No. 1239 K/PID.SUS/201711.12.13.dengan demikian Majelis Hakim kedua tingkat Peradilan tersebut di atasseharusnya menjatuhkan pidana terhadap PEMOHON dengan Pasal 127ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;Bahwa jika PEMOHON mengutip Pernyataan dari SUPRIYADI WEDDYONO Director Eksekutif Institute For Criminal Justice Reform (ICJR),mengatakan bahwa isu ini bukanlah hal baru, sebab sudah ada dalambeberapa Putusan Mahkamah Agung RI yang menyoal praktek penggunaanPasal 111 ayat (1)

tersebut ada 4 (empat) orang teman Pemohon yaitu Yudi,Antok, Agus dan Totok, namun dibebaskan begitu saja, hal inibetertangan dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP :* Hakim tidak boleh menjatuhnkan pidana kepada seseorangkecuali apabila dengan sekurangkurangnya dua alat buktiyang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakpidana benarbenar terjadi dan bahwa Terdakwalah yangbersalah melakukannya.16.Bahwa jika Pemohon mengutip pernyataan dari Supriyadi WEddyono Direktur Eksekutif Institute For Criminal Reform

EDDYONODirektur Eksekutif Institute For Criminal Justice Reform (ICJR) : Mengatakanbahwa isu ini bukanlah hal yang baru, sebab sudah ada dalam beberapaputusan MAHKAMAH AGUNG R yang menyoal praktek penggunaan Pasal111 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika, memang Pasal 111 dan Pasal 112 UU RI No. 35 Tahun 2009tentang Narkotika memiliki rumusan pidana yang sama, perbedaannyahanya dijenis Narkotika, Pasal 111 terhadap jenis tanaman dan Pasal 112terhadap Narkotika bukan

SK 44/DJA/1981 yakni terhadap obyek sengketa tersebut47adalah merupakan lahan Ex HGU PTP II/PTP IX yang menjadi obyek LandReform;Menimbang, bahwa dengan demikian secara fakta menurut Majelis telahterdapat tumpah tindih antara hak atas tanah yang menjadi obyek sengketatersebut dengan Hak Guna Usaha dari PTP IX yang kemudian beralin menjadiPTPIl dan sejak tahun 1981 telah dikeluarkan HGU nya lalu tanah obyek sengketatersebut menjadi obyek land Reform dengan hak garap yang dipunyai olehPenggarapnya

SK 44/DJA/1981 tertanggal 16 Apriltahun 1981 terhadap status dari obyek sengketa tersebut adalah merupakan lahanEx HGU PTP II/PTP IX yang menjadi obyek Land Reform telah bersesuaianperistiwanya dengan nama yang tertera pada Pemetaan yang dilakukan PTPN IIpada April tahun 2000 (Bukti TI14) dan Matrik Kebun Sampali tercatat nama EndiBachtiar yang dikeluarkan oleh Panitia Pemeriksaan Tanah B Plus tersebut (buktiTl12), sehingga kemudian apabila dihubungkan dengan fakta selainnya yakni55adanya alas hak

HMT.Bakrie), pada tahun 1963 bertempat tinggal di Jalan Hang Tuah No. 4,Kebayoran baru, Jakarta, telah mengetahul adanya Ketentuan LaranganPemilikan Tanah Absentee/Guntai tersebut dan oleh Petugas PanitiaLand Reform tingkat Desa Rangkapan Jaya maupun tingkat Kecamatan,telah di beritahukan kepada ayah Tergugat (Alm. HMT. Bakrie) baikdengan cara mendatangi secara langsung maupun dengan cara diundang.Bahwa almarhum ayah Tergugat (alm. H.M.T.

Bakri) berdasarkansuratnya, tertanggal 16 September 1971 yang ditujukan kepada KepalaAgraria Kabupaten Bogor, telah menerima tanahnya letter C.1730 No.123 seluas + 12 Ha terkena ketentuan Land Reform dan memohon agarkelebihnan luas dari batas maximum dapat dimohonkan kembali untukdiberikan kepada anakanaknya.Halaman 16 dari 78 halaman putusan Nomor 158/Pdt/2020/PT.BDG22.23.24.25.26.Bahwa terhadap tanah milik ayah Tergugat (alm. HMT.

dijadikandasar untuk menentukan siapa yang berhak atas tanah sengketa karenahak kepemilikan tanah adalah kewenangan peradilan umum; Bahwa surat pelepasan hak yang dilakukan oleh Terbanding semulaTergugat kepada Terbanding II semula Tergugat II atas tanah milik adatletter C. 1730 No. 123, Persil No. 17, seluas 12,9 ha, adalah tidak sah danbatal demi hukum karena Terbanding semula Tergugat tidakmempunyai hak lagi untuk melakukan pelepasan karena tanah milik adattersebut telah terkena ketentuan LAND REFORM

No. 0227/Pdt.G/2017/PA.Dp.dibantah pihak lawan (Para Penggugat) namun tidak dicocokkan denganaslinya (vide Pasal 291 ayat (2) Rbg);Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopi kwitansi pembayaranadministrasi dan paal pendataan obyek land reform tanggal 09 Maret 1994,telah bermeterai cukup dan dicap pos, untuk itu bukti tersebut telahmemenuhi syarat formil bukti tertulis.

Ismail bin Bakar dari pembagian pemerintah (redistribusiland reform) pada tahun 1960 adalah benar, namun harta tersebutadalah harta bersama H. Ismail bin Bakar dengan isterinya yangbernama St. Hafsah, sebab pada tahun 1960 H. Ismail bin Bakartelah menikah dengan St.Hafsah tetapi belum menikah dengan isterikedua yang bernama St. Misbah;b.

Ismail Bakar, menggaraplahan obyek sengketa dan Tergugat menyuruh saksi untuk membajak lahantersebut;Menimbang, bahwa materi dua keterangan saksi tersebut jugadiperkuat dengan bukti T.3 berupa kwitansi pembayaran ganti rugi tanahnegara obyek land reform yaitu obyek sengketa, nama Tergugat bersamasama nama H.

JAFFERHUSSAIN (Marriage Breakdown Under The Law Reform Act, 1976 And InIslam : A Comparative View, IIU Law Journal, Vol.

Directue Eksekutif Institute For Criminal Justice Reform(ICJR), mengatakan bahwa isu ini bukanlah hal baru, bab sudah adadalam beberapa Putusan Mahakamh Agung R yang menyoal praktekpenggunaan pasal 111 ayat (1) dan pasal 112 ayat (1) UU R!

201711.12.13.hukumnya dan penyidik, pada saat yang bersamaan denganpenyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan;Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 143 Ayat (2) huruf b dan Ayat(3) KUHAP seharusnya tuntutan Jaksa/Penuntut Umum batal demihukum, mengingat Pemohon diajak oleh Jery yang ternyata SP PolisiPolda Jatim untuk berpesta SabuSabu, ternyata Pemohon malahdijadikan korban atau dijebak;Bahwa jika Pemohon mengutip pernyataan dari Supriyadi W EddyonoDirektur Eksekutif Institute For Criminal Reform

Mappasele dan menunjuk anaknya dari istripertama yang tinggal di Parepare sebagai salah satu penerima hakRedistriousi Land Reform , kendati Djamaluddin tidak pernah melihat tanahtersebut karena ybs. bekerja sebagai ASN di Kota Pare Pare.Untuk memperjuangkan haknya, Kantor BPN Makassar mempersilahkankepada ahli waris Baso leo dan Djaisa mengajukan gugatan ke Pengadilan TUNMakassar untuk membatalkan sertifikat aquo .

Mappasele dan menunjuk anaknya dari istripertama yang tinggal di Parepare sebagai salah satu penerima hakRedistriousi Land Reform , kendati Djamaluddin tidak pernah melihat tanahtersebut karena ybs. bekerja sebagai ASN di Kota Pare Pare.Untuk memperjuangkan haknya, Kantor BPN Makassar mempersilahkankepada ahli waris Baso leo dan Djaisa mengajukan gugatan ke Pengadilan TUNMakassar untuk membatalkan sertifikat aquo .

Eddyono,Direktur Eksekutif Institute For Criminal Justice Reform (ICJR): Mengatakanbahwa isu ini bukanlah hal yang baru, sebab sudah ada dalam beberapaputusan Mahkamah Agung R.I. yang menyoal praktek penggunaan PasalHalaman 12 dari 22 hal. Putusan No. 1243 K/PID.SUS/201718.19.111 Ayat (1) dan Pasal 112 Ayat (2) UndangUndang RI Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika, memang Pasal 111 dan Pasal 112 UndangUndangR.I.

Direktur Eksekutif Institute For Criminal Justice Reform (ICJR):Mengatakan bahwa isu ini bukanlah hal yang baru, sebab sudah ada dalambeberapa putusan MAHKAMAH AGUNG R I yang menyoal praktekpenggunaan Pasal 111 Ayat (1) dan Pasal 112 Ayat (2) UndangUndang RINomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, memang Pasal 111 dan Pasal 112UndangUndang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika memilikirumusan pidana yang sama, perbedaannya hanya dijenis Narkotika, Pasal111 terhadap jenis tanaman dan Pasal 112 terhadap

Jaffer Husssain (Marriage Breakdown Under The Law Reform Act,1976 And In Islam: A Comparative View, II U Law Journal, Vol.

Kepala Badan Narkotika Nasional RINarkotika ke dalam lembaga rehabilitasi;Bahwa jika Pemohon mengutip pernyataan dari Supriyadi W Eddyono.Direktur Eksekutif /nstitute For Criminal Justice Reform (ICJR) : mengatakanbahwa isu ini bukanlah hal yang baru, sebab sudah ada dalam beberapaputusan Mahkamah Agung RI yang menyoal praktek penggunaan Pasal 111Ayat (1) dan Pasal 112 Ayat (2) UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika, memang Pasal 111 dan Pasal 112 UndangUndang RINomor 35 Tahun 2009

Mengenai Landreform atau Redistribusi Tanah.Bahwa secara harfiah perkataan landreform berasal dari bahasa Inggris, yaituland, yang artinya tanah dan reform yang artinya perubahan, perombakan.Landreform berarti perombakan terhadap struktur pertanahan, akan tetapisebenarnya yang dimaksudkan bukan hanya perombakan terhadap strukturpenguasaan pertanahan, melainkan perombakan terhadap hubungan manusiadengan manusia berkenaan dengan tanah guna meningkatkan penghasilan petani.Bahwa dalam pengertian yang

terbatas, istilah agrarian reform dikenal sebagailandreform, dimana salah satu programnya adalah yang banyak dikenal adalahredistribusi tanah (pembagian tanah).

Namun seringkali antara agrarian reform danHalaman 71 dari 100 Putusan Nomor 453/Pdt.G/2016/PN.Sgr.landreform dianggap identik, meskipun sebenarnya sudah disepakati secara umumbahwa pengertian agrarian reform lebih luas daripada landreform.

Bahwa katakata "dianggap"dalam proses pemeriksaan pajak sejak tax reform tahun 1984 sudah tidak bisadipergunakan lagi;Bahwa semua hasil pemeriksaan harus didukung dengan bukti yang nyata (materiel) dansesuai dengan Undang Undang Perpajakan yang berlaku, bukan berdasarkan taksiran,anggapan dll, dalam proses pemeriksaan (bukan pada pembahasan akhir) Penggugatdengan jelas menyatakan kepada Tim Pemeriksa ketidaksetujuan Penggugat tentangbeberapa koreksi yang tidak sesuai dengan UndangUndang Perpajakan

EDDYONO, Direktur Eksekutif Institute For Criminal Reform(ICJR) dalam tulisannya menyatakan: Bahwa rumusan memiliki, menyimpan dan menguasai tersebutmenjadikan Pasal 111 dan Pasal 112 Undangundang RepublikIndonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sempat disebut olehHakim MAHKAMAH AGUNG Republik Indonesia sebagai Pasal"KERANJANG", karena itulah Hakim menyebutkan bahwapenggunaan Pasal 111 dan Pasal 112 harus dilekatkan pada tujuanmaupun niat untuk apa narkotika tersebut, karena secara logikasetiap

ayat (3)KUHAP seharusnya tuntutan Jaksa/Penuntut Umum batal demi hukum,mengingat tidak ada persesuaian antara barang bukti dari PetugasKepolisian Polrestabes Surabaya dengan barang bukti yang dihadirkanoleh Jaksa/Penuntut Umum di Persidangan dan pada saat ditangkap olehPetugas Kepolisian dari Polrestabes Surabaya PEMOHON danSUDARSONO bin SUMARTO (Alm) tidak sedang memakai /menggunakan sabusabu;Bahwa jika PEMOHON mengutip pernyataan dari SUPRIYADI WEDDYONO Direktur Eksekutif Institute For Criminal Reform

EddyonoDirektur Eksekutif /nstitute for Criminal Reform (CJR) dalam tulisannya:Bahwa rumusan = memiliki, mMenyimpan dan menguasai tersebutmenjadikan Pasal 111 dan Pasal 112 U ndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sempat disebut olehHakim Mahkamah Agung RI sebagai pasal"" keranjang", karena itulahHakim menyebutkan bahwa penggunaan Pasal 111 dan Pasal 112harus dilekatkan pada tujuan maupun niat untuk apa Narkotika tersebutkarena secara logika setiap orang yang menggunakan