Ditemukan 1872 data
Terbanding/Tergugat : H. ABUSTAM AMBO ANNAH
Terbanding/Turut Tergugat I : Kantor Pertahanan Kabupaten Kubu Raya
Terbanding/Turut Tergugat II : MARTA ULI SIREGAR
Terbanding/Turut Tergugat III : RANTO SIMANGUNSONG
96 — 55
Bahwa Subtansi Gugatan sengketa A Quo adalah apakah tanah garapandikuasai oleh Pembanding/Penggugat tumpang tindin denganTerbanding Hak Milik No. 50 ?
76 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
, ternyata pada tanggal 17 Februari2012 Penggugat telah secara resmi mengirimkan Surat PemblokiranSertipikat kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat(Tergugat) untuk mencegah berlangsungnya proses peralihan hak/baliknama Objek Sengketa dari atas nama Haji Ahyar (Tergugat IlIntervensi) menjadi atas nama Nurhuda dengan alasan karenaSertipikat Hak Milik No. 965/Desa Buwun Mas tercatat atas nama HajiHalaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 280 K/TUN/2017Ahyar (Tergugat II Intervensi) tumpang tindin
90 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
., dengan pendapat, yaitu bahwa Penggugat adalahpewaris atas tanah pada sertifikat Hak Milik Nomor 152/Sekotong Barat,tanggal 23 Agustus 1984, atas nama Amaq Mukinah dan kemudian terbitsertipikat objek sengketa yang tumpang tindin dengan tanah pada sertipikatPenggugat tersebut.
HANDOKO
Tergugat:
LURAH SIWALANKERTO, KECAMATAN WONOCOLO, KOTA SURABAYA
175 — 92
bernama Didik Suhadi, AKStertanggal 29 Agustus 2008 dan bukan milik orang lain seperti apa yangdisampaikan dalam Surat Keputusan Tergugat No.146/786/436.9.2.5/2020 tanggal 9 September 2020 perihal JawabanPermohonan keberatan atas Tidak diberikannya Surat KeteranganRiwayat Tanah dan Surat yang dilegalisir atas Persil Nomor 5, KohirNomor: 888, Blok 7 Ill d, terletak di Kecamatan Wonocolo, KelurahanSiwalankerto, Kota Surabaya atas nama Handoko telah berpotensimenimbulkan akibat hukum dan terjadi tumpah tindin
1.KHAIRIL ANUAR
2.SUGIANTO
3.HUSNI THAMRIN,SE
4.ABANG DAHLAN
5.SELAMAT,SE
6.ANA,S.KOM
7.PARDI SAMOSIR
8.SUKIRNO
9.ABANG SYAIPUL BAHRI
10.SUYONO
Tergugat:
MUHAMMAD NUR BIN MUSTAFA
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sintang
107 — 15
keterangan menurut peraturanyang berlaku;Bahwa Menurut Ahli bukti yang kuat dalam pembuktian sengketaadalah SHM;Bahsa Jual beli tanah dianggap sah menurut ketentuan yang berlakuapabila memenuhi syarat dan sepakat;Bahsa Apabila suratsurat tidak ada dengan cara mendengarketerangan saksisaksi dan surat pernyataan tidak dalam sengketa;Bahwa yang berwenang mengeluarkan surat keterangan tanahadalah kepala desa atau kepala wilayah dimana kedudukan tanahtersebut;Bahwa Mekanisme perihal sertifikat tumpang tindin
dan cara pendaftaran tanah menurut PP nomor 24tahun 1997 adalah identitas pemohon, fotokopi KK pemohon, buktiHalaman 52 dari 61 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2017/PN Sigperolehan tanah, bukti pembayaran PBB tahun terakhir, NPWP danSurat pernyataan tanah tidak sengketa;Bahwa menurut PP nomor 24 tahun 1997 pembuatan sertifikat tanahharus Sesuai dengan prosedur ;Bahwa yang dimaksud dengan Cacat hukum administrasi merupakanyang berkaitan dengan tentang kesalahan prosedur;Bahwa sertifikat ganda atau tumpang tindin
130 — 19
Bahwa tidak ada dasar alas hak Tergugat Rekonpensi mendalilkan tanahorangtua Tergugat Rekonpensi tumpang tindin dengan tanah PenggugatRekonpensi sebagaimana tersebut pada posita 2;Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam eksepsi dan konpensi tersebutdiatas, terhadap obyek tanah yang dibeli oleh orangtua Tergugat Rekonpensitelah diakui oleh Tergugat Rekonpensi berdasarkan Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Pontianak Nomor : 05/G/2013/PTUN.PTK tanggal 25 Juli 2013,Penggugat mendalilkan bahwa Bapak
Saigon;Yang menurut Penggugat : Terdapat tumpang tindin (Overlapping) dengan tanah Tergugat danTergugat Il seluas 1.800 M2 dan Overlapping dengan tanah Tergugat lllsampai Tergugat VIl seluas 1. 494;Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan dalam hal ini apakah benartanah Penggugat telah terjadi tumpag tindih (Overlapping) dengan tanah Tergugat dan Tergugat Il seluas 1.800 M2 dan Overlapping dengan tanah Tergugat Illsampai Tergugat VIl seluas 1. 494 M2;Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P2
1.Sunarto Nainggolan
2.SITI ROHANI SITOMPUL
Tergugat:
KARTAMI
Turut Tergugat:
1.ARIFIN SIANTURI
2.ROBINTON SIANTURI
3.LIMSON SIANTURI
4.ERITA SIREGAR
69 — 20
Bahwa Terlawan dalam berperkara dengan Para Turut Terlawan hanyamendalilkan bahwa tanah milik Terlawan ada kekurangan seluas 3 (tiga)hektar, dan Terlawan menduga kekurangan tanah miliknya tersebutadalah overlaving dengan tanah milik Para Turut Terlawan, namunTerlawan tidak dapat menjelaskan atasnama siapa surat tanah dari ParaTurut Terlawan yang bertumpang tindin dengan tanah Terlawan tersebut;15.
70 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
analasan yang bersifat manipulatif dancenderung bertujuan untuk merugikan Para Tergugat;Bahwa Pengadilan Negeri Ambon tidak mempunyai kompetensi untukmemeriksa dan mengadili Perkara ini secara absolut karena sifat sengketadalam Perkara ini merupakan sengketa administrasi yang harus diperiksadan diadili secara absolut oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;Bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 9 Februari 2015 selaintelah mempersoalkan adanya sertipikat yang cacat Hukum karena terjaditumpang tindin
131 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 740/KptsII/1996 tanggal 25Nopember 1996 juncto Nomor /741/KptslI/1996 tanggal 25Nopember 1996 tentang Izin Pelepasan Kawasan Hutan) seluas+ 1.505 Ha 434 Ha (areal tumpang tindin dengan HGU PT. PatriaKamou) = 1.071 Ha dan Izin Lokasi dari Pemerintah (SuratKeputusan pemberian Izin Lokasi dari Kantor Badan PertanahanAceh Timur Nomor 08.b/IL.P/BPN/ATIM/1996 tanggal 20 September1996 juncto Nomor 03/Prj/IL.P/BPN/ATIM/1998 tanggal 6 April 1998)seluas + 2.562 Ha.
155 — 37
sehinggamenurut hukum pengakuan Penggugat a quo merupakan bukti yangsempurna ;Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat posita 12 dan 13, karena padatahun 1947 lokasi tanah sengketa memang dikenal dengan nama TelokMabai, sedangkan nama Jalan DarussalamPelabuhan maupun nama GangTemiang adalah pemberian nama setelah adanya Jembatan Pawan II yangmenghubungkan daerah Sukaharja dengan Desa Sungai Awan Kanan yangdibangun sekitar tahun 1989, dan tanah yang diklaim oleh Penggugatsebagai miliknya memang tumpang tindin
ERMA OCTORA, SH
Terdakwa:
JHONY EVER H.S. MATONENG alias VORKI
65 — 24
Cetakan:> Cetakan dasar berupa gambar titik berpola yang dikombinasikandengan teks "KEMENTERIAN PERHUBUNGAN", "REPUBLIKINDONESIA", dan teks "DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGANLAUT" dicetak tidak sempura;> Cetakan tindin berupa teks utama pada blanko serta LarnbangNegara garuda Pancasila yang memiliki efek rabaan ditiru dengancetakan lain;" Hologram:> Gambar Garuda Pancasila dan gambar logo Ditjen PerhubunganLaut tidak jelas; Bahwa teknik cetak yang digunakan adalah menggunakan berbagaiteknik cetak sekuriti
86 — 52
3650 M, sebelah Timur berbatas : Jalan Masyarakat (JalanPinang), lahan Amaluddin, lahan Aunisan Gajah dan anak sungai(mandian gajah) sepanjang 3.643 M, Barat berbatas: Sungai Siaksepanjang 1.710 M.Bahwa ukuran luas 1064 Ha jika dikalikan panjang kali lebar tidak sesuaidengan jumlah luas 1064 Ha yang digugat oleh Para Penggugat dalamgugatan, serta batasbatas lahan yang menurut Para Penggugat dalamgugatan halaman 7(tujuh) angka 2 adalah tidak sesuai, sangat jelaskabur dan sudah sangat jelas tumpang tindin
3650 M, sebelah Timur berbatas : Jalan Masyarakat (JalanPinang), lahan Amaluddin, lahan Aunisan Gajah dan anak sungai(mandian gajah) sepanjang 3.643 M, Barat berbatas: Sungai Siaksepanjang 1.710 M.Bahwa ukuran luas 1064 Ha jika dikalikan panjang kali lebar tidak sesuaidengan jumlah luas 1064 Ha yang digugat olen Para Penggugat dalamgugatan, serta batasbatas lahan yang menurut Para Penggugat dalamgugatan halaman 7(tujuh) angka 2 adalah tidak sesuai, sangat jelaskabur dan sudah sangat jelas tumpang tindin
64 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
Direktorat Jenderal Anggaran diJakarta, telah terjadi tumpang tindin hak atas tanah, kesalahan objek dansubjek hak atas tanah terdapat kesalahan perhitungan luas serta datayuridis dan data pisik tidak benar, sehingga penerbitan Sertipikat Hak PakaiNomor : 14 surat ukur Nomor : 2 atas tanah seluas 8.880 M2, atas namaDepartemen Keuangan R. Cq.
BUSRA
Tergugat:
1.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar
2.BAMBANG UTOYO
3.MAIYUNIDARTI
4.SYAMSIDAR
5.IJUN RONI
113 — 62
sebagaiKecamatan hasil pemekaran dengan Nomor Register 1240/PPAT/1988melalui Surat Keterangan Kecamatan Kampar Nomor 593/II/2016/88 danNomor 1241/PPAT/1988 melalui Surat Keterangan Kecamatan KamparNomor 593/II/2016/89, serta teregister di Desa Teluk Kenidai melalui suratKantor Kepala Desa Teluk Kenidai nomor 168/TK/PeM/2017;Bahwa pada saat Penggugat akan mengurus tanah objek sengketaperkara aquo menjadi Sertipikat Hak Milik ternyata diketahui dari Tergugat bahwasanya diatas objek sengketa tumpang tindin
107 — 37
GUGATAN PARA PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL (TIDAK JELAS DASARHUKUM DALIL GUGATAN PARA PENGGUGAT)Bahwa setelah membaca dengan cermat dan seksama surat gugatan ParaPenggugat, maka gugatan Para Penggugat patut dan layak disebut sebagaigugatan yang tidak jelas, tumpang tindin dan kabur (obscuur libel) adapunalasanalasannya :a.
93 — 11
SABARNO, di bawah sumpah menerangkan:Bahwa sepengetahuan saksi, antara Penggugat dan Tergugat ada masalahtanah yang terletak di Jalan Bukit Burung Kelurahan Roban KecamatanSingkawang Tengah Kota Singkawang.Bahwa saski pernah diminta oleh Idzan untuk mengukur tanah milik Nochlapada tahun 2012.Bahwa setelah saksi melakukan pengukuran saksi mengetahui bahwa tanahNochla tersebut tumpang tindin dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.2645atas nama Lie Suherman seluas + 2369 M2.33e Bahwa saksi mengukur tanah
181 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 42 PK/TUN/2021Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat, Tergugat IIIntervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2,3,4,5 dan 6 mengajukan eksepsisebagai berikut:Eksepsi Tergugat: pada pokoknya menyatakan terhadap tanah milik ParaPenggugat telah terjadi tumpang tindin kepemilikan/sengketa denganTergugat II Intervensi 2, 3, 4, 5 dan 6;Eksepsi Tergugat Il Intervensi 1:1. Eksepsi kompetensi absolut;2. Eksepsi Gugatan tidak jelas atau kabur (obscuur libel):3.
154 — 41
;4, Bahwa gugatan Para Penggugattidak jelas (obscuur libel);Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugatsagattidak jelas oleh karenaapakah benar para penggugattelah mengecek kebenaran atas obyek sengkela aquo telah tumpang tindin kepemilikannya antara milik yang di klaim parapenggugat dengan sertipikat yang diterbitkan oleh Kantor Pertananahan KotaMakassar; Dan berdasarkan halhal tersebut diatas maka sangat jelas sesuai denganketentuan pasal 56 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 jo.
Terbanding/Penggugat : YUBLINA VERAWATI LENENG
Turut Terbanding/Tergugat II : Pemerintah Republik Indonesia cq. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq. Badan Pertanahan Nasional Wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur cq. Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang
138 — 55
LENENG, yang seharusnyaberbatasan dengan SHM No. 1238 atas nama RICALDO GUNAWANdan juga keliru pada saat memproses Sertifikat Hak Milik No. 1238atas nama RICALDO GUNAWAN (Pembanding/Tergugat I), sehinggaterjadi overlap/tumpang tindin dengan tanah milik Terbanding(Penggugat) sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 261 atas namaYUBLINA V. LENENG (Penggugat).
33 — 15
Bahwa oleh karena adanya perselisihan tumpang tindin kepemilikan tanahantara para Penggugat dengan para Tergugat, maka Penggugat danPenggugat Il mengajukan permohonan pengukuran ulang atas tanah hakmiliknya dimaksud kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun padatanggal 10 Juli 2013 dan atas permohonan Penggugat dan Penggugat Iltersebut, selanjutnya Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun memanggilpara Penggugat dan para Tergugat demi untuk mendudukan permasalahandimaksud;.