggal 28 Juli 2015 s/d tanggal 05September 2015;Perpanjangan Pit Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 03September 2015 No. 460/Pen.Pid/2015/PN.Lbp sejak tanggal 06September 2015 s/d tanggal 05 Oktober 2015;Penuntut Umum, tanggal 15 September 2015, No.Print143/N.2.22.7/Euh.2/09/2015 sejak tanggal 15 September 2015 s/d tanggal 04 Oktober2015;Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 23September 2015, No.1847

/Spp/l/Pen.Pid/2015/PNLbp, sejak tanggal 23September 2015 s/d tanggal 22 Oktober 2015;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakamtanggal 19 Oktober 2015 No. 1847/SPP/l/Pen.Pid/2015/PNLbp, sejaktanggal 23 Oktober 2015 s/d 21 Desember 2015;Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 1760/Pid.Sus/2015/PN.Lbp.PBTerdakwa tidak di dampingi oleh Penasehat HukumPengadilan Negeri tersebut;Setelah Membaca :e Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor1760/Pid.Sus/2015/PNLbp Lbp tanggal 23 September

.: 3808 /NNF/2014 tanggal 18Desember 2014, terhadap barang bukti dengan Nomor Bukti 1847 / 2014 / PF yaitu berupa 1(satu) buah cangklong bekas pakai setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan cangklongtersebut adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut61 Lampiran I Undang Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1)UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Subsidiair:Bahwa

Lab.: 3808 / NNF / 2014 tanggal18 Desember 2014, terhadap barang bukti dengan Nomor Bukti 1847 / 20141PF yaituberupa 1 (satu) buah cangklong bekas pakai milik sdr.

Polri Cabang Medandan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 1847/NNF/2015 tanggal 06 Maret 2015 setelah di lakukan Analisis secarakimia Forensik terhadap Barang Bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klipberisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 3,55 (tiga koma lima puluh lima)gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa AGUS HARIANTO, SAIFULBAHRI SARAGIH, MESRAHATI ALS MEIMEI dan HERLINA ALS LINA dengankesimpulan adalah positif Metamfetamina dan

Lab: 1847/NNF/2015 tanggal 06 Maret 2015terhadap barang bukti milik tersangka an. AGUS HARIANTO, SAIFUL BAHRISARAGIH, MESRAHATI ALS. MEIMEI dan HERLINA Als.

vide Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman);Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan di atas, KetuaMajelis menilai agar perlu kiranya menuangkan penetapan terkait permohonanpencabutan tersebut sesegera mungkin demi tercapainya kepastian hukum terkaitgugatan a quo, dan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapatditindaklanjuti lebih lanjut melalui penetapan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271, 272 Rv (Reglement Op DeRechtsvordering, Staatsblad Tahun 1847

Hakimyang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;Menimbang, bahwa sesuai jadwal persidangan, pada hari Kamis tanggal20 September 2018 adalah pembacaan gugatan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa pada hari persidangan tersebut, hadir Penggugatdiwakili oleh Kuasa Hukumnya, Kuasa Hukum Tergugat 1 dan Kuasa dariTergugat 2;Menimbang, bahwa HIR/RBG tidak mengatur secara eksplisit mengenaipencabutan Gugatan, namun pencabutan gugatan diatur dalam Pasal 271 danPasal 272 RV (Reglement Op De Decht VorderingStb.1847

BerdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2012Nomor : 1847/3/k/2012 telah memberi kuasakepada IWAN SETIAWAN,SH Advokat yangberalamat di Dusun Tarikolot Rt.02 Rw.09 DesaSukasari Kecamatan Tambaksari KabupatenCiamis.

Bahwatanah objek sengketa merupakan tanah pemakaman dari Alm.Pangeran Madi Alit yang meninggal dunia pada tahun 1639 sertapemakaman Putri Dayang Rindu (isteri Pangeran Madi Alit) danpemakaman Pangeran Ario Depati (anak Pangeran Madi Alit) yangmerupakan Puyang Leluhur dari PENGGUGAT, hal mana terteradalam Peta Lampiran Surat dari Dinas Tata Kota Nomor650/1847/DTK/1996 tanggal 8 November 1996 Perihal : Jawabantentang Batas Kotamadya Palembang tanggal 8 Nopember 1996;3.

Foto copy surat Nomor 650/1847/DTK/1996 tanggal 8 November 1996dari Kkepala Dinas Tata Kota Kodya Dati II Palembang kepada KetuaUmum lIkaktan Keluarga Besar Pahlawan Nasional Badaru ddin Il, diberitanda P5;10.Foto copy surat tanggal 5 Mei 1977 Nomor 502/UH/HM/1977 tanggal 5Mei 1977, dari Kepala Direktorat Agraria Palembang ditujukan kepadaKepala Direktorat pengurusan Hakhak Tanah di Jakarta, diberi tandaP6;Menimbang, bahwa untuk bukti P1, P2, P3, P4, dan P5 telahdiberi materai yang cukup dan telah

Pangeran Madi Alit yangmeninggal dunia pada tahun 1639 serta pemakaman Putri Dayang Rindu(isteri Pangeran Madi Alit) dan pemakaman Pangeran Ario Depati (anakPangeran Madi Alit) yang merupakan Puyang Leluhur dari PENGGUGAT,hal mana tertera dalam Peta Lampiran Surat dari Dinas Tata Kota Nomor650/1847/DTK/1996 tanggal 8 November 1996 Perihal : Jawaban tentangBatas Kotamadya Palembang tanggal 8 Nopember 1996;Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2016/PN.PlgMenimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut

Secukupnya (nazegeling) dansesudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkanketentuan Pasal 2 ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai juncto Pasal 1 huruf f, sertaPasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentangPerubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominalyang Dikenakan Bea Meterai, juncto Pasal 1888 Kitab UndangUndang HukumPerdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie, Staatsblad, 1847

Terhitung mulai tanggal 17 September 2006, Penggugat IV denganLiantri Alam Logan bin Lili Atmaja, telah menjadi pasangan suami istri yangsah;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.36, Sesuai dengan ketentuanPasal 100 Kitab UndangUndang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voorIndonesie, Staatsblad, 1847:23), juncto Pasal 64 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Halaman 32 dari 56tahun 1985 tentang Bea Meterai juncto Pasal 1 huruf f, serta Pasal 2 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif BeaMeterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan BeaMeterai, juncto Pasal 1888 Kitab UndangUndang Hukum Perdata (BurgerlijkWetboek voor Indonesie, Staatsblad, 1847:23), buktibukti tersebut dapatditerima, dan memiliki nilai pembuktian yang sempurna, mengikat, danmenentukan sehingga dapat menjadi dasar hukum dalam memutus

Halaman 34 dari 56akad nikah, yang menjadi wali nikah Tergugat II adalah wali nasab, yaitu ayahTergugat Il yang bernama Lili Atmaja;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.14, sesuai dengan ketentuanPasal 100 Kitab UndangUndang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voorIndonesie, Staatsblad, 1847:23), juncto Pasal 64 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

.12, diperolehfakta bahwa Tergugat II sebagai anak sah pertama dari pasangan suami istri LiliAtmaja dengan Yoyoh, hal mana pada saat melaksanakan perkawinan padatanggal 30 Juli 1996 dengan Dedi Damhudi bin Usin, yang menjadi walinikahnya adalah Lili Atmaja sebagai wali nasab, dilahirkan pada tanggal 15 Mel1971, maka sesuai ketentuan Pasal 173 Het Herziene Inlandsch Reglement,Staatsblad 1941:44 (HIR) juncto Pasal 1922 Kitab UndangUndang HukumPerdata (Burgerlijkk Wetboek voor Indonesie, Staatsblad, 1847

AA-1847-LD, dikembalikan kepada saksi SODIK Bin NUROCHMAN.6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

/No.2065 /Pdt.G/2016/PA Ckrsebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 1847/321/X1I/2008, tertanggal30 Desember 2008 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Barat,Kota Bekasi, Jawa Barat.2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal pada diKediaman Pribadi Perumahan Mustika Karang Satria Jalan Berlian 11Blok DA 1 NO. 2.

Perkawinan tersebut telah dicatatkanKantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur,tercatat dalam Kutipan Buku Nikah Nomor: 1847/198/XII/2012, tertanggal 24Desember 2012;2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkanberdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumahtangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;3.

1847/Pdt.G/2019/PA.Bm

PUTUSANNomor 1847/Pdt.G/2019/PA Bm.= Tr aFass) =DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara CeralTalak pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim telah menjatuhkanputusan dalam perkara antara:Pemohon, Ttl: Bima, 21011974, umur 45 tahun, pendidikan terakhir SD, agamaIslam, pekerjaan buruh harian lepas, tempatkediaman di Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima,sebagai Pemohon;melawantermohon, Til: Lambu, 1983, umur 36 tahun, pendidikan

terakhir SLTP, agamaIslam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempatkediaman di Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima,sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari Suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di mukasidang;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18November 2019 telah mengajukan Gugatan Cerai Talak yang telah didaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Bima, dengan Nomor 1847