Ditemukan 1173 data
58 — 6
tahunyang lalu;Bahwa saksi tahu dari Informasi bapak saksi kalau masjid dansekolah dibangun di atas tanah obyek sengketa, karena tanahtersebut adalah tanah negara, sehingga bapak saksi dan tokohtokoh masyarakat sepakat untuk mendirikan Masjid dan sekolah;Bahwa kondisi masjid dan sekolah pada tahun 1963 masih daruratbelum Parmanen saat itu kerangkanya masih kayu dan dindingnyamasih bambu;Bahwa saksi tidak pernah melihat suratsurat dari tanah obyeksengketa, saksi hanya pernah mendengar beberapa kepala Desadi
72 — 32
WINARNO sebagai KAUR dan Kepala desadi Desa Alkausar untuk melakukan pencurian buah sawit tersebut hanya untuk mengklaimsebagai aksi supaya PT.
197 — 123
Belimbing DesaKuok Tahap , adalah merupakan pekerjaan yang sangat menyentuhlangsung atau sangat dibutuhkan masyarakat banyak (umum) karenapekerjaan tersebut adalah pembangunan jembatan = yangmenghubungkan beberapa desa di Kecamatan Kuok KabupatenKampar yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat banyak (umum)dalam rangka kelancaran lalu lintas masyarakat umum beberapa desadi Kecamatan Kuok tersebut dan tidak ada kepentingan PenggugatHalaman 45 dari 69 Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.PBRyang sangat dirugikan
IKA SYAFITRY SALIM. SH., MH.
Terdakwa:
ANDRI OCTAVIA alias ANDRI
330 — 446
Namun untuk kedepannya akan dibuatkan posposkeamanan disekitaran bendungan cikoncang ;Bahwa jika ada masyarakat umum yang akan masuk kedalam bendungantidak diharuskan untuk melapor sebelum masuk kedalam bendungan tersebut,karena bendungan tersebut merupakan tempat wisata bagi masyarakat umumBahwa adapun tindakan kedepan yang akan saksi ambil sebagai kepala desadi wilayah curugciuh cikeusik, yaitu akan lebin waspada dan membuat portalmaupun membuat pospos keamanan di sekitaran bendungan tersebut,
147 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1545K/Pid.Sus/201 1 Bahwa ahli mendapat tugas untukmelakukan pemeriksaan terhadap dugaanpenyimpangan pengelolaan tanah kas desadi Desa Sinduadi Kecamatan Miatiberdasarkan Surat Tugas InspekturKabupaten Sleman Nomor700/SIm.B.01/2010 tanggal 7 Januari 2010atas permintaan dari Kejaksaan TinggiDaerah Istimewa Yogyakarta Nomor : B025/0.4.5/Fd.1/01/2010 tanggal 5 Januari2010 perihal Bantuan PerhitunganKerugian Negara terhadap Perkara TindakPidana Korupsi atas nama TerdakwaKUSUMASTANA ;Bahwa ahli dalam
1.AKHMAD TAUFAN
2.ALI FIKRI
3.IMAM MUKHLIS
4.HOSNITA
5.UMMI KULSUM
6.SUDARSONO
7.KHALISA
8.ANITA SUHARIYANINGTIYAS
9.SYARIF
Tergugat:
1.KEPALA DESA CANGKRENG, KECAMATAN LENTENG, KABUPATEN SUMENEP
2.CAMAT LENTENG KABUPATEN SUMENEP
146 — 111
tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi;Bahwa Para Penggugat adalah Perangkat Desa di Desa Cangkreng,Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep yang namanya tersebut diatasPUTUSAN No. 81/G/2020/PTUN.SBY.Halaman 5 dari 54 halamanatau dimaksud dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objeksengketa atau yang dituju atau dikenai objek sengketa di atas;Bahwa oleh karena Objek Sengketa merupakan Surat Keputusan Tata UsahaNegara mengenai pemberhentian Para Penggugat sebagai Perangkat Desadi
58 — 1
ProbPenggugat sendiri dengan beli secara kredit dengan uang mukamenggunakan uang milik ayah Penggugat namun saksi tidak tahuberapa uang mukanya; Bahwa Penggugat membeli rumah di Citarum tersebut pada waktuPenggugat dan Tergugat masih hidup rukun ; Bahwacicilan rumah setiap bulannya sebesar Rp. 4.000.000,(empat juta rupiah) dan sampai sekarang masih belum lunas ; Bahwa yang membayar cicilan rumah tersebut adalah Penggugatdari uang gaji Penggugat ; Bahwa Penggugat bekerja sebagai Bidan Desa di Puskesmas Desadi
Letkol Chk Dewa Putu Martin, S.H.
Terdakwa:
I Nengah Swenia
220 — 88
membantumemfasilitasi sarana angkutan yang akan berangkat menujuLombok dalam rangka memberikan bantuan transportasi membawalogistik.BahwaTim Relawan beranggotakan 9 (Sembilan) orang terdiri dari7 (Tujuh) orang sipil dan 2 (Dua) orang anggota TNI diantaranyaSaksi dengan Terdakwa.Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 07.00Wita Tim Relawan JPL (Jembrana Peduli Lombok)denganmenggunakan 1 (Satu) unit Truck Dinas No Rek 8176IX dilepasoleh Dandim 1617/Jembrana beserta Tokohtokoh perangkat Desadi
AGUS SAMSILATURRAHMAN
Tergugat:
BUPATI LOMBOK TENGAH
77 — 27
Menyatakan batal atau tidak sah, Keputusan Bupati LombokTengah Nomor 478 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian KepalaDesa, Penjabat Kepala Desa, dan Pengangkatan 96 Kepala Desadi Kabupaten Lombok Tengah Periode 2018 2024, tertanggal 27Desember 2018, Lampiran Il NamaNama Kepala Desa YangDiangkat khusus Nomor Urut 89 atas nama LALU JELIDRA,;3.
147 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
hurufyang tidak bisa membaca dan menulis, termasuk menggunakancap jempol kalau menanda tangani suratsurat.Bahwa saksi juga mengetahui H.Nasir Bin Usman Buta Huruf dandalam KTP mennggunakan cap jempul dan setiap ada suratdibacakan oleh anak anaknya.Bahwa saksi mengetahui pada saat H Nasir Bin Usman meninggalTahun 1998 usianya saat itu sekitar 80 Tahun.Saksi2 : an.Suma Sanjaya.HS (disumpah)Memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa saksi sampai saat ini masih bekerja selaku perangkat desadi
55 — 26
Put.No. 185/Pid.B/2012/PN.Dgl.e Bahwa yang saksi tahu adalah adanya demonstrasi yang dilakukan oleh warga desadi Kec.
86 — 52
menindaklanjuti pelanggaran pilkades dengan membuatberita acara temuan atas pelanggaran pilkades yang ditandatangani oleh Penggugat,Calon Kepala Desa no. 2 dan 3 disaksikan oleh Ketua Panitia 11, Ketua BPD danTim dari Muspika, akan tetapi tidak pernah mendapat tanggapan dan BPD tetapmengeluarkan surat nomor 03/BPD/2012 yang ditandatangi Wakil BPD, sehinggahal tersebut bertentangan dengan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Bupati KarawangNomor 94 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Kepala Desadi
207 — 85
Bahwa saksi menerangkan Saudara ANANG SURYA, S.Pd, M.Simenyuruh saksi melakukan tugas tersebut yaitu dengan cara KALOSAUDARA BUDIMAN TIDAK PERNAH ADA TANDA TANGAN SAJA OLEHHalaman 59 dari 150 Putusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2019/PN BdgSAUDARA (MUHTARUDIN), SEBAGAI PERWAKILAN DARI SEKSIPEMERINTAHAN UNTUK PENGAJUAN DANA DESA TAHAP II (termasukdesa Lamajang) dan kemudian saksi membubuhkan tanda tangan saksipada Berita Acara Hasil Pembinaan dan Verifikasi Penggunaan Dana Desadi Desa Lamajang Tahap Il dalam
Berita Acara Hasil Pembinaan dan Verifikasi Penggunaan Dana Desadi Desa Lamajang Tahap II tanggal 4 Desember 2017.c.
Bahwa saksi menerangkan kaitan antara saksi dengan kegiatan dana desadi desa Lamajang Kec. Pangalengan Kab. Bandung, yaitu bahwa secaraex Officio sekcam ditugaskan sebagai Ketua Tim Pendamping Dana DesaTingkat Kecamatan Pangalengan Kab. Bandung (semua desa dikecamatan pangalengan ).
Terbanding/Terdakwa : Jaka Sulistyo Bin Hadi Siswanto, Dkk
175 — 111
LILIK KARNAEN (Daftar Pencarian Orang)memberikan sosialisasi yang pada intinya menyebutkan bahwa warga desadi wilayah Kecamatan Dlingo akan menerima dana susulan, namun yangditerimakan kepada warga tidak utuh Rp.15.000.000.
LILIK KARNAEN (Daftar Pencarian Orang)memberikan sosialisasi yang pada intinya menyebutkan bahwa warga desadi wilayah Kecamatan Dlingo akan menerima dana susulan, namun yangditerimakan kepada warga tidak utuh Rp.15.000.000, (lima belas juta rupiah)akan tetapi hanya Rp.6.000.000, (enam juta rupiah), dan kerusakan rumahyang sebenarnya termasuk kategori rusak ringan/sedang dimintakan danauntuk kerusakan berat:Bahwa pada saat sosialisasi dengan warga Desa Terong pada waktu yangtidak diketahui secara
135 — 84
NY a) jmaenn en nee cnn reeceSurat DPRD Kabupaten Demak Nomor170/231, tanggal 5 Maret 2018, Perihal: UsulanPansus Hak Angket (fotocopy sesuai denganfotocopy legalisir);Keputusan Badan Musyawarah DPRDKabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2018tentang Jadwal Kegiatan Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Demak(fotocopysesuai dengan fotocopy legalisir)Keputusan DPRD Kabupaten Demak Nomor 3Tahun 2018 tentang Persetujuan PenggunaanHak Angket DPRD dan Pembentukan PanitiaKhusus Hak Angket Pengisian Perangkat Desadi
BUSTANIL N. ARIFIN, SH
Terdakwa:
RUSTAM
175 — 112
Namun, sampai berakhirnya pelaksanaanAudit, Kepala Desa tidak dapat memberikan penjelasan dan bukti pendukungyang sah terkait penggunaan dana ini sebagaimana ketentuan yang telah diaturdalam Peraturan Bupati Konawe Nomor 7 Tahun 2017 Tanggal 15 Februari 2017Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desadi Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2017Pasal 8 ayat(1) : Setiap pengeluaran belanja atas bebanAPBDesa harus didukung dengan buktiyang lengkap dan sah.Bahwa untuk realisasi
Desember 2018;Salinan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor02313/SPM/DANA.DESA/PPKD/2018 tangsal 14 Desember 2018Salinan Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe, Rekomendasi Hasil EvaluasiAPBDeS Nomor 410/1206/APBDes/2018 tanggal 17 Desember 2018Salinan APBDes Ta. 2018 Desa Lasada;SK Bupati Konawe Tentang Pengangkatan Kades Lasada (RUSTAM)Peraturan Bupati Nomor : 7 tahun 2017 yang dikeluarkan pada tanggal 13 Februari2017 tentang Tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desadi
Kabupaten Konawe tahun anggaran 2017.Peraturan Bupati Nomor : 4 tahun 2018 yang dikeluarkan pada tanggal 16 Februari2018 tentang Tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desadi Kabupaten Konawe tahun anggaran 2018.Salinan Dokumen APBDes Ta.2017Salinan Dokumen APBDes Ta. 2018Salinan SPJ Kegiatan Pencairan Ta. 2017 Tahap (60%)Salinan SPJ Kegiatan Pencairan Ta. 2018 Tahap (20%) Tahap II (40%)Salinan Design (gambar) RAB kegiatan Ta. 2017Design rencana pekerjaan peningakatan jaln usaha
55 — 22
Sehingga pada saat pemeriksaan,ADD tahun 2014 belum direalisasikan ke kas desa karena keputusanpenetapan besaran ADD Tahun 2014 baru ditetapkan tanggal 24September 2014 dengan Keputusan Bupati Majalengka No. 378 tahunHalaman 64 dari 116 Putusan Nomor :89/Pid.Sus/TPK / 2017/PN.Bdg2014 tentang penetapan besaran Alokasi Dana Desa (ADD) bagi tiap desadi kabupaten Majalengka tahun 2014.Bahwa berdasarkan Surat Bupati No: 147.25/1478/Tapem tanggal 3Oktober 2014 perihal usulan pencairan Alokasi Dana Desa
Menetapkan barang Bukti berupa :1. 1 (Satu) Eksemplar fotokopi Keputusan Bupati Majalengka Nomor 378Tahun 2014 tentang penetapan besaran alokasi dana bagi tiap Desadi Kabupaten Majalengka tahun 2014 beserta lampiran;Nh. 1 (Satu) Buah proposal alokasi dana desa (ADD) Desa CipasungKecamatan Lemahsugih Tahun 2014;oO. 1 (Satu) Buku pedoman pelaksanaan alokasi dana desa (ADD)Kabupaten Majalengka ;4. 1 (Satu) Lembar disposisi Kabid Perbendaharaan dan Akutansi nomoragenda : 841;5. 1 (Satu) Lembar disposisi
99 — 13
dari ahli waris P.WAHIDkepada PENGGUGAT 2, tertanggal 23 Maret 2019, yang ditanda tanganioleh ahli waris BAPAK XXXxX, telah bermeterai cukup tanpa aslinya, tanda(T14);Bukti Saksi Para TergugatBahwa para Tergugat telah menghadirkan seorang saksi yaitu :SAKSI 1 PARA PENGGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan KepalaKabupaten Pasuruan, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan;Dibawah sumpahnya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi kenal dengan Para pihak karena saksi adalah Kepala Desadi
1.MOCH. AHWANI
2.ISTAJI
3.SRI ZUBAIDAH
Tergugat:
1.PEMERINTAH KOTA BLITAR
2.DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR
Turut Tergugat:
KANTOR PERTANAHAN KOTA BLITAR
79 — 11
Satu) hektar;Bahwa sepengetahuan Saksi, mulai dari bengkok Bayan sampai bengkokLurah semua ada tabelnya;Bahwa Bayan Tanggung namanya Kasmadi, Pak Sikin, Pak.Sulaseno, yang 1(satu) di badut;Bahwa pengeloaan tanah Bengkok seumur hidup;Bahwa tanah bengkok pencatatannya juga masuk leter C, kalau bengkoktidak ada nomornya karena sudah diperinci;Bahwa kalau bengkok tidak ada nomornya karena sudah diperinci, tanahmilik desa di letter C;Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Bayan, Saksi melihat di leter C desadi
141 — 63
Kemudian Saksi menerangkan semua uang yang telahdicairkan dari cek tersebut telah Terdakwa gunakan untuk kegiatansosialisasi pada 9 (Sembilan) Kecamatan dan lebih dari 100 (seratus) Desadi Samosir;Menimbang, selanjutnya Saksi Tolopan Dohar Silitonga, S.E. yangjuga merupakan anggota tim pemenangan Saksi Martua Sitanggang dipersidangan pada pokoknya menerangkan bahwa 2 (dua) cek yang diterimaTerdakwa dari Saksi Martua Sitanggang seluruhnya telah habis digunakanuntuk kegiatan sosialisasi di Kecamatan