Ditemukan 920 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : keadaan keadaaan kedaan kendaraan kekayaan kedaman kedapan
Penelusuran terkait : Pencurian dalam kedaaan memberatkan
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 07-08-2018 — Putus : 11-12-2018 — Upload : 17-12-2018
Putusan PTUN PALU Nomor 21/G/2018/PTUN.PL
Tanggal 11 Desember 2018 — Penggugat:
Ahmad H. Batalipu
Tergugat:
BUPATI BUOL
147 — 46
  • dalam Pasal 53 ayat 2 huruf a dan huruf b UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang UndangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.Bahwa terhadap dalil Penggugat yang mengutarakan permohonanpenundaan keberlakukan Objek Sengketa selama dalam proses persidangan,merupakan permohonan yang tidak berdasar berhubung karena tidakterdapat fakta terkait dengan adanya kepentingan umum yang dilanggar olehObjek Sengketa dan demikian pula dalam permohonan tersebut tidakterdapat kedaaan
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 07-08-2018 — Putus : 17-12-2018 — Upload : 28-12-2018
Putusan PTUN PALU Nomor 30/G/2018/PTUN.PL
Tanggal 17 Desember 2018 — Penggugat:
Drs. Supandi
Tergugat:
BUPATI BUOL
271 — 131
  • Bahwa terhadap dalil Penggugat yang mengutarakan permohonan penundaankeberlakukan Obyek sengketa selama dalam proses persidangan, merupakanpermohonan yang tidak berdasar berhubung karena tidak terdapat fakta terkaitdengan adanya kepentingan umum yang dilanggar oleh Obyek sengketa dandemikian pula dalam permohonan tersebut tidak terdapat kedaaan yang mendesakyang dampaknya sangat besar akan merugikan kepentingan Penggugat, justrusebaliknya bila keputusan tersebut ditunda pelaksanaanya akan menyebabkanpotensi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 19-10-2017 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 435 PK/Pdt/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — SAMIYEM, dkk, vs. BOIRAN, dkk
76 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • IX adalah sama seperti halnya yang telahdiuraikan dalam posita ke9.b. maupun 9.c di atas, maka jual beli atas tanahsengketa IX tersebut adalah tidak sah dan harus dinyatakan batal demihukum dan karenanya penguasaan atas tanah sengketa IX yang dilakukanoleh Tergugat X adlaah juga tidak sah dan bertentagan dengan hukum(bersifat melawan hukum), oleh karena itu kepada Tergugat X atau siapasaja yang memperoleh hak dari padanya haruslah dihukum untukmenyerahkan tanah sengketa IX kepada Penggugat dalam kedaaan
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 07-08-2018 — Putus : 17-12-2018 — Upload : 28-12-2018
Putusan PTUN PALU Nomor 26/G/2018/PTUN.PL
Tanggal 17 Desember 2018 — Penggugat:
Sjahrul. SE
Tergugat:
BUPATI BUOL
253 — 136
  • Bahwa terhadap dalil Penggugat yang mengutarakan permohonan penundaankeberlakukan Objek Sengketa selama dalam proses persidangan, merupakanpermohonan yang tidak berdasarberhubung karena tidak terdapat fakta terkaitdengan adanya kepentingan umum yang dilanggar oleh Objek Sengketa dandemikian pula dalam permohonan tersebut tidak terdapat kedaaan yang mendesak,yang dampaknya akan menimbulkan kerugian besar bagi Penggugat dengan adanyaObjek Sengketa, hal sebaliknya terjadi, bila keputusan tersebut ditundapelaksanaanya
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-10-2017 — Putus : 09-01-2018 — Upload : 22-01-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 605/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 9 Januari 2018 — WAHYUNI BAHAR, S.H.,LLM >< DARMAWAN BOEDI SOETRISNO
425 — 279
  • Sebagaimana telah Tergugat uraikansebelumnya, bahwa unsurunsur perbuatan melawan hukum yangdidalilkan dalam perkara a quotelah terbantahkan oleh Tergugat;Bahwa dalam kedaaan tercurahnya pikiran Tergugat danmembutuhkan finansial untuk pengobatan Putri Tergugat yangmenderita sakit /eukimia yang sedang memerlukan perawatan intensifmaupun kemoterapi sampai dengan saat ini, Tergugat dengankerendahan hati dan itikad baik masih menanggapi desakan darikuasa hukum Penggugat yang menuntut ganti kerugian sebesarRp
Pengadilan DILMIL I 05 PONTIANAK Pidana Militer
Register : 24-04-2019 — Putus : 03-05-2019 — Upload : 11-05-2019
Putusan DILMIL I 05 PONTIANAK Nomor 20-K/PM.I-05/AD/IV/2019
Tanggal 3 Mei 2019 — Oditur:
Sri Widyastuti, S.H, M.H
Terdakwa:
Syahrul Ramadhan
50 — 20
  • duduk diteras rumahnya yang berjarakkurang lebih 10 Meter dari TKP hingga membuatTerdakwa terkejut dan langsung menginjak rem,membunyikan klakson serta membanting setir ke arahkanan jalan, akan tetapi karena jarak mobil dengankorban sudah terlalu dekat sehingga pada bagian lampudepan mobil sebelah kiri menabrak korban hinggamengakibatkan korban terlempar sejauh + 78 meter darititik perkenaan.Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi4 langsungmenepikan kendaraan dan turun menghampiri korbanyang dalam kedaaan
Pengadilan PN BANJARMASIN Perdata Wanprestasi
Register : 19-01-2016 — Putus : 03-08-2016 — Upload : 22-03-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 02/Pdt.G/2016/PN.Bjm
Tanggal 3 Agustus 2016 — PENGGUGAT : - MUHAMMAD AMIRUDDIN HARUN TERGUGAT : - 1. AHLI WARIS ALMARHUM H. KARTI : 1.1 Hj. LAILA (isteri) 1.2 M. HAIKAL bin H. KARTI (anak laki-laki) 1.3 M. ZAKI bin H. KARTI (anak laki-laki) 1.4 M. ZAINIbin H. KARTI (anak laki-laki) 1.5 M. SEMAN bin H. KARTI (anak laki-laki) TURUT TERGUGAT : - HENNY RUPIYANTI, SH.
99 — 27
  • pasal 127 Rv berbunyi Penggugat berhak untuk mengubahatau mengurangi tuntutannya sampai saat perkara diputus, tanpa bolehmengubah atau menambah pokok gugatannya .Bahwa berdasarkan pasal 127 Rv tersebut Penggugat boleh menambahtuntutan/petitum asalkan tidak merubah materi petitum, yang menjadi keberatanTergugat dan Turut Tergugat yang ditambah oleh Penggugat adalah Petitumyang secara pokoknya menambah dan merubah isi dari petitum karena yangsemula tidak ada tuntutan memerintahkan surat keterangan kedaaan
Pengadilan PN PARIAMAN Pidana Umum
Register : 09-03-2018 — Putus : 12-03-2018 — Upload : 19-10-2018
Putusan PN PARIAMAN Nomor 14/Pid.C/2018/PN Pmn
Tanggal 12 Maret 2018 — Penyidik Atas Kuasa PU:
RIKO TARIANTO
Terdakwa:
FATMI YETI Panggilan TETA SABAR
35 — 4
  • dalam amar putusan perkaraini;Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa dalam perkara a quotidak dikenai penahanan maka status mengenai penahanan tidak perlu pula untukdimuat dalam amar putusan dibawah ini;Menimbang, bahwa sebelum Hakim sampai kepada pidana yang akandijatunkan kepada Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf fKUHAPidana, terlebin dahulu akan dipertimbangkan keadaankeadaan yangmemberatkan dan keadaankeadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa, yaitu :Kedaaan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 16-12-2010 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1277 K/PID.SUS/2010
Tanggal 16 Desember 2010 — JAINURI, SH.MH.
55 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwayang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, danmerupakan dasar serta tindakan bagi Hakim dalam pemeriksaan di mukapersidangan" ;Secara yuridis arti dan fungsi surat dakwaan adalah merupakan ruanglingkup, landasan dan titik tolak pemeriksaan Terdakwa di mukapersidangan ;Karenanya hanya berdasarkan halhal yang diuraikan dalam dakwaan sajayang harus dibuktikan terhadap Terdakwa di muka persidangan, bukandengan fakta dan kedaaan
Pengadilan PN MAKASSAR
Putus : 06-04-2016 — Upload : 07-11-2017
Putusan PN MAKASSAR Nomor 197/Pdt.G/2015/PN.Mks
Tanggal 6 April 2016 —
36 — 24
  • SH. dan IskandarOeripkartawinata dalam bukunya hukum acara perdata dalam teori dan praktek,diungkapkan bahwa secara sepintas lalu, asas tersebut kelihatannya sangat mudah.Sesungguhnya dalam praktek merupakan hal yang sangat sukar untuk menentukansecara tepat, siapa yang harus dibebani kewajiban untuk membuktikan sesuatu.Sebagai patokan untuk dapat dikemukakan, bahwa hendaknya tidak selalu satu pihaksaja yang diwajibkan memberikan bukti, akan tetapi harus dilihat secara kasus demikasus, menurut kedaaan
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 07-08-2018 — Putus : 11-12-2018 — Upload : 17-12-2018
Putusan PTUN PALU Nomor 20/G/2018/PTUN.PL
Tanggal 11 Desember 2018 — Penggugat:
IMRAN. S.Sos
Tergugat:
BUPATI BUOL
138 — 137
  • Pasal 53 ayat 2 huruf a dan huruf b UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang UndangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.13.Bahwa terhadap dalil Penggugat yang mengutarakan permohonanpenundaan keberlakuan Objek Sengketa selama dalam proses persidangan,47merupakan permohonan yang tidak berdasar, berhubung karena tidakterdapat fakta terkait dengan adanya kepentingan umum yang dilanggar olehObjek Sengketa dan demikian pula dalam permohonan tersebut tidakterdapat kedaaan
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 07-08-2018 — Putus : 11-12-2018 — Upload : 17-12-2018
Putusan PTUN PALU Nomor 29/G/2018/PTUN.PL
Tanggal 11 Desember 2018 — Penggugat:
Samsurizal M. Lahama
Tergugat:
BUPATI BUOL
151 — 147
  • Pasal 53 ayat 2 huruf a dan huruf b UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang UndangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.13.Bahwa terhadap dalil Penggugat yang mengutarakan permohonanpenundaan keberlakuan Objek Sengketa selama dalam proses persidangan,merupakan permohonan yang tidak berdasar berhubung karena tidakterdapat fakta terkait dengan adanya kepentingan umum yang dilanggar olehObjek Sengketa dan demikian pula dalam permohonan tersebut tidakterdapat kedaaan
Pengadilan PA TULUNGAGUNG Perdata Agama Perceraian
Register : 01-09-2015 — Putus : 18-05-2016 — Upload : 29-11-2016
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 2078/Pdt.G/2015/PA.TA
Tanggal 18 Mei 2016 — Penggugat Tergugat
14 — 3
  • ;Oleh karena batas batas tanah gugatan rekonpensi tidak sama denganbatas batas tanah tercantum dalam akte jual beli milik .......... orang tuaPenggugat, dan tidak sama dengan kedaaan lokasi tanahnya, tentunyaobyek gugatan Penggugat Rekonpensi ini kabur atau obcuur libel;2. Bahwa, mengenai dalam Rekonpensi, adanya obyek sengketa, point 3 b ;BARANG YANG TIDAK BERGERAK , tanah pekarangan seluas 22 ruterletak di Dusun Sambi, Desa Kesambi, Kec. .......... , Kab.
Pengadilan PA KLATEN Perdata Agama
Register : 08-07-2020 — Putus : 24-11-2020 — Upload : 24-11-2020
Putusan PA KLATEN Nomor 0830/Pdt.G/2020/PA.Klt
Tanggal 24 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
27 — 6
  • Menghukum Pemohon / Tergugat Dalam Rekonpensi atau siapa sajayang menguasai Sertifikat Hak Milik Nomor 02639 xxxx xxxXxxxxxx atasnama Mei Andrayani dihukum untuk menyerahkan dalam kedaaan kosongtanpa beban apapaun kepada Termohon / Penggugat Dalam Rekopensi,apabila enggan atau menolak menyerahkan kepada Termohon / PenggugatDalam Rekopensi, maka dapat dilakukan upaya paksa dengan bantuanaparatur pemerintah yang berwenang berdasarkan kekuasaan Kehakiman;9.
Pengadilan PA BONTANG Perdata Agama
Register : 14-08-2017 — Putus : 03-01-2018 — Upload : 05-09-2019
Putusan PA BONTANG Nomor 319/Pdt.G/2017/PA.Botg
Tanggal 3 Januari 2018 — Penggugat:
Agustina Tri Aryani, SE
Tergugat:
Syariful Rachman, SE.MM
188 — 86
  • Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam,Penggugat merasa berhak atas nafkah iddah;Menimbang, bahwa terlebin dahulu akan dipertimbangkan apakah Tergugatpernah menjatuhkan talak kepada Penggugat, sebagai berikut;Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menerangkan benar telahmenjatuhkan talak karena suasana dan kedaaan pada saat itu penuh denganamarah karena Penggugat tidak mau mendengarkan penjelasan Tergugat,sehingga dengan perasaan yang marah dan kesal akhirnya Tergugat terpaksamenjatuhkan talak
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus
Register : 13-06-2017 — Putus : 21-08-2017 — Upload : 27-05-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2017/PN .Jkt.Utr.
Tanggal 21 Agustus 2017 — Penuntut Umum:
IREINE R KORENGKENG SE.SH.MH
Terdakwa:
DOKO PURWANTO bin SLAMET
134 — 52
  • Memulihkan harkat dan martabat serta nama baik Terdakwa Doko PurwantoBin Slamet, seperti kedaaan semula;3.Memerintahkan kepada Penuntut Umum barang bukti yang disita berupa : 1 (Satu) unit KM. Sido Tambah Santoso01; 1 (Satu) unit Alat tangkap Purse Seine KM.
Pengadilan PN TAKALAR Perdata
Register : 31-05-2018 — Putus : 30-10-2018 — Upload : 22-11-2018
Putusan PN TAKALAR Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Tka
Tanggal 30 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
62 — 13
  • Sebagai patokan untukdapat dikemukakan, bahwa hendaknya tidak selalu satu pihak saja yangdiwajibkan memberikan bukti, akan tetapi harus dilihat secara kasus demikasus, menurut kedaaan yang kongkrit dan pembuktian itu hendaknyadiwajibkan kepada pihak yang paling sedikit diberatkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 163 HIR atauPasal 283 RBg tersebut di atas maka Mejelis Hakim berpendapatbahwasanya Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalildalil dalamgugatannya dan membuktikan dalildalil
Pengadilan PN Mukomuko Perdata
Register : 23-02-2021 — Putus : 18-08-2021 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN Mukomuko Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Mkm
Tanggal 18 Agustus 2021 — Penggugat:
BUDI SIBORO
Tergugat:
1.WARDI
2.ESTIYO PUDJIANTO
87 — 29
  • Saksi kenal dengan sdr Syaiful Azwar sejak tahun 1989 padasaat Saksi pertama kali menjadi warga tranmigrasi di KabupatenMukomuko yang saat itu sebelum menjadi daerah PemekaranKabupaten Mukomuko masih termasuk didalam Daerah KabupatenBengkulu Utara; Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Tergugat II mengelolahdan memiliki lanan dilokasi area lahan objek sengketa tersebut yangsaya ketahui saat itu lahan tersebut milik sdr Syaiful Azwarselebihnya saya tidak tahu; Bahwa terakhir kali saksi kelokasi kedaaan
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 17-08-2018 — Putus : 17-12-2018 — Upload : 28-12-2018
Putusan PTUN PALU Nomor 25/G/2018/PTUN.PL
Tanggal 17 Desember 2018 — - Kamaruddin M. Lasuru, S.Sos VS Bupati Buol
109 — 59
  • 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa terhadap dalil Penggugat yang mengutarakan permohonan penundaankeberlakukan obyek sengketa selama dalam proses persidangan, merupakanHalaman 29 dari 46 halaman, Putusan Perkara No. 25/G/2018/PTUN.PL.permohonan yang tidak berdasar berhubung karena tidak terdapat fakta terkaitdengan adanya kepentingan umum yang dilanggar oleh obyek sengketa dandemikian pula dalam permohonan tersebut tidak terdapat kedaaan
Pengadilan PN BONTANG Perdata
Register : 26-09-2018 — Putus : 23-01-2019 — Upload : 29-01-2019
Putusan PN BONTANG Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Bon
Tanggal 23 Januari 2019 — Penggugat:
1.DOEI ADI MUSTARI
2.WIDIA SETYOWATI
Tergugat:
WISNU WIJAYA SIREGAR
Turut Tergugat:
AMBO TUO
97 — 35
  • Sebagai patokan dapat dikemukakan, bahwa hendaknyatidak selalu satu pihak saja yang diwajibkan memberikan bukti, akan tetapiharus dilihat secara kasus demi kasus, menurut kedaaan yang kongkrit danpembuktian itu. hendaknya diwajibkan kepada pihak yang paling sedikitdiberatkan;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanPetitum angka 3 gugatan Para Penggugat tentang Tergugat melakukanperbuatan ingkar janji / wanprestasi;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil gugatannya, ParaPenggugat